Koranindopos.com, BOGOR — Gerakan Pemuda Islam (GPI) memperingati Milad ke-81 sekaligus menggelar Sidang Dewan Organisasi (SDO) di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan organisasi sekaligus konsolidasi kader GPI dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan yang dipusatkan di Gedung Kodim 0606 Kota Bogor itu dihadiri ratusan kader dan pengurus GPI dari berbagai wilayah Indonesia. Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam rangkaian kegiatan tersebut.

Di antaranya Sekretaris Dewan Penasihat PP GPI sekaligus Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Agust Jovan Latuconsina, M.Si. (Han.), Wali Kota Bogor Dr. Ir. Dedie A. Rachim, M.A., Wakil Ketua Dewan Syuro PP GPI KH. Sayyid Hamidan, Lc., Komandan Kodim 0606 Kota Bogor Kolonel Kav. Gan Gan Rusgandara, S.Hub.Int., M.H.I., serta Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM.

Hadir pula jajaran Pimpinan Pusat GPI, di antaranya Ketua Umum PP GPI Khoirul Amin, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal PP GPI Fery Dermawan, S.H., serta pengurus Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah GPI dari berbagai wilayah Indonesia.

Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Agust Jovan Latuconsina mengatakan, momentum milad menjadi kesempatan bagi organisasi untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan GPI sekaligus melihat berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda Islam.

“Momentum milad menjadi bagian penting bagi organisasi untuk melakukan refleksi terhadap perjalanan GPI sekaligus melihat tantangan yang dihadapi pemuda Islam di tengah perkembangan sosial dan pembangunan nasional,” ujar Agust.

Pembukaan tersebut sekaligus menandai dimulainya rangkaian kegiatan organisasi yang mempertemukan kader dan pengurus GPI dari berbagai daerah. Selain menjadi peringatan hari jadi organisasi, SDO menjadi forum konsolidasi untuk membahas keberlanjutan organisasi dan peran kader di tengah dinamika masyarakat.

Apresiasi Kota Bogor

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan apresiasi atas kepercayaan GPI menjadikan Kota Bogor sebagai tuan rumah Milad ke-81 dan Sidang Dewan Organisasi.

“Kami menyambut baik kehadiran ratusan kader GPI dari berbagai daerah dan berharap momentum tersebut dapat memberikan dampak positif bagi penguatan peran generasi muda,” kata Dedie.

Menurut Dedie, GPI sebagai organisasi kepemudaan Islam yang telah memiliki perjalanan panjang diharapkan dapat terus mengambil bagian dalam mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, memiliki kapasitas kepemimpinan, serta mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

“Organisasi kepemudaan memiliki ruang strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia melalui kaderisasi, pendidikan, pengabdian dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.

Perkuat Nilai Perjuangan

Wakil Ketua Dewan Syuro PP GPI KH. Sayyid Hamidan, Lc. mengatakan, kehadiran unsur Dewan Syuro dalam rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan dimensi keumatan dalam perjalanan organisasi.

“Momentum Milad ke-81 menjadi ruang refleksi bagi kader GPI untuk menjaga kesinambungan nilai-nilai perjuangan organisasi sekaligus menjawab tantangan zaman,” kata Sayyid Hamidan.

Ia menambahkan, peran pemuda Islam, khususnya kader GPI, diharapkan terus berkembang melalui penguatan keilmuan, kaderisasi, dakwah, serta pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, penguatan kapasitas kader menjadi salah satu bagian penting agar organisasi kepemudaan Islam dapat terus berkontribusi sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dorong Kader Perkuat Ekosistem Zakat

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Mobilisasi dan Pengumpulan Rizaludin Kurniawan menyoroti pentingnya peran generasi muda dalam pengembangan ekosistem zakat.

Ia menyampaikan bahwa zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban keagamaan, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mendorong kader GPI untuk mengambil bagian dalam memperkuat ekosistem zakat melalui dakwah, edukasi, literasi, penghimpunan, serta pemberdayaan masyarakat dengan zakat,” tutur Rizaludin.

Ia menegaskan, keterlibatan generasi muda diperlukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai zakat sekaligus mendorong pemanfaatannya bagi pemberdayaan masyarakat.

“Kader GPI harus mengambil peran aktif dalam memperkuat ekosistem zakat mulai dari dakwah, edukasi, literasi, hingga penghimpunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Rangkaian Milad ke-81 dan Sidang Dewan Organisasi GPI di Kota Bogor tersebut menjadi ruang pertemuan kader dari berbagai daerah sekaligus forum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, kaderisasi, serta kontribusi GPI dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. (Hai)

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, lowongan tersebut tersebar di 32.086 perusahaan. Jumlah itu merupakan posisi yang masih terbuka dan dapat dilamar pencari kerja, bukan keseluruhan lowongan yang pernah tercatat dalam sistem Karirhub.

“Jumlah loker yang benar-benar masih aktif dan bisa dilamar adalah 81.171 lowongan per 4 September 2026, yang tersebar di 32.086 perusahaan,” ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).

Sementara itu, berdasarkan data Karirhub periode Januari hingga awal Agustus 2026, terdapat 310.591 lowongan kerja yang tercatat dalam sistem.

Cris menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi seluruh lowongan yang masuk ke sistem sehingga tidak seluruhnya masih berstatus aktif atau masih dapat dilamar.

Kemnaker mengimbau pencari kerja memanfaatkan peluang yang tersedia dengan memilih posisi sesuai dengan kualifikasi, lokasi, serta tenggat waktu pendaftaran.

Selain itu, pencari kerja juga disarankan menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi yang dituju. Penyesuaian tersebut penting agar informasi mengenai kompetensi dan pengalaman pelamar lebih relevan dengan kebutuhan perusahaan.

“Para pencaker juga diharapkan menyesuaikan isi CV atau resume dengan posisi spesifik yang dituju agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” kata Cris.

