Namun, hasil kajian sementara BEI menunjukkan bahwa penambahan waktu perdagangan belum memberikan dampak signifikan terhadap likuiditas pasar.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan bursa masih mempelajari kemungkinan penambahan jam perdagangan sebelum menentukan apakah kebijakan tersebut perlu diterapkan.

“Itu masih dikaji ya. Jadi jam perdagangan itu kita kaji di beberapa market, ternyata tidak signifikan. Jadi nggak menambah likuiditas, makanya belum kita rencanakan untuk diimplementasikan,” ungkap Iding di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Iding menjelaskan, sejumlah bursa saham di negara lain telah menerapkan waktu perdagangan yang lebih panjang. Namun, pengalaman tersebut tidak secara otomatis menunjukkan adanya peningkatan likuiditas yang signifikan.

Menurutnya, investor cenderung tetap melakukan transaksi pada waktu-waktu tertentu meskipun jam perdagangan diperpanjang.

Karena itu, BEI masih mempertimbangkan secara hati-hati kemungkinan penambahan waktu perdagangan sekitar 30 menit.

“Kita akan tambah tapi mungkin nggak, ya cuman sedikit ya, tambah misalnya 30 menit apa, itu masih dalam kajian,” kata Iding.

Ia juga menyinggung kemungkinan ekstrem berupa perdagangan saham selama 24 jam. Menurutnya, memperpanjang waktu perdagangan hingga sepanjang hari belum tentu membuat transaksi menjadi lebih terkonsentrasi atau meningkatkan aktivitas pasar secara keseluruhan.

“Event misalnya 24 jam gitu ya, ini ekstremnya gitu ya, tetap saja orang kan nggak mungkin juga akan terkonsentrasi di waktu jam tertentu,” jelasnya.

Dengan pertimbangan tersebut, BEI belum menetapkan keputusan mengenai perubahan jam perdagangan saham.

Selain mengkaji jam perdagangan, BEI juga akan melakukan perubahan terhadap ketentuan saham yang masuk Papan Pemantauan Khusus atau Full Call Auction (FCA).

Mulai 28 September 2026, ketentuan mengenai saham dengan harga Rp50 atau yang dikenal sebagai saham gocap akan dihapus sejalan dengan rencana penghapusan batas minimum harga saham Rp50.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian mekanisme perdagangan setelah BEI membuka kemungkinan saham diperdagangkan dengan harga minimum Rp1.

Iding mengatakan, BEI juga akan menghapus sejumlah kriteria saham yang masuk Papan Pemantauan Khusus, terutama kriteria yang bersifat nonfundamental.

Menurut Iding, perubahan tersebut bertujuan membuat saham tidak mudah masuk ke dalam mekanisme FCA hanya karena memenuhi kriteria tertentu yang tidak berkaitan dengan kondisi fundamental perusahaan.

“Ketentuan FCA itu memang bareng yang mau diimplementasikan dengan menghapus beberapa ketentuan. Jadi sekarang ada beberapa ketentuan kita hapus untuk FCA dan ketentuannya menjadi lebih longgar, jadi tidak mudah saham-saham itu masuk FCA,” pungkasnya.

Dengan perubahan tersebut, kriteria yang berkaitan dengan kondisi fundamental perusahaan tetap menjadi bagian dari pengawasan BEI.

Penyesuaian mekanisme FCA dilakukan bersamaan dengan rencana penghapusan batas minimum harga saham Rp50.

Kajian mengenai penambahan waktu perdagangan dan perubahan ketentuan FCA menjadi bagian dari sejumlah penyesuaian yang tengah disiapkan BEI untuk mekanisme perdagangan saham.

Di satu sisi, BEI masih mengevaluasi apakah tambahan waktu perdagangan sekitar 30 menit dapat memberikan manfaat terhadap aktivitas dan likuiditas pasar.

Di sisi lain, perubahan ketentuan Papan Pemantauan Khusus akan dilakukan sejalan dengan kebijakan baru mengenai batas minimum harga saham.

Dengan demikian, perubahan mekanisme perdagangan BEI tidak hanya berkaitan dengan durasi transaksi, tetapi juga mencakup penyesuaian aturan perdagangan saham berharga rendah serta kriteria saham yang masuk mekanisme FCA.(dhil/dtk)

Meski demikian, BEI belum memiliki rencana untuk melakukan IPO dalam waktu dekat. Tahap awal demutualisasi akan lebih dulu difokuskan pada penerbitan saham baru melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue.

Direktur Pengembangan BEI, Iding Pardi, mengatakan IPO merupakan salah satu opsi dalam implementasi demutualisasi dan dinilai dapat menjadi bentuk ideal dari proses tersebut.

“Kalau di POJK kan sebenarnya kalau demut itu tidak mesti IPO, tapi akan ideal nanti akan IPO. Jadi bisa jadi demut itu jadi dilakukan sebelum IPO, artinya dibuka dulu pemegang sahamnya siapa, baru IPO,” ujar Iding di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2026).

Iding mengatakan, BEI belum menetapkan waktu pelaksanaan IPO. Ia menjelaskan, pengalaman bursa di sejumlah negara menunjukkan bahwa proses dari demutualisasi hingga IPO dapat membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua tahun.

Lamanya proses tersebut bergantung pada kesiapan masing-masing bursa, termasuk penataan struktur pemegang saham setelah demutualisasi.

“Kita terus terang belum firm ya mengenai IPO itu berapa lama, kan di bursa lain juga ada yang setahun, ada yang dua tahun. Tentu itu akan bergantung pada kesiapan bursa itu sendiri,” kata Iding.

Menurut dia, BEI perlu memastikan seluruh aspek telah dipersiapkan dengan baik sebelum melangkah ke tahap IPO.

“Kami di bursa ya setelah demut itu kan ada pemegang saham baru ya semuanya harus kita rencanakan dengan baik, ketika IPO itu memang harus sudah siap,” tegasnya.

Untuk menjalankan demutualisasi, BEI berencana menerbitkan saham baru. Konsekuensinya, porsi kepemilikan pemegang saham lama akan mengalami dilusi.

