Pojok Asri berfokus pada penguatan literasi pengelolaan sampah melalui pemahaman jenis sampah, konsep waste-to-value, dan praktik kreatif mengolah limbah rumah tangga menjadi produk bernilai guna. Rangkaian kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 8 hingga 14 Juli 2026.

Rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 8 Juli 2026. Kegiatan diawali sosialisasi dan pengerjaan pre-test. Tujuannya sebagai langkah untuk mengenali pemahaman peserta terhadap pengelolaan sampah. Setelah itu, peserta menyambut materi pertama yaitu jenis-jenis sampah, organik dan anorganik. Pemahaman tersebut diperkuat melalui materi Waste-to-value. Harapannya peserta dapat mengenali gagasan bahwa sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

Kemudian peserta diajak untuk mempraktikkan langsung pemanfaatan sampah rumah tangga. Produk kerajinan tersebut berasal dari bungkus kopi bekas. Proses menganyam membuat peserta tampak menikmati kegiatan. Hal ini menjadi pengalaman mengesankan bagi peserta untuk melihat secara langsung bagaimana benda yang selama ini dianggap tidak berguna dapat diubah menjadi suatu karya bernilai.

Pada tanggal 9 Juli 2026, kegiatan diawali dengan penguatan materi untuk mengingat kembali pembelajaran pada hari sebelumnya. Dilanjutkan dengan kegiatan praktik yaitu memanfaatkan tutup botol bekas menjadi gantungan kunci dan magnet kulkas. Peserta tidak hanya belajar mengenai pemanfaatan kembali tetapi juga mengeksplorasi kreativitas dalam menghasilkan produk dengan daya tarik tinggi.

Pada hari ketiga, Pojok Asri mengundang pemateri dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memaparkan pengetahuan mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan lebih luas. Setelah sesi edukasi, peserta mengolah limbah organik melalui proses pencacahan. Hal ini didasarkan sebagai salah satu bentuk pengelolaan sampah organik agar lebih mudah dimanfaatkan.

Salsa, salah satu staf pojok Asri Maja, “ASRI Maja memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pemanfaatan dan pengelolaan sampah menjadi material yang lebih berharga, bahkan memiliki nilai jual. Hal ini tentunya dapat membantu membentuk perilaku dan kebiasaan positif masyarakat agar lebih bijak dalam membuang serta mengelola sampah.”, ujarnya.

Post test menjadi penutup rangkaian kegiatan Asri Maja. Peserta diharapkan dapat mengevaluasi peningkatan pemahaman setelah mengikuti seluruh rangkaian intervensi. Tak sampai disitu, peserta kembali diajak berkreasi melalui pemanfaatan limbah tutup galon menjadi produk bernilai guna.

Kegiatan Asri Maja membuahkan produk gantungan kunci dan magnet kulkas. Peserta diharapkan dapat mengeksplorasi kreativitas untuk mengubah limbah menjadi barang berguna. Sejalan dengan semangat PANGLIMAJA, Pojok Asri membawa pesan bahwa sampah bukan akhir dari sebuah barang, melainkan awal pdari sebuah karya. (Riz)

Pendidikan doktoral di bidang Pembangunan Berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar untuk terus meningkatkan kapasitas, wawasan, dan kompetensi dalam menjalankan amanah serta pengabdian kepada bangsa dan negara, khususnya melalui peran Perum BULOG dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran proses pendidikan yang telah dijalani. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa.

“Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Indonesia bidang Pembangunan Berkelanjutan dengan lancar. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang senantiasa diberikan,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertanian, Menko Pangan, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), serta keluarga besar Perum BULOG yang telah memberikan dukungan, support, dan doa restu selama proses pendidikan berlangsung.

“Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Menko Pangan, Panglima TNI, Bapak Kasad, serta seluruh keluarga besar BULOG yang telah memberikan dukungan, support, dan doa restu kepada saya sehingga dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak,” katanya.

Menurutnya, gelar doktor yang diraih bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, melainkan menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi bangsa dan negara.

