Ketua Umum GKSR Said Iqbal mengatakan, naskah akademik memuat 30 isu seputar RUU Pemilu, termasuk isu ambang batas parlemen yang menjadi isu utama. “Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR,” kata Said dalam keterangannya, Minggu (27/6/2026).

GKSR terdiri dari delapan partai non-parlemen, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Lewat draf naskah akademik tersebut, GKSR menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary treshold (PT) menjadi 5 persen. Koalisi mengusulkan agar ambang batas parlemen cukup hanya 1 persen.

“Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah,” kata Said.

GKSR, lanjut dia, juga mengusulkan perubahan skema verifikasi partai calon peserta pemilu. Menurut Said, pihaknya mengusulkan agar partai pemilik kursi parlemen tak perlu melalui verifikasi administrasi maupun faktual di KPU.

Sementara, bagi partai nonparlemen yang telah mengikuti pemilu sebelumnya, cukup menjalani verifikasi administrasi alias tanpa verifikasi faktual. Verifikasi administrasi dan faktual hanya dilakukan bagi partai baru. “Sedangkan partai yang baru pertama kali menjadi peserta Pemilu tetap menjalani kedua tahapan tersebut,” katanya.

Selain itu, Said Iqbal meminta agar pihaknya juga dilibatkan dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR. Sebab, keterlibatan tersebut merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116. GKSR lebih lanjut mengingatkan agar pembahasan aturan Pemilu tidak dijadikan ruang pertukaran kepentingan antarpartai. Said menolak pengaturan ambang batas parlemen dikaitkan dengan isu kepemiluan lainnya.

“Jangan mengakal-akali politik dagang sapi. Presidential threshold 0 persen nanti mau dibarter dengan parliamentary threshold, mau dibarter lagi dengan pilkada nasional yang terpisah dengan pilkada daerah. Hentikan politik dagang sapi,” katanya. (cnni/mmr)

“Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” kata Prabowo diikuti oleh Suahasil di Istana Negara, Jakarta pada Senin (14/9/2026).

Suahasil adalah wajah lama di Kemenkeu. Sebelumnya Suahasil menjabat sebagai Wamenkeu sejak era Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga pemerintahan saat ini.  Pelantikan dihadiri beberapa menteri dan wakil menteri juga hadir di lokasi beserta pejabat negara lainnya. Suahasil datang sekitar pukul 15.00 WIB mengenakan setelan jas hitam didampingi oleh istri. (kc/mmr)

PROFIL SUAHASIL NAZARA

PENDIDIKAN

• Lulusan S1 Ekonomi Universitas Indonesia (UI) pada 1994
• S2 Cornell University, Amerika Serikat (AS) pada 1997
• Doktoral bidang ekonomi University of Illinois at Urbana-Champaign pada 2003

KARIR AKADEMIK

• Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada 1999
• Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Ekonomi (2004–2005)
• Kepala Lembaga Demografi (2005–2008)
• Ketua Departemen Ilmu Ekonomi (2009–2013)
• Guru Besar Ilmu Ekonomi UI pada 2009

KARIR DI LUAR AKADEMIK

• Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009–2011)
• Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah (2011-2015)
• Koordinator Kelompok Kerja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (2010–2015)
• Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (2013–2014)
• Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu (2016-2019)

(Sumber: UI/Kemenkeu/kompas,com)

Untuk diketahui, beberapa hari lalu, pidato AHY menjadi sorotan. Itu setelah AHY mengatakan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. “Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih,” kata AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (5/9/2026).

Prabowo menyebut pidato AHY tersebut tegas. “Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam,” ujar Prabowo.

Prabowo menyebut sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Sehingga, sebagai pemimpin Indonesia, dirinya harus berterima kasih atas segala kritik dan koreksi. “Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi. Tapi yang jelas beliau (AHY, red) tegas menyampaikan iktikad beliau dan iktikad partai demokrat yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat,” ujar Prabowo. (dtk/mmr)

Ketua Umum ADKASI Siswanto mengatakan, audensi tersebut mempertemukan tiga elemen, yaitu asosiasi legislatif daerah, akademisi, dan pengembang platform intelijen.  Siswanto menegaskan bahwa penguatan kapasitas anggota legislatif tidak dapat lagi mengandalkan pengalaman lapangan semata. Menurutnya, praktisi politik tanpa dukungan analisis yang memadai akan bekerja tanpa arah, sementara pendekatan akademis tanpa keterhubungan dengan praktik hanya akan menghasilkan wacana tanpa eksekusi.