Iding mengatakan, penerbitan saham baru akan membuat persentase kepemilikan pemegang saham sebelumnya berkurang.

“Kalau ada saham baru pasti terdilusi, tapi kan nanti sebenarnya ada deal harga ya yang memang harusnya harganya itu harusnya ya di atas nilai bukunya,” ujar Iding.

Selain penerbitan saham baru, rancangan aturan demutualisasi juga membuka kemungkinan pelaksanaan melalui penjualan saham BEI yang sebelumnya telah dibeli kembali (buyback).

Dengan demikian, mekanisme demutualisasi dapat dilakukan melalui dua skema, yakni menerbitkan saham baru atau menjual kembali saham hasil buyback.

Dalam rancangan POJK yang tengah disusun, terdapat ketentuan mengenai batas kepemilikan saham BEI.

Kepemilikan saham BEI oleh satu pihak dibatasi maksimal 5 persen. Pihak yang ingin memiliki saham BEI lebih dari 5 persen harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari OJK.

Ketentuan tersebut menjadi bagian dari pengaturan struktur kepemilikan BEI setelah demutualisasi.

Selain mengatur kepemilikan saham, RPOJK juga memberikan ruang bagi BEI untuk melakukan IPO sebagai bagian dari tahapan implementasi demutualisasi.

Namun, pelaksanaan IPO tetap membutuhkan persetujuan dari OJK.

Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan BEI dapat melakukan IPO setelah memperoleh persetujuan regulator.

“Bursa Efek dapat melakukan IPO setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK,” ujar Hasan dalam keterangannya, dikutip Kamis (17/9/2026).

Dengan ketentuan tersebut, peluang BEI untuk menjadi perusahaan terbuka memang tersedia, tetapi pelaksanaannya tidak otomatis terjadi setelah demutualisasi.

BEI tetap perlu memenuhi berbagai persyaratan dan mendapatkan persetujuan OJK sebelum melakukan penawaran saham kepada publik.

Saat ini, aturan mengenai demutualisasi BEI masih dalam proses penyelesaian harmonisasi di Kementerian Hukum.

Setelah proses harmonisasi selesai, aturan tersebut akan ditetapkan dan kemudian diundangkan sebelum dapat diterapkan.

Demutualisasi pada dasarnya akan mengubah struktur kepemilikan bursa sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada anggota bursa sebagai pemilik.

Dalam proses tersebut, penerbitan saham baru maupun penjualan saham hasil buyback dapat menjadi instrumen untuk membentuk struktur kepemilikan baru.

Sementara itu, IPO merupakan opsi lanjutan yang dapat dilakukan setelah struktur demutualisasi terbentuk dan BEI dinilai siap.

Dengan demikian, rencana BEI menuju IPO masih berada dalam rangkaian proses yang lebih panjang. Fokus terdekat saat ini adalah menyelesaikan regulasi dan menjalankan tahapan awal demutualisasi, termasuk penataan pemegang saham dan mekanisme penerbitan saham baru.(dhil/dtk)

Melihat pentingnya kebiasaan tersebut, SiDU kembali menghadirkan program Ayo Menulis bersama SiDU. Tahun ini, program tersebut akan menjangkau 500 sekolah di Medan, Padang, Pekanbaru, dan Palembang sepanjang September hingga Oktober 2026.

Rangkaian kegiatan di Sumatra diawali di Medan melalui kolaborasi SiDU dengan **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Sebanyak 100 sekolah mengikuti pelatihan yang ditujukan bagi para guru. Dalam kegiatan tersebut, guru mendapatkan pembekalan mengenai cara mendampingi siswa kelas IV hingga VI dalam menyusun dan menuangkan opini secara lebih terstruktur.

Lebih dari sekadar mengajarkan teknik menulis, kegiatan ini juga memberikan ruang bagi guru untuk membantu siswa menemukan keberanian dalam menyampaikan apa yang mereka pikirkan. Sebab, bagi anak-anak, kemampuan menulis tidak hanya berkaitan dengan rangkaian kata, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk mengenali dan mengekspresikan gagasan mereka.

Program Ayo Menulis bersama SiDU sendiri telah berjalan sejak 2017 sebagai bagian dari upaya SiDU mendukung penguatan literasi pelajar Indonesia. Kehadirannya menjadi semakin relevan di tengah perubahan kebiasaan belajar yang semakin banyak memanfaatkan teknologi digital. Menulis dengan tangan tetap dapat menjadi bagian dari proses belajar yang membantu siswa memperhatikan informasi, memperkaya kosakata, serta membangun pemikiran secara lebih terstruktur.

“Di tengah semakin dominannya penggunaan perangkat digital, kebiasaan menulis tangan tetap relevan sebagai bagian dari upaya membangun literasi anak. Kegiatan menulis memberi ruang bagi siswa untuk berlatih mengolah informasi, memperkaya kosakata, dan mengekspresikan pemikiran melalui tulisan,” ujar Arif Darmawan, Head of Marketing Domestic Business Unit Stationery APP Group.

Menurut Arif, penguatan kebiasaan menulis juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Karena itu, SiDU tidak hanya menghadirkan kegiatan di sekolah, tetapi juga memberikan pelatihan bagi guru, membuka ruang apresiasi bagi karya siswa, serta menyediakan materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas.

Dalam pelatihan di Medan, para guru mendapatkan modul Menulis Opini yang dapat digunakan kembali dalam kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dalam pelatihan diharapkan dapat terus diterapkan dan menjangkau lebih banyak siswa melalui aktivitas belajar sehari-hari.

Bagi siswa yang mengikuti rangkaian program, karya mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk diapresiasi melalui Lomba Menulis Opini Tingkat Nasional. Selain kegiatan tatap muka di sekolah, materi pembelajaran juga tersedia secara gratis melalui Akademi Ayo Menulis di www.ayomenulis.id.

Membaca dan Menulis sebagai Kebiasaan yang Saling Melengkapi

Kebiasaan menulis tentu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas membaca. Keduanya dapat berjalan beriringan dalam membantu anak memahami dunia di sekitarnya.

