Program Kilas Perpusnas menjadi salah satu upaya lembaga tersebut menyampaikan informasi mengenai kegiatan, program, dan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Melalui program ini, Perpusnas berupaya memperluas akses publik terhadap informasi dan pengetahuan.

Sekretaris Utama Perpusnas, Joko Santoso, mengatakan penghargaan tersebut menjadi dorongan bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik.

“Penghargaan ini sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan. Melalui program ‘Kilas Perpusnas’, kami menghadirkan informasi mengenai berbagai program, kegiatan, dan layanan perpustakaan kepada masyarakat,” ujar Joko.

Founder dan CEO HUMAS INDONESIA, Asmono Wikan, menilai penghargaan yang diterima Perpusnas menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam komunikasi lembaga pemerintah. Menurutnya, praktik kehumasan perlu mendukung penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat.

“Saya kira ini hal yang baik. Perpusnas semakin mendorong agar isu komunikasi publik yang transparan dan keterbukaan publik itu harus diangkat,” ujar Asmono seusai malam penganugerahan.

Asmono juga berharap Perpusnas dapat mendorong perpustakaan daerah untuk mengembangkan program komunikasi publik. Menurutnya, penyampaian informasi yang didukung pendekatan literasi dapat memperluas manfaat kegiatan kehumasan bagi masyarakat.

“Ke depan kami berharap Perpusnas mendorong juga teman-teman di perpustakaan daerah untuk tampil, karena isu komunikasi publik ini juga menjadi concern bagi teman-teman. Apalagi nanti dikembangkan dengan pendekatan literasi yang sangat kuat, akan menjadi lebih berdampak di masyarakat,” katanya.

Joko menyambut harapan tersebut dengan mendorong Tim Humas Perpusnas terus mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berharap penghargaan yang diraih dapat menjadi pemacu untuk menghasilkan capaian yang lebih baik.

“Ya, mudah-mudahan ke depan lebih baik, untuk pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Terutama untuk semangat menggembangkan berbagai macam program kehumasan,” imbuhnya.

Menurut Joko, komunikasi publik memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat. Informasi yang disampaikan lembaga pemerintah perlu dikemas dengan baik agar pengetahuan dapat diakses oleh lebih banyak orang.

“Terutama ketika kita bicara soal penguatan literasi masyarakat, saya kira tidak jauh dari soal isu-isu informasi, keterbukaan informasi publik, bahkan juga pengemasan berbagai macam konten, pengetahuan, dan lainnya. Itu menjadi bagian penting untuk memperluas akses dan pemerataan informasi dan juga sumber-sumber pengetahuan yang penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas kehumasan, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

“Tetap semangat. Kita dorong keterbukaan informasi publik melalui kehumasan yang profesional. Salam literasi,” tegas Joko.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Perpusnas, Aji Subekti, turut mengapresiasi penyelenggaraan AHI 2026. Ia menilai ajang tersebut dapat menjadi dorongan bagi para praktisi humas untuk meningkatkan kualitas karya sekaligus memperkuat penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Luar biasa. Acaranya bagus sekali buat rekan-rekan humas, biar semangat juga dalam berkarya, juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat,” ujar Aji.

Aji menambahkan, pengembangan kehumasan Perpusnas masih perlu didukung peningkatan kualitas dan pemanfaatan potensi yang dimiliki lembaga. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menjadi modal untuk mengembangkan program komunikasi publik pada masa mendatang. (BRG/Kul)

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung dalam rangkaian acara Yudisium Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unjani pada Kamis, 1 Oktober 2026. Penganugerahan ini menjadi bukti komitmen perwira TNI dalam mengasah intelektualitas.

Dua predikat kehormatan yang diraih Iswan Nusi mencakup Lulusan Terbaik Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan serta Lulusan Terbaik Tingkat Fakultas Program Magister FISIP Unjani. Prestasi ini diperuntukkan bagi Tahun Akademik 2025/2026 Semester Genap.