“Ilmu yang saya dapatkan selama menempuh pendidikan ini akan kami manfaatkan dan implementasikan untuk meningkatkan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ke depan, kami ingin BULOG semakin profesional, semakin kuat, dan mampu menjalankan perannya sebagai orkestrator logistik pangan nasional, bahkan memiliki kapasitas dan daya saing di tingkat internasional,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Cita-cita tersebut, menurutnya, sejalan dengan potensi Indonesia yang sangat besar ke depan. Dengan sumber daya, posisi strategis, dan peluang pertumbuhan ekonomi yang dimiliki Indonesia, BULOG diharapkan dapat terus bertransformasi dan mengambil peran yang semakin strategis dalam ekosistem logistik, tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga berpotensi berkiprah di dunia internasional.

“Potensi Indonesia ke depan luar biasa. Karena itu, cita-cita saya adalah membawa BULOG menjadi orkestrator logistik nasional yang profesional dan kuat, bahkan memiliki potensi untuk berperan di dunia internasional. Ini tentu membutuhkan kerja bersama, profesionalisme, inovasi, dan komitmen seluruh insan BULOG,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa transformasi dan penguatan peran BULOG akan terus diarahkan untuk menjawab tantangan pangan yang semakin kompleks, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan.

“BULOG akan terus menjadi pelopor swasembada pangan berkelanjutan. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan BULOG memberikan manfaat bagi masyarakat, mendukung ketahanan pangan nasional, dan pada akhirnya ikut mewujudkan masyarakat yang sejahtera menuju Indonesia Emas,” tuturnya.

Sebagai perusahaan umum milik negara yang mendapatkan penugasan pemerintah di bidang pangan, BULOG terus memperkuat perannya dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Penguatan kompetensi sumber daya manusia, inovasi, profesionalisme, serta kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut.

Pencapaian akademik Direktur Utama Perum BULOG ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan BULOG untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat profesionalisme, dan memberikan karya serta pengabdian terbaik bagi perusahaan, bangsa, dan negara.

Dengan semangat tersebut, Perum BULOG berkomitmen untuk terus Mengantarkan Kebaikan melalui peran strategisnya dalam mewujudkan ketahanan pangan, memperkuat ekosistem logistik nasional, serta menjadi pelopor swasembada pangan berkelanjutan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sejahtera menuju Indonesia Emas. (Riz)

Hal itu disampaikan MenPAN-RB Rini Widyantini usai rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR di kompleks parlemen pada Selasa (18/8/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurizal. “Sebagaimana disampaikan oleh bapak pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini dalam jumpa pers usai pertemuan.

Saat ini, terang Rini, jumlah PPPK guru mencapai 955.245 orang, dan PPPK guru paruh waktu sebanyak 231.246 orang. Sementara, kebutuhan guru untuk level nasional sebanyak 526.689 formasi. Rini mengatakan, jumlah kebutuhan itu merupakan akumulasi untuk guru di lingkungan Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda.

“Saat ini ada proyeksi kebutuhan untuk pemenuhan untuk guru nasional itu sebanyak 526.689 formasi, yang tentu saja terdiri dari untuk sekolah guru-guru termasuk kementerian di Kementerian Agama, kemudian di Dikdasmen, kemudian juga di Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda,” katanya.

Selain kenaikan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Rini mengumumkan pihaknya juga akan membuka seleksi untuk PPPK guru penuh waktu menjadi PNS pada awal 2027 mendatang. “Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di tahun awal 2027,” katanya.

Bukan hanya untuk PPPK, formasi CPNS bagi guru juga akan dibuka secara umum di waktu yang sama. Namun, Rini belum mengungkap jumlah detail formasi yang akan dibuka. “Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan sekolah rakyat dan sekolah terintegrasi dan juga sekolah Garuda,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya telah melakukan kalkulasi terkait hal itu. Dia memastikan pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tak akan membenahi APBN. “Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang akan tetap dijaga di 2,4 persen defisitnya,” katanya. (cnni/mmr)

Pameran ini digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasinya berada di Grha Literasi, Bangunan Cagar Budaya (BCB) Gedung Fasilitas Layanan Perpusnas.