Kemnaker juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan proses rekrutmen.

Pencari kerja perlu memastikan informasi lowongan berasal dari kanal resmi. Proses rekrutmen yang difasilitasi pemerintah tidak memungut biaya atau imbalan dalam bentuk apa pun.

Bagi pencari kerja yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, Kemnaker menyediakan fasilitas peningkatan kompetensi melalui 21 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, Kemnaker juga memfasilitasi pelatihan penyusunan CV serta simulasi wawancara kerja.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu pencari kerja meningkatkan kesiapan sebelum memasuki proses rekrutmen dan menyesuaikan kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja.

Para pencari kerja dapat memantau sekaligus melamar berbagai posisi yang masih tersedia melalui Karirhub Kemnaker. (hai)

Menurutnya, pelindungan harus diperluas hingga mencakup keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anak PMI yang turut terdampak ketika orang tua mereka bekerja jauh dari Tanah Air.

Penegasan tersebut disampaikan Mukhtarudin saat menghadiri kegiatan kolaborasi Kementerian P2MI dan Kementerian Hukum di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (3/9/2026).

Dalam kegiatan itu, pemerintah menyerahkan bantuan pendidikan kepada 25 anak Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di sejumlah Sanggar Bimbingan di Malaysia. Masing-masing anak mendapatkan bantuan sebesar 500 Ringgit Malaysia (RM), sehingga total bantuan pendidikan yang disalurkan mencapai RM12.500.

Mukhtarudin mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk konkret kehadiran negara untuk memastikan anak-anak PMI tetap mendapatkan akses pendidikan dan memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan, meskipun mereka tumbuh dan bersekolah jauh dari Indonesia.

“Negara hadir dan peduli untuk memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang tertinggal karena keadaan,” tegas Mukhtarudin.

Menurutnya, keberadaan PMI di luar negeri tidak dapat dilihat semata-mata dari perspektif pekerja dan hubungan kerja. Di balik setiap pekerja migran terdapat keluarga yang juga membutuhkan perhatian dan pelindungan negara.

Pendidikan Jadi Fondasi Masa Depan Anak PMI

Mukhtarudin menilai pendidikan merupakan salah satu fondasi penting untuk memutus kerentanan sosial sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan keluarga pekerja migran.

Karena itu, anak-anak PMI harus mendapatkan dukungan agar tetap dapat bersekolah, mengembangkan potensi, dan memiliki kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

Pemerintah memahami bahwa keputusan seseorang menjadi pekerja migran dan bekerja di luar negeri pada dasarnya juga dilandasi harapan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga, termasuk anak-anak.

“Di balik setiap pekerja migran Indonesia yang bekerja jauh dari keluarga, terdapat harapan agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang baik dan kehidupan yang lebih baik,” tutur Mukhtarudin.

Ia menegaskan persoalan pendidikan dan masa depan anak PMI tidak boleh sepenuhnya menjadi beban keluarga.

“Ketika kita menjaga masa depan anak-anak pekerja migran Indonesia, maka sesungguhnya kita sedang menjaga masa depan Indonesia itu sendiri,” kata Mukhtarudin.

Pelindungan PMI dari Hulu hingga Hilir

Lebih jauh, Mukhtarudin menekankan kebijakan pelindungan PMI harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Negara harus memastikan seluruh aspek kehidupan pekerja migran dan keluarganya mendapatkan perhatian.

Pelindungan, kata dia, tidak cukup hanya diberikan ketika PMI akan berangkat ke negara tujuan atau ketika menghadapi persoalan selama bekerja.

Aspek keluarga, pendidikan anak, administrasi kependudukan, status kewarganegaraan hingga kepastian hukum juga menjadi bagian penting dalam sistem pelindungan PMI.

“Pelindungan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk memperhatikan persoalan hukum, administrasi, keluarga, serta anak-anak PMI,” ujar Mukhtarudin.

Dalam konteks tersebut, kegiatan di Kuala Lumpur menjadi contoh pentingnya sinergi lintas kementerian dalam memberikan pelindungan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) dan PMI di luar negeri.

Selain bantuan pendidikan, kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan Surat Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kepada sejumlah WNI di Malaysia.

Kepastian status kewarganegaraan menjadi bagian penting untuk memastikan WNI di luar negeri memperoleh kepastian hukum dan administratif sebagai warga negara Indonesia.

Bagi anak-anak PMI, kepastian identitas dan kewarganegaraan juga berkaitan erat dengan akses pendidikan, layanan publik, serta perlindungan hukum.

2.341 WNI di Luar Negeri Dapat Penegasan Kewarganegaraan

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penegasan status kewarganegaraan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada WNI yang berada di luar negeri.

Ia menyebut hak atas status kewarganegaraan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (4) UUD 1945.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia.

Melalui aturan tersebut, penegasan status kewarganegaraan dilakukan melalui pemeriksaan dan verifikasi terhadap pihak terkait guna memastikan akurasi keputusan administratif mengenai status kewarganegaraan.

Supratman mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 2.341 penegasan status kewarganegaraan bagi WNI di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.237 penegasan atau sekitar 95,56 persen berada di Malaysia. Rinciannya, KBRI Kuala Lumpur sebanyak 1.705 penegasan, KJRI Kota Kinabalu sebanyak 371 penegasan, dan KJRI Johor Bahru sebanyak 161 penegasan.

“Data ini memberikan gambaran bahwa persoalan dokumentasi dan kepastian status kewarganegaraan WNI di luar negeri memiliki karakteristik yang sangat spesifik dan membutuhkan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” ujar Supratman.

Kementerian Hukum, lanjutnya, akan terus memperkuat kolaborasi dengan perwakilan RI di luar negeri sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang membutuhkan penegasan status kewarganegaraan.

Bagi WNI di Malaysia yang telah memperoleh penegasan status kewarganegaraan dan dokumen perjalanan keimigrasian, selanjutnya diharapkan dapat mengurus perizinan secara resmi melalui KP2MI.

