koranindops.com – Jakarta. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil pada Selasa, 18 November 2025, di STIK-PTIK Lemdiklat Polri. Pertemuan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk menghimpun gagasan serta rekomendasi strategis guna mendorong reformasi institusi kepolisian agar semakin profesional, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan publik.
Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG), Daniel Awigra, menekankan bahwa penguatan sistem internal Polri merupakan langkah mendasar dalam peningkatan profesionalitas aparat. “Perbaikan dalam proses rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan meritokrasi merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan kualitas pelayanan kepolisian semakin meningkat,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya penguatan Kompolnas sebagai mitra pengawasan eksternal demi memperkuat akuntabilitas institusi.
Sejalan dengan itu, perwakilan Centra Initiative, Dr. Al Araf, menyebut bahwa penyempurnaan tata kelola adalah elemen krusial dalam memperkuat kinerja Polri. “Meritokrasi dan pengawasan yang lebih transparan akan mendukung Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal,” katanya. Ia berharap sinergi antara Polri dan lembaga pengawas eksternal dapat terus dipererat.
Dari Imparsial, Direktur Ardi Manto Adiputra menguraikan sejumlah persoalan yang masih dirasakan masyarakat, seperti penanganan laporan, kedisiplinan personel, hingga mekanisme pengawasan. “Hal-hal ini memerlukan perhatian khusus untuk penyempurnaan ke depan,” tuturnya. Menurutnya, masukan masyarakat sipil harus menjadi bagian integral dari proses reformasi agar semakin responsif terhadap kebutuhan publik.
Ketua Umum NEFA, Dodi Ilham, menyoroti pentingnya penguatan sistem pembinaan personel. Ia menilai pembenahan pada aspek rekrutmen, pendidikan, mutasi, serta mekanisme penghargaan dan sanksi perlu terus dilanjutkan. “Ini merupakan bagian dari proses panjang reformasi yang telah didorong sejak lama,” ujarnya. Ia juga kembali mengangkat peran community policing sebagai pendekatan yang mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Pengurus LSAM, Sandrayati Moniaga, mengingatkan perlunya perhatian lebih pada aspek inklusivitas dan modernisasi institusi. “Gender mainstreaming dan pembaruan di bidang digital penting untuk memperkuat kualitas pelayanan publik. Kami berharap seluruh proses reformasi tetap berorientasi pada prinsip hak asasi manusia,” jelasnya.
Audiensi ini mencerminkan komitmen bersama antara Polri dan masyarakat sipil dalam mempercepat agenda reformasi kepolisian. Rangkaian masukan yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan penting bagi Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam merumuskan langkah strategis menuju institusi yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif. (hai)