Berbagai koleksi sejarah disusun untuk membantu pengunjung memahami bentuk perjuangan masyarakat Nusantara dari masa ke masa. Tidak hanya mengenai tokoh, materi pameran juga memperlihatkan pengaruh budaya dan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan perlawanan.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Jasa Informasi dan Pengelolaan Naskah Nusantara (Pujasintara), Yeri Nurita, mengatakan penyusunan materi dibagi dalam tiga subtema, yaitu Sosok Perlawanan, Budaya Perlawanan, dan Peristiwa Perlawanan.

“Lebih dari 50 koleksi ditampilkan dalam berbagai bentuk, mulai dari naskah kuno, surat kabar terjilid, foto terjilid hingga peta lama,” ujar Yeri.

Pada bagian Sosok Perlawanan, pengunjung dapat menemukan cerita mengenai sejumlah tokoh seperti Syekh Yusuf al-Makassari, Pangeran Diponegoro, dan Untung Surapati.

Sementara itu, Budaya Perlawanan memperlihatkan bagaimana karya sastra, hikayat, kidung, doa, serta ajaran keagamaan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan ikut membentuk nilai perjuangan.

Bagian Peristiwa Perlawanan berisi catatan mengenai sejumlah kejadian dalam sejarah, termasuk pertempuran, diplomasi, perjanjian, dan kesaksian dari orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Salah satu koleksi yang menjadi bagian dari pameran adalah Babad Untung Surapati dengan kode KBG 432. Naskah tersebut mencatat perjalanan Untung Surapati dalam menghadapi VOC.

Selain koleksi naskah Nusantara, Perpusnas menampilkan monograf langka dan monograf mutakhir. Koleksi tersebut mencakup berbagai bentuk bahan pustaka, sehingga pengunjung dapat melihat sejarah dari sejumlah sumber yang berbeda.

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas, Suharyanto, mengatakan catatan sejarah yang tersimpan di Perpusnas menjadi salah satu sumber untuk memahami perjalanan bangsa.

“Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah sebuah hadiah yang datang tiba-tiba. Jejak-jejak ini tidak hanya tersimpan dalam ingatan kolektif masyarakat, tetapi juga terekam dalam berbagai sumber pengetahuan di Perpusnas,” kata Suharyanto.

Menurut dia, pameran tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan melihat koleksi. Masyarakat juga dapat menggunakan materi yang ditampilkan untuk memahami hubungan antara peristiwa masa lalu dan kondisi Indonesia saat ini.

“Dalam semangat memperingati 81 tahun Kemerdekaan RI, marilah kita jadikan momentum untuk meneguhkan kembali kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air,” ujarnya.

Penyelenggaraan pameran juga diperluas ke beberapa area lain di Perpusnas, yakni lantai 4 Ruang Pameran serta lantai 16 Layanan Koleksi Foto, Peta, dan Lukisan.
Sepanjang Agustus, Perpusnas turut menyiapkan sejumlah kegiatan pendukung. Program tersebut meliputi Puspa Pemustaka Seri 38 dan 39, kelas literasi anak, librarian talk, kelas literasi budaya Nusantara, serta kelas literasi aksara Jawa dan lontara Bugis.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Perpusnas ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenal lebih dekat koleksi sejarah dan budaya yang tersimpan di lembaga tersebut. (BRG/Kul)

Dalam diskusi tersebut, sejumlah peserta menyoroti berbagai kejanggalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian publik, termasuk perkembangan perkara yang berkaitan dengan Febrie. Forum mempertanyakan bagaimana proses hukum berjalan, keterlibatan sejumlah institusi dalam penanganan perkara, hingga perkembangan status pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam posisi berbeda dalam proses hukum.

Selain persoalan proses hukum, peserta juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai sumber dan keseluruhan kekayaan pejabat publik yang menjadi perhatian masyarakat. Menurut forum, transparansi kekayaan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara dan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum serta lembaga yang berwenang.

Diskusi juga memberikan perhatian terhadap peran media dalam memberitakan perkara-perkara yang memiliki kepentingan publik. Media dinilai memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang berimbang, terverifikasi, dan tidak menghilangkan konteks penting dari sebuah perkara.