Dengan demikian, WNI di luar negeri, baik pekerja, pelajar maupun anak-anak, dapat menjalankan kewajibannya sekaligus memperoleh hak sebagai warga negara Indonesia.

Identitas dan Pendidikan Sama-Sama Penting

Duta Besar RI untuk Malaysia Raden Dato Mohammad Iman Hascarya Kusumo mengatakan kegiatan tersebut mempertemukan dua bentuk pelindungan negara yang saling melengkapi, yakni dukungan pendidikan bagi anak-anak PMI dan kepastian status kewarganegaraan WNI di Malaysia.

Menurutnya, kedua aspek tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan negara tetap hadir dan memenuhi hak masyarakat Indonesia di luar negeri.

“Pelindungan Pekerja Migran harus dilakukan secara utuh, termasuk memperhatikan keluarga, anak-anak, pendidikan, identitas, dokumentasi, serta aspek sosial dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka,” kata Iman.

KBRI Kuala Lumpur, lanjutnya, akan terus memperkuat pelayanan dan pelindungan bagi WNI, termasuk PMI dan keluarganya, melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

KBRI juga akan memfasilitasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan dokumentasi, kewarganegaraan, pendidikan, serta aspek sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia di Malaysia.

Kepada anak-anak PMI, Iman berpesan agar tidak membatasi cita-cita hanya karena tempat mereka lahir atau tumbuh.

“Kalian boleh tinggal dan tumbuh jauh dari tanah air, tetapi kalian tetap merupakan bagian dari masa depan Indonesia,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa identitas memberikan kepastian mengenai siapa seseorang, sementara pendidikan memberikan kesempatan untuk menentukan masa depan.

“Negara hadir, negara peduli, dan negara melindungi,” kata Iman.

Kolaborasi Lintas Kementerian Diperkuat

Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI Muh. Fachri, Staf Khusus Menteri Hukum Bidang Hubungan Luar Negeri Yadi Heriyadi Hendriana, Tenaga Ahli Utama Menteri P2MI Fajar Massadiah, Direktur Reintegrasi dan Penguatan Keluarga KP2MI Hadi Wahyuningrum, Direktur Penempatan Nonpemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum KP2MI Mocharom Ashadi, Direktur Tata Negara Ditjen Administrasi Hukum Umum Dulyono, serta jajaran KP2MI dan Kementerian Hukum.

Hadir pula Home Staff KBRI Kuala Lumpur, guru Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, pendamping Sanggar Bimbingan, orang tua dan wali murid, serta siswa-siswi SIKL dan Sanggar Bimbingan.

Pemerintah menegaskan pelindungan WNI di luar negeri tidak berhenti pada kepastian dokumen. Pelindungan juga harus memastikan terpenuhinya hak pendidikan dan masa depan keluarga PMI.

Melalui kolaborasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri, pemerintah berupaya memastikan setiap WNI tetap memiliki identitas, memperoleh pelindungan, serta tidak kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan meski berada jauh dari Tanah Air.

Bagi pemerintah, memastikan anak-anak PMI mendapatkan pendidikan dan kepastian status kewarganegaraan bukan sekadar bentuk pelayanan administratif, melainkan bagian dari investasi jangka panjang untuk menjaga kualitas generasi penerus bangsa. (doe)

Tak sekadar menjadi ajang perebutan gelar juara, turnamen tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi dan solidaritas antarinsan media. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan dan mitra, salah satunya Bank Jakarta yang turut menjadi sponsor dalam penyelenggaraan turnamen.

Turnamen dibuka oleh Ketua Umum Gerakan Relawan Nasional (GERNAS) Gema Sasmita. Sejumlah tokoh turut hadir, di antaranya Ketua Komisi A DPRD Kota Depok Khoirulloh dan Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah.

Mengusung format pertandingan ganda, para peserta yang terdiri dari wartawan, fotografer, videografer, redaktur, hingga pekerja media lainnya beradu kemampuan di meja pertandingan dalam suasana kompetitif namun tetap mengedepankan sportivitas.

Ketua Panitia Turnamen, Achmad Fadli, mengatakan olahraga menjadi medium yang efektif untuk mempertemukan insan media dari berbagai perusahaan dalam suasana yang lebih santai dan sehat.

“Turnamen ganda ini kami hadirkan sebagai wadah silaturahmi antarmedia sekaligus memperkuat semangat sportivitas,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, kegiatan tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi para pekerja media untuk sejenak meninggalkan rutinitas jurnalistik dan membangun komunikasi dengan rekan-rekan dari berbagai media.

Bank Jakarta Ikut Perkuat Kolaborasi

Dukungan Bank Jakarta dalam Turnamen Tenis Meja Antar Media Piala Kemerdekaan RI 2026 menjadi bagian dari kolaborasi dunia usaha dalam mendukung kegiatan olahraga dan komunitas.

Kehadiran Bank Jakarta sebagai sponsor turut mendukung terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan puluhan pekerja media tersebut. Kolaborasi antara dunia usaha dan komunitas dinilai penting untuk menghadirkan kegiatan positif yang tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga membangun jejaring dan kebersamaan.

Selain Bank Jakarta, sejumlah perusahaan dan mitra lainnya turut memberikan dukungan, di antaranya Telkom Indonesia, IFG Group, Trans Tol Jabar, MPM Group, Pegadaian, Dharma Jaya, PLN, J&T Cargo, FIFGROUP, Le Minerale, Cleo, Hasta Communications, ALFA Land, Nemuru Hotels, Flash Coffee serta sejumlah mitra lainnya.

Dari sisi kesehatan dan keselamatan peserta, RS Premier Jatinegara hadir sebagai Official Medical Support Partner untuk mendukung kebutuhan medis selama turnamen berlangsung.

