Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengembalikan fungsi saluran air, memperlancar aliran menuju Desa Setu Cogreg, sekaligus mengurangi risiko banjir saat musim hujan.

Sebanyak 65 bangunan liar menjadi sasaran penertiban. Dari jumlah tersebut, 43 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemiliknya setelah menerima surat imbauan dari Pemda setempat dan diberikan waktu selama 7 x 24 jam. Sementara 22 bangunan lainnya ditertibkan langsung oleh petugas gabungan karena tidak dilakukan pembongkaran secara sukarela.

Proses penertiban melibatkan unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), TNI, Polri, perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait. Selama kegiatan berlangsung, petugas juga melakukan pengamanan agar proses pembongkaran berjalan aman, tertib, dan kondusif.

Kanit Satpol PP Kecamatan Parung, Suprayudi, S.Sos., M.A., menjelaskan bahwa penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas instruksi Bupati Bogor dalam rangka normalisasi saluran air yang selama ini mengalami penyempitan akibat berdirinya bangunan di atas sempadan saluran.

“Penertiban ini merupakan instruksi Bupati Bogor untuk menormalisasi saluran air menuju Desa Setu Cogreg, mencegah banjir, serta mengembalikan fungsi saluran air. Penertiban ini juga merupakan bagian dari rangkaian penataan wilayah, termasuk penertiban ratusan bangunan liar di saluran air di wilayah Kecamatan Ciseeng yang berdekatan,” ujar Suprayudi.

Menurutnya, keberadaan bangunan di atas saluran air tidak hanya menghambat aliran air, tetapi juga menyulitkan proses pemeliharaan dan pembersihan saluran. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menyebabkan genangan hingga banjir ketika curah hujan meningkat.

Pemerintah Kabupaten Bogor menegaskan bahwa kegiatan penertiban bukan semata-mata tindakan penegakan peraturan, melainkan bagian dari program penataan kawasan dan peningkatan kualitas lingkungan. Setelah saluran kembali terbuka, pemerintah berencana melakukan normalisasi sehingga kapasitas aliran air dapat kembali optimal.

Di sisi lain, penertiban tersebut juga menyisakan kesedihan bagi sebagian warga yang bangunannya terdampak. Salah seorang pemilik bangunan yang enggan disebutkan namanya mengaku menerima keputusan pemerintah meski merasa berat.

“Sedih pasti ada karena bangunan ini sudah lama kami tempati untuk usaha. Tapi kami juga memahami kalau memang lahannya bukan untuk bangunan dan pemerintah sudah memberikan waktu untuk membongkar sendiri. Mudah-mudahan setelah ini ada solusi agar kami tetap bisa mencari nafkah,” tuturnya.

Warga lainnya berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan pendampingan bagi masyarakat yang kehilangan tempat usaha.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, terutama bagi warga kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan dari kios di sini. Kami mendukung penataan lingkungan, tetapi semoga ada solusi yang bisa membantu masyarakat bangkit kembali,” ungkapnya.

Penertiban di Desa Cogreg menjadi bagian dari program berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menata kawasan sempadan sungai dan saluran air di sejumlah wilayah. Pemerintah berharap upaya tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertata, mengurangi potensi banjir, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat di sekitar kawasan. (doe)

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan bahwa pemeliharaan infrastruktur jalan tol secara konsisten merupakan fondasi utama dari pelayanan yang andal dan berkelanjutan. Preservasi rutin ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan pengguna jalan. Penurunan kondisi perkerasan jalan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti tingginya intensitas curah hujan hingga beban kendaraan berat Over Dimension Over Loading (ODOL).

“Melalui program preservasi jalan yang terencana dengan baik, kami memastikan kualitas jalan tol tetap prima sehingga masyarakat bisa bepergian dengan lebih aman dan nyaman, terutama jelang periode libur sekolah mendatang,” ujar Rivan.

