koranindopos.com – Jakarta. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) secara resmi menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah dan pelaku swasta melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) serta pelaksanaan Kick Off Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Inisiatif ini menjadi langkah nyata sinergi multi-pihak dalam menghadirkan solusi terintegrasi guna mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi, khususnya Cirebon Raya.
Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan.
“Kami percaya, dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan. Koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan akan menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan,” ujar Budiman.
BP Taskin akan berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan integrator nasional. Lembaga ini juga tengah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan 2025–2029, dengan target menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif ke kisaran 4,5–5% pada 2029.
Program Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan akses layanan sosial dasar, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan dampak program.
Salah satu inovasi utama program ini adalah penerapan Semi Closed-Loop Supply Chain (SCLSC), sebuah model rantai pasok terintegrasi yang memadukan sektor produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemanfaatan limbah. Model ini berbasis koperasi multipihak yang berfungsi menghubungkan petani, UMKM, dan komunitas lokal dengan akses produksi, pengolahan, dan penjualan.
Melalui skema SCLSC, para pihak berkomitmen untuk mendorong modernisasi pertanian melalui teknologi dan mekanisasi, meningkatkan daya saing petani lokal, membangun rantai pasok berbasis koperasi, mengembangkan material baru untuk energi terbarukan, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas dan berkelanjutan.
Kerja sama ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah Daerah (Cirebon, Indramayu, Kuningan, Brebes, dan Kota Cirebon) menyediakan lahan, infrastruktur, dan kebijakan sesuai potensi lokal. Investor dan Mitra Strategis seperti PT Thara Jaya Niaga, PT Lintas Batas Nusantara, PT Nusantara Visi Persada, Harvest Waste (Belanda), dan PT Garam (Persero) memberikan dukungan modal, teknologi, dan akses pasar. Petani, UMKM, dan Komunitas Lokal berperan sebagai produsen utama dan anggota koperasi. Koperasi Multipihak (KMP/Koperasi Merah Putih) menjadi platform bisnis bersama sekaligus penghubung antara investor dan petani.
Walikota Cirebon, Effendi Edo, menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan komitmen penuh pemerintah daerah.
“Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan. Dukungan teknologi dan integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya,” ujarnya.
Dengan semangat kebersamaan, BP Taskin, pemerintah daerah, dan mitra swasta optimis program ini dapat menjadi model keberhasilan yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain.
Inisiatif ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, serta pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (hai)