“Sinergi antara ADKASI dan Voxstream ini penting karena menjembatani dua sisi yang selama ini terpisah. Praktisi politik tanpa data tidak bisa menetapkan perencanaan yang terukur. Sementara akademisi tanpa keterhubungan dengan praktik hanya akan berhenti pada wacana. Banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri, dan akan jauh lebih kuat apabila dikerjakan bersama-sama,” beber Siswanto.

Siswanto mencontohkan, situasi yang kerap ditemui di lapangan, di mana kandidat sudah bekerja keras dan anggaran kampanye telah dialokasikan dalam jumlah besar, namun hasil elektoral tetap tidak sesuai harapan. Ia menilai persoalan semacam ini kerap berakar pada ketidaktepatan membaca preferensi pemilih.

“Rakyat itu bukan memilih yang paling banyak beriklan, paling banyak modalnya, atau yang paling ribut pidatonya. Rakyat memilih yang paling mereka sukai. Di sinilah pentingnya menggabungkan pendekatan akademisi dan praktisi, supaya kita tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat, bukan apa yang kita asumsikan mereka butuhkan,” lanjutnya.

CEO Voxstream Wahyu Permana menyampaikan bahwa platform yang dikembangkan pihaknya lahir dari kebutuhan untuk membangun proses politik yang lebih terukur, terutama menjelang kontestasi 2029 yang karakternya akan sangat berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. “Semangat Voxstream sejalan dengan apa yang disampaikan Ketua Umum ADKASI, yaitu menggabungkan praktisi dan ilmuwan agar keduanya bisa beriringan. Berpolitik hari ini tidak cukup dengan modal semangat dan keinginan saja, dibutuhkan ilmu, data, dan metodologi yang tepat. Kampanye 2029 sudah harus bisa dihitung dengan data dan matematik, bukan sekadar kampanye biasa,” ujar Wahyu. (rls/why/mmr)

Itu semua berawal dari unggahan Tiyo di media sosial yang menemukan sebuah alat pelacak di bawah mobil Toyota Fortuner tersebut. Tiyo memakai mobil tersebut saat mengikuti aksi demonstrasi di Gejayan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (13/6/2026).

Kemudian, konten tersebut menuai banyak pro dan kontra dari publik, khususnya netizen. Salah satunya dari perwakilan BEM Fakultas Bersatu (FB) sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun (UICC), Rahmat Djimbula. Bahkan, Rahmat menggelar konferensi pers di kawasan Utan Kayu, Jakarta Timur pada Selasa (16/6/2026).

Menurut Rahmat, mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi Tiyo tersebut milik besan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Siti Nuraeni. Siti merupakan adik dari eks Inspektur Jenderal TNI Letjen (Purn) Setyo Sularso. Lalu, Andika kini merupakan kader PDIP sejak bergabung pada Mei 2024.

Dinamika tersebut membuat politikus PDIP Guntur Romli buka suara. Dia membantah tuduhan Rahmat tersebut. Dia menegaskan bahwa mobil yang ditumpangi Tiyo itu adalah pinjaman dari seseorang. Dia menyebut bahwa mobil itu milik dari adik yang besannya dulu seorang tim sukses (timses) ketika pilpres.

Namun, Guntur menegaskan orang yang dimaksud bukanlah Siti Nuraeni. Dia mengatakan Siti bukanlah timses Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat Pilpres 2024. Hanya saja, dia tidak menyebut nama pemilik dari mobil tersebut. ”Mobil yang dipakai Tiyo adalah pinjaman dari seseorang, dan seseorang itu adik dari seseorang yang besannya dari orang yang dulunya timses di Pilpres. Padahal Pilpres sudah selesai. Adik kakak juga belum tentu pilihan politiknya sama. Besanan juga belum tentu sama politiknya,” kata Guntur dilansir dari Tribunnews.com.

Di sisi lain, Guntur menganggap apa yang disampaikan pihak dari BEM Fakultas Bersatu hanyalah cocoklogi semata. ”Itu cuma dipaksakan dengan cocoklogi saja,” katanya. Guntur pun mempertanyakan alasan BEM Fakultas itu mengaitkan PDIP dengan Tiyo, Setyo, dan Siti. Padahal, Setyo dan Siti juga bukan berstatus sebagai kader PDIP. ”Pak Setyo, Bu Siti juga bukan orang PDI Perjuangan. Kenapa dikaitkan ya?” katanya.

 Sementara itu, Firdaus Oiwobo melaporkan Tiyo Ardianto ke Polres Metro Tangerang Selatan (Tangsel). Laporan tersebut dibenarkan Kasi Humas Polres Tangerang Selatan Ipda Yudhi Susanto. Kata dia, laporan tersebut dilayangkan pada Senin (15/6/2026). ”Benar. Benar ada LPnya (laporan polisi, red),” kata Yudhi saat dikonfirmasi awak media pada Rabu (17/6/2026).