Melalui anak usahanya, PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM), Jasa Marga mengelola program preservasi rutin yang mencakup peningkatan kapasitas gerbang tol, pembangunan dan pemasangan Median Concrete Barrier (MCB), renovasi gerbang serta plaza tol, pekerjaan Scrapping, Filling, and Overlay (SFO), hingga penambalan dan perawatan permukaan jalan tol. Tidak hanya secara rutin, strategi preservasi preventif juga diutamakan untuk memperpanjang usia pakai jalan tol dan mencegah lubang (pothole) sejak dini. Setiap potensi kerusakan ditargetkan ditangani maksimal 2×24 jam sejak teridentifikasi, didukung kesiapsiagaan petugas operasional 24 jam di seluruh ruas tol Jasa Marga Group.

Di bulan Juni 2026, Jasa Marga secara masif melakukan kegiatan preservasi di sejumlah ruas tol, di antaranya yaitu Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Jalan Tol Jakarta-Tangerang (Janger), Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang), Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) dan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR). Langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas perkerasan jalan dan memastikan kondisi jalan tetap optimal dalam melayani mobilitas masyarakat, terutama di menjelang periode libur sekolah.

“Akurasi dan kecepatan identifikasi di lapangan juga ditopang oleh implementasi teknologi modern. Kami mengoperasikan kendaraan inspeksi khusus Smart Car Vehicle Hawkeye 2000 yang mampu memindai keretakan lajur secara presisi. Data hasil pemindaian tersebut langsung diintegrasikan dengan teknologi kecerdasan buatan di Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) untuk mempercepat pengambilan keputusan penanganan taktis oleh tim di lapangan,” tambah Rivan.

Seluruh pekerjaan preservasi dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan pengguna jalan serta menjaga kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, mayoritas kegiatan preservasi dijadwalkan pada malam hingga dini hari saat volume kendaraan relatif lebih rendah.

Jasa Marga secara rutin memperbarui jadwal serta lokasi pekerjaan preservasi secara real-time melalui aplikasi Travoy dan akun media sosial resmi Jasa Marga Group. Selain itu, Jasa Marga juga menyediakan informasi pekerjaan preservasi melalui layanan One Call Center 133. Informasi ini memungkinkan pengguna jalan memperoleh pembaruan kondisi lalu lintas terkini serta menentukan rute alternatif yang lebih optimal untuk menghindari potensi kepadatan selama pekerjaan preservasi berlangsung.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada pengguna jalan yang selama ini aktif melaporkan kondisi infrastruktur di sepanjang perjalanan, karena informasi tambahan tersebut sangat berharga bagi kami. Kami juga terus membuka ruang bagi pengguna jalan untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas jalan. Jika menemui kendala selama perjalanan, masyarakat dapat langsung melaporkannya melalui fitur Chat Us pada aplikasi Travoy maupun menghubungi One Call Center 133. Setiap laporan yang masuk akan langsung diteruskan ke petugas lapangan untuk ditindaklanjuti segera,” tutup Rivan.

Melalui sinergi antara pemeliharaan infrastruktur yang terukur, pemanfaatan teknologi digital, serta keterlibatan aktif dari pengguna jalan, Jasa Marga berkomitmen untuk terus menghadirkan standar pelayanan terbaik demi mewujudkan konektivitas yang aman, nyaman, dan berkeselamatan di Indonesia. (Riz)

Kegiatan penanaman yang berlangsung pada Jumat (24/4/2026) mencakup lahan seluas 1.500 hektare. Sejumlah pihak terlibat dalam pelaksanaan program ini, antara lain Yayasan Bhakti Bela Negara, Brigade Pangan, Dinas Pertanian Provinsi Banten, serta BRMP Banten, dengan petani lokal sebagai pelaksana utama di lapangan.