“Membaca dan menulis merupakan keterampilan yang saling melengkapi dalam membangun literasi anak. Membaca membantu siswa memperoleh informasi dan memperluas wawasan, sedangkan menulis memberi mereka ruang untuk mengolah pemahaman serta mengekspresikan pemikiran melalui tulisan,” ujar Stefanie Augustin, Pendiri Majalah Cahaya Inspirasi Anak (CIA).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa literasi bukan sekadar kemampuan untuk membaca atau menulis, melainkan proses yang berlangsung secara bertahap. Anak membaca untuk mengenal lebih banyak hal, kemudian mengolah apa yang dipahaminya dan menemukan cara untuk menyampaikannya kembali.

Di lingkungan sekolah, peran guru menjadi salah satu bagian penting dalam proses tersebut. Guru tidak hanya membantu siswa memahami materi, tetapi juga dapat menjadi pendamping yang mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam menyampaikan gagasan.

Hal ini turut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, H. Mujiono S. E.

“Melalui kegiatan lokakarya menulis ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas kemampuan menulis guru sehingga lebih banyak guru di Kota Medan yang jadi berani menulis, menghasilkan karya dan diteruskan kepada anak didik,” ujarnya.

Melengkapi Pembelajaran dengan Dukungan yang Nyata

Selain memberikan pelatihan, rangkaian Ayo Menulis bersama SiDU di Medan juga dilengkapi dengan dukungan sarana belajar. SiDU menyerahkan 10.000 buku tulis kepada sejumlah sekolah yang membutuhkan.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari total 50.000 buku tulis yang dialokasikan untuk anak-anak di Medan, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah wilayah lain di Sumatra.

Dukungan ini menjadi pelengkap dari pendekatan yang dibawa SiDU dalam program Ayo Menulis bersama SiDU. Tidak hanya berbicara mengenai pentingnya literasi, program tersebut juga berupaya menghadirkan ruang bagi guru untuk berkembang, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkarya, sekaligus mendukung tersedianya sarana yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar.

Pada akhirnya, membangun budaya menulis tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kebiasaan sederhana seperti menuliskan pendapat, merangkai cerita, atau mencatat apa yang dipelajari dapat menjadi langkah kecil yang membantu anak belajar menyusun pemikiran.

Di tengah perkembangan teknologi yang terus berjalan, ruang untuk menulis dengan tangan pun masih dapat dipertahankan sebagai bagian dari perjalanan belajar anak. Dengan dukungan guru, sekolah, keluarga, dan berbagai pihak, kebiasaan tersebut dapat terus tumbuh dan menjadi bagian yang menyenangkan dari keseharian pelajar.(dhil)

Perkembangan ini turut terlihat dalam ajang Mining Indonesia & Construction Indonesia 2026**, bagian dari IEE 2026, yang berlangsung di Jakarta International Expo (JIExpo), Jakarta. Melalui tema “Electric Mining, Powered Together”, SANY Group Indonesia memperkenalkan sejumlah solusi dan peralatan berbasis elektrifikasi yang dirancang untuk mendukung beragam kebutuhan operasional pertambangan dan konstruksi.

Kehadiran SANY Group Indonesia dalam pameran tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan teknologi sekaligus berdialog dengan para pelaku industri mengenai kebutuhan alat berat di lapangan. Berbagai diskusi yang berlangsung juga menunjukkan bahwa perjalanan menuju operasional yang lebih rendah emisi membutuhkan perpaduan antara teknologi, kesiapan infrastruktur, dan pemahaman terhadap kebutuhan setiap lokasi kerja.

Sejumlah pejabat pemerintah turut mengunjungi booth SANY Group Indonesia, di antaranya Yuliot Tanjung, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas, serta Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri. Dalam kunjungan tersebut, mereka melihat secara langsung berbagai teknologi dan peralatan yang ditampilkan.

Menghadirkan Pilihan Teknologi untuk Kebutuhan di Lapangan

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pameran tahun ini adalah semakin terbukanya ruang bagi elektrifikasi pada sektor alat berat. Teknologi tersebut tidak hanya hadir dalam skala kendaraan ringan, tetapi mulai diterapkan pada peralatan dengan kapasitas besar yang digunakan dalam aktivitas pertambangan.

SANY Group Indonesia menampilkan sejumlah produk yang mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari proses penggalian, pemuatan, hingga pengangkutan material. Beberapa di antaranya adalah excavator kelas 100 ton, mining truck kelas 100 ton, wheel loader listrik, heavy-duty truck listrik murni, serta dump truck listrik.

Ragam peralatan tersebut memberikan gambaran mengenai perkembangan teknologi alat berat yang semakin beragam. Bagi pelaku industri, kehadiran pilihan berbasis energi baru dapat menjadi bagian dari pertimbangan dalam mencari pola operasional yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing area kerja.

Selain peralatan listrik, SANY Group Indonesia juga menghadirkan genset DEUTZ yang dapat digunakan sebagai pendukung kebutuhan pasokan daya di lokasi konstruksi maupun operasional. Portofolio tersebut melengkapi solusi yang mencakup berbagai tahapan aktivitas, mulai dari pemuatan dan transportasi hingga dukungan energi.

Saanjay Shamdasani, Deputy General Manager and Director of Government Relations, SANY Group Indonesia, mengatakan bahwa perjalanan menuju industri pertambangan rendah karbon merupakan proses yang membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi.

Menurutnya, SANY Group Indonesia melihat peluang pengembangan alat berat secara bertahap dari teknologi hybrid menuju electric, yang kemudian dapat didukung oleh infrastruktur pengisian daya, energi rendah karbon, pengelolaan armada secara digital, serta pengembangan sumber daya manusia dengan kompetensi kelistrikan tegangan tinggi.

Dalam pameran tersebut, SANY Group Indonesia turut memperkenalkan SE588, SYZ445C-8REEV, dan wheel loader SW956E. SE588 memiliki GCW hingga 120 ton untuk single trailer dan 220 ton untuk double trailer, dengan waktu pengisian sekitar 75 menit. Sementara itu, SYZ445C-8REEV memiliki payload hingga 45 ton dan waktu pengisian sekitar 50 menit.