Yudhi belum membeberkan ihwal duduk perkara dalam laporan yang dilayangkan Firdaus terhadap Tiyo tersebut. ”Kalau itu kita belum bisa pastiin. Nanti kan dari hasil pengembangan, penyelidikan sama mekanisme gelar,” ucap dia. (trb/cnni/mmr)

Mereka di antaranya adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Selain itu, tampak Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Prabowo duduk di bagian tengah, menghadap ke arah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan.

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menerima laporan dari Rosan terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia. Seskab Teddy menyebut laporan itu menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. ”Yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ucap Teddy dalam Instagram @sekretariat.kabinet.

Selain itu, Teddy menyebut Prabowo juga memerintahkan Rosan agar data positif itu disampaikan kepada publik secara terbuka pada Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka. Dia mengatakan hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta bagi masyarakat. (cnni/mmr)

Herzaky meluruskan persepsi publik, khususnya terkait kedekatan AHY dengan mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya. Dia menegaskan AHY tidak memiliki keterkaitan dengan Sony Sonjaya mengenai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) ataupun program BGN lainnya.

”Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, tidak mengenal saudara Sony Sonjaya. AHY tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi dengan saudara Sony Sonjaya,” ujar Herzaky dalam keterangannya pada Selasa (9/6/2026).

Herzaky juga mengatakan, AHY tidak pernah mengusulkan atau meminta bantuan kepada Sony terkait program SPPG atau program BGN lainnya. Dia menegaskan AHY tidak pernah berurusan dengan Sony. ”AHY tidak pernah mengusulkan, merekomendasikan, meminta bantuan, ataupun meminta dukungan kepada saudara Sony Sonjaya terkait program SPPG maupun urusan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung,” katanya.

Selain itu, Herzaky juga buka suara mengenai pemberitaan yang mencantumkan frasa ‘2 Orang Kolonel usulan AHY’. Sekali lagi, dia menegaskan itu adalah tuduhan yang tidak berdasar fakta. ”Dalam postingan tersebut tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan frasa ‘AHY’ maupun siapa ‘2 Orang Kolonel’ yang dimaksud. Namun, apabila yang dimaksud adalah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, maka Partai Demokrat menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak memiliki dasar fakta apapun,” ucapnya. (dtk/mmr)

Untuk diketahui, BSNPG merupakan instrumen vital partai berlambang pohon beringin tersebut. Mereka bertugas menyiapkan, melatih, dan menggerakkan saksi dalam setiap tahapan pemilu guna menjaga dan mengawal suara partai.

‎Kepala BSNPG Syahmud Basri Ngabalin yang memimpin tur tersebut mengatakan, tur itu menyatukan antara agenda kerja partai dengan hobi kader. ‎‎”Tur ini mengambil rute panjang menuju Solo dan melintasi sejumlah kabupaten/kota: Karawang, Indramayu, Tegal, Semarang, Solo, Salatiga, Boyolali, Banyumas, Tasikmalaya, Banjar, Garut, hingga Bandung,” beber Syahmud.

‎‎Rombongan dilepas langsung oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik Idrus Marham. Mereka singgah di setiap titik DPD kabupaten/kota yang dilalui.

‎‎Selain itu, lanjut Syahmud, di tiap titik persinggahan, BSNPG melakukan penguatan struktur saksi, silaturahmi dengan kader, serta dialog bersama komunitas lokal dan struktur BSNPG di setiap kabupaten/kota.

Syahmud menambahkan, kegiatan itu menjadi cara untuk merapikan barisan sekaligus menjaga semangat para saksi. ‎”Saksi adalah garda terdepan Partai Golkar. Lewat Tour of Java ini kita bangun soliditas, kita jaga kekompakan, tapi tetap fokus pada tugas utama: memastikan mesin saksi BSNPG siap mengawal suara Partai Golkar di setiap TPS,” ujarnya.

‎‎Selain konsolidasi internal, Vespa BSNPG Tour of Java juga diisi kegiatan sosial dan temu warga. Pendekatan itu digunakan agar BSNPG tetap dekat dengan kultur kader dan masyarakat. Hal itu sejalan dengan semangat Partai Golkar untuk kerja nyata di lapangan.