Keterlibatan petani menjadi fokus dalam program ini, mengingat peran mereka sebagai ujung tombak produksi pangan. Selain menanam, petani juga diharapkan mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Ketua Umum Forum Jupnas Gizi, Rival Achmad Labbaika, menilai langkah ini memiliki dampak ganda karena menyentuh aspek produksi dan konsumsi pangan sekaligus. Ia menekankan bahwa peningkatan hasil pertanian akan berpengaruh terhadap ketersediaan pangan bergizi di masyarakat.

“Ketahanan pangan dan ketahanan gizi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika produksi pangan meningkat, maka akses masyarakat terhadap pangan bergizi juga semakin baik,” ujarnya.

Program ini juga dipandang sebagai bagian dari strategi jangka menengah untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Banten. Dengan penggunaan varietas unggul, hasil panen diharapkan lebih optimal dibandingkan metode sebelumnya.

Panen dari penanaman padi PS 08 ini ditargetkan berlangsung pada Agustus 2026. Hasilnya diharapkan tidak hanya mencukupi kebutuhan lokal, tetapi juga dapat berkontribusi pada pasokan pangan di wilayah sekitarnya.

Selain itu, peningkatan produksi berpotensi memberikan dampak ekonomi bagi petani melalui peningkatan pendapatan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan.

Kolaborasi lintas pihak dalam program ini menjadi salah satu kunci pelaksanaan di lapangan. Sinergi antara lembaga, pemerintah, dan komunitas dinilai mampu mempercepat realisasi target produksi sekaligus memastikan program berjalan sesuai rencana.

Dengan penguatan pada sektor hulu seperti penanaman dan pengelolaan lahan, Carita diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu kawasan pertanian yang berperan dalam mendukung kemandirian pangan.

Program ini juga menunjukkan bahwa penguatan sektor pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat secara luas, terutama dalam hal pemenuhan gizi. (RIS/Kul)

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan perjalanan masyarakat menuju kampung halaman berlangsung aman, lancar, dan nyaman. Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa ruas tol tersebut dibuka sementara dalam status fungsional dan dapat digunakan tanpa dipungut biaya selama masa mudik.

Di wilayah Trans Sumatera, ruas yang dibuka gratis dikelola oleh PT Hutama Karya (Persero), yakni Sigli–Banda Aceh Seksi 1 sepanjang 23,9 kilometer serta Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 sepanjang 53,6 kilometer. Sementara di Trans Jawa, ruas yang difungsionalkan berada di bawah pengelolaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, meliputi Jakarta–Cikampek II Selatan (54,75 km), Jogja–Bawen (4,85 km), Jogja–Solo (11,48 km), serta Probolinggo–Banyuwangi Tahap I (49,68 km).

Selain enam ruas tersebut, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) juga mengungkapkan bahwa total 10 ruas tol tambahan sepanjang 290,785 kilometer akan difungsionalkan untuk mendukung mobilitas masyarakat di berbagai wilayah, termasuk Trans Jawa, Trans Sumatera, dan Kalimantan. Sebanyak 16 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) fungsional turut disiapkan guna menunjang kenyamanan pemudik.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan kesiapan infrastruktur jalan tol menghadapi lonjakan arus kendaraan.

“Seluruh BUJT telah kami instruksikan untuk menuntaskan penanganan seluruh titik kerusakan paling lambat H-10 Lebaran. Target kami adalah zero pothole agar masyarakat dapat berkendara dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pekerjaan konstruksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas akan dihentikan sementara selama periode arus mudik dan balik.

“Dengan langkah antisipatif ini, kami memastikan jalan tol siap mendukung arus mudik yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat,” tegas Diana.

BPJT bersama Badan Usaha Jalan Tol turut melakukan optimalisasi manajemen lalu lintas, pengoperasian gardu tambahan, patroli 24 jam, serta penambahan BBM modular di titik strategis. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pembukaan tol fungsional gratis ini tidak hanya membantu mengurai kepadatan, tetapi juga menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam memfasilitasi tradisi mudik yang menjadi bagian penting budaya bangsa. Pemerintah mengimbau seluruh pengguna jalan tetap mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas demi keselamatan bersama.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, direncanakan memimpin acara panen raya secara simbolis. Program ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mengatasi masalah ketahanan pangan, yang telah menjadi prioritas nasional, serta mendukung visi Indonesia Emas melalui penguatan sektor pertanian.