Teknologi REEV tersebut menjadi salah satu pendekatan yang dapat dipertimbangkan untuk area dengan keterbatasan sumber listrik. Berdasarkan informasi perusahaan, penerapan teknologi ini berpotensi membantu menekan biaya operasional hingga 60% dan biaya perawatan hingga 50%, sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi.

Respons Positif dari Pelaku Industri

Selain menjadi ruang untuk memperkenalkan teknologi, pameran ini juga mempertemukan SANY Group Indonesia dengan berbagai pelaku industri. Perusahaan pertambangan, konstruksi dan engineering, pelanggan, serta mitra bisnis memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi mengenai kebutuhan alat berat dan perkembangan teknologi di Indonesia. Perbincangan tidak hanya mengenai produk, tetapi juga mencakup pemilihan alat berat berbasis energi baru, kebutuhan pengadaan, hingga dukungan layanan purnajual yang tersedia di Indonesia.

Antusiasme pengunjung kemudian turut tercermin dari sejumlah transaksi selama pameran berlangsung. Salah satu transaksi mencakup pesanan tunggal sebanyak 150 unit mining truck. Secara keseluruhan, **lebih dari 500 unit alat berat dari berbagai jenis dipesan selama penyelenggaraan pameran.

Bagi SANY Group Indonesia, capaian tersebut menjadi bagian dari perjalanan perusahaan di pasar Indonesia sekaligus memberikan gambaran mengenai aktivitas pengadaan alat berat yang berlangsung di tengah perkembangan sektor pertambangan dan konstruksi nasional.

Ketika Elektrifikasi Mulai Mendapat Ruang di Pertambangan

Perhatian terhadap teknologi energi baru juga terlihat dalam kunjungan Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia, Yuliot Tanjung, ke booth SANY Group Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Yuliot melihat secara langsung SE588, heavy-duty truck listrik murni yang menjadi salah satu produk yang diperkenalkan. Ia memperoleh penjelasan mengenai performa kendaraan serta kemungkinan penerapannya untuk mendukung kegiatan operasional di lapangan.

Diskusi juga berlangsung mengenai perkembangan industri dan tren penggunaan alat berat berbasis energi baru. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai strategi elektrifikasi dan berbagai produk yang ditampilkan, Yuliot turut membubuhkan tanda tangan pada bodi SE588 sebagai bagian dari kunjungannya. Momen tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai semakin terbukanya ruang diskusi mengenai teknologi elektrifikasi di sektor pertambangan Indonesia.

Melihat Masa Depan Pertambangan dari Berbagai Sisi

Bagi SANY Group Indonesia, keikutsertaan dalam Mining Indonesia & Construction Indonesia 2026 bukan hanya tentang memperkenalkan produk baru. Lebih dari itu, ajang ini menjadi ruang untuk memahami bagaimana kebutuhan industri terus berkembang dan bagaimana teknologi dapat menyesuaikan diri dengan kondisi di lapangan.

Perjalanan menuju operasional pertambangan yang lebih efisien dan rendah emisi tentu membutuhkan proses. Selain kesiapan teknologi, terdapat sejumlah aspek lain yang perlu berjalan beriringan, seperti infrastruktur pendukung, ketersediaan layanan, kesiapan sumber daya manusia, hingga kemampuan menyesuaikan teknologi dengan karakteristik masing-masing lokasi tambang.

Karena itu, pendekatan terhadap elektrifikasi tidak selalu harus berlangsung dengan cara yang sama di setiap wilayah. Pemilihan teknologi dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional, kondisi infrastruktur, serta tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan.

SANY Group Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus mengembangkan produk berbasis elektrifikasi dan teknologi cerdas, sekaligus memperkuat rantai pasok serta jaringan layanan lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat berbagai solusi yang ditawarkan semakin dekat dengan kebutuhan pelanggan di Indonesia.

“Dengan pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan dan inovasi teknologi secara berkelanjutan, SANY Group Indonesia akan terus mengambil bagian dalam perkembangan sektor pertambangan dan infrastruktur Indonesia,” ujar Saanjay.

Pada akhirnya, perjalanan menuju pertambangan yang lebih cerdas dan rendah emisi bukan hanya mengenai hadirnya teknologi baru. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat diterapkan secara tepat, bertahap, dan relevan dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui kolaborasi dengan pelanggan dan mitra industri, SANY Group Indonesia melihat peluang untuk terus mendukung perjalanan tersebut sekaligus menjadi bagian dari perkembangan industri pertambangan Indonesia menuju operasional yang semakin cerdas, elektrik, dan berkelanjutan.

Duduk di kursi saksi, perwakilan PT Imedco Djaja langsung mendapat cecaran pertanyaan mendalam dari tim kuasa hukum Richard Lee. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan untuk memperjelas dan menguraikan identitas sebenarnya dari pihak yang memproduksi produk suplemen yang kini menjadi objek sengketa hukum.

Di hadapan persidangan yang berlangsung tertib, saksi memberikan jawaban tegas terkait keterlibatan perusahaannya dalam proses pembuatan suplemen tersebut.

“Saya yang memproduksi, PT Imedco Djaja,” kata saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Tangerang, Kamis (17/9/2026).

Pernyataan dari saksi tersebut langsung direspon cepat oleh tim penasihat hukum Richard Lee. Mereka merespon fakta persidangan ini sebagai poin penting untuk menggugurkan tuduhan yang ditujukan oleh jaksa penuntut umum kepada klien mereka.

“Mohon dicatat Yang Mulia, karena klien kami dituduh memproduksi, dan hari ini kami buktikan bahwa yang memproduksi itu secara jelas adalah PT Imedco Djaja,” ujar tim hukum Richard Lee.

Selain pembuktian mengenai pihak manufaktur, jalannya persidangan juga menguliti berkas dokumen perjanjian bisnis terkait produk suplemen tersebut. Tim penasihat hukum membeberkan fakta bahwa Richard Lee sama sekali tidak menandatangani dokumen kerja sama operasional itu.