Berdasarkan piagam resmi yang diterbitkan pihak kampus, perwira tinggi berpangkat bintang satu ini menyelesaikan studi pascasarjananya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mengagumkan, yakni 3,84. Atas capaian nilai tersebut, universitas menobatkan dirinya lulus dengan predikat ‘Dengan Pujian’ atau cumlaude.

Saat dikonfirmasi mengenai pencapaian akademiknya tersebut, Brigjen TNI Mohamad Iswan Nusi menyampaikan rasa syukurnya. Keberhasilan ini dinilainya sebagai modal berharga dalam menunjang tugas pertahanan negara.

“Capaian ini jadi sebuah pengalaman terbaik buat saya atas pengabdian dan kepemimpinan di lingkungan TNI, dengan pengembangan kapasitas akademik,” kata Iswan Nusi kepada Wartawan, Kamis (1/10/2026).

Raihan ganda di FISIP Unjani ini kian memperkokoh rekam jejak militer Iswan Nusi. Sebelumnya, alumni Akademi Militer (Akmil) 2001 tersebut juga mencatatkan prestasi gemilang di jenjang pendidikan strategis militer.

Ia tercatat sebagai peserta Pendidikan Reguler (Dikreg) Sesko TNI LIV TA 2025. Dalam pendidikan kepemimpinan militer tingkat tertinggi tersebut, namanya melambung usai keluar sebagai lulusan terbaik dengan predikat Magna Cum Laude.

Tak lama setelah menyelesaikan pendidikan Sesko TNI, karier kepemimpinannya terus menanjak. Ia dipercaya menjabat posisi krusial sebagai Asisten Operasi Kasdam Jaya melalui prosesi serah terima jabatan (sertijab) yang dipimpin oleh Pangdam Jaya/Jayakarta. Dalam penunjukan tersebut, ia resmi menggantikan Kolonel Inf Andri Sulistiawan.

Iswan Nusi mengungkapkan bahwa keikutsertaannya dalam program Magister Ilmu Pemerintahan memberikan dampak positif terhadap wawasan kepemimpinannya. Pemahaman mendalam mengenai studi kelembagaan dan sosial-politik sangat dinamis untuk diterapkan di lapangan.

“Keberhasilan meraih dua penghargaan sekaligus ini kebanggaan buat saya, jadi catatan dalam perjalanan karier dan pengabdian saya, pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan yang saya tempuh memberikan ruang untuk memperluas perspektif akademik,” terangnya.

“Khususnya mengenai pemerintahan, kebijakan publik dan dinamika sosial-politik yang relevan dengan tantangan kepemimpinan dan pengabdian kepada negara,” tambahnya.

Mantan Dandim 0618/Kota Bandung ini berharap capaian akademiknya dapat melecut semangat para prajurit TNI lainnya untuk terus menuntut ilmu tanpa melupakan kewajiban utama menjaga kedaulatan NKRI.

“Harapan saya ya ini menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia TNI yang profesional, berwawasan luas dan mampu menghadapi tuntutan tugas yang semakin kompleks. Dua penghargaan, satu semangat: terus belajar, terus mengabdi, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkas Mohamad Iswan Nusi. (RIS/Hend)

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Joko Santoso mengatakan perubahan tersebut membuat peningkatan kompetensi pustakawan menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

“Kita membutuhkan pustakawan yang tidak hanya kompeten, tetapi juga relevan. Tidak hanya bekerja dengan baik di lingkungan perpustakaannya, tetapi juga mampu membangun jejaring. Tidak hanya menjalankan program, tetapi mampu menunjukkan manfaat dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Joko.

Menurut Joko, keberadaan pustakawan tidak semestinya diukur hanya dari jumlah kegiatan yang dibuat ataupun koleksi yang dikelola. Peran tersebut juga berkaitan dengan kemampuan membantu masyarakat menemukan informasi yang tepat, meningkatkan kecakapan literasi, mendukung pendidikan dan penelitian, serta mengembangkan kapasitas masyarakat.