Padi varietas PS-08 yang dibudidayakan di Pandeglang memiliki keunggulan agronomis yang luar biasa. Menurut Seno Adjie, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Yayasan Bhakti Bela Negara, PS-08 mampu memberikan hasil yang optimal meskipun ditanam di lahan dengan kondisi sulit. Setiap lubang tanam hanya membutuhkan satu bibit, namun dapat menghasilkan hingga 54 tangkai dan malai. Selain itu, batang tanaman PS-08 juga besar dan kokoh, menjadikannya tahan terhadap cuaca ekstrem dan serangan hama.

Berdasarkan uji coba di kawasan pesisir Pantai Carita yang kerap diterpa angin barat dan rob air laut, tanaman padi ini tetap tumbuh dengan baik. Keunggulan lainnya, produktivitas padi PS-08 dapat mencapai 8 ton gabah per hektar di lahan yang lebih ekstrem, bahkan berpotensi hingga 12 ton per hektar di tanah yang lebih subur.

Kolaborasi untuk Kesuksesan
Keberhasilan budidaya padi PS-08 di Pandeglang tidak lepas dari kerja sama yang solid antara berbagai pihak. Pendampingan intensif diberikan oleh Brigade Pangan Bhakti Bela Negara, dimulai dari penyediaan bibit unggul, pupuk, hingga teknologi budidaya yang tepat.

Selain itu, program ini juga menjamin penyerapan hasil panen melalui koperasi yang difasilitasi oleh Yayasan Bhakti Bela Negara, sehingga para petani tidak perlu khawatir akan pasar.

“Pendampingan dilakukan dari hulu hingga hilir agar petani memiliki kepastian produksi sekaligus kepastian pasar. Model ini akan kami replikasi di berbagai daerah,” jelas Seno Adjie dalam keterangan resminya.

Panen raya padi PS-08 di Pandeglang ini bukan hanya sekadar kegiatan pertanian biasa, namun juga menjadi model yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. Proyek ini sejalan dengan Program Ketahanan Pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mencapai Asta Cita menuju Indonesia Emas.

Suparwo, Sekretaris Jenderal Yayasan Bhakti Bela Negara, mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat penting dari tingkat pusat juga telah mengonfirmasi kehadirannya dalam acara panen raya ini. Di antaranya adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman, Menteri Koperasi Ferry J. Juliantono, serta berbagai tokoh TNI, Polri, dan pemerintah daerah.

Bagi petani lokal di Pandeglang, panen raya ini bukan hanya menjadi ajang merayakan keberhasilan pertanian, tetapi juga membuka peluang baru untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan adanya program ini, mereka mendapatkan akses lebih besar terhadap teknologi pertanian modern dan dukungan yang komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir.

Panen raya perdana padi varietas PS-08 ini juga diharapkan menjadi titik awal bagi penguatan ketahanan pangan di Indonesia. Ke depannya, program ini akan diterapkan di berbagai daerah lainnya, memastikan petani mendapatkan fasilitas yang memadai dan hasil yang maksimal.

Yayasan Bhakti Bela Negara berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani Indonesia dan mengimplementasikan berbagai inovasi dalam pertanian yang akan bermanfaat untuk generasi mendatang. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, tetapi juga menjadi negara yang mandiri dalam bidang pertanian.