Ketika ditanya mengenai sosok yang mewakili dan menandatangani kesepakatan bisnis di atas kertas, saksi mengonfirmasi nama lain dari jajaran manajemen perusahaan.

“Bukan. Direktur Athena Mandiri pada saat itu adalah Bapak David Lee,” jawab saksi.

Persidangan juga menggali sejauh mana keterlibatan langsung Richard Lee dalam mengawal proyek kerja sama maklon suplemen ini. Saksi membeberkan bahwa hubungan komunikasi secara personal dengan Richard Lee sangatlah terbatas sebelum proyek dimulai.

Pertemuan fisik maupun interaksi langsung antara kedua belah pihak diakui hanya terjadi dalam hitungan jari sebelum kerja sama resmi berjalan.

“Komunikasi dengan dr. Richard Lee hanya ketika satu kali bertemu di saat makan malam,” pungkas saksi.

Berlandaskan serangkaian fakta yang terungkap di persidangan, tim hukum Richard Lee menegaskan optimisme mereka. Mereka mengklaim penerapan Pasal 435 UU Kesehatan yang disangkakan kepada Richard Lee sangat tidak tepat target, sebab kliennya terbukti bukan pihak yang melakukan produksi.

Gugatan dan proses hukum ini sendiri berawal dari unggahan ulasan akun Doktif di media sosial. Akun tersebut menuduh suplemen kecantikan Richard Lee mengalami overclaim, tidak steril, hingga dikemas ulang secara ilegal, yang berujung pada laporan tuduhan pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan hingga penahanan sang dokter. (BRG/Hend)

Samsung mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui Galaxy Z Fold8. Setelah tujuh tahun mengembangkan perangkat foldable, Samsung menghadirkan Galaxy Z Fold8 dengan desain yang lebih ringkas tanpa menghilangkan karakter utama smartphone layar lipat, yakni layar luas, performa tinggi, serta dukungan fitur produktivitas dan kecerdasan buatan (AI).

Galaxy Z Fold8 memiliki bobot 201 gram dengan ketebalan hanya 4,5 mm saat dibuka dan 9,7 mm ketika dilipat.

Dengan dimensi tersebut, Samsung menempatkan Galaxy Z Fold8 sebagai perangkat foldable yang lebih ringan sekaligus mempertahankan pengalaman penggunaan layar besar.

Perjalanan Samsung di kategori smartphone foldable dimulai ketika Galaxy Z Fold generasi pertama diperkenalkan pada 2019.

Sejak saat itu, Samsung terus melakukan penyempurnaan berdasarkan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna.

Pada Galaxy Z Fold3, misalnya, Samsung memperkenalkan Armor Aluminum, material aluminium yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bodi. Perangkat tersebut juga telah memiliki sertifikasi IPX8 untuk memberikan perlindungan terhadap air.

Kemudian, Galaxy Z Fold5 membawa Flex Hinge baru yang dirancang untuk membantu meredam dampak benturan eksternal sekaligus menghasilkan desain perangkat yang lebih seimbang.

Samsung selanjutnya membawa Galaxy AI ke Galaxy Z Fold6. Sejumlah fitur AI dikembangkan agar dapat memanfaatkan karakteristik layar besar perangkat foldable, termasuk Note Assist, AI Composer, dan Sketch to Image.

Inovasi kemudian berlanjut pada Galaxy Z Fold7 yang membawa desain lebih tipis serta kamera utama 200MP untuk pertama kalinya di lini Galaxy Z.

Kamera tersebut memberikan kemampuan fotografi yang lebih tinggi sekaligus memanfaatkan layar besar untuk proses editing dan pembuatan konten.

Pengalaman selama delapan generasi membuat Samsung tidak hanya mengejar kemampuan melipat perangkat.

Menurut Samsung, bobot dan dimensi menjadi bagian penting dari pengalaman pengguna karena smartphone digunakan untuk berbagai aktivitas dalam waktu lama.

Galaxy Z Fold8 memiliki bobot 201 gram. Bobot yang lebih ringan tersebut dirancang agar perangkat lebih nyaman digunakan dan dibawa sepanjang hari.

“Bagi Samsung, membuat foldable semakin tipis bukanlah tujuan akhir. Yang lebih penting adalah bagaimana setiap penyempurnaan membuat foldable smartphone kami semakin nyaman digunakan, semakin produktif, dan mampu membuka lebih banyak kemungkinan bagi penggunanya,” ujar Ilham Indrawan, MX Product Marketing Senior Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Ilham mengatakan pengalaman selama tujuh tahun mengembangkan smartphone foldable membuat Samsung terus mendengarkan masukan pengguna.

“Di saat pengguna kami menginginkan foldable phone yang lebih nyaman digunakan, Galaxy Z Fold8 hadir dengan layar 7,6 inci dan yang lebih tipis 4,5 mm saat dibuka dan paling ringan 201 gram, disertai performa flagship agar memberikan pengalaman Galaxy AI yang lancar,” katanya.

Meski memiliki bodi lebih ringan, Galaxy Z Fold8 tetap membawa baterai berkapasitas 4.800 mAh.

Kapasitas tersebut dirancang untuk mendukung berbagai aktivitas pengguna sepanjang hari, mulai dari streaming video, media sosial, bermain gim, hingga kebutuhan produktivitas.

Samsung juga mempertahankan fleksibilitas konektivitas melalui dukungan satu slot SIM fisik dan satu eSIM.

Kombinasi tersebut memungkinkan pengguna menggunakan kartu SIM fisik sekaligus memanfaatkan teknologi eSIM sesuai kebutuhan personal maupun profesional.

Layar besar Galaxy Z Fold8 juga dimanfaatkan Samsung untuk mendukung aktivitas pembuatan konten.

Salah satu fitur yang dihadirkan adalah My FanCam. Dengan dukungan Galaxy AI, fitur tersebut memungkinkan pengguna menentukan subjek yang ingin ditonjolkan dalam video.

My FanCam kemudian dapat mengikuti pergerakan subjek sehingga pengguna tidak harus menentukan framing secara presisi sejak awal.