Karena itu, penguatan profesi pustakawan juga perlu berjalan bersama dengan pembangunan perpustakaan. Gedung, koleksi, teknologi, dan akses informasi tidak akan berjalan maksimal tanpa orang yang mampu menghubungkan seluruh sumber daya tersebut dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita dapat membangun gedung perpustakaan yang baik, menyediakan koleksi, memperkuat teknologi, dan memperluas akses informasi. Namun, pada akhirnya manusialah yang menghidupkan seluruh sumber daya tersebut. Di sinilah pustakawan memiliki posisi yang sangat penting,” ujar Joko.

Tantangan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam Rapat Kerja Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia (Rakernas IPI) 2026 yang berlangsung pada 6-8 Oktober di Semarang, Jawa Tengah.

Rakernas tahun ini mengusung tema “Pustakawan Terlibat, Bersinergi, dan Berdampak.” Forum tersebut akan diisi sejumlah pembahasan mengenai peningkatan kapasitas dan profesionalisme pustakawan.

Pada hari pertama, peserta akan mengikuti sejumlah lokakarya yang membahas Wiyata Kinarya Pengembangan Kapabilitas Pustakawan, pembinaan pustakawan dan SKKNI Bidang Perpustakaan-Kepustakawanan, sertifikasi profesi pustakawan, serta sertifikasi ISO.

Pembahasan juga akan diperluas melalui gelar wicara mengenai peran pustakawan di berbagai lingkungan. Topiknya mencakup kontribusi pustakawan perguruan tinggi terhadap peningkatan mutu riset, peran perpustakaan umum dalam meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta perpustakaan khusus dalam manajemen pengetahuan lembaga.

Selain pengembangan kompetensi, Rakernas IPI 2026 menjadi ruang bagi pengurus daerah dari berbagai wilayah untuk menyampaikan pandangan. Agenda pada 7 Oktober akan dilanjutkan dengan sidang komisi yang membahas AD dan ART serta program kerja, sebelum masuk ke pembahasan dan pengesahan hasil Rakernas melalui pleno.

IPI juga membuka ruang berbagi pengalaman melalui Call for Paper/Call for Best Practice. Sejumlah isu yang dibahas antara lain keterlibatan pustakawan dalam gerakan sosial literasi, kerja sama dengan profesi lain untuk memperkuat ekosistem literasi, serta kepustakawanan inklusif dan dampaknya bagi masyarakat atau pemustaka.

Joko mengatakan keterlibatan berbagai pihak dibutuhkan karena persoalan literasi memiliki cakupan yang luas. Perpustakaan dan pustakawan tidak dapat bekerja sendiri sehingga diperlukan hubungan dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, dunia usaha, media, serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam forum tersebut, masukan dari pengurus daerah juga menjadi bagian penting untuk menentukan arah organisasi. Konsolidasi dari tingkat pusat hingga daerah diharapkan membuat program IPI lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pustakawan di berbagai wilayah.

Bagi Joko, penguatan profesi pustakawan dan pembangunan perpustakaan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Rakernas diharapkan tidak berhenti pada keputusan organisasi, tetapi juga menghasilkan komitmen untuk memperkuat profesi sekaligus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak.

“Pustakawan harus hadir. Pustakawan harus terlibat. Pustakawan harus bersinergi. Kehadiran pustakawan harus memberikan dampak,” tegas Joko. (BRG/Kul)

Sebanyak 50 karya dihasilkan dari alih wahana sembilan kelompok naskah, yakni Desawarnana, Hikayat Aceh, I La Galigo, Peto Syarif, Siksa Kandang Karesian, Sutasoma, Syekh Yusuf, Tuanku Imam Bonjol, dan Panji Kuda Semirang.