Dalam forum tersebut, peserta turut mempertanyakan bagaimana institusi penegak hukum menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kritik terhadap lembaga penegak hukum, menurut peserta diskusi, harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol masyarakat dalam negara demokrasi, bukan sebagai bentuk pelemahan terhadap institusi negara.

Salah seorang peserta, Rahma BD, mempertanyakan persoalan korupsi dari perspektif yang lebih struktural. Ia menilai bahwa pembahasan mengenai korupsi tidak cukup berhenti pada individu pelaku, tetapi juga perlu melihat sistem yang memungkinkan praktik korupsi terus berulang. “Korupsi ini sudah terjadi berkali-kali. Tapi pernah tidak kita meneliti sistem dalam penyelesaian kasus korupsi? Kenapa orang-orang yang bekerja di dalam sistem itu justru bisa melakukan korupsi?” ujar Rahma, lantang.

Pertanyaan lain juga muncul mengenai kemungkinan keterkaitan perkara yang sedang dibahas dengan sejumlah peristiwa lain yang terjadi dalam waktu berdekatan. Peserta mempertanyakan apakah terdapat hubungan dengan sosok bernama Reza serta sejumlah peristiwa terkait gangguan kelistrikan di beberapa wilayah Indonesia. Forum menekankan bahwa pertanyaan semacam itu harus dijawab melalui data dan proses verifikasi, bukan melalui spekulasi.

Sementara itu, Walid dari Teknik Kebidanan mengingatkan pentingnya memberikan ruang bagi setiap peserta untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka. Menurutnya, diskusi publik harus menjadi ruang pertukaran gagasan yang sehat dan tidak membatasi perbedaan perspektif.

Peserta lainnya, Ari dari MMT, mendorong BEM universitas untuk tidak berhenti pada diskusi semata. Ia meminta agar hasil pembahasan dapat dikawal dan ditindaklanjuti melalui kajian maupun langkah organisasi yang terukur. “BEM universitas tetap harus mengawal dan menindaklanjuti hasil dari diskusi hari ini,” ungkapnya. (rls/why/mmr)

“Kami selaku pendiri yang mendirikan sekolah ini merasa bersedih sekali dengan adanya hal seperti ini tetapi insya Allah seperti yang tadi saya utarakan mudah-mudahan semua itu dapat diperbaiki dengan sebaik-baiknya,” kata Sofyan dalam jumpa pers di Jakarta seperti dikutip dari detikcom pada Minggu (9/8/2026).

Kuasa hukum yayasan sekolah, Alvon Kurnia Palma meminta agar tudingan ratusan senjata untuk kegiatan ekstrakurikuler dibuktikan. Dia meminta agar klaim tersebut tak dibuat-buat. “Ketika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan itu sudah disetujui, tolong dibuktikan. Tolong dibuktikan. Jangan sampai ini menjadi suatu hal-hal yang melegitimasi sesuatu hal yang sebenarnya tidak benar,” ujar Alvon.

Alvon sekaligus membantah klaim sengketa kepemilikan yayasan tersebut. Dia membantah ada konflik kepentingan di antara para pendiri yayasan. “Tak ada konflik dalam artian di antara pendiri yayasan itu sendiri. Itu terbukti, pada saat ini sudah ada salah satu pendirinya-selain dari Bapak Adam Malik, mantan Wakil Presiden-kemudian juga dengan Bapak Mahwardi Labae, serta Bapak Suryo yang dituduh kemarin-kemarin itu,” katanya.

Menurut Alvon, sekolah tersebut didirikan untuk memberikan pendidikan. Oleh karena itu, pihaknya ingin memastikan sekolah kembali ke tujuan awal pendirian. “Pada saat ini tidak ada konflik di antara pendiri itu sendiri. Nah, oleh sebab itu kami ingin menyampaikan bahwa visi-misi dari pendiri tetaplah bagaimana mencetak anak yang saleh sebagai suatu harapan,” katanya.

Pihak yayasan juga menyinggung soal penemuan senjata di lingkungan sekolah yang dikaitkan dengan ekstrakurikuler (ekskul). Ia meminta klaim tersebut dibuktikan dan jangan mencari-cari alasan mengenai hal tersebut. “Ketika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler dan itu sudah disetujui, tolong dibuktikan. Jangan sampai ini menjadi hal-hal yang melegitimasi sesuatu yang sebenarnya tidak benar,” ucap Alvon.

