ETIKA bernegara? Pencopotan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa adalah contoh konkret bagaimana negara mempertontonkan cara beretika. Jika selevel menteri diperlakukan demikian, lalu apa yang dapat diharapkan lagi dari negara untuk beretika terhadap kita?

Mengutip statement pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie, etika dalam penggunaan kekuasaan perlu ditata dengan baik di Indonesia. Ia bahkan menilai perlu ada undang-undang khusus yang mengatur etika bernegara.

“Etika kekuasaan memang harus ditata dengan baik di negara kita. Perlu UU Etika Bernegara tersendiri. Sebagai contoh, cara Purbaya diberitahu akan diganti. Meski banyak yang setuju pergantian ini, tetapi caranya memang kurang etis,” kata Jimly pada Kamis (17/9/2026).

Sebelumnya, beredar video yang memperlihatkan Purbaya menerima telepon dari Mensesneg Hadi Prasetyo saat tengah mengikuti agenda rapat di DPD RI. Dalam momen tersebut, Purbaya disebut baru mengetahui bahwa dirinya akan diganti.

Dalam video yang beredar, Purbaya tampak meninggalkan ruang rapat untuk menerima telepon di luar ruangan. Ia terdengar beberapa kali mengiyakan lawan bicaranya yang diduga menyampaikan instruksi terkait pergantian jabatannya. “Iya Pak, siap Pak, saya masih di DPD,” kata Purbaya dalam video tersebut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026).

Berbagai narasi di balik penggantian Purbaya pun terus bermunculan di media sosial. Mulai dari kemenangan kekuatan besar di balik Dirjen Pajak yang berhasil “menendang” Purbaya, dividen Danantara, hingga pengamanan anggaran proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Namun, apa pun alasannya, itu bukan topik utama di tulisan ini. Tulisan ini hanya menyampaikan bahwa etika dalam sebuah negara adalah hal yang penting. Termasuk urusan mencopot seseorang dari sebuah jabatan. Tidak hanya di pemeritahan, ini juga pelajaran bagi kita di sector lain di luar pemerintahan. Kita sebagai pemimpin perusahaan terhadap tim kerja, kita sebagai pimpinan sebuah organisasi terhadap anggota, dan banyak contoh lain. (*)

BAPAK… bapak… anak perempuan itu menangis sejadi-jadinya. Sebuah posting-an konten mengharukan di media sosial menyedot simpati jagat maya. Anak perempuan berusia sekitar 10 tahun itu menangisi ayahnya yang telah terbujur kaku di balik selimut. Jasad pria itu digotong beberapa warga untuk disemayamkan. Ayah anak itu diduga meninggal dunia akibat diamuk massa karena tertangkap tangan mencuri seekor ayam. Insiden tersebut terjadi di Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali pada Jumat (24/7/2026).

Simpati berdatangan dari netizen. Jumlah viewers mencapai jutaan. Beragam argumen memenuhi kolom komentar.  Mayoritas larut dalam emosional mendalam. Ada pula yang membandingkan antara kasus tersebut dengan penemuan emas 74 Kg di rumah Jampidsus Febrie Adriansyah. Ya, kontras. Sebuah potret peristiwa yang miris. Sama-sama kasus pelanggaran hukum namun beda kasta. Kira-kira demikian narasi publik.

Ayah bocah perempuan itu harus meregang nyawa demi seekor ayam. Sementara Febrie berjalan melanggang sebagai tersangka tanpa borgol di tangan. Bedanya, tidak ada tangis yang pecah. Tangis yang terdengar bak sembilu menyayat hati siapa pun yang mendengarnya. Tangis yang membuat siapa pun yang mendengarnya akan paham seberapa dekat hubungan emosional antara anak dan ayah.

Begitulah wajah hukum di Tanah Air yang belakangan ini terus menuai kritik publik. Lembaga penegak hukum justru saling menjatuhkan. Kritik datang dari berbagai elemen. Salah seorangnya adalah pakar hukum dan juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD.