Dalam jangka panjang, keberhasilan ini akan memberi dampak positif tidak hanya bagi petani, tetapi juga bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Program seperti ini sangat mendukung visi Indonesia Emas, di mana sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama pembangunan negara. (Ris/Hend)

Ketersediaan lahan, jarak parkir dari tujuan, hingga sistem pelayanan kerap menjadi persoalan sehari-hari bagi pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perjalanan di wilayah urban tidak berhenti di jalan, melainkan berlanjut hingga kendaraan diparkir.

Chief Executive Officer Centrepark, Charles Richard Oentomo, menilai pengelolaan parkir memiliki dampak langsung terhadap keteraturan mobilitas kota. Menurutnya, setiap perjalanan dimulai dan diakhiri di area parkir, sehingga kualitas tata kelolanya turut memengaruhi pengalaman masyarakat.

“Parkir sering kali bekerja di balik layar, tetapi efeknya terasa pada alur pergerakan kota dan kenyamanan pengguna,” ujar Charles dalam jumpa pers di dia.lo.gue, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (4/2).

Perkembangan kota yang semakin padat turut mendorong perubahan dalam sistem perparkiran. Pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kebutuhan mobilitas modern yang menuntut kecepatan, keteraturan, dan keamanan.

Chief Operating Officer & Acting Chief Financial Officer Centrepark, Chris Haryadi, menjelaskan bahwa transformasi dari sistem manual menuju pengelolaan berbasis teknologi menjadi bagian dari penyesuaian tersebut. Sejumlah fasilitas seperti gerbang otomatis, pengenalan pelat nomor kendaraan, hingga pembayaran non-tunai mulai diterapkan untuk merapikan arus masuk dan keluar kendaraan.

“Integrasi teknologi memungkinkan proses parkir berjalan lebih tertib, membantu pengendara menemukan ruang parkir, sekaligus memudahkan pemantauan operasional di berbagai lokasi,” kata Chris.

Dari sisi perencanaan jangka panjang, parkir juga dipandang memiliki nilai strategis. Chief Strategy Officer Centrepark, Stephen Roy Imantaka, menilai pengelolaan parkir berbasis data dapat memberi dampak lebih luas dari sekadar operasional harian.

“Parkir kini tidak hanya diposisikan sebagai pusat biaya, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap nilai properti, pengalaman pengunjung, dan kesiapan kota menghadapi perkembangan mobilitas, termasuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Seiring pertumbuhan wilayah urban, sistem parkir terintegrasi dinilai menjadi salah satu elemen pendukung ekosistem smart mobility. Pengelolaan yang terstruktur disebut dapat membantu kota merespons peningkatan volume kendaraan secara lebih terukur.

Saat ini, Centrepark mengelola ratusan lokasi parkir yang tersebar di puluhan kota di Indonesia dengan dukungan sistem teknologi terpusat. Melalui berbagai forum dan diskusi, termasuk Parking Outlook 2026, perusahaan tersebut menyoroti pentingnya peran parkir dalam membangun mobilitas perkotaan yang lebih tertata.

Ke depan, tantangan pengelolaan parkir tidak hanya terkait kapasitas, tetapi juga bagaimana menyelaraskannya dengan kebutuhan kota yang terus berkembang, efisiensi ruang, serta kenyamanan masyarakat sebagai pengguna akhir. (Brg/Feb)

Langkah konkret terlihat dari kerja sama yang dijalin Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan PT Thara Jaya Niaga. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan pada Selasa, 23 Desember 2025, di kantor Kemendes PDT, Jalan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan. Kolaborasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian desa sekaligus memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kerja sama tersebut memperkenalkan inovasi teknologi pertanian Tanam 1 Kali Panen 4 Kali (T1P4K) untuk komoditas padi. Metode ini digadang-gadang mampu mengubah pola tanam konvensional yang selama ini hanya menghasilkan satu hingga dua kali panen dalam setahun, menjadi lebih efisien dan produktif dalam satu periode tanam.