Gema Sasmita Dorong Olahraga Jadi Ruang Kolaborasi

Pembukaan turnamen oleh Gema Sasmita menjadi bagian dari dukungan terhadap pengembangan olahraga masyarakat dan komunitas.

Gema memiliki pengalaman dalam organisasi olahraga, termasuk pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Event Olahraga KORMI Nasional. Menurutnya, olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan dan kebugaran, tetapi juga dapat menjadi sarana membangun komunikasi serta memperluas jejaring kolaborasi.

Semangat tersebut tercermin dalam format pertandingan ganda yang mempertemukan insan media dari berbagai latar belakang. Peserta tidak hanya dituntut memiliki kemampuan bermain tenis meja, tetapi juga membangun kekompakan dengan pasangan masing-masing.

Budi/Roni Keluar sebagai Juara

Setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung kompetitif, pasangan Budi/Roni dari ReportaseNewstv.com berhasil meraih Juara I Turnamen Tenis Meja Antar Media Piala Kemerdekaan RI 2026.

Sementara itu, Juara II diraih pasangan Maxmun dari Property & Bank/Bambang dari Kuberitahu.com.

Adapun posisi Juara III Bersama ditempati dua pasangan. Masing-masing yakni Nahyan dari MajalahGlobalReview.com/Jamal dari Tangerangpos.com serta Yayat dari ForumJabar.com/Hafid dari Kontan.

Turnamen ini menjadi penyelenggaraan kedua yang digelar Beritakota.id. Sebelumnya, kompetisi tenis meja antar media telah dilaksanakan pada 2024 di Depok Town Center.

Dengan dukungan berbagai pihak, termasuk Bank Jakarta, Turnamen Tenis Meja Antar Media Piala Kemerdekaan RI 2026 tidak hanya menjadi arena kompetisi olahraga, tetapi juga ruang memperkuat silaturahmi dan solidaritas antarinsan media.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat terus berlanjut sebagai agenda yang mempertemukan komunitas media dalam semangat olahraga, kebersamaan, dan kolaborasi. (ris)

Menghadapi ancaman puncak musim kemarau dan fenomena El Niño, perusahaan mengintensifkan pemantauan serta aksi pemadaman untuk mengendalikan titik api dan mencegah penyebaran kebakaran ke wilayah lainnya.

Direktur PT Mayawana Persada Iwan Budiman mengatakan, penanganan karhutla dilakukan dengan mengutamakan kecepatan respons sekaligus meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan penanganan kebakaran dilakukan secepat dan seefektif mungkin, sekaligus mencegah dampaknya meluas terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami menyadari bahwa kejadian ini juga menjadi perhatian berbagai pihak. Karena itu, selain mengerahkan sumber daya untuk penanganan di lapangan, kami melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kondisi kawasan dan langkah-langkah pengelolaan yang perlu diperkuat ke depan,” ujar Iwan.

Kerahkan 170 Personel dan 8 Posko

Sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan, PT Mayawana Persada mengerahkan tujuh regu inti dan regu pendukung dengan total 170 personel yang ditempatkan di delapan posko pemadam.

Kesiapan tersebut didukung berbagai sarana dan prasarana pemadaman, antara lain menara pantau, drone, pesawat nirawak VTOL, CCTV, serta 74 titik sumber air atau water point yang tersebar di empat sektor operasional.

Tim pemadam melakukan patroli secara intensif selama 24 jam, baik siang maupun malam. Ketika ditemukan titik api, tim melakukan pemadaman langsung serta membuat sekat bakar sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Setelah api berhasil dikendalikan, proses dilanjutkan dengan pendinginan dan pemantauan secara berkala guna mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Pemantauan titik panas juga dilakukan secara real-time melalui platform resmi SiPongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disinkronkan dengan patroli darat harian.

Perkuat Tata Kelola Lahan Gambut

Selain pemadaman, perusahaan juga menempatkan tata kelola hidrologi sebagai bagian penting dalam pencegahan karhutla, khususnya di kawasan lahan gambut.

Asisten Kepala Environment PT Mayawana Persada Agus Trijoko mengatakan, infrastruktur kanal di dalam konsesi digunakan untuk mengatur distribusi air dan mempertahankan kelembapan lahan.

“Menghadapi musim kemarau dan El Niño, seluruh pintu kanal ditutup rapat guna mempertahankan cadangan air di dalam bentang lahan. Secara teknis, perusahaan menjaga Tinggi Muka Air (TMA) rata-rata pada kisaran 40 sentimeter untuk memastikan lahan tetap lembap tanpa menggenangi perakaran tanaman,” jelas Agus.

Pemantauan tinggi muka air dilakukan secara real-time selama 24 jam melalui stasiun sensor telemetri otomatis atau level logger.

Menurut perusahaan, langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko gambut mengering yang dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran bawah permukaan yang sulit dideteksi dan ditangani.

Libatkan Masyarakat dalam Pencegahan Karhutla

Upaya pencegahan juga diperkuat melalui keterlibatan masyarakat sekitar kawasan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), PT Mayawana Persada menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pemadam kebakaran kepada Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara.

Desa tersebut merupakan desa binaan mitra konservasi Yayasan Palung.

Bantuan diterima Kepala Desa Padu Banjar Kasdy, didampingi Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Banjar Lestari Samsidar serta perwakilan Yayasan Palung Hendri Gunawan.

Bantuan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan respons cepat terhadap potensi kebakaran di tingkat tapak.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam program kerja kolaboratif Working Group Landscape MATA PANDAWA.

Perkuat Restorasi Gambut dan Kawasan Konservasi

Di sisi pemulihan ekosistem, PT Mayawana Persada juga menjalankan program rehabilitasi yang mengacu pada Dokumen Pemulihan Gambut yang telah diverifikasi.

Asisten Sustainability PT Mayawana Persada Charia Salasari mengatakan, kegiatan revegetasi difokuskan pada spesies pohon endemik rawa gambut yang mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat.