Dalam sebuah unggahan di akun medsos, Mahfud meminta agar Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Menurut Mahfud, saat ini sudah terjadi public distrust atau ketidakpercayaan publik yang akan meruntuhkan bangsa.  ”Ada adagium jika ingin menghancurkan suatu bangsa, hancurkan dulu sistem hukumnya. Adagium lain mengatakan bahwa seandainya kita disuruh memilih mempunyai makanan ataukah hukum, maka yang harus dipilih adalah hukum. Dengan hukum yang kuat, suatu bangsa bisa mengadakan dan mencari yang tidak ada, sehingga menjadi ada.  Tetapi, jika tidak ada hukum yang tegak dengan baik, maka yang sudah ada pun bisa menjadi tiada dan musnah,” kata Mahfud.

Dua peristiwa beda kasta itu membuka mata kita bahwa perlakuan hukum di negeri ini sekarang  sedang tidak baik-baik saja. Apakah memang kondisi ini terjadi sebagai skenario pihak tertentu yang menginginkan negara hancur dengan merusak sistem hukumnya, sebagaimana kata Mahfud itu? Bagaimana menurut Anda. (*)

AKUN TikTok riefatdhr mendadak viral. Videonya menuai simpati netizen. Sudah ditonton tiga juta orang dan lima ribuan komentar per Jumat (24/7/2026). Salah seorang penontonnya adalah mantan Calon Presiden Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Pemilik akun tersebut membagikan kabar duka di pagi hari. Persis saat akan berangkat ke kantor. ”Gue kena layoff jam 07.19 pagi. Pas banget baru masuk KRL mau berangkat ke kantor,” tulisnya.

Ganjar mengomentari unggahan riefatdhr tersebut dengan mem-posting video berdurasi 7 menit 21 detik di akun TikTok resminya pada Rabu (22/7/2026).  Politikus PDIP tersebut di awal video berargumen sebagaimana netizen lainnya. Dia merasa heran dengan kebijakan perusahaan tersebut yang memecat karyawan mendadak.

”Saya gak bisa bayangkan gimana rasanya. Tapi pertanyaan saya persis sama seperti kebanyakan netizen di kolom komentar. Kok seperti enteng banget ya perusahaan mem-PHK karyawan. Mbok ya biar masuk kantor dulu, diajak bicara baik-baik. Lalu dijelaskan alasannya ya di-uwongke (memanusiakan manusia, Red) gitu lah,” kata Ganjar dalam unggahannya tersebut.

Dia mengkritik kebijakan perusahaan tersebut yang tidak memperlakukan karyawan sebagai aset. ”Maksud saya gini, kan katanya ya karyawan itu aset perusahaan. Kalau aset ya perlakukanlah seperti aset. Bukan beban. Sebab, mau sekecil apa pun jabatannya, karyawan itu sudah membantu dan berkontribusi untuk perusahaan,” ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, riefatdhr adalah salah satu contoh dari sekian banyak kasus PHK yang terjadi belakangan ini. Dia mengutip data dari Kementerian Tenaga Kerja pada lima bulan pertama tahun 2026 (Januari–Mei) ada sekitar 23 ribu pekerja terkena PHK. Dari jumlah tersebut, riefatdhr mungkin bisa dibilang masih beruntung. Karena videonya viral, tidak sedikit pihak yang simpati di kolom komentar dan menawarkannya pekerjaan.

Lalu, bagaimana dengan nasib para korban PHK lainnya yang mungkin jumlahnya terus bertambah. Berdasar pengalaman organisasi nirlaba yang dia bangun, Teman Bersama.id, psikologis para korban PHK rentan mengalami tekanan. ”Ada yang pura pura berangkat kerja. Kenapa? Hanya untuk menghindari pertanyaan tetangga atau nggak mau terlihat nganggur. Ada juga yang sampai depresi berat karena tekanan mertua, lalu masuk rumah sakit jiwa,” beber Ganjar.

Apa yang disampaikan Ganjar itu adalah potret kondisi pekerja di tanah air saat ini. Berangsur-angsur perusahaan gulung tikar. Investor lari. Efeknya, angka penganggguran terus bertambah. Sementara 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan duet Prabowo-Gibran belum terealisasi.

PHK, layoff, dirumahkan, efisiensi sumber daya, dan apa pun itu sebutannya, jelas membuat sesak dada. Perlu kesiapan mental. Sebab, tantangan datang dari internal keluarga dan eksternal. Opsi berwirausaha saat ini mungkin tidak relevan. Selain butuh modal dan keterampilan, juga diperlukan daya beli pasar. Seperti kita ketahui, in this economy membuat para pelaku usaha merugi, bahkan bangkrut.