Dari jumlah tersebut, terdapat 38 buku anak bergambar, dua chapter book, dan 10 komik. Khusus naskah Syekh Yusuf, dikembangkan menjadi delapan judul.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan, upaya menjaga naskah kuno tidak seharusnya berhenti pada proses pendataan, konservasi, dan digitalisasi. Isi naskah juga perlu dimanfaatkan agar dapat dibaca lebih banyak orang.

“Bukan hanya sampai kepada mengidentifikasi, mendaftarkan, kemudian melakukan pelestarian dalam bentuk digitalisasi, tapi kita buatkan dalam langkah lanjutan yaitu memanfaatkan naskah itu untuk dibaca oleh lebih banyak orang,” kata Aminudin dalam Peluncuran Buku dan Gelar Wicara Alih Wahana Naskah Ingatan Kolektif Nasional (IKON) dan Memory of the World (MoW), Rabu (23/9/2026).

Menurut Aminudin, buku anak dan komik bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan sejarah serta budaya Nusantara sejak dini. Ia mencontohkan kisah Panji yang telah tercatat dalam Memory of the World UNESCO dan memiliki banyak nilai yang dapat dipelajari.

“Dengan kata lain, kita fokus kepada penyediaan bahan bacaan anak karena kita ingin membangun kecakapan literasi anak-anak sejak dini,” ujarnya.

Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sekaligus Ketua Tim Produksi Buku Bacaan Anak dan Komik Naskah IKON dan MoW, Riama Maslan Sihombing, mengatakan naskah kuno menyimpan berbagai gambaran kehidupan masyarakat masa lalu, mulai dari keluarga, agama, alam, pengetahuan, etika hingga kehidupan bersama.

Namun, bahasa dan aksara yang digunakan dalam naskah lama membuat isinya tidak selalu mudah dipahami anak-anak masa kini. Karena itu, alih wahana menjadi salah satu cara untuk mendekatkan kembali pengetahuan tersebut kepada pembaca muda.

Direktur Kantor Regional UNESCO di Jakarta, Maki Katsuno-Hayakawa, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pengubahan naskah ke format yang lebih mudah diakses dapat membantu warisan dokumenter tetap dikenal dan dipelajari generasi berikutnya.

Program ini merupakan kolaborasi Perpusnas dan ITB, khususnya Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan melalui JIKJI Prize UNESCO 2024. (BRG/Kul)

Melihat kebutuhan tersebut, Happy Holy Kids Land menawarkan konsep field trip edukatif yang memadukan belajar dan bermain untuk anak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Dasar (SD).

Alih-alih hanya berkeliling menikmati suasana tempat wisata, anak diajak terlibat langsung dalam berbagai aktivitas kreatif, seni, permainan, dan aktivitas fisik.

Happy Holy Kids Land menyiapkan tujuh program yang dapat menjadi pilihan dalam kegiatan kunjungan sekolah, yakni Musical Theater, Puppet Show, Vocal Studio, Fantasy Frame, Art Class, Play Hub, serta Kuma Oasis.

Setiap program memberikan pengalaman berbeda. Anak dapat mengenal seni pertunjukan, mengembangkan kreativitas, berlatih berekspresi, bergerak aktif, hingga berinteraksi dan bekerja sama dengan teman.

Direktur Happy Holy Kids Land, Tomomimi Sutomo mengatakan, konsep tersebut dihadirkan untuk membuat kegiatan belajar di luar kelas menjadi lebih menarik dan tidak monoton.

“Kami ingin field trip menjadi pengalaman yang benar-benar berkesan bagi anak. Mereka bisa bermain, bereksplorasi, berkarya, sekaligus belajar tanpa merasa sedang berada dalam suasana belajar yang formal,” ujarnya.

Menurutnya, pembelajaran melalui pengalaman langsung dapat membantu anak mengembangkan kreativitas, keberanian, kemampuan berkomunikasi, dan kerja sama.

“Kami percaya setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Karena itu, kami ingin memberikan ruang bagi mereka untuk mencoba, berekspresi, dan menemukan hal-hal baru melalui kegiatan yang menyenangkan,” katanya.