Fitur ini dapat membantu menghasilkan video dengan subjek yang tetap menjadi fokus tanpa harus melalui proses editing yang rumit.

Dari sisi kamera, Galaxy Z Fold8 dibekali kamera utama 50MP dan Ultra Wide 50MP dengan aperture f/1.8.

Kombinasi tersebut memungkinkan pengguna menangkap berbagai jenis momen, mulai dari detail objek hingga pemandangan dengan sudut pandang lebih luas.

Galaxy Z Fold8 juga membawa integrasi Galaxy AI yang semakin erat dengan sistem operasi dan karakter layar foldable.

Samsung menyebut perangkat ini memiliki hingga 47 fitur AI yang terintegrasi dengan One UI 9.

Salah satu fitur yang dihadirkan adalah Now Nudge, yang dapat memberikan informasi kontekstual seperti agenda pertemuan maupun navigasi ketika dibutuhkan.

Integrasi tersebut memungkinkan pengguna memperoleh bantuan AI tanpa harus selalu berpindah aplikasi atau tampilan.

Layar 7,6 inci juga memberikan ruang lebih besar untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Galaxy Z Fold8 mendukung multitasking hingga tiga aplikasi, sekaligus menghadirkan dukungan Samsung DeX untuk kebutuhan produktivitas.

Dengan demikian, AI tidak hanya ditempatkan sebagai fitur tambahan, tetapi menjadi bagian dari pengalaman penggunaan perangkat sehari-hari.

Bagi pengguna yang ingin berpindah dari perangkat iOS ke Galaxy Z Fold8, Samsung juga menyediakan fitur Smart Switch.

Fitur tersebut membantu memindahkan berbagai data dari perangkat lama, termasuk gambar dan pesan instan.

Samsung menyebut proses pemindahan data dapat dilakukan dengan lebih praktis melalui pemindaian QR code.

Kemudahan tersebut diharapkan dapat mengurangi salah satu kekhawatiran pengguna ketika berpindah ekosistem.

Setelah data dipindahkan, pengguna dapat langsung mengeksplorasi berbagai kemampuan Galaxy Z Fold8, mulai dari layar 7,6 inci, multitasking hingga tiga aplikasi, Samsung DeX, hingga fitur Galaxy AI.

Samsung juga menyiapkan sejumlah penawaran untuk konsumen yang ingin melakukan upgrade ke lini Galaxy Z terbaru.

Selama periode 16-30 September 2026, konsumen dapat memperoleh sejumlah benefit, termasuk gratis satu tahun proteksi layar dan Google AI Pro senilai Rp1,8 juta.

Selain itu, tersedia cashback hingga Rp4,5 juta untuk Galaxy Z Fold8 Ultra dan Galaxy Z Fold8, serta cashback hingga Rp3 juta untuk Galaxy Z Flip8, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Samsung juga menyediakan program trade-in untuk perangkat lama.

Sebagai contoh, konsumen yang ingin beralih ke Galaxy Z Fold8 Ultra dapat menukarkan Galaxy Z Fold7 512GB dengan nilai trade-in hingga Rp16 jutaan.

Dengan tambahan cashback kartu kredit dari bank mitra, upgrade tersebut dapat dilakukan melalui skema cicilan 0 persen mulai dari Rp1,7 juta per bulan selama 12 bulan.

Sementara konsumen yang ingin beralih ke Galaxy Z Fold8 juga dapat menukarkan Galaxy Z Fold7 512GB dengan nilai trade-in hingga Rp16 jutaan.

Dengan tambahan cashback kartu kredit bank mitra, cicilan 0 persen tersedia mulai dari Rp1,3 juta per bulan selama 12 bulan.

Berbagai pilihan tersebut memberikan fleksibilitas bagi konsumen untuk menyesuaikan skema pembelian dengan kebutuhan masing-masing.

Galaxy Z Fold8 pada akhirnya menunjukkan bahwa evolusi smartphone foldable tidak berhenti pada kemampuan layar untuk dilipat. Bobot yang lebih ringan, desain lebih tipis, layar luas, kamera, baterai, produktivitas, serta integrasi AI menjadi bagian dari upaya Samsung menghadirkan pengalaman foldable yang semakin menyeluruh.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Galaxy Z Fold8 dan lini Galaxy Z Series, konsumen dapat mengakses situs resmi Samsung Indonesia atau mengunjungi Samsung Experience Store terdekat.(dhil/suaraflores)

Doa bersama tersebut digelar setelah operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap rombongan jurnalis yang hilang resmi dihentikan setelah sebelumnya sempat diperpanjang.

Meski operasi SAR telah dihentikan, keluarga dan sahabat Firdaus yang akrab disapa Daus masih menyimpan harapan. Doa pun terus dipanjatkan agar ada keajaiban bagi Daus dan rekan-rekannya yang hingga kini belum ditemukan.

Acara doa bersama dimulai sekitar pukul 19.45 WIB. Sejumlah kerabat dan rekan seprofesi datang dari berbagai penjuru untuk memberikan dukungan kepada keluarga Daus.

Kehadiran mereka membuat kawasan sekitar rumah Daus dipenuhi warga. Sebagian hadirin duduk lesehan di jalan kompleks, sementara lainnya menempati kursi yang telah disediakan.

Tidak sedikit pula warga yang berdiri di halaman rumah maupun di sekitar kediaman Daus karena terbatasnya tempat.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan dari perwakilan keluarga dan rekan kerja. Acara selanjutnya ditutup dengan pembacaan doa bersama.

Ketika doa mulai dipanjatkan, suasana mendadak hening. Seluruh hadirin menundukkan kepala dan mengikuti doa dengan khusyuk.

Beberapa warga terlihat tak kuasa menahan tangis. Mereka sesekali mengusap air mata yang mengalir.

Di depan pintu utama rumah, istri Daus terlihat duduk dengan khusyuk mengikuti doa bersama.

Salah satu tangannya mengepal di bawah dagu sembari menggenggam selembar tisu. Sesekali, ia mengusap air mata yang menetes di wajahnya.