Kebijakan Prabowo-Gibran yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) disebut-sebut netizen adalah biang keroknya. Dua program tersebut dituding membuat kocek APBN bolong. Bahkan untuk menambalnya, pemerintah justru memperbesar hutang yang efeknya harus ditanggung renteng sampai anak cucu. Kebijakan tersebut jelas membuat multiplayer effect terhadap ekonomi nasional yang kian terpuruk.

Bagaimana menurut Anda? Apakah rakyat sudah di-uwongke, sebagaimana kata Ganjar? Sudah saatnya kah seluruh elemen masyarakat turun ke jalan? Perlukah mendukung gerakan stop bayar pajak? Semua itu jawabannya kembali pada Anda, sejauh mana kita peduli terhadap masa depan bangsa. (*)

Sejatinya, orang awam seperti saya tidak mau tahu. Orang awam hanya tahu apa yang harus dikerjakan untuk mencari makan. Membayar SPP anak sekolah. Menyambung hidup di tengah ekonomi yang redup. Namun entah bagaimana, algoritma Google menyebar isu retret ini hampir di semua platform. Mulai dari sarana media sosial ’receh’ seperti TikTok sampai kanal-kanal You Tube media mainstream. Berseliweran.

Retret sejatinya urusan sepele. Bak Anda memutuskan mengirim anak ke study tour sekolah. Apapun alasannya, orang tua seharusnya berkompromi dengan sekolah. Misalnya, untuk alasan keamanan, orang tua melarang anaknya mengikutinya. Sekolah yang juga memiliki wewenang terhadap pendidikan anak Anda pun akan mempertimbangkan.

Tetapi urusan retret para kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ini kok jadi rumit. 55 kepala daerah bolos karena patuh instruksi partai. Padahal, setahu orang awam, kepala daerah terpilih bukan karena partai. Tetapi amanat rakyat. Dan anehnya, bos partai itu pun tidak mau kompromi, layaknya orang tua yang bijak. Kabarnya, 55 kepala daerah itu dikumpulkan di sebuah kafe yang lokasinya tidak jauh dari Akmil Magelang hanya untuk menunggu izin dari si bos partai.

Kok bisa negara dibegitukan. Dan yang membegitukan pun aneh. Lucu. Blunder. Kekanak-kanakan. Di mana kedewasaan berpolitik bangsa ini setelah 80 tahun Indonesia merdeka? Sebuah kemunduran etika politik. Itu adalah perilaku elit politik yang jauh dari kata elitis. Begitulah potret para lakon bangsa ini dalam bersikap dan bernegara. Silahkan Anda simpulkan sendiri. Anda yang memilih 55 kepala daerah itu. Anda yang membayar pajak kepada negara. (*)

”Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi yang berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ungkap Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat, 14 Februari 2025.

Sudah tergambar bagaimana supernya instansi ini. Bahkan kabarnya, mereka berwenang penuh dalam mengelola semua perusahaan pelat merah tanpa izin kementerian terkait. Tentu, itu membuat Menteri BUMN Erick Thohir gelisah. Itu artinya tak perlu ada lagi yang namanya menteri BUMN. Tetapi, kabar dari Senayan, itu sudah mereda. Urusan wewenang sudah deal. Menteri BUMN tetap memiliki wewenang sebagai pengawas. Danantara sebagai pengelola. Itu berkat peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas arahan Prabowo sebagai mediator.

Namun, desas-desus siapa yang akan menahkodai super holding itu belum klir. Meski Prabowo sudah menyebut 24 Februari sebagai momentum peresmiannya, tetapi sampai saat ini sejumlah nama masih berseliweran. Kabarnya Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani yang akan menggeser posisi Muliaman Darmansyah Hadad, sebagai nahkoda lama Danantara.

Ada juga Dony Oskaria. Wakil Menteri Erick Thohir itu juga disebut-sebut berpeluang besar. Dia adalah sosok siap pakai. Sejumlah jabatan mentereng pernah dia tempati. Misalnya sebagai Direktur Utama In Journey; holding BUMN di sektor aviasi dan pariwisata. Sebelumnya, dia pernah menjadi komisaris PT Garuda Indonesia dan Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia pada 2020.