Ia pun menyinggung soal Pak Suryo, yang merupakan pembina yayasan dan diklaim mengetahui soal ekstrakurikuler tersebut. Menurutnya, kondisi Pak Suryo saat itu sudah berusia lanjut sehingga ada keterbatasan untuk menyetujui dan mengetahui masalah tersebut.

“Perlu diketahui bahwa ketika itu Pak Suryo sudah berumur 104 tahun. Bukan menafikan kemampuan, tetapi pada saat itu untuk Pak Suryo sendiri untuk memahami, mengetahui, dan menyetujui suatu usulan itu ada persoalan. Ada keterbatasan-keterbatasan ketika itu,” katanya. (cnni/dtk/mmr)

Rektor Universitas Esa Unggul Arief Kusuma Among Praja mengatakan, kerja sama itu menjadi langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan Program Studi Kedokteran dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Universitas Esa Unggul berjalan sesuai standar nasional pendidikan kedokteran. “Serta berkembang menjadi program studi yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan,” kata Arief dalam siaran persnya.

Arief menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut merupakan bagian dari komitmen universitas dalam membangun fakultas kedokteran yang memiliki kualitas akademik tinggi dan mampu menjawab kebutuhan layanan kesehatan Indonesia.  “Pembukaan fakultas kedokteran merupakan salah satu pencapaian strategis Universitas Esa Unggul pada tahun ini. Untuk memastikan kualitas penyelenggaraannya sejak awal, kami menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai mitra dalam program pengampuan. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam membangun pendidikan kedokteran yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada mutu,” bebernya.

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul Murti Andriastuti mengatakan, Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul dibangun dengan visi menghadirkan pendidikan kedokteran yang mengedepankan kualitas akademik, profesionalisme, serta kolaborasi lintas disiplin untuk menjawab tantangan layanan kesehatan masa depan.

“Kami ingin membangun budaya akademik yang unggul sejak awal. Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang berpusat pada mahasiswa, berbasis bukti ilmiah, serta didukung kolaborasi dengan berbagai mitra strategis. Melalui sinergi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, kami optimistis dapat menghasilkan lulusan dokter yang kompeten, berintegritas, adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta siap memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia,” ujar Murti. (rls/sha/mmr)

Koranindopos.com, JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya Bambang Soesatyo (Bamsoet), menuturkan sistem pengawasan Satuan Pengamanan (Satpam) di Indonesia memerlukan pembaruan agar mampu menjawab tantangan keamanan di era digital. Data Korbinmas Baharkam Polri menunjukkan jumlah Satpam yang resmi terdaftar mencapai sekitar 849.750 personel, terdiri atas 806.151 Gada Pratama, 28.616 Gada Madya, dan 14.983 Gada Utama. Besarnya jumlah tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat keamanan nasional. Namun, masih adanya praktik penggunaan identitas Satpam palsu, lemahnya verifikasi administrasi, serta belum terintegrasinya data nasional menunjukkan perlunya reformasi pengawasan berbasis teknologi informasi.

“Satpam merupakan bagian penting dari sistem pengamanan nasional sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas. Karena itu, pengawasannya harus mengedepankan kepastian hukum, profesionalisme, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat memperoleh perlindungan keamanan yang optimal,” ujar Bamsoet di Kampus Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Senin (3/8/26).

Pernyataan tersebut disampaikan Bamsoet saat menjadi penguji sekaligus Co-Promotor dalam sidang proposal disertasi mahasiswa doktoral ilmu hukum Universitas Borobudur Kombes Pol. Achmad Muchtarom, dengan judul disertasi “Rekontruksi Pengawasan Satuan Pengamanan( Satpam) Berbasis Verifikasi Data Elektronik Dalam Perspektif Hukum Progresif Polri Yang Berkepastian Hukum dan Berkemanfaatan”. Turut hadir sebagai penguji Prof. Dr. Faisal Santiago, Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein dan Dr. Tina Amelia.