Konsep tersebut dikemas melalui pendekatan edutainment, yakni menggabungkan unsur pendidikan dan hiburan. Anak tidak hanya menerima informasi, tetapi juga belajar melalui permainan, praktik, interaksi, dan aktivitas yang melibatkan gerak.

Pendekatan ini juga menjadi relevan di tengah semakin dekatnya anak dengan perangkat digital. Aktivitas yang mendorong anak bergerak, berinteraksi, dan berkreasi dapat memberikan pengalaman berbeda dari rutinitas mereka sehari-hari.

Bagi sekolah, konsep field trip edukatif tersebut dapat menjadi alternatif kegiatan pembelajaran di luar kelas. Sementara bagi anak, kunjungan sekolah tidak hanya menjadi kesempatan untuk bersenang-senang, tetapi juga mencoba pengalaman baru bersama teman-temannya.

Mengusung tagline “Crafting Future Noble Generations”, Happy Holy Kids Land menempatkan unsur edukasi dalam berbagai tema, wahana, cerita, dan permainan yang ditawarkan.

Dengan tujuh pilihan aktivitas, Happy Holy Kids Land ingin menjadikan field trip sebagai pengalaman yang lebih aktif dan bermakna, anak belajar, bermain, berkreasi, bergerak, sekaligus membangun keberanian untuk mencoba hal-hal baru.

Pada akhirnya, field trip diharapkan tidak berhenti sebagai agenda rekreasi sekolah, tetapi menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan dan dapat mendukung proses tumbuh kembang anak di luar lingkungan kelas. (BRG/Kul)

Kerja sama ini mengatur pemanfaatan karya, termasuk ketika buku digandakan atau difotokopi untuk kebutuhan pembelajaran. Melalui mekanisme tersebut, penulis dan penerbit memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya mereka.

Konsultan sekaligus simpatisan PRCI, Candra Darusman, menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, perlindungan hak cipta buku perlu mendapat perhatian yang sama seperti karya kreatif lainnya.

“Perjanjian lisensi antara PRCI dan EcoSocioTech School merupakan berita bagus bagi dunia hak cipta di Indonesia,” ujar Candra.

Ia mengatakan, keberadaan lisensi membuat penggunaan buku secara sekunder dalam kegiatan pendidikan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada penulis dan penerbit.

“Mulai hari ini bukan saja pencipta lagu mendapatkan royalti, tetapi pencipta buku juga mulai bisa mendapatkannya melalui LMK PRCI,” katanya.

Ketua PRCI Kartini Nurdin turut mengapresiasi keputusan EcoSocioTech School menerapkan mekanisme tersebut. PRCI menilai langkah ini dapat mendorong lembaga pendidikan lain untuk lebih memperhatikan hak pencipta ketika menggunakan karya untuk kegiatan belajar.

Bagi EcoSocioTech School, penghormatan terhadap hak cipta juga berkaitan dengan pendidikan karakter. Founder & CEO EcoSocioTech School Antarina FA menyebut nilai tersebut sejalan dengan prinsip Respect, Responsibility, Excellence, dan Integrity yang diterapkan di sekolah.

EcoSocioTech School sebelumnya dikenal dengan nama Sekolah HighScope Indonesia. Melalui kerja sama dengan PRCI, sekolah ini menerapkan lisensi penggunaan sekunder terhadap buku dan karya tulis lainnya.

PRCI sendiri merupakan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang bergerak di bidang buku. Lembaga tersebut berperan dalam pengelolaan penggunaan karya sekaligus memastikan hak ekonomi pencipta dan pemegang hak dapat diberikan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pengaturan mengenai royalti atas penggunaan sekunder buku juga telah memiliki dasar melalui Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya.

PRCI berharap penerapan lisensi tersebut dapat diikuti sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Dengan begitu, penggunaan buku untuk kebutuhan belajar tetap berjalan, sementara karya penulis dan penerbit tetap dihargai.

