Ditjenpas membentuk tim pemeriksaan untuk menelusuri berbagai informasi dan temuan yang muncul dari kegiatan pengawasan tersebut. Pemeriksaan akan mencakup kondisi sarana dan prasarana, administrasi, pelayanan, hingga sistem pengamanan di dalam lapas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi mengatakan, pembentukan tim dilakukan agar seluruh informasi yang diterima dapat diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen yang ada.

“Kami telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap sarana, prasarana, administrasi, serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Informasi yang disampaikan Ombudsman menjadi bagian dari bahan yang akan kami dalami secara objektif,” ujar Mashudi, Rabu (23/9/2026).

Menurut dia, pengawasan dari lembaga eksternal menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan sesuai aturan. Karena itu, Ditjenpas menyatakan terbuka terhadap masukan maupun temuan yang disampaikan Ombudsman.

“Kami menghormati fungsi pengawasan Ombudsman RI. Setiap masukan tentu menjadi bahan evaluasi. Pada saat yang sama, seluruh informasi perlu diverifikasi secara utuh agar kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Salah satu hal yang turut diperiksa adalah penerapan hak dan kewajiban bagi warga binaan. Ditjenpas ingin memastikan tidak ada perbedaan perlakuan atau fasilitas yang diberikan tanpa dasar aturan.

“Setiap warga binaan memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan. Karena itu, apabila terdapat informasi mengenai perlakuan atau fasilitas yang diduga tidak sesuai ketentuan, hal tersebut akan kami periksa dan pastikan faktanya,” ujar Mashudi.

Pemeriksaan juga akan menyentuh kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan petugas. Namun, Ditjenpas belum mengambil kesimpulan sebelum seluruh proses verifikasi selesai.

Mashudi mengatakan, apabila tim menemukan bukti pelanggaran, pihak yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran oleh petugas, tentu akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kami tidak akan mendahului hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Selain memeriksa dokumen dan kondisi lapangan, tim Ditjenpas juga akan meminta keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi yang disampaikan dalam pengawasan Ombudsman. Status dan peruntukan sarana prasarana serta administrasi penugasan warga binaan juga masuk dalam pemeriksaan.

“Semua harus dilihat secara utuh berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hasil pemeriksaan nantinya dapat memberikan gambaran yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Mashudi.

Hasil pemeriksaan tersebut selanjutnya akan digunakan Ditjenpas sebagai bahan evaluasi. Jika ditemukan bagian yang perlu dibenahi, perbaikan dapat dilakukan pada tata kelola, mekanisme pengawasan maupun sistem pengamanan di Lapas Cibinong.

Mashudi juga meminta masyarakat dan media ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan dengan tetap mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Setiap informasi akan kami tindak lanjuti secara profesional. Jika ada yang perlu diperbaiki, akan kami perbaiki, dan apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti terdapat pelanggaran, akan ditindak sesuai ketentuan,” pungkasnya. (BRG/Kul)

Padahal, Pemerintah Kota Depok sebelumnya menyebut perbaikan trotoar di Jalan Raya Sawangan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Kepala Dinas PUPR Kota Depok Yodi Joko Bintoro mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil kajian Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum pekerjaan perbaikan dimulai.

“Kita sudah berkonsultasi ke Inspektorat dan BPKP. Kita lagi melakukan potret awal dulu untuk kemudian menetapkan status kejadian kemarin apakah termasuk force majeure atau tidak,” ujar Yodi saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Yodi membenarkan bahwa Pemkot Depok sebelumnya menargetkan perbaikan trotoar dapat dilakukan pada Agustus 2026.

Namun, rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena pemerintah masih perlu memastikan status kerusakan trotoar sebelum menentukan mekanisme penanganannya.

PUPR kini melakukan pendataan awal dan berkonsultasi dengan Inspektorat serta BPKP untuk menentukan apakah kejadian tersebut dapat dikategorikan sebagai force majeure atau keadaan kahar.

Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi PUPR dalam menentukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya kita belum melakukan kontrak meskipun sudah ada pemenangnya,” kata Yodi.

Dengan demikian, meski proses pengadaan telah berjalan hingga penetapan pemenang tender, kontrak pekerjaan belum dapat dilakukan sebelum status kerusakan dan mekanisme penanganannya dipastikan.

Yodi memastikan keterlambatan perbaikan bukan disebabkan ketiadaan anggaran.

Pemkot Depok telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 1 miliar melalui Biaya Tak Terduga (BTT) untuk menangani kerusakan trotoar tersebut.

Selain itu, PUPR juga telah memiliki pemenang tender untuk pekerjaan perbaikan.

“Nanti Inspektorat memberikan fatwanya seperti apa, baru kita tindak lanjuti. Mohon maaf ya ada keterlambatan, tapi kita sudah anggarkan dan sudah ada pemenang tendernya, cuma memang kita belum berkontrak,” tutur Yodi.

PUPR akan menindaklanjuti hasil kajian tersebut sebelum pekerjaan fisik dimulai. Langkah itu dilakukan agar penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Trotoar di Jalan Raya Sawangan, tepatnya di sekitar Taman Secawan, diketahui mengalami ambles sejak Juni 2026.

Bagian trotoar yang terdampak memiliki panjang sekitar