koranindopos.com – Jakarta, Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyoroti pemberitaan media internasional terkait permintaan resmi Federasi Rusia kepada Pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia menegaskan bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar politik luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas aktif.
“Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menjadi pijakan utama diplomasi Indonesia,” kata TB Hasanuddin dalam pernyataanya, Selasa (15/4).
Isu ini mencuat setelah media pertahanan internasional Janes melaporkan bahwa Rusia mengajukan permintaan untuk menjadikan Pangkalan Udara Manuhua di Biak, Papua, sebagai lokasi pangkalan bagi pesawat militer jarak jauh milik Russian Aerospace Forces (VKS). Permintaan ini dikabarkan muncul usai pertemuan antara Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025.
Wacana ini juga diberitakan oleh The Sydney Morning Herald yang menyoroti potensi ketegangan geopolitik di kawasan jika Indonesia menyetujui permintaan tersebut.
TB Hasanuddin, yang juga merupakan purnawirawan jenderal TNI, menegaskan bahwa konstitusi dan hukum nasional Indonesia secara eksplisit melarang keberadaan pangkalan militer asing. Ia mengingatkan bahwa hal ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi menyangkut prinsip kedaulatan nasional dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
“Politik luar negeri kita bersifat bebas aktif: bebas dari pengaruh kekuatan manapun, dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Membuka pintu untuk kehadiran militer asing justru bertolak belakang dengan semangat tersebut,” ujarnya.
Menurut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, keberadaan pangkalan militer asing berisiko menyeret Indonesia dalam konflik geopolitik antar kekuatan besar yang kontraproduktif terhadap perdamaian dunia. Ia juga memperingatkan potensi terganggunya stabilitas kawasan Asia Tenggara.
“Kita harus berhati-hati. Stabilitas kawasan lebih penting daripada kepentingan sempit negara tertentu. ASEAN dibangun atas dasar kerja sama dan kepercayaan, bukan persaingan kekuatan militer,” pungkasnya.
TB Hasanuddin pun berharap Pemerintah Indonesia konsisten dalam menjaga prinsip bebas aktif serta tidak mengabulkan permintaan pendirian pangkalan militer asing dalam bentuk apapun di wilayah Indonesia. (hai)