Langkah ini juga diharapkan memperkuat pemahaman bahwa budaya membaca perlu disertai kesadaran untuk menghormati karya. Dengan adanya mekanisme royalti, penulis dan penerbit mendapat apresiasi atas karya yang digunakan dalam proses pendidikan. (BRG/Kul)

Jamal menambahkan, keputusan itu berdasar pada SE Nomor T-400.3.1/4237/Dindikbud/2026. PJJ dilakukan pada Senin (7/9/2026), Selasa (8/9/2026), dan Rabu (9/9/2026). Dia menyebut aturan itu dibuat demi menjaga kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik serta warga sekolah, berdasarkan arahan Gubernur Banten Andra Soni.

“Seluruh satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SKh Negeri dan swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dialihkan sementara untuk melaksanakan proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau Belajar dari Rumah (BDR),” kata Jamaluddin dalam edaran tersebut pada Minggu (6/9/2026).

Dindikbud Provinsi Banten secara berkala akan berkoordinasi dan meminta pertimbangan teknis kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten terkait perkembangan indeks kualitas udara (ISPU) serta arah sebaran abu vulkanik guna menentukan kebijakan pembelajaran selanjutnya.

Jamaluddin mewajibkan kepala satuan pendidikan untuk memastikan jalannya kegiatan PJJ. Dia meminta mereka memantau proses belajar mengajar secara daring, dan menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Jamaluddin juga mengimbau orang tua atau wali murid untuk mendampingi, mengawasi, dan membimbing putra-putrinya selama PJJ. “Mengurangi aktivitas putra-putrinya di luar ruangan guna menghindari paparan abu vulkanik secara langsung serta memakai masker standar medis/respirator apabila terpaksa beraktivitas di luar rumah,” katanya. (dtk/mmr)

Program tersebut menyasar dua fasilitas umum yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, yakni Balai Desa Brumbung dan area Lapangan Desa Brumbung.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa KKN untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sekaligus membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya.

Pemilihan kedua lokasi tersebut bukan tanpa alasan. Balai Desa Brumbung merupakan pusat pelayanan administrasi masyarakat yang setiap hari memiliki mobilitas warga cukup tinggi.

Sementara itu, Lapangan Desa Brumbung menjadi salah satu ruang publik yang ramai digunakan untuk berbagai aktivitas, mulai dari olahraga, tempat berkumpul pemuda, hingga aktivitas kuliner pada sore dan malam hari.

Banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan tersebut membuat kebutuhan terhadap fasilitas tempat sampah menjadi semakin penting.

Selain menyediakan sarana pembuangan sampah, mahasiswa KKN UPGRIS Kelompok 41 juga memberikan edukasi mengenai pentingnya memilah sampah berdasarkan jenisnya.

Tempat sampah yang disediakan dibedakan menjadi dua kategori utama, yakni sampah organik dan anorganik.

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup dan relatif mudah terurai secara alami. Jenis sampah ini antara lain sisa makanan, kulit buah, daun kering, ranting pohon, dan sisa sayuran.

Sampah organik memiliki potensi untuk diolah menjadi kompos sehingga dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesuburan tanah.

Sementara itu, sampah anorganik berasal dari bahan nonhayati maupun bahan sintetis yang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk terurai. Contohnya adalah kantong plastik, botol dan gelas plastik, kaleng minuman, bungkus makanan, kaca, serta berbagai bahan sintetis lainnya.

Pemilahan sampah anorganik diharapkan dapat mempermudah proses daur ulang maupun pemanfaatan kembali sehingga jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir dapat ditekan.

“Dengan adanya pemilahan ini, diharapkan beban penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir dapat berkurang, sekaligus memudahkan proses pengolahan sampah lanjutan di tingkat desa,” ujar salah satu mahasiswa KKN UPGRIS Kelompok 41.