Di luar BUMN dia pernah menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) RI. Bahkan, tangan dinginnya menyentuh sektor bisnis hiburan tanah air. Belakangan diketahui, Dony menjabat sebagai co-founder RANS Entertainment. Usut punya usut, ternyata dia adalah paman dari Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad.

Kemudian ada Pandu Patria Sjahrir. Tentu, nama Sjahrir tidak asing lagi di telinga. Dia adalah anak dari pasangan pesohor ekonom Indonesia, Sjahrir dan Nurmala Kartini Sjahrir. Dia juga keponakan Opung Luhut alias Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Debut Pandu moncer di sektor pertambangan tanah air. Pria kelahiran Boston, Amerika Serikat pada 17 Mei 1979 tersebut merupakan pengusaha batu bara dan investor profesional. Dia juga dikenal memiliki tangan dingin dalam menyehatkan perusahaan sakit dan sukses di bidang pengelolaan aset.

Pria lulusan program Magister of Business Administration Stanford Graduate School of Business tersebut juga pernah menduduki posisi strategis seperti Ketua Pengembangan Keuangan Digital Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Dia juga sebagai Ketua Asosiasi Fintech Indonesia. Dia juga menjabat sebagai Direktur PT Toba Bara Sejahtera dan pernah menjadi Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Indonesian atau Coal Mining Association (ICMA) periode 2018 – 2021. Entah siapa yang akan menahkodai Danantara. Begitulah dinamikanya. Mari kita tunggu bersama peresemiannya. Ada kejutan apa. (*)

koranindopos.com – LEBARAN sudah berlalu. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pun demikian. Tetapi dinamikanya tidak demikian. Dua pihak belum merasa plong. Terutama kubu Banteng. Antara Jokowi dan Megawati. Entah apa yang ditunggu. Sampai akhir bulan Syawal kita lihat. Atau mungkin mereka sama sekali tidak halal bi halal. Itu urusan mereka sesama muslim, sekaligus negarawan bagaimana memberikan contoh kepada publik.

Tetapi yang pasti, Banteng masih meradang. Itu jelas disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa lalu (16/4/2024). ”Ya ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit antinepotisme, kolusi, dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip.”

Hasto saat itu menegaskan tidak ada pertemuan antara Megawati dan Jokowi usai Lebaran. Hasto mengatakan video viral yang dinarasikan pertemuan Megawati dengan Jokowi saat Lebaran itu tidak benar. Ini adalah sikap Megawati. Itu yang dia pilih. Silahkan Anda menilai sendiri seperti apa cara negarawan, anak Sang Proklamator bersikap.

Di sisi lain, para kontenstan Pilpres 2024 yang mengajukan gugatan ke MK layak kita apresiasi. Pasca putusan MK, Anies-Cak Imin maupun Ganjar-Mahfud tampak legowo. Mereka menerima. Merekalah negarawan. Setelah proses hukum dilalui dan hasilnya demikian, mereka pun menerima dengan lapang dada.  Itu semua demi bangsa. Mereka adalah teladan yang seharusnya diikuti oleh para pendukung, relawan, dan simpatisan.

Namun ternyata tidak. Hasil analisis Indonesia Indicator menunjukkan sentimen negatif dari netizen mendominasi media sosial usai putusan MK. Survei itu dilakukan dalam rentang waktu 22 – 23 April 2024 di sejumlah platform media sosial. Indonesia Indicator merilis bahwa netizen masih terbelah. Sebagian masih belum bisa menerima meski sejumlah pasangan calon yang menjadi pemohon atau penggugat sudah menyatakan menerima dan menghormati putusan MK.

Data Indonesia Indicator menunjukkan sentimen negatif terkait putusan MK tersebut mendominasi di media sosial dengan 48 persen. Kemudian, sentimen netral 28 persen, dan sentimen positif hanya 25 persen. Ini adalah tugas para negarawan untuk menyudahinya. Memberikan teladan yang baik kepada konstituen dan publik demi kepentingan bernegara serta berbangsa. Contohlah etika war takjil. Bukan menyulut perpecahan, justru sebaliknya membangun kesatuan. (*)

koranindopos.com – Jakarta. Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa dan perjuangan seorang pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini. Hari ini bukan hanya sekadar libur nasional, tetapi juga momen untuk merenungkan nilai-nilai yang diwariskan oleh seorang Kartini dalam perjuangan emansipasi wanita di Indonesia.