“Bibit dibudidayakan langsung di Revegetation Nursery internal di dalam kawasan hutan agar terbiasa dengan iklim setempat. Melalui pola tanam berjarak 5 x 5 meter dan evaluasi silvikultur berkala setiap enam bulan, tingkat keberhasilan tumbuh (survival rate) bibit revegetasi kami saat ini telah mencapai sekitar 80 persen,” kata Charia.

Selain rehabilitasi, perusahaan juga mengusulkan peningkatan alokasi kawasan konservasi dari sekitar 37.000 hektare menjadi 71.000 hektare melalui revisi Rencana Kerja Usaha (RKU).

Asisten Kepala Sustainability PT Mayawana Persada Muharjan mengatakan, rencana perluasan kawasan konservasi tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan bentang alam dan habitat satwa endemik Kalimantan.

“Kawasan konservasi berkanopi rapat ini menjadi koridor jelajah yang aman bagi populasi orangutan (Pongo pygmaeus) dan satwa endemik Kalimantan lainnya sekaligus memberi jaminan kelestarian ekologis bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Melalui kombinasi pemadaman cepat, peningkatan kesiapsiagaan, tata kelola hidrologi, pelibatan masyarakat, serta program restorasi dan konservasi, PT Mayawana Persada menyatakan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat, mitra konservasi, dan masyarakat  untuk menekan risiko karhutla di Kalimantan Barat. (hai)

Tidak hanya menjadi ajang kompetisi, AQUA Cup Badminton Solo 2026 juga menghadirkan konsep yang menggabungkan olahraga, komunitas, dan inovasi teknologi dalam satu ruang. Pemilihan pusat perbelanjaan sebagai lokasi penyelenggaraan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan sambil mengenal lebih dekat berbagai produk dan inovasi terbaru dari AQUA Elektronik.

Sebagai bagian dari rangkaian acara, pengunjung juga dapat mengunjungi Haier AQUA Exhibition with Candi Elektronik yang berlangsung di area open space sebelah Main Atrium The Park Mall Solo mulai 22 Agustus hingga 6 September 2026. Pameran tersebut menampilkan beragam produk dan teknologi terbaru dari Haier dan AQUA Elektronik, lengkap dengan berbagai promo spesial selama periode berlangsung.

Head of Marketing AQUA Elektronik, Yazid, mengatakan bahwa turnamen ini dirancang tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai wadah interaksi antara brand, komunitas, dan masyarakat luas.

“AQUA Cup Badminton Solo 2026 kami hadirkan bukan hanya sebagai turnamen, tetapi sebagai pengalaman yang mempertemukan olahraga, komunitas, dan gaya hidup. Kami ingin peserta maupun pengunjung dapat menikmati atmosfer kompetisi sekaligus mengenal lebih dekat inovasi AQUA Elektronik yang dirancang untuk memberikan kemudahan dan pengalaman yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yazid.

Dalam penyelenggaraannya, AQUA Cup Badminton Solo 2026 mempertandingkan tujuh kategori, mulai dari Tunggal Putri Anak, Tunggal Putra Anak Usia Utama, Tunggal Putra Anak Usia Madya, Tunggal Putra Anak Usia Dini Utama, Tunggal Putra Anak Usia Dini Madya, Tunggal Putra Pra Usia Dini, hingga Ganda Putra Dewasa.

Keberagaman kategori tersebut menjadi bagian dari upaya AQUA Elektronik dalam mendukung pembinaan talenta bulu tangkis sejak usia dini. Melalui kompetisi ini, para peserta tidak hanya memperoleh pengalaman bertanding, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan karakter, sportivitas, dan kepercayaan diri.

Menurut Yazid, olahraga memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan berdaya saing.

“Kami percaya olahraga memiliki kekuatan untuk membentuk karakter sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkembang. Melalui AQUA Cup Badminton Solo 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman kompetisi yang positif sehingga para peserta dapat belajar menikmati proses, membangun kepercayaan diri, dan terus mengembangkan potensi mereka di dunia olahraga,” tambahnya.

Acara ini turut mendapat dukungan dari berbagai tokoh olahraga dan jajaran manajemen, di antaranya Ketua Pengprov PBSI Jawa Tengah Basri Yusuf, Ketua Pengkot PBSI Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Haier HQ Management Team Feng Xianfa, Haier SEA Marketing Director Wang Huizheng, Ketua Umum PMS Sumartono Hadinoto, Ketua IV Bidang Olahraga dan Pemuda Tanu Kismanto, serta Owner Candi Elektronik Ardian Ayat Santiko bersama Veronica.

Penyelenggaraan turnamen di pusat perbelanjaan juga menciptakan atmosfer yang lebih inklusif. Pengunjung mal dapat menyaksikan pertandingan secara langsung, sementara peserta dan keluarga dapat menikmati berbagai aktivitas dan fasilitas yang tersedia selama kompetisi berlangsung.

Owner Candi Elektronik, Ardian Ayat Santiko, menilai kegiatan ini menjadi momentum positif untuk mempererat hubungan antara brand, dealer, komunitas olahraga, dan masyarakat.

“Kami sangat mengapresiasi penyelenggaraan AQUA Cup Badminton Solo 2026 karena memberikan kesempatan bagi kami sebagai dealer untuk lebih dekat dengan masyarakat. Bulu tangkis memiliki basis komunitas yang kuat di Solo dan sekitarnya, sehingga kegiatan ini menjadi momentum yang tepat untuk membangun interaksi positif dengan konsumen sekaligus memperkuat kehadiran AQUA Elektronik di tengah masyarakat Solo,” ujarnya.

Selain turnamen bulu tangkis, acara ini juga menjadi momen peluncuran perdana kehadiran Haier melalui Haier AQUA Exhibition with Candi Elektronik di Kota Solo. Melalui pameran tersebut, masyarakat dapat mengenal lebih dekat berbagai produk dan inovasi Haier yang kini tersedia melalui jaringan penjualan Candi Elektronik di wilayah Solo dan sekitarnya.