Program tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Desa Brumbung. Kepala Desa Brumbung, Sugin, mengapresiasi kepedulian mahasiswa KKN UPGRIS terhadap kebersihan dan keasrian fasilitas umum desa.

Menurutnya, keberadaan tempat sampah terpilah di Balai Desa dan Lapangan Desa dinilai tepat sasaran karena kedua lokasi tersebut memiliki aktivitas masyarakat yang cukup tinggi.

“Kami dari pihak Pemerintah Desa Brumbung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sangat mendukung program kerja yang dijalankan oleh adik-adik KKN UPGRIS Kelompok 41. Penyediaan tempat sampah terpilah di Balai Desa dan Lapangan ini sangat tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kenyamanan warga,” kata Sugin.

Ia berharap masyarakat ikut menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut dengan baik.

“Fasilitas ini sangat membantu menjaga kerapian desa, dan kami imbau seluruh warga untuk bersama-sama menjaga serta memanfaatkannya dengan baik,” sambungnya.

Apresiasi juga disampaikan masyarakat Desa Brumbung. Firman, salah seorang pemuda setempat yang kerap beraktivitas di lapangan desa, mengatakan keberadaan tempat sampah baru menjawab salah satu persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat.

Menurutnya, minimnya tempat sampah di sekitar lapangan membuat sebagian pengunjung kesulitan membuang sampah setelah membeli makanan atau minuman.

“Jujur saja, selama ini di sekitar lapangan tempat sampah masih sangat kurang. Karena orang bingung mau buang sampah ke mana habis jajan makanan atau minuman, akhirnya tidak sedikit yang membuang sembarangan begitu saja,” ujar Firman.

Kondisi tersebut, lanjutnya, membuat kawasan lapangan terlihat kotor dan banyak sampah berserakan.

Dengan adanya tempat sampah yang disediakan mahasiswa KKN UPGRIS, ia menilai kondisi lingkungan lapangan menjadi lebih bersih dan rapi.

“Dengan adanya tong sampah baru dari teman-teman KKN UPGRIS ini, lapangan jadi terasa lebih bersih, rapi, dan kita sebagai pengunjung juga jadi makin sadar serta malu kalau tidak membuang sampah pada tempatnya,” tuturnya.

Mahasiswa KKN UPGRIS Kelompok 41 berharap program penyediaan tempat sampah terpilah tersebut tidak berhenti pada penambahan fasilitas fisik semata.

Lebih dari itu, program ini diharapkan dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sehari-hari.

Kesadaran untuk memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya dinilai menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kebersihan lingkungan.

Melalui kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah desa, dan masyarakat, Desa Brumbung diharapkan dapat terus membangun budaya hidup bersih dan sehat.

Program tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi mahasiswa dalam memberikan edukasi dan solusi terhadap persoalan lingkungan di tengah masyarakat selama pelaksanaan KKN.

Dengan tersedianya tempat sampah terpilah di titik-titik strategis, mahasiswa KKN UPGRIS Kelompok 41 berharap warga semakin terbiasa membuang dan memilah sampah sesuai jenisnya.

Pada akhirnya, kebiasaan sederhana tersebut diharapkan mampu menciptakan lingkungan Desa Brumbung yang lebih bersih, sehat, rapi, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. (hai)

Sebagai bentuk komitmen nyata, Kemnaker menjalin kerja sama dengan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi bersama Rektor Unsurya Sungkono.

Cris Kuntadi mengatakan pergeseran struktur industri saat ini menuntut kampus untuk tidak sekadar berfokus pada capaian akademis. Lembaga pendidikan dituntut mencetak lulusan yang siap pakai dan responsif terhadap tuntutan era digital.

“Lembaga pendidikan juga perlu membekali mahasiswa dengan keterampilan terapan, kemampuan beradaptasi, serta karakter yang sesuai dengan tuntutan dunia profesional,” ucapnya.