Inovasi T1P4K dinilai memiliki keunggulan kompetitif karena diklaim melampaui sistem padi abadi yang berkembang di China, yang rata-rata hanya memungkinkan dua kali panen per tahun. Melalui riset dan penerapan teknologi yang berkelanjutan, PT Thara Jaya Niaga menunjukkan bahwa inovasi dalam negeri memiliki potensi besar untuk menjawab tantangan pangan sekaligus meningkatkan daya saing pertanian nasional.

Program ini tidak semata-mata menitikberatkan pada teknologi. Pendekatan yang diusung bersifat menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi pertanian, sistem pengupahan bagi penggarap, hingga pelibatan pemuda desa. Para pemuda yang direkrut akan dibina secara khusus di pusat riset perusahaan dan diproyeksikan menjadi duta inovasi di desa masing-masing.

Wakil Menteri Desa PDT Ahmad Riza Patria menilai kolaborasi ini sejalan dengan visi pemerintah dalam menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, peningkatan produktivitas sektor pertanian akan memberikan efek langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan penciptaan lapangan kerja.

“Kerja sama ini semoga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan para petani serta kesejahteraan desa. Kami di Kemendes sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerja keras dan terobosan yang membanggakan ini,” ujar Riza Patria.

Dalam perencanaan jangka menengah, pemerintah menargetkan pengembangan lahan pertanian hingga satu juta hektare yang tersebar di 19 kabupaten. Program tersebut diproyeksikan melibatkan sekitar 44.000 petani dan membuka ruang partisipasi lebih luas bagi masyarakat desa, termasuk BUMDes, dalam rantai nilai pertanian.

“Jika ini terwujud dan melibatkan masyarakat desa serta BUMDes di seluruh Indonesia, dampaknya akan luar biasa bagi pendapatan petani. Masyarakat desa akan terlibat mulai dari proses tanam hingga investasi produk hasil pertanian,” jelasnya.

Direktur PT Thara Jaya Niaga, Diyan Anggraini, menjelaskan bahwa inovasi padi T1P4K telah dikembangkan sejak lima tahun lalu bersama Prof Endang Sulaiman Yahya sebagai penemu teknologi tersebut. Uji coba telah dilakukan di sekitar 500 hektare lahan pertanian di Jawa Barat dengan hasil yang dinilai sukses dan konsisten.

”Dalam waktu lima tahun ke depan, kami targetkan tanam pada satu juta hektare lahan pertanian,” ujar Diyan, seraya menyebut potensi pendapatan petani yang bisa mencapai sekitar Rp180 juta per hektare per tahun, jauh di atas pola tanam konvensional.

Selain fokus pada peningkatan produksi, PT Thara Jaya Niaga juga menyiapkan program pemulihan ekonomi di tiga provinsi yang terdampak bencana hidrometeorologi. Program tersebut direncanakan masuk dalam agenda kerja perusahaan pada kuartal pertama 2026 sebagai wujud komitmen kemanusiaan dan kebangsaan.

Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta ini, agenda besar swasembada pangan dari desa, pengendalian inflasi, serta peningkatan ekspor melalui hilirisasi diharapkan dapat terwujud. Pada akhirnya, penguatan desa sebagai motor penggerak ekonomi nasional menjadi fondasi penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 9 persen per tahun.(Ris/Hend)

TFFF dirancang menghimpun dana pokok sebesar USD 125 miliar, yang kemudian dikelola melalui portofolio pendapatan tetap. Dari pengelolaan tersebut, fasilitas ini menargetkan imbal hasil tahunan USD 3–4 miliar yang akan disalurkan sebagai pembayaran berbasis kinerja kepada negara-negara pemilik hutan tropis. Pemantauan kondisi hutan dilakukan melalui teknologi satelit dan sistem penginderaan jauh sehingga setiap pembayaran hanya diberikan ketika negara memenuhi indikator perlindungan yang ditetapkan.