Melalui AQUA Cup Badminton Solo 2026 dan Haier AQUA Exhibition with Candi Elektronik, AQUA Elektronik menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan olahraga, memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal, serta menghadirkan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dari Solo, semangat tersebut diharapkan terus tumbuh sebagai bagian dari perjalanan AQUA Elektronik dalam mendukung generasi muda dan gaya hidup modern yang aktif serta produktif. (hai)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, persiapan sejak awal penting agar peserta dapat memilih kesempatan pemagangan yang relevan dengan kemampuan dan tujuan pengembangan karier.

“Kami ingin pemagangan ini menjadi kesempatan bagi peserta untuk memperoleh pengalaman kerja dan pembelajaran yang relevan dengan kompetensinya, bukan sekadar mengikuti program. Karena itu, calon peserta perlu mempersiapkan diri dan mencermati kesempatan yang paling sesuai,” kata Yassierli dalam siaran pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (20/8/2026).

Sebelum pendaftaran peserta dibuka, perusahaan dan Kementerian/Lembaga (K/L) selaku mitra penyelenggara akan mendaftarkan kesempatan pemagangan pada 21–31 Agustus 2026.

Kesempatan pemagangan tersebut kemudian akan melalui proses verifikasi dan ditayangkan oleh Kemnaker pada 1–3 September 2026. Dengan demikian, calon peserta memiliki kesempatan untuk melihat bidang pemagangan dan persyaratan sebelum melakukan pendaftaran.

Rangkaian Program Pemagangan Nasional Angkatan II Batch 2 diawali dengan sosialisasi program pada 17–20 Agustus 2026.

Selanjutnya, mitra penyelenggara mendaftarkan kesempatan pemagangan pada 21–31 Agustus 2026. Setelah melalui proses verifikasi, kesempatan yang tersedia akan ditayangkan Kemnaker pada 1–3 September 2026.

Pendaftaran peserta kemudian dibuka pada 3–8 September 2026. Peserta yang telah mendaftar akan mengikuti proses rekrutmen dan pengusulan oleh mitra penyelenggara pada 9–15 September 2026.

Kemnaker selanjutnya melakukan seleksi dan penetapan peserta pada 16–18 September 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 18 September 2026.

Peserta yang dinyatakan lolos akan mulai mengikuti program pemagangan pada 21 September 2026.

Yassierli menegaskan, kualitas pelaksanaan pemagangan menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan program memberikan manfaat nyata bagi peserta.

Karena itu, mitra penyelenggara diharapkan tidak hanya menyediakan tempat bagi peserta, tetapi juga memastikan proses pembelajaran dan pengalaman kerja berlangsung secara optimal.

“Mitra penyelenggara pemagangan perlu memastikan peserta mendapatkan kesempatan belajar dan pengalaman kerja yang relevan selama mengikuti pemagangan. Dengan begitu, program ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan kompetensi peserta,” ujar Yassierli.

Program MagangHub Angkatan II Batch 2 diharapkan dapat menjadi sarana bagi peserta untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Pemerintah juga mendorong calon peserta memanfaatkan masa sebelum pendaftaran untuk memahami pilihan bidang pemagangan agar program yang diikuti benar-benar sesuai dengan minat dan kompetensi mereka. (hai)

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) serta kebijakan pembagian hasil yang lebih besar bagi pengemudi ojek online.

Prabowo mengatakan, pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya adalah UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

Menurut Prabowo, pengesahan aturan tersebut menjadi bentuk pengakuan negara terhadap nilai dan martabat setiap pekerjaan sekaligus memastikan pekerja memperoleh hak atas perlindungan dalam menjalankan pekerjaannya.

“Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat, dan setiap pekerja berhak untuk memperoleh pelindungan,” ujar Prabowo.

Selain perlindungan bagi pekerja rumah tangga, Presiden juga menyampaikan kebijakan pemerintah terkait pembagian hasil antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi.

Berdasarkan rekomendasi pemerintah, porsi pendapatan yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen. Sementara itu, bagian yang diterima perusahaan aplikasi atau aplikator ditetapkan sebesar 8 persen.

Kebijakan tersebut, menurut Prabowo, telah memberikan dampak terhadap pendapatan sebagian pengemudi ojek online.

“Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali lipat, bahkan ada yang mengatakan naik tiga kali lipat,” kata Prabowo.

Kebijakan pembagian hasil ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja di sektor ekonomi berbasis platform digital.

Penyampaian kebijakan ketenagakerjaan tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap kelompok pekerja yang berada di sektor formal maupun informal.

Pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga memberikan landasan hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga, sementara perubahan pembagian hasil bagi pengemudi ojek online diarahkan untuk meningkatkan porsi pendapatan yang diterima pekerja.

Kedua kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam memperkuat perlindungan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari pekerjaannya.

Pidato Kenegaraan 2026 tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Kehadiran jajaran pimpinan Kementerian Ketenagakerjaan dalam agenda kenegaraan tersebut menjadi bagian dari keterlibatan kementerian dalam mengikuti penyampaian arah kebijakan pemerintah, termasuk agenda pembangunan di bidang ketenagakerjaan. (hai)

Koranindopos.com, JAKARTA – Pemerintah membuka peluang lebih luas bagi generasi muda Indonesia untuk menembus pasar kerja internasional melalui program Asta Mandala SMK Go Global. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) resmi membuka pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program SMK Go Global mulai 12 hingga 16 Agustus 2026.

Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia agar tidak hanya mampu bersaing di pasar kerja domestik, tetapi juga memiliki kompetensi sesuai kebutuhan tenaga kerja di berbagai negara.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan, SMK Go Global merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja internasional.

