koranindopos.com – Jakarta. Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan bahwa proses pengusulan Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai pahlawan nasional harus dimulai dari masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendekatan akademis dan partisipatif dalam pengajuan gelar kehormatan tersebut.
“Masukan dari masyarakat melalui seminar dan diskusi akademis menjadi tahap pertama. Kegiatan ini harus melibatkan sejarawan, tokoh setempat, dan narasumber terkait untuk membahas tokoh yang diusulkan,” ujar Gus Ipul usai menghadiri halalbihalal di Jakarta, Minggu (20/4/2025).
Menurut Gus Ipul, langkah awal dimulai dari forum-forum akademik di tingkat lokal yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Jika mendapat dukungan yang cukup, bupati atau wali kota setempat akan meneruskan usulan tersebut kepada gubernur untuk kembali dibahas dalam seminar serupa.
“Setelah itu, baru prosesnya naik ke Kementerian Sosial,” jelasnya.
Setelah berada di tingkat pusat, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membentuk tim verifikasi nasional yang terdiri dari akademisi, sejarawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tim inilah yang akan menelaah dan mengkaji secara mendalam semua usulan sebelum diserahkan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
“Setelah melalui pembahasan mendalam, kami akan memfinalisasi usulan dan menandatanganinya sebelum dikirim ke Dewan Gelar untuk diputuskan,” tambah Gus Ipul.
Sementara itu, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 ini terdapat 10 nama calon pahlawan nasional yang sedang dalam proses kajian.
Dua nama besar yang termasuk dalam daftar adalah Soeharto dari Jawa Tengah dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Jawa Timur. Selain itu, terdapat empat tokoh baru yang turut diusulkan tahun ini, antara lain Anak Agung Gede Anom Mudita dari Bali dan Deman Tende dari Sulawesi Barat.
Proses pengusulan pahlawan nasional menjadi perhatian penting pemerintah untuk menghargai jasa para tokoh bangsa. Namun, seperti ditegaskan oleh Gus Ipul, legitimasi usulan harus dibangun dari akar rumput, bukan hanya dari level elite pemerintahan. (hai)