Kesedihan juga terlihat dari rekan dan kerabat yang hadir. Mereka datang bukan hanya sebagai sesama jurnalis, tetapi juga sebagai orang-orang yang selama ini mengenal dekat sosok Daus.

Dicky, kerabat dekat, tetangga, sekaligus rekan sesama jurnalis, menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga dan rekan seprofesi yang hadir untuk mendoakan Daus.

Bagi Dicky, Daus bukan sekadar teman sejawat, melainkan bagian dari keluarga besar.

“Ketidakhadiran Firdaus adalah kehilangan yang sangat besar bagi kami, juga bagi organisasi. Selama ini kontribusinya luar biasa besar untuk kami semua, bantuan dan ringan tangannya,” ujar Dicky dalam sambutannya.

Suara Dicky terdengar bergetar ketika menyampaikan sambutan. Ia kemudian menghentikan ucapannya karena tak kuasa menahan kesedihan.

Dicky mengatakan keluarga dan rekan-rekan Daus telah berusaha menerima apa pun yang menjadi ketetapan. Namun, harapan agar Daus dan jurnalis lainnya dapat ditemukan tetap ada.

Menurut dia, doa menjadi salah satu cara yang terus dilakukan keluarga dan orang-orang terdekat untuk menghadapi situasi tersebut.

Harapan serupa juga dirasakan keluarga Daus setelah pencarian resmi di Selat Sunda dihentikan.

Kakak ipar Daus, Berno, turut menyampaikan perkembangan terbaru mengenai upaya pencarian yang sebelumnya dilakukan oleh tim SAR.

Penghentian operasi resmi tersebut menjadi momen berat bagi keluarga dan rekan-rekan Daus. Namun, berkumpul dan berdoa bersama menjadi bentuk dukungan sekaligus penguatan bagi keluarga yang masih menunggu kabar.

Di tengah kesedihan, keluarga dan sahabat tetap menyimpan harapan. Doa yang dipanjatkan malam itu menjadi simbol bahwa meski operasi SAR telah dihentikan, ingatan dan harapan terhadap Daus serta jurnalis lainnya yang hilang di Selat Sunda belum terputus.(dhil/kmps)

Penangkapan OR dilakukan dalam rangka Operasi Nila Jaya 2026 yang berlangsung pada 9-23 September 2026.

Kanit Reskrim Polsek Mampang AKP Purwaditya mengatakan, OR ditangkap pada Senin (14/9/2026). Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan lima plastik klip kecil yang diduga berisi sabu.

“Saat diamankan, seorang laki-laki berinisial OR dilakukan penggeledahan badan. Ditemukan lima plastik klip bening kecil berisikan sabu,” kata Purwaditya dalam konferensi pers, Kamis (17/9/2026).

Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan lima plastik klip dengan berat yang berbeda.

Barang bukti tersebut terdiri atas satu klip berisi kristal yang diduga sabu seberat 0,11 gram. Empat klip lainnya masing-masing memiliki berat 0,17 gram, 0,20 gram, 0,21 gram, dan 0,22 gram.

Polisi kemudian mengamankan OR beserta barang bukti tersebut untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dalam pemeriksaan awal, OR mengaku telah mengedarkan narkotika selama sekitar lima tahun terakhir.

Polisi juga mendalami asal sabu yang diperoleh OR. Berdasarkan keterangan sementara, barang tersebut didapat dari seorang pria yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Jakarta.

“Sabunya diperoleh dari seorang laki-laki juga. Pengakuannya saat ini ada di salah satu LP di Jakarta, masih kami lakukan pendalaman,” ujar Purwaditya.

Menurut polisi, OR mendapatkan instruksi dari pemasoknya untuk mengambil sabu di lokasi tertentu. Setelah barang diterima, narkotika tersebut kemudian diedarkan kepada pembeli.

Polisi menyebut sasaran peredaran sabu yang dilakukan OR berada di sejumlah tempat hiburan di kawasan Kemang.

“Targetnya di tempat hiburan wilayah Kemang,” kata Purwaditya.

Kawasan Kemang diketahui memiliki banyak tempat hiburan sehingga menjadi salah satu lokasi yang diduga menjadi sasaran peredaran narkotika oleh tersangka.

Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan pemasok OR, termasuk identitas pihak yang diduga memasok narkotika dari dalam lapas.

Saat ini, OR telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mapolsek Mampang Prapatan untuk menjalani proses hukum.

Polisi menjerat OR dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika serta Pasal 609 ayat (1) KUHP.

Penangkapan tersebut masih menjadi bagian dari rangkaian Operasi Nila Jaya 2026 yang digelar untuk mengungkap peredaran narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Polisi juga masih mendalami jaringan di atas OR untuk mengetahui asal barang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam distribusi sabu ke tempat hiburan di kawasan Kemang.(dhil/kmps)

Menurut Eddy, kondisi tersebut menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Ia pun mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengendalian Perubahan Iklim yang Berkeadilan (PPIB) sebagai salah satu upaya membangun kerangka hukum yang lebih terintegrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Eddy dalam diskusi mengenai RUU PPIB di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Eddy mengatakan, kebijakan perubahan iklim Indonesia saat ini masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral, dokumen ratifikasi, hingga peraturan teknis.

Karena itu, menurut dia, diperlukan kerangka hukum yang dapat memperkuat koordinasi antarsektor maupun antardaerah.

“Krisis iklim bukan lagi persoalan yang jauh dari kehidupan masyarakat. Dampaknya sudah kita lihat dalam bentuk bencana, gangguan terhadap kesehatan, pangan, air, pertanian, wilayah pesisir dan berbagai aktivitas ekonomi,” ujar Eddy.

Ia menambahkan, kerangka hukum tersebut perlu menghubungkan sejumlah aspek, mulai dari mitigasi dan adaptasi hingga pendanaan, kelembagaan, serta perlindungan masyarakat.

Dalam proses penyusunan RUU PPIB, Eddy mengatakan MPR akan membuka ruang partisipasi bagi berbagai pemangku kepentingan.