“Program SMK Go Global merupakan bagian dari upaya pemerintah menyiapkan talenta-talenta muda Indonesia agar memiliki kompetensi, keterampilan, dan kesiapan yang dibutuhkan oleh pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Melalui program tersebut, pemerintah menargetkan sebanyak 500.000 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang terdiri atas 300.000 lulusan SMK dan 200.000 peserta dari masyarakat umum.

Menurut Mukhtarudin, target tersebut bukan sekadar mengejar jumlah peserta, tetapi merupakan bagian dari strategi membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang terhubung dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri.

Asta Mandala SMK Go Global dirancang dengan pendekatan berbasis kebutuhan pasar kerja internasional. Peserta tidak hanya mendapatkan pelatihan keterampilan teknis, tetapi juga dibekali kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya, disiplin kerja, serta pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sebagai pekerja migran.

“Pelatihan tidak hanya berorientasi pada keterampilan teknis, tetapi juga kesiapan peserta untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan di negara tujuan,” kata Mukhtarudin.

Program tersebut mencakup sejumlah bidang prioritas, antara lain kesehatan, hospitality, manufaktur, transportasi, konstruksi, agrikultur, sea based atau anak buah kapal (ABK), serta bahasa asing.

Untuk sektor kesehatan, kompetensi yang disiapkan meliputi Caregiver, Caretaker, Elderly Caretaker, dan Nursing Home. Sementara sektor hospitality mencakup Spa Therapist, Housekeeping, Cleaner, Waiter, Barista, dan Cook.

Pada sektor manufaktur tersedia kompetensi Welder, Molding, dan Operation Production. Adapun bidang transportasi mencakup Driver, Bus Driver, dan Truck Driver.

Sektor lainnya meliputi Construction Worker di bidang konstruksi, Plantation Worker Sawit, Peternakan, Aquaculture, Kehutanan, dan Farming pada sektor agrikultur, serta Fisherman dan ABK Niaga untuk sektor sea based.

Selain itu, program juga menyediakan pelatihan bahasa Inggris, Jepang, Jerman, Mandarin, dan Korea.

Pemerintah juga melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan sektor dan negara tujuan penempatan.

Sektor hospitality menjadi salah satu bidang dengan target penempatan terbesar, yakni 14.140 orang ke sejumlah negara seperti Turki, Malaysia, Maladewa, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga kawasan Eropa Timur.

Sementara sektor kesehatan ditargetkan mencapai 12.780 orang dengan negara tujuan antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Taiwan, dan Jerman.

“Sektor lain turut berkontribusi, yakni manufaktur sebanyak 6.400 orang ke Korea Selatan, Qatar, dan Taiwan; agrikultur sebanyak 4.300 orang ke Malaysia, Taiwan, dan Jepang; pelatihan bahasa sebanyak 1.700 orang; konstruksi sebanyak 400 orang; sea based sebanyak 220 orang; serta transportasi sebanyak 60 orang,” beber Mukhtarudin.

Menurut dia, pemetaan tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan pasar kerja luar negeri sehingga peserta pelatihan memiliki kompetensi yang relevan dengan permintaan tenaga kerja di negara tujuan.

“Melalui pendaftaran ini, kami ingin memastikan Calon Pekerja Migran memiliki bekal yang memadai sebelum memasuki pasar kerja luar negeri. Kompetensi yang kuat akan meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang bagi Pekerja Migran Indonesia untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik,” tuturnya.

Mukhtarudin menegaskan, paradigma pemerintah dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak hanya berorientasi pada keberangkatan ke luar negeri. Pemerintah juga memastikan calon pekerja memiliki kompetensi, kesiapan, perlindungan, serta akses terhadap pekerjaan yang layak.

“Peningkatan kapasitas menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan calon Pekerja Migran Indonesia tidak hanya dapat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kompetensi sesuai standar dan kebutuhan negara tujuan,” ujarnya.

Karena itu, pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan penempatan. Materi dapat mencakup keterampilan kerja, bahasa asing, pemahaman budaya dan lingkungan kerja, serta berbagai kesiapan lainnya sesuai karakteristik negara tujuan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengubah pola penempatan pekerja migran dari sekadar pencari kerja menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian dan daya saing di pasar global.

Pendaftaran tahap pertama Pelatihan Peningkatan Kapasitas Program SMK Go Global dibuka mulai 12 hingga 16 Agustus 2026.

Calon peserta dapat memperoleh informasi mengenai persyaratan, jenis pelatihan, jadwal, mekanisme pendaftaran, dan ketentuan program melalui kanal resmi KP2MI serta 23 Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia.

Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi antara lain berusia minimal 18 tahun, memiliki Kartu Keluarga, KTP, kartu Jaminan Kesehatan Nasional, serta surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Peserta juga perlu melengkapi surat pernyataan kesanggupan mengikuti program peningkatan kapasitas CPMI/PMI, surat pernyataan berminat bekerja ke luar negeri, surat izin dari orang tua/wali atau suami/istri, fotokopi ijazah pendidikan terakhir, serta dokumen keterampilan teknis, bahasa, atau pengalaman sesuai bidang pekerjaan yang dipilih.

Dokumen keterampilan atau pengalaman diutamakan, tetapi tidak bersifat wajib. Peserta juga diharapkan memiliki kartu kuning atau AK-1 maupun surat keterangan pencari kerja dari dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat.

Mukhtarudin mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap informasi pendaftaran yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.

“Untuk masyarakat yang berminat, silakan mengikuti informasi resmi yang disampaikan KP2MI maupun BP3MI. Jangan menggunakan informasi dari sumber yang tidak resmi,” imbuhnya.

Mukhtarudin berharap Asta Mandala SMK Go Global dapat menjadi bagian penting dalam transformasi sumber daya manusia Indonesia menuju pasar kerja global.

Program tersebut diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi generasi muda untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri melalui jalur resmi dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan negara tujuan.