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman keamanan. Kejahatan kini semakin canggih, memanfaatkan identitas palsu, pemalsuan dokumen, hingga penyalahgunaan atribut resmi Satpam. Dalam situasi seperti itu, pola pengawasan yang ada masih mengandalkan administrasi manual semakin sulit menjamin keakuratan identitas personel Satpam. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengamanan swakarsa yang selama ini menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga keamanan lingkungan.

“Kasus pemalsuan Kartu Tanda Anggota Satpam di berbagai daerah menjadi peringatan bahwa sistem verifikasi yang ada masih memiliki banyak celah. Pemerintah harus menghadirkan sistem elektronik yang mampu memverifikasi identitas, kompetensi, sertifikasi, hingga riwayat penugasan setiap anggota Satpam secara cepat dan akurat,” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan, sejumlah kasus menunjukkan bahwa penggunaan atribut Satpam oleh pihak yang tidak memiliki legalitas dapat menimbulkan risiko serius. Mulai dari penyalahgunaan kewenangan, tindak pidana yang memanfaatkan atribut keamanan, hingga kerugian bagi masyarakat dan dunia usaha. Persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan menyangkut kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan kredibilitas institusi keamanan. Karena itu, transformasi digital dalam sistem pengawasan harus menjadi prioritas kebijakan nasional.

“Membangun sistem verifikasi data elektronik nasional yang terintegrasi antara Polri, Badan Usaha Jasa Pengamanan, lembaga pendidikan Satpam, dan perusahaan pengguna jasa keamanan bisa menjadi solusi. Setiap personel Satpam harus memiliki identitas digital yang dapat diverifikasi secara real time sehingga peluang penyalahgunaan identitas dapat ditekan semaksimal mungkin,” tutur Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menilai, penguatan pengawasan Satpam akan memberikan manfaat yang luas bagi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dunia usaha membutuhkan kepastian bahwa tenaga pengamanan yang bekerja di kawasan industri, pusat perbelanjaan, perbankan, rumah sakit, kawasan permukiman maupun objek vital benar-benar memiliki kompetensi dan legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pengawasan yang modern juga akan memperkuat sinergi Polri dengan pengamanan swakarsa dalam menghadapi dinamika keamanan yang terus berkembang.

“Modernisasi pengawasan Satpam merupakan investasi jangka panjang bagi keamanan nasional. Ketika legalitas, kompetensi, dan pengawasan berjalan secara digital, transparan, serta terintegrasi, maka kepastian hukum semakin kuat, kepercayaan masyarakat meningkat, dunia usaha memperoleh rasa aman, dan Indonesia memiliki sistem pengamanan swakarsa yang semakin profesional serta mampu menjawab tantangan keamanan masa depan,” pungkas Bamsoet. (hai)

Konferensi yang mempertemukan pustakawan, akademisi, peneliti, dan praktisi teknologi informasi itu menghasilkan lima rekomendasi sebagai pedoman pengembangan perpustakaan digital di Indonesia. Seluruh rekomendasi menekankan pentingnya memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan perpustakaan, tetapi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dan pemerataan akses informasi.

Wakil Ketua Forum Perpustakaan Digital Indonesia (FPDI), Ida Fajar Priyanto, mengatakan AI perlu dimanfaatkan sebagai alat untuk memperluas akses pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

“Perpustakaan harus bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan, agar berdampak pada masyarakat, termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, masyarakat yang belum memiliki akses informasi, serta lanjut usia,” kata Ida saat penutupan konferensi, Rabu (5/8).

Lima rekomendasi yang dihasilkan mencakup pemanfaatan AI untuk meningkatkan layanan perpustakaan, penguatan nilai kemanusiaan sebagai dasar ekosistem literasi informasi, pengembangan aplikasi berbasis AI oleh pustakawan, penyesuaian layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, serta memastikan transformasi digital dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Ketua FPDI Joko Santoso menegaskan bahwa perkembangan teknologi tidak boleh menjadi satu-satunya fokus dalam transformasi perpustakaan digital. Menurutnya, manusia harus tetap menjadi pusat dari setiap inovasi yang dilakukan.