Setiap negara yang menerima dana wajib mengalokasikan setidaknya 20 persen hasil pembayaran langsung kepada Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs). Mereka adalah kelompok yang hidup berdampingan dengan hutan dan kerap menjadi garda terdepan dalam menjaga bentang alam. Dana selebihnya digunakan untuk memperkuat kebijakan konservasi, mulai dari patroli hutan hingga pemulihan area terdampak deforestasi.

TFFF menargetkan dukungan awal sebesar USD 25 miliar dari pendanaan publik yang nantinya dapat memicu kehadiran tambahan USD 100 miliar dari sektor swasta. Sejumlah negara seperti Brasil, Indonesia, Prancis, Jerman, dan Norwegia telah menyatakan komitmen awal dengan total kontribusi USD 6,7 miliar sebagai langkah awal pembentukan fasilitas global ini.

Dari perspektif nasional, Indonesia diperkirakan membutuhkan pembiayaan konservasi yang jauh lebih besar dibanding anggaran saat ini. Peneliti WRI Indonesia Sita Primadevi menyebut kebutuhan tersebut mencapai IDR 25–33 triliun per tahun, sementara pendanaan publik baru berada di kisaran IDR 2,6 triliun. Ia menyoroti adanya kesenjangan besar yang mencapai IDR 22,4–30,6 triliun setiap tahun. Melalui TFFF, Indonesia berpotensi menerima sekitar IDR 6,3 triliun per tahun bila memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat berbasis kinerja.

Namun, peluang itu bukan tanpa syarat. Negara yang ingin memperoleh dana TFFF harus memenuhi sejumlah prasyarat ketat, mulai dari mempertahankan laju deforestasi di bawah 0,5 persen hingga memiliki mekanisme pengelolaan keuangan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mereka perlu memastikan alokasi 20 persen dana untuk IPLCs serta menjamin bahwa pendanaan TFFF bersifat tambahan, bukan menggantikan anggaran rutin negara.

Kesiapan nasional menjadi aspek penting keberhasilan program ini. Pemerintah harus memperkuat sistem pemantauan kondisi hutan, memperbarui data tata batas wilayah, memastikan pengakuan hak masyarakat adat, serta menetapkan prioritas kebijakan yang konsisten. Tanpa fondasi kuat tersebut, penyaluran dana berisiko tidak tepat sasaran dan gagal memberikan dampak jangka panjang.

TFFF dinilai sebagai peluang emas untuk mempercepat aksi iklim. Banyak pihak memandang fasilitas ini sebagai jawaban atas minimnya aliran pendanaan global bagi negara-negara yang memikul beban menjaga hutan tropis. Dengan mekanisme berbasis kinerja, negara terdorong meningkatkan perlindungan terhadap kawasan hutan yang tersisa.

Harapan besar juga datang dari masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memikul tanggung jawab menjaga keutuhan ekosistem. Dukungan dana yang lebih terarah diyakini dapat memperbaiki kesejahteraan mereka sekaligus memperkuat peran dalam pengelolaan hutan berkelanjutan. Jika fasilitas ini terlaksana sesuai rencana, TFFF berpotensi menjadi katalis transformasi besar dalam pembiayaan konservasi global dan membuka jalan bagi model pendanaan iklim yang lebih adil serta berkelanjutan. (Brg/Hend)

Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Golkar, Andiniya KP, memberikan pandangan lebih hati-hati. Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jateng 12 itu menilai proses pemekaran tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dinamika politik di daerah.

“Tren pemekaran Brebes Selatan 2025 masih didorong politik lokal. Sementara aspek teknokratis dan fiskal sering tertinggal,” ujar Andiniya KP dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (4/12).

Menurutnya, keberhasilan pemekaran tidak hanya bergantung pada keputusan politik, tetapi juga pada kesiapan birokrasi dan layanan dasar. “Pemekaran akan berhasil jika birokrasi segera berfungsi dan layanan dasar tersedia dalam 2 sampai 3 tahun pertama. Kalau hal ini tidak terwujud hanya akan menjadi simbol politik saja,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi perubahan sosial yang muncul sebagai konsekuensi pembentukan daerah baru. “Pemekaran membawa dampak sosial seperti di antaranya, perubahan identitas, munculnya elite baru dan potensi konflik wilayah. Fokus utama harus pada kesiapan masyarakat bukan sekadar infrastruktur,” kata Andiniya KP.