Raden Ajeng Kartini, atau yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini, lahir pada tanggal 21 April 1879 di desa Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Sejak masa remajanya, Kartini telah menunjukkan semangat dan keinginan untuk memberikan hak-hak yang setara bagi wanita, terutama dalam hal pendidikan dan kebebasan berekspresi.

Salah satu perjuangan utama Kartini adalah dalam mendorong pendidikan bagi perempuan. Pada zamannya, pendidikan bagi wanita masih dianggap tabu dan terbatas hanya untuk kalangan bangsawan. Namun, Kartini bersikeras untuk memberikan akses pendidikan yang sama bagi wanita seperti halnya bagi laki-laki. Ia mendirikan sekolah untuk para perempuan Jawa agar mereka bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang setara dengan kaum pria.

Selain itu, Kartini juga aktif dalam menulis surat kepada teman-temannya di Belanda, yang kemudian dikenal sebagai “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Melalui surat-suratnya tersebut, Kartini menyampaikan pemikiran-pemikirannya tentang hak-hak wanita, kebebasan berpendapat, dan pentingnya perubahan sosial dalam masyarakat.

Pada Hari Kartini, kita tidak hanya mengenang perjuangan Kartini di masa lalu, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana kita telah mewujudkan visi dan idealisme beliau dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam mencapai kesetaraan di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial.

Oleh karena itu, peringatan Hari Kartini seharusnya menjadi momentum untuk terus memperjuangkan hak-hak wanita, menghapuskan diskriminasi gender, dan menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pertumbuhan dan pengembangan wanita di Indonesia.

Selamat Hari Kartini! Mari kita terus menginspirasi dan meneruskan semangat perjuangan Kartini untuk mencapai kesetaraan dan keadilan bagi semua wanita di negeri ini.

koranindopos.com – KOTA wali. Wali kota. Beda. Dua hal tak sama. Makna yang pertama adalah kota yang banyak melahirkan para wali Tuhan. Umat Muslim mengenalnya dengan sebutan Waliyulloh. Orang alim yang mendapat petunjuk untuk menyebarkan agama Islam setelah para sahabat dan nabi terakhir, Muhammad SWA, wafat. Sementara wali kota, kita semua sudah tahu. Itu adalah jabatan orang yang mengepalai sebuah kota administratif.

Kenapa uraian ini perlu saya sampaikan. Mungkin terasa sepele. Tapi ini penting. Di era sekarang mungkin orang telah lupa untuk membedakannya. Bahwa setiap umat manusia adalah wali Tuhan. Kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Tetapi nyatanya kita justru sibuk dengan urusan sendiri. Urusan berpolitik hanya demi kursi wali sebuah kota. Ya wali kota. Entah jabatan politik apalagi. Mungkin bupati, menteri, legislator, atau presiden sekalipun. Atau kita terlalu sibuk mengeksploitasi alam. Yang pasti, kesibukan itu membuat kita lupa bahwa ada aturan-aturan Tuhan dan alam semesta ini yang mungkin terabaikan.

Karena itu Demak menjadi pengingat. Ya insiden banjir bandang dahsyat di Kota Wali itu belakangan ini menggemparkan perhatian kita semua. Seakan ada pesan “keramat” dari kota itu. Mungkin analisis ini juga salah. Saya juga bukan pakar yang secara empiris bisa menjelaskan penyebab bencana itu. Namun, ada hal yang mengusik saya untuk mencoba membaca faktor-faktor penyebab, sehingga air sedemikian banyak bisa meluap ke daratan.

Padahal, kita tahu dari beragam berita yang tersiar bahwa banjir itu disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Irigasi Jratun Seluna pada Minggu (17/3/2024) sore. Lokasinya di Kampung Dukuh Tugu, Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar. Kita bisa membayangkan seberapa banyak volume air yang tertampung di sebuah sungai irigasi. Sehingga mampu menyulap daratan menjadi lautan. Hanya menyisakan pucuk atap-atap rumah warga yang terlihat. Ini perlu penelitian dalam dan panjang. Biar pakarnya yang bicara.

Mari kita lihat sejarah kota ini. Menurut berbagai sumber sejarah geologis menyebut bahwa Demak adalah wilayah maritim. Mungkin sebagian kita familiar dengan nama salah seorang Waliyulloh berjuluk Sunan Muria. Ya ulama besar itu lahir di sini dengan nama asli Umar Said. Dia adalah anak dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh. Julukan Muria melekat padanya karena melakukan aktivitas dakwah di kawasan Selat Muria.