“Dengan peningkatan kapasitas sejak tahap persiapan, pemerintah berharap semakin banyak calon Pekerja Migran yang dapat bekerja melalui prosedur yang resmi, memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mampu meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya,” pungkas Mukhtarudin.

Melalui Asta Mandala SMK Go Global, pemerintah ingin memastikan talenta muda Indonesia tidak sekadar menjadi pencari kerja di pasar global, tetapi tumbuh menjadi tenaga kerja terampil, kompeten, dan berdaya saing yang mampu membawa nama Indonesia ke dunia.(hai)

Koranindopos.com, JAKARTA – Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah menunjukkan dinamika yang beragam di tengah perhatian publik terhadap kondisi ekonomi nasional dan pelaksanaan sejumlah program prioritas. Berdasarkan survei Indonesia Political Opinion (IPO) bertajuk Evaluasi Kebijakan Publik dan Stabilitas Sosial-Politik Nasional Periode Agustus 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi menteri dengan penilaian kinerja positif tertinggi dibandingkan sejumlah menteri lainnya.

Survei yang dirilis di Jakarta, Sabtu (8/8/2026), tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan, penerimaan, kepercayaan, serta persepsi masyarakat terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Dalam survei menggunakan metode multi stage random sampling itu, Purbaya Yudhi Sadewa memperoleh apresiasi publik sebesar 42,8 persen sebagai menteri yang dinilai bekerja dengan baik. Angka tersebut menempatkannya di posisi teratas, mengungguli Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dengan 33,5 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebesar 32,0 persen, serta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebesar 30,9 persen.

Selain mendapatkan penilaian positif atas kinerja, tingkat pengenalan publik terhadap Purbaya juga tercatat tinggi. Sebanyak 43,5 persen responden menyatakan mengetahui nama Menteri Keuangan tersebut, menjadikannya figur menteri dengan tingkat popularitas tertinggi dalam daftar yang diuji melalui pertanyaan top of mind.

Tingkat pengenalan Purbaya berada di atas Teddy Indra Wijaya sebesar 41,0 persen, Bahlil Lahadalia 32,8 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 30,4 persen, dan Zulkifli Hasan 26,1 persen.

Temuan survei menunjukkan bahwa tingkat visibilitas publik terhadap Purbaya tidak hanya berhenti pada pengenalan nama, tetapi juga diikuti oleh persepsi positif terhadap kinerjanya sebagai pejabat pemerintah.

Persepsi Pemerintah Masih Menghadapi Tantangan

Meski sejumlah menteri memperoleh penilaian positif, survei IPO juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap pemerintah secara umum masih menghadapi tantangan.

Sebanyak 24 persen responden menilai kondisi pemerintahan baik atau sangat baik. Sementara itu, 64 persen responden memberikan penilaian tidak baik atau sangat tidak baik.

Dari kelompok masyarakat yang memberikan penilaian positif, faktor yang paling banyak disebut adalah adanya terobosan program Presiden dengan angka 46,8 persen, disusul Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 29,5 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pemerintah menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

MBG Dikenal Luas, Namun Kepuasan Publik Masih Perlu Ditingkatkan

Selain menyoroti kinerja para menteri, survei IPO juga mengukur persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.

Hasil survei menunjukkan tingkat pengenalan masyarakat terhadap MBG cukup tinggi. Sebanyak 77 persen responden mengetahui keberadaan program tersebut, baik sebagai penerima manfaat, bukan penerima, maupun melalui informasi dari pihak lain.

Rinciannya, sebanyak 22 persen responden mengetahui sekaligus menjadi penerima MBG, 41 persen mengetahui tetapi bukan penerima, dan 14 persen mengetahui karena melihat pihak lain menerima manfaat program.

Namun, tingkat pengenalan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kepuasan. Hanya 26 persen responden yang menyatakan puas atau sangat puas terhadap pelaksanaan MBG. Sementara itu, sebanyak 63 persen responden menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas.

Survei tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama MBG saat ini bukan lagi pada aspek pengenalan program, melainkan pada kualitas implementasi serta pengalaman masyarakat dalam menerima manfaat program tersebut.

Mayoritas Publik Dukung Keberlanjutan MBG

Meski tingkat kepuasan masih menjadi perhatian, dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan MBG masih cukup kuat.

Sebanyak 65 persen responden menyatakan program tersebut perlu dilanjutkan. Sebagian responden menilai program perlu diteruskan dengan evaluasi, ada yang melihat kebutuhan besar siswa terhadap program tersebut, serta sebagian lainnya mendukung keberlanjutan dengan berbagai penyempurnaan mekanisme pelaksanaan.

Sementara itu, terdapat sebagian responden yang menilai MBG tidak perlu dilanjutkan karena dianggap berpotensi menjadi pemborosan, menghadapi berbagai persoalan, atau memiliki risiko penyimpangan.

Survei juga mencatat sebanyak 65 persen responden yakin atau sangat yakin MBG dapat bertahan hingga akhir masa pemerintahan Presiden Prabowo. Sebaliknya, 17 persen menyatakan tidak yakin atau sangat tidak yakin, sedangkan 18 persen tidak memberikan jawaban atau tidak mengetahui.

Dari sisi kualitas menu, penilaian penerima manfaat MBG cenderung lebih positif. Sebanyak 58 persen responden penerima MBG yang mengetahui atau pernah melihat menu menilai makanan yang diberikan telah memenuhi standar gizi yang baik. Sementara 35 persen menilai kualitas menu belum memenuhi harapan dan 7 persen tidak memberikan penilaian.

Hasil survei IPO menunjukkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah dalam meningkatkan kepuasan publik terhadap berbagai program prioritas. Di sisi lain, tingginya dukungan terhadap keberlanjutan sejumlah program menunjukkan adanya ruang bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, perbaikan pelaksanaan, serta memperkuat komunikasi publik agar manfaat kebijakan semakin dirasakan masyarakat. (hai/infopublik)