koranindopos.com – Jakarta. Bimo Wijayanto resmi mendapatkan mandat untuk bergabung ke dalam jajaran pejabat di Kementerian Keuangan. Kepastian ini ditegaskan langsung oleh Bimo usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5).
Meskipun belum secara eksplisit menyebutkan posisi yang akan diemban, Bimo disebut-sebut sebagai kandidat kuat pilihan Presiden Prabowo untuk mengisi posisi Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Suryo Utomo.
“Saya diberikan mandat, nanti sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, akan bergabung dengan Kementerian Keuangan,” ujar Bimo kepada awak media usai pertemuan.
Lebih lanjut, Bimo mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem perpajakan nasional. Fokus utama diarahkan pada perbaikan dari sisi akuntabilitas, independensi, dan integritas institusi perpajakan.
“Ini untuk mengamankan program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bimo juga hadir bersama Letnan Jenderal TNI Djaka Budi Utama. Djaka dikabarkan akan menduduki jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menggantikan Askolani. Keterlibatan tokoh militer aktif di lingkungan Kementerian Keuangan ini menandai pendekatan baru dalam penguatan struktur fiskal dan pengawasan penerimaan negara di bawah pemerintahan Prabowo.
Saat ditanya mengenai waktu pelantikan resmi, Bimo menegaskan bahwa seluruh proses pengangkatan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Pelantikan dan segala macam nanti tunggu arahan Menteri Keuangan,” tambahnya.
Langkah strategis ini menambah dinamika dalam struktur Kementerian Keuangan menjelang transisi dan implementasi kebijakan fiskal baru. Dengan bergabungnya figur-figur pilihan langsung Presiden, publik kini menantikan gebrakan konkret dalam upaya perbaikan sistem perpajakan dan peningkatan penerimaan negara.(dhil_