Ya. Selat Muria merupakan selat yang pernah ada dan menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini dulunya merupakan daerah perdagangan sibuk. Selat itu menghubungkan dengan daerah lain seperti Jepara dan Pati. Pada sekitar tahun 1657, endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut sehingga selat ini semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria menyatu dengan Pulau Jawa.

Pada masa glasial, kira-kira 600 ribu tahun lalu, Gunung Muria beserta pegunungan kecil di Patiayam bergabung dengan dataran utama Pulau Jawa. Hal itu terjadi karena suhu bumi turun dalam waktu lama. Peristiwa tersebut membuat permukaan laut turun rata-rata 100 meter. Namun pada interglasial, kondisi itu berbalik. Suhu bumi meningkat menyebabkan es mencair. Alhasil volume air laut meningkat membuat dataran Gunung Muria dan Pulau Jawa terpisah oleh laut dangkal yang tidak terlalu lebar hingga menjadi selat. Itulah sejarah terbentuknya Selat Muria.

Selat itu menjadi jalan antara masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa dengan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau lain. Karena adanya selat ini, masyarakat yang ingin bepergian antara Kudus dan Demak harus menggunakan kapal. Keberadaan selat ini pulalah yang dahulu membuat Kerajaan Demak menjadi kerajaan maritim.

Bahkan, keberadaan selat itu menjadi cikal bakal mata pencaharian utama nenek moyang kita dari usaha galangan kapal. Di sana, mereka memproduksi kapal-kapal jukung Jawa yang terbuat dari kayu jati. Keberadaan industri galangan kapal menjadikan daerah ini lebih kaya dibandingkan dengan pusat Kerajaan Majapahit. (*)

koranndopos.com – DENDAM. Masih saja hajat Pemilu 2024 menyisakan kekecewaan mendalam. Bukan hanya bagi para capres. Tapi ini kades. Bisa-bisanya kepala desa ikut menjadi pendendam.

Beberapa hari ini media sosial dihebohkan dengan berita pemecatan 21 ketua RT dan 6 ketua RW di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka dipecat secara sepihak oleh sang kades. Inisial kades itu TS.

Usut punya usut TS emosional. Dia kecewa berat karena anaknya gagal menjadi anggota legislatif. Dia menuding para perangkat pemerintahan di bawah komandonya itu tidak mendukung.

“Jadi yang saya tangkap, memang betul, kepala desa itu faktor kekecewaan karena anaknya dirasa kurang mendapatkan dukungan dari RT dan RW di sana,” kata Camat Sindang Jaya Galih Prakosa pada Sabtu (9/3/2024) dikutip dari detik.com.

Itu adalah cermin buruk perilaku aparatur di negeri ini. Sikap yang tidak bijak. Tidak matang. Jauh dari kata dewasa. Mental seperti ini seharusnya tidak ada di dalam diri aparat negara, apalagi setingkat kades. Kasus ini harus menjadi atensi pusat. Terutama Tito Karnavian selaku menteri dalam negeri.

Jangan anggap ini sepele. RT dan RW adalah instrumen penyelenggara negara tingkat paling bawah. Di tangan mereka aspirasi masyarakat terakomodasi. Di tangan mereka pelayanan level grassroot terpenuhi. Tindakan TS sembrono. Keputusannya cacat administrasi. Karena kebijakan terhadap RT dan RW diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Fungsi mereka juga terikat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa). Hal tersebut juga disebutkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (selanjutnya disebut Permendagri 18/2018) menyatakan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi: rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga;, karang taruna, pos pelayanan terpadu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

Dan kasus seperti ini jangan sampai terulang. Karena bisa jadi kasus seperti itu terjadi di daerah lain namun luput dari pantauan warga net. Ya. Netizen. Kita patut mengapresiasi kiprah warga dunia maya membenahi sistem bobrok negara selama ini. Tanpa mereka, saya rasa kasus penganiayaan David Ozora akan tertelan bumi.