“Transformasi perpustakaan digital harus tetap berpusat pada manusia. Transformasi tidak boleh hanya berorientasi pada perkembangan teknologi informasi maupun kecerdasan buatan, tetapi harus tetap memberikan manfaat nyata bagi manusia,” ujarnya.

Joko menilai peran pustakawan justru semakin penting di era AI. Selain mengelola koleksi, pustakawan juga berperan membimbing masyarakat agar mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab.

“Implementasi kecerdasan buatan perlu selalu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi tidak hanya harus mampu memberikan informasi maupun rekomendasi, tetapi juga harus digunakan secara bijaksana dan bertanggung jawab,” katanya.

Pada penutupan konferensi juga diumumkan bahwa Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia XVIII akan digelar di Surabaya pada 3-5 Agustus 2027 dengan mengangkat tema Post-Plagiarism, Integrity, Accessibility, and Knowledge Development. Ajang tersebut diharapkan kembali menjadi ruang kolaborasi bagi pustakawan, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk mengembangkan perpustakaan digital di Indonesia. (BRG/Kul)

Koranindopos.com, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa program pendistribusian jutaan buku bacaan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus diiringi strategi yang mampu menumbuhkan minat baca masyarakat. Menurutnya, peningkatan akses terhadap bahan bacaan berkualitas perlu dibarengi upaya membangun budaya literasi agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan nasional.

“Pendistribusian buku adalah langkah awal yang penting untuk mengatasi salah satu problem utama literasi, yaitu rendahnya akses terhadap bahan bacaan bermutu. Namun, tanpa diikuti upaya peningkatan minat dan budaya baca, program ini dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuan utamanya,” ujar Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pendistribusian secara simbolis sebanyak 5,54 juta eksemplar buku bacaan ke 24.609 sekolah di seluruh Indonesia oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti di Kudus, Jawa Tengah, pada akhir pekan lalu. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat budaya literasi di kalangan pelajar.

Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai langkah pemerintah memperluas akses terhadap buku bacaan patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan literasi tidak cukup hanya dengan menyediakan bahan bacaan, melainkan juga harus didukung ekosistem yang mampu mendorong masyarakat gemar membaca.

Menurutnya, tantangan literasi di Indonesia masih cukup besar. Berdasarkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) yang dirilis Perpustakaan Nasional pada Maret 2026, skor nasional baru mencapai 40,6, yang masih berada dalam kategori rendah.

Selain itu, hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 menunjukkan kemampuan pemahaman tekstual siswa baru mencapai 49,21 persen, sedangkan kemampuan memahami makna secara inferensial hanya 43,21 persen. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa fondasi literasi peserta didik masih perlu diperkuat.

Rerie menilai rendahnya tingkat literasi dipengaruhi berbagai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya teratasi. Mulai dari kesenjangan akses pendidikan antardaerah, masih kuatnya budaya lisan, harga buku yang relatif mahal, hingga kurangnya dukungan lingkungan keluarga dalam membangun kebiasaan membaca.

Ia juga menyoroti tantangan literasi digital yang dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan. Meskipun tingkat penggunaan internet di Indonesia terus meningkat, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara produktif masih perlu diperkuat.

“Bahkan dengan penetrasi internet yang tinggi, skor indeks literasi digital nasional pada 2025 masih stagnan di angka 44,53. Akses teknologi saja tidak cukup tanpa dibarengi peningkatan kemampuan literasi digital itu sendiri,” tegas Anggota Komisi X DPR RI tersebut.

Sebagai Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie menegaskan bahwa peningkatan literasi tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, komunitas literasi, hingga masyarakat untuk membangun budaya membaca secara berkelanjutan.

Ia berharap berbagai program literasi yang selama ini dijalankan dapat terintegrasi sehingga memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Bangsa dengan tingkat literasi yang rendah akan kesulitan bersaing di tingkat global. Momentum pendistribusian jutaan buku ini harus dimanfaatkan untuk menggerakkan seluruh elemen bangsa dalam meningkatkan budaya membaca. Tidak ada jalan instan. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang berkelanjutan agar setiap anak Indonesia memiliki kemampuan literasi yang semakin baik,” pungkas Rerie. (hai)