‎‎BSNPG menargetkan seluruh struktur saksi terbentuk dan terlatih di setiap tingkatan. Tur tersebut menjadi tahap awal gerakan nasional BSNPG yang akan dilakukan secara bertahap di seluruh Indonesia. (rls/mmr)

Ketua Umum Pengurus Besar SEMMI, Bintang Wahyu Saputra, menyampaikan bahwa di usia yang semakin matang, SEMMI akan terus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas nasional dan memastikan arah kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

“SEMMI pada Milad ke-70 ini menegaskan komitmen untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta mengawal setiap kebijakan yang dijalankan demi kemajuan bangsa,” ujar Bintang di Jakarta, Sabtu (18/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa SEMMI sebagai organisasi mahasiswa akan berdiri di garis depan dalam menghadapi segala bentuk upaya yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, termasuk tindakan makar.

“Kami menolak dan akan melawan segala bentuk tindakan makar terhadap pemerintahan yang sah. SEMMI siap pasang badan untuk menjaga keutuhan dan stabilitas negara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bintang menyampaikan bahwa secara ideologis, kebijakan yang diusung oleh Presiden Prabowo dinilai sejalan dengan nilai-nilai yang dianut SEMMI, yakni berlandaskan Dinul Islam serta semangat sosialisme nasionalis.

“Bagi SEMMI, arah kebijakan Presiden Prabowo sejalan dengan nafas perjuangan organisasi yang berazaskan dinul Islam dan sosialisme nasionalis,” jelasnya.

Ia juga menilai bahwa pemikiran Presiden Prabowo memiliki keselarasan dengan gagasan tokoh pergerakan nasional HOS Tjokroaminoto, khususnya dalam memadukan nilai keislaman dengan semangat nasionalisme sosial.

“Pemikiran Presiden Prabowo mencerminkan nilai sosial nasionalis yang berazaskan Dinul Islam, sebagaimana yang pernah diperjuangkan oleh HOS Tjokroaminoto,” tambah Bintang.

Melalui momentum Milad ke-70 ini, SEMMI berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah dan seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, stabilitas, serta mendorong kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Menurut Samsul, dinamika ini dapat dijelaskan melalui teori sirkulasi elite yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto. “Setiap zaman melahirkan elite dengan karakter dan nilai yang berbeda. Sandiaga Uno dan Angela Tanoesoedibjo sebagai Ketua Umum Partai Perindo mewakili generasi elite baru yang tumbuh dari dunia profesional dan birokrasi modern, bukan dari trah politik lama,” kata Samsul.

Samsul menilai, kemunculan dua figur itu mencerminkan transformasi politik menuju kepemimpinan yang kolaboratif dan berorientasi hasil. “Angela Tanoesoedibjo membawa pendekatan manajerial dan profesional dalam mengelola partai, sementara Sandiaga Uno dikenal memiliki kapasitas teknokratis dan modal sosial yang kuat. Kombinasi ini menggambarkan politik masa depan yang lebih rasional dan berorientasi kinerja,” ungkapnya.

Samsul menambahkan, fenomena kedekatan Sandiaga dan Angela juga bisa dibaca sebagai bentuk technopopulism, perpaduan antara daya tarik populis dan kapasitas teknokratis yang mulai menjadi ciri politik modern. “Angela memiliki modal institusional melalui kaderisasi partai, jaringan profesional dan dukungan media, sementara Sandiaga punya kredibilitas dan kedekatan dengan masyarakat luas. Jika keduanya bersinergi, ini dapat membentuk kekuatan politik baru yang relevan dengan publik yang semakin rasional dan kritis,” katanya.

Lebih jauh, Samsul menilai bahwa sinyal politik Sandiaga yang menyatakan siap ‘membantu’ dalam salah satu video yang tayang di Instagram Partai Perindo bukan sekadar gestur personal, melainkan representasi perubahan logika politik Indonesia. “Kita sedang menyaksikan pergeseran dari politik kompetitif yang kaku menuju kolaborasi yang transformatif dan berbasis hasil. Ini sangat sejalan dengan arah kepemimpinan Angela di Perindo yang menekankan profesionalisme, transparansi, dan meritokrasi,” ujarnya.

Menurut Samsul, absennya Sandiaga dalam Muktamar PPP memperkuat dugaan bahwa ia sedang mencari rumah politik yang lebih sejalan dengan prinsip keterbukaan dan modernisasi politik. “Dalam konteks itu, Perindo di bawah kepemimpinan Angela Tanoesoedibjo yang tengah berupaya hadir sebagai energi baru Indonesia, bukan tidak mungkin dapat menjadi wadah yang potensial untuk menyalurkan gagasan dan kapasitas Sandiaga Uno,” tuturnya. (rls/shy/mmr)