Mengenai sikap politiknya, Andiniya menyatakan tidak menolak pemekaran, tetapi dengan sejumlah catatan. “Terkait pemekaran Brebes Selatan dukungan saya bersyarat. Pemerintah pusat wajib mendukung anggaran, perhitungan APBD harus realistis dan pemekaran tidak boleh dijadikan alat tawar menawar pihak lain. Kepentingan politik atau kelompok tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Andiniya juga memberi masukan agar pemerintah daerah tetap melakukan pembenahan administrasi sambil menunggu proses pemekaran berjalan. Ia menilai perbaikan birokrasi dan optimalisasi layanan digital dapat menjadi langkah awal. “Jadi saran saya untuk eksekutif, selama proses pemekaran masih berjalan, alokasikan anggaran untuk meningkatkan efisiensi administrasi entah via sub lembaga maupun e-govt, membangun infrastruktur, dan mendorong investasi terutama SDA, peningkatan PAD dan SDM,” pungkasnya. (Brg/Kul)

.

Peresmian MRF tersebut ikut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, yang menilai keberadaan fasilitas ini sebagai langkah penting untuk menjawab tekanan volume sampah harian yang terus meningkat di provinsi tersebut. Ia menyebut bahwa kebutuhan akan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi kini tidak lagi bersifat opsional, tetapi telah menjadi kebutuhan mendesak.

Dalam kesempatan itu, Andra Soni mengingatkan bahwa beban sampah di Banten tidak sebanding dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia. Produksi harian mencapai lebih dari delapan ribu ton, sementara kemampuan penanganan masih terbatas pada sebagian kecil dari jumlah tersebut. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar sampah ditimbun di tempat pembuangan akhir dan sebagian lainnya dikelola dengan cara yang tidak ramah lingkungan.

Keterlibatan industri dan pelaku usaha dinilai menjadi bagian dari solusi. Andra menyampaikan apresiasinya kepada Bintaro Jaya yang mengembangkan fasilitas pemilahan dengan sistem kerja tertutup, mulai dari pemilahan organik hingga anorganik, untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

Menurut penjelasan perusahaan, MRF yang berdiri di lahan 1,4 hektare itu mampu menangani hingga 60 ton sampah per hari. Pengoperasiannya melibatkan tenaga kerja lokal dan memanfaatkan peralatan produksi dari Banten. Model kerja fasilitas ini mengutamakan pemrosesan maksimal agar tidak ada sampah yang kembali ke TPA, sekaligus memastikan proses berlangsung tanpa menimbulkan bau.

Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menilai keberadaan fasilitas ini dapat membantu daerahnya yang menghadapi keterbatasan daya tampung TPA. Ia menegaskan bahwa solusi terhadap persoalan sampah membutuhkan kolaborasi lintas pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Jaya Real Property Tbk, Sutopo Kristanto, menyampaikan bahwa MRF di Bintaro Jaya tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas pengolahan, tetapi juga sebagai model penerapan konsep zero waste di kawasan hunian. Ia berharap praktik pengolahan terintegrasi yang diterapkan di wilayah tersebut dapat diadopsi secara lebih luas.

Kehadiran MRF ini diharapkan mampu menurunkan tekanan terhadap TPA, memperbaiki kualitas lingkungan permukiman, serta memperkuat ekonomi sirkular yang mulai berkembang di wilayah Banten. Pemerintah provinsi menyebut fasilitas serupa perlu diperluas ke kawasan lain sebagai bagian dari strategi jangka panjang menghadapi persoalan sampah perkotaan. (Brg/Kul)