Lebih lanjut Cris menjelaskan bahwa kolaborasi ini secara khusus dirancang guna memperkecil kesenjangan kualifikasi (mismatch) yang kerap dialami para lulusan saat berupaya menembus pasar kerja.

“Kerja sama Kemnaker dengan Unsurya dapat memperkuat link and match antara pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri,” katanya.

Ia menambahkan kedua pihak sepakat mengolaborasikan sejumlah bidang strategis. Ruang lingkupnya mencakup pengembangan kompetensi SDM, pemanfaatan sistem informasi pasar kerja, hingga penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi profesi.

Kemitraan ini juga turut memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara praktisi dan akademisi. Sinergi tersebut ditargetkan mampu memperkaya sudut pandang penyusunan kebijakan agar lebih relevan dengan tantangan riil di lapangan.

Selain itu, riset akademis berbasis data empiris diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik. Pendekatan ini memastikan hadirnya solusi tepat sasaran bagi berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional.

“Saya berharap kerja sama ini tidak berhenti pada kegiatan seremonial penandatanganan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja yang konkret, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, lulusan, maupun dunia usaha dan industri,” tutup Cris. (Riz)

Usulan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Perpusnas bersama Komisi X DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Dalam rapat itu, Komisi X menerima pagu anggaran Perpusnas 2027 sebesar Rp417,725 miliar serta usulan tambahan anggaran tersebut untuk dibahas lebih lanjut melalui Badan Anggaran DPR RI.

Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz mengatakan, pagu indikatif sebelumnya sebesar Rp367,725 miliar. Perpusnas kemudian mendapat tambahan Rp50 miliar sehingga total pagu anggaran menjadi Rp417,725 miliar.

Tambahan Rp50 miliar itu akan digunakan untuk sejumlah program prioritas. Porsi terbesar, yakni Rp40,309 miliar, dialokasikan untuk bantuan bacaan bermutu yang menyasar 10.000 lokasi bantuan dan 10.000 lokasi pembinaan pengelola.

Program lainnya meliputi Relawan Literasi Masyarakat (RELIMA) sebesar Rp3,475 miliar, KKN Tematik Literasi Rp2,3 miliar, jurnal elektronik Rp3,5 miliar, serta akreditasi perpustakaan sekolah dan madrasah sebesar Rp415,7 juta.

Aminudin mengatakan bantuan bacaan bermutu masih dibutuhkan, terutama oleh masyarakat di desa dan wilayah 3T. Program tersebut sebelumnya tidak berjalan pada 2026 karena keterbatasan anggaran.

“Karena pada tahun 2026 program ini dihentikan karena tidak memiliki anggaran, padahal justru tuntutan masyarakat untuk bacaan bermutu di desa sangat tinggi,” kata Aminudin.

Dalam rapat tersebut, Komisi X juga meminta Perpusnas memperkuat layanan di daerah 3T, kelompok marginal, serta menyesuaikan layanan perpustakaan dengan perkembangan digital. Kemitraan dengan perpustakaan daerah dan sekolah juga dinilai perlu diperkuat.

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mempertanyakan indikator keberhasilan perpustakaan, termasuk apakah diukur dari jumlah koleksi, kunjungan, atau kegiatan. Aminudin menjelaskan bahwa kinerja perpustakaan perlu dilihat dari beberapa aspek sekaligus, mulai dari pertumbuhan koleksi hingga pemanfaatannya oleh masyarakat.

“Perpustakaan itu akan dikatakan baik ketika koleksinya bertambah setiap saat,” ujarnya.

Selain itu, Perpusnas menyiapkan DAK Nonfisik 2027 sebesar Rp118,75 miliar untuk 269 provinsi, kabupaten, dan kota. Penentuan daerah prioritas mempertimbangkan kondisi kelembagaan, kemampuan fiskal, akreditasi, hasil evaluasi, serta kesiapan daerah. Wilayah dengan kapasitas fiskal rendah juga menjadi prioritas melalui pendekatan afirmatif. (BRG/Kul)