Pihak yang akan dilibatkan antara lain perguruan tinggi, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, lembaga keuangan, asosiasi, masyarakat sipil, serta kelompok masyarakat yang terdampak langsung perubahan iklim.

“Kita ingin mendengar masukan seluas-luasnya dari berbagai pemangku kepentingan. Dari kampus, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, dunia usaha, masyarakat sipil, sampai masyarakat yang mengalami langsung dampak perubahan iklim,” tuturnya.

Menurut Eddy, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar rancangan aturan tidak hanya melihat perubahan iklim dari perspektif pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kondisi masyarakat dan sektor yang terdampak.

Eddy menjelaskan, RUU PPIB yang tengah didorong mencakup empat pilar utama, yakni implementasi, ekonomi, kelembagaan, dan keadilan.

Pada aspek implementasi, RUU tersebut diarahkan untuk memperkuat kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Materi yang dibahas antara lain target net zero emission 2060, penyusunan carbon budget, mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta pengaturan mitigasi dan adaptasi yang lebih terstruktur.

Sementara dari sisi ekonomi, RUU PPIB diharapkan memberikan kepastian terhadap instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan pendanaan iklim.

Materinya mencakup perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan karbon, serta instrumen pendanaan lainnya yang didukung registri nasional dan sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang terintegrasi.

Pendanaan iklim juga diarahkan untuk melibatkan berbagai sumber, termasuk APBN, APBD, sektor swasta, dan pendanaan internasional.

Eddy berharap pembahasan RUU PPIB dapat dilakukan sebelum akhir 2026.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan akademisi, masyarakat, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta kelompok yang terdampak langsung perubahan iklim dalam proses pembahasan.

“MPR akan menjadi rumah kolaborasi yang mempertemukan berbagai perspektif. Kita akan mendengar masukan dari akademisi, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, lembaga keuangan, masyarakat sipil dan kelompok masyarakat yang terdampak langsung,” kata Eddy.

Menurut dia, masukan dari berbagai pihak tersebut akan menjadi bagian dari proses penyempurnaan RUU PPIB.

Dengan rancangan regulasi yang mencakup mitigasi, adaptasi, pendanaan, kelembagaan, hingga perlindungan masyarakat, pembahasan RUU PPIB diarahkan untuk membangun kerangka hukum yang dapat menghubungkan kebijakan perubahan iklim di berbagai sektor dan wilayah Indonesia.(dhil/kmps)

Manajer Media Amnesty International Indonesia Haeril Halim menilai kematian warga akibat penyakit kronis di pengungsian semestinya dapat ditekan apabila akses terhadap layanan kesehatan dan kondisi tempat pengungsian memadai.

“Pengungsi gempa memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai terlebih bagi mereka yang rentan seperti lansia yang memiliki penyakit bawaan dan anak-anak,” kata Haeril dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Haeril mengatakan, jumlah warga yang meninggal di pengungsian tersebut bahkan disebut sekitar dua kali lebih banyak dibandingkan korban yang meninggal akibat dampak langsung gempa.

Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kelayakan tempat pengungsian serta layanan yang tersedia bagi warga terdampak bencana.

“Fakta ini menimbulkan tanda tanya besar terkait kondisi dan kelayakan tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah,” ujarnya.

Amnesty menilai lokasi pengungsian seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai tempat evakuasi sementara, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan dan keamanan selama masyarakat menjalani proses pemulihan.

Kelompok rentan seperti lanjut usia dengan penyakit bawaan dinilai membutuhkan perhatian khusus karena kondisi kesehatan mereka dapat memburuk ketika berada dalam situasi bencana dan pengungsian.

Atas tingginya angka kematian tersebut, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah melakukan investigasi yang segera, independen, imparsial, dan menyeluruh.

Investigasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan puluhan warga meninggal dunia selama berada di pengungsian.

Amnesty juga ingin memastikan apakah terdapat kelalaian dalam pemenuhan hak warga terdampak, khususnya terkait akses terhadap layanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan.

“Kami juga menyerukan kepada pemerintah untuk memperbaiki kualitas lokasi pengungsian sehingga menjadi tempat singgah yang benar-benar bagi para korban,” kata Haeril.

Menurut Amnesty, evaluasi terhadap penanganan pengungsi juga diperlukan agar kondisi serupa tidak kembali terjadi dalam penanganan bencana berikutnya.

Sementara itu, BNPB memberikan klarifikasi mengenai data 94 warga yang meninggal dunia di pengungsian.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung dari gempa, seperti tertimpa reruntuhan bangunan.

“Data dari tim medis menunjukkan sebagian besar warga tersebut adalah kelompok lansia yang meninggal dunia karena komplikasi penyakit kronis yang sudah diderita, seperti stroke dan diabetes melitus,” kata Berton dalam keterangan video, Kamis (17/9/2026).

Menurut Berton, keterangan tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak, kami meluruskan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi,” ujarnya.

Berton memastikan sebagian besar warga yang meninggal merupakan kelompok lanjut usia dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya.

Ia juga mengatakan penanganan medis telah dilakukan melalui berbagai fasilitas kesehatan maupun pos kesehatan terpadu di wilayah terdampak.

“Sejak hari pertama, BNPB telah mengaktifkan pos dukungan logistik di Labuan Bajo dan Maumere. Bantuan medis, obat-obatan, termasuk peralatan lain yang dibutuhkan terus bergerak menjangkau pengungsi, baik terpusat maupun mandiri,” tutur Berton.

Keterangan BNPB tersebut menjadi penjelasan bahwa kematian 94 warga tidak dikategorikan sebagai korban meninggal akibat cedera langsung yang ditimbulkan gempa.

Namun, Amnesty menilai tingginya jumlah kematian di pengungsian tetap perlu dikaji lebih lanjut, terutama untuk memastikan layanan kesehatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan telah berjalan secara memadai.

Perbedaan penekanan tersebut membuat evaluasi kondisi pengungsian menjadi penting, baik untuk mengetahui penyebab medis kematian warga maupun untuk menilai kualitas layanan yang diterima masyarakat selama berada di lokasi pengungsian.(dhil/kmps)