Kasus pemecatan perangkat RT dan RW di Kabupaten Tangerang tersebut cukup menjadi pelajaran. Jangan sampai negara didikte oleh kepentingan apa pun. Termasuk politik praktis. Tidak hanya di pusat. Tetapi juga sampai level terbawah. Karena perangkat negara dibayar oleh rakyat yang taat pajak. (*)

koranindopos.com – VIBES Pilres 2024 sudah mereda. Sebentar lagi pun lupa. Kira-kira begitu kebiasaan kita kebanyakan. Entah, mereka para pendukung fanatik calon yang kalah bisa move on atau belum. Apalagi, banyak temuan kecurangan. Tapi yang jelas, hasil quick count adalah hasil tak terbantahkan. Sebuah metodologi empiris yang selalu terbukti akurasinya sejak Pilres 2004.

Sudah, kita tutup bab Pilpres. Tulisan ini tidak akan mengulas kontestasi lima tahunan itu. Bukan bicara yang menang dan kalah. Tetapi membahas apa dan bagaimana skenario Presiden Jokowi meletakkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada presiden selanjutnya. Terutama, soal Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ya. Ini legacy besar dan bagian dari sejarah Indonesia setelah 79 tahun merdeka. Apalagi, Jokowi mewanti-wanti agar upacara HUT ke-79 RI tahun ini diselenggarakan di halaman Istana Kepresidenan IKN Kalimantan Timur. Dia (Jokowi) memang bukan presiden biasa. Siapa yang setuju? Kalau yang tidak sependapat, itu hak Anda. Karena kita hidup di negara yang menjamin kebebasan hak berpendapat.

Cara Jokowi merencanakan selebrasi di puncak purnatugasnya memang sip! Dua jempol! Kita patut angkat topi. Itu baru disadari publik di momentum Pilpres kemarin. Semua mata terbelalak. Mulai dari drama kandang Banteng, terkuaknya sosok Jokowi di balik PSI yang diasosiasikan sebagai sang petani perawat bunga mawar, hingga puncaknya; saat Gibran muncul di injury time.

Eits! Kita tidak bicara politik. Tapi itu sekadar ulasan untuk menggambarkan seberapa hebat sang sutradara mengatur peran, sehingga menjadi tontonan berkelas. Kembali ke IKN. Ini adalah wajah Indonesia di masa datang. Masa yang mungkin dari kita sudah berada di alam berbeda.

Mengutip pernyataan Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro, proyek IKN membutuhkan anggaran Rp 466 triliun. Dari total dana tersebut, pembiayaan dari APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN dan BUMD Rp 123,2 triliun. Wow! Sangat besar! Mayoritas dari rakyat. Dari pajak. Ya, pajak Anda saat membayar tagihan makan di restoran. Pajak kendaraan Anda. Dan pajak-pajak lain yang menjadi sumber pemasukan APBN.

Wajib kita kawal. Entah siapa pun yang memimpin nanti, tentu setelah KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2024, wajib menuntaskan IKN. Sebagai isyarat kuat, Jokowi menghadiahi Prabowo Subianto pangkat jenderal kehormatan bintang empat. Sebuah penghormatan luar biasa. Meski, jumlah bintangnya masih kalah dengan Presiden Soeharto. Masih ingat HUT Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-52, tanggal 5 Oktober 1997? Soeharto dianugerahi gelar jenderal bintang lima. insiden langka dan terjadi baru sekali dalam sejarah Indonesia.

Tetapi kita tidak ngomongin jumlah bintang. Supaya kita tidak gagal fokus. Momentum itu memperlihatkan seberapa serius dan besarnya harapan Jokowi terhadap Prabowo. Apalagi keluar statement Jokowi: ”Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara.” Pernyataan itu diucapkan Jokowi saat Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu (28/2/2024).

Kalimat itu ambigu. Tidak jelas. Terutama pada kata ”peneguhan”. Artinya sebelumnya ada keraguan. Belum teguh. Bisa diartikan pula, dengan menambah bintang di pundak Prabowo maka akan menjamin rasa bakti Prabowo kepada rakyat, bangsa, dan negara. Sebagai prajurit, bangsa dan negara adalah segala-galanya. Itu tidak perlu diragukan. Karena TNI mengabdi dengan segenap jiwa dan raga. Termasuk, tugas Prabowo mengawal IKN. Sebagai prajurit, tentu dia tahu persis apa tugasnya. Melindungi dan menuntaskan IKN sebagai wajah dan martabat bangsa ini. (*)