koranindopos.com – Jakarta. Sepuluh perwakilan pemerintah daerah (Pemda) dari 123 kabupaten/kota menyerukan “Deklarasi Keberlanjutan Penanganan Kumuh” sebagai simbol komitmen Pemda dan stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan penanganan kumuh secara berkelanjutan. Deklarasi ini dibacakan pada kegiatan Workshop Nasional Semangat Merangkai Aksi (Semarak) Keberlanjutan Penanganan Kumuh, pada Rabu, 21 Juni 2023.
Kesepuluh deklarasi tersebut adalah melengkapi regulasi berupa Perda Kumuh, SK Kumuh sebagai landasan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh; Mengintegrasikan dokumen perencanaan tingkat kabupaten/kota dan masyarakat ke dalam sistem perencanaan pembangunan di daerah; Memperkuat tugas dan fungsi Pokja PKP dan forum PKP kabupaten/kota dalam menggerakkan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; Memperkuat peran, fungsi BKM/LKM dan KPP oleh OPD terkait; Melakukan pemutakhiran data baseline kumuh di seluruh kabupaten/kota sehingga diperoleh data yang lengkap, terkini, valid dan berkelanjutan untuk perencanaan dan penanganan kumuh ke depan; Penanganan perumahan dan permukiman kumuh dilakukan secara komprehensif dan tuntas melalui pola peremajaan dan pemukiman kembali; Pemerintah kabupaten/kota secara rutin mengalokasikan anggaran APBD dan mendorong kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan untuk kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis Geographic Information System (GIS) di tingkat kabupaten/kota untuk perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan peningkatan kulitas permukiman kumuh; Memastikan pemanfaatan dan pemeliharaan semua aset infrastruktur terbangun; Dengan terbatasnya ketersediaan lahan di perkotaan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh dilakukan melalui KT/KTV.
Deklarasi tersebut disarikan dari diskusi panel dan sharing session tematik yang dibagi menjadi tiga kelas dan masing-masing tiga sesi sehari sebelumnya.
Pada workshop ini diserahkan juga KOTAKU Award bagi 21 pihak yang dinilai terbaik. Kotaku Award dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori pelaku terbaik, kelembagaan terbaik, dan pelaksanaan kegiatan terbaik. Untuk kategori pelaku terbaik, terpilih Koordinator Kota (Korkot) KOTAKU Kota Langsa, Aceh; Korkot KOTAKU Kota Surakarta, Jawa Tengah; Senior Fasilitator Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; Senior Fasilitator Kota Malang, Jawa Timur.
Untuk kategori kelembagaan terbaik adalah Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Tangerang, Banten; Pokja PKP Kabupaten Gresik, Jawa Timur; Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Wahana Pangeran Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak, Kalimantan Barat; BKM Imbi Mandiri Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, Papua; Unit Pengelola Keuangan (UPK) BKM Jaya Lestari Kelurahan Kebon Dalem, Kota Cilegon, Banten; UPK BKM Sasono Kelurahan Rejomulyo, Kota Semarang, Jawa Tengah; Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Bonto Biraeng Kelurahan Katangka, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; KPP Pringsewu Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Lampung.
Sementara itu, untuk kategori pelaksana kegiatan terbaik adalah Pelaksana DFAT terbaik Kelurahan Kebonsari, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dan Kelurahan Jambula, Kota Ternate, Maluku Utara; Pelaksana ILBK terbaik Kelurahan Pringsewu Utara, Kabupaten Pringsewu, Lampung; Pelaksana Skala Kawasan Terbaik Kawasan Semanggi, Kota Surakarta Jawa Tengah, Kawasan Pesisir Timur Segmen Heritage Kabupaten Gresik Jawa Timur, Kawasan Ketapang Mauk Kabupaten Tangerang Banten, Kawasan Krueng Langsa Kota Langsa Aceh; Pelaksana Skala Lingkungan Terbaik Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak Kalimantan Barat dan Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta DI Yogyakarta.
Kepala PMU NSUP-Kotaku: Kami Masih Ada dan Siap Mendampingi
Pada kesempatan tersebut, Kepala PMU NSUP-Kotaku menyampaikan apresiasi kepada Pemda dan para kepala daerah, yang selama ini berpartisipasi dalam mengurangi permukiman kumuh di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa tugas bersama menuntaskan kumuh belum berakhir. Ia berharap, deklarasi yang disampaikan melalui kegiatan ini menjadi bagian dari keberlanjutan penanganan kumuh ke depannya.
“Bapak/Ibu sekalian, kami masih ada. Kami masih hadir.
Artinya, bahwa jika Bapak/Ibu sekalian membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR, dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, kami siap untuk mem-backup atau mendukung Bapak/Ibu sekalian,” tegas Herman Tobo. Ia melanjutkan, pertemuan ini bukanlah yang terakhir, melainkan masih ada kesempatan-kesempatan yang lain. “Silakan undang kami untuk ke tempat Bapak/Ibu masing-masing. Kami siap untuk mendampingi dan melayani,” katanya.
Acara Workshop Nasional Semarak Keberlanjutan Penanganan Kumuh ini ditutup oleh Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas Tri Dewi Virgiyanti. Ia menyatakan apresiasi atas komitmen yang diikrarkan oleh para perwakilan Pemda ini. Melalui komitmen Pemda ini, ia berharap benar-benar terwujud 0% kumuh dan 100% permukiman layak huni di Indonesia pada 2045.
Workshop Nasional ini merupakan bagian dari rangkaian aksi keberlanjutan penanganan kumuh. Sebelumnya, pada 23–25 Mei 2023 dilaksanakan Workshop “Aksi Penanganan Kumuh Berkelanjutan” di Kota Surakarta sebagai salah satu lokasi praktik baik peremajaan kawasan kumuh melalui kolaborasi. Dalam Workshop Regional tersebut diperoleh draft rekomendasi keberlanjutan yang dirumuskan bersama 56 Pokja PKP kabupaten/kota untuk dapat menjadi masukan terhadap perumusan kebijakan di tingkat pusat dan aksi tindak lanjut penanganan kumuh di daerah pasca berakhirnya NSUP-Program KOTAKU.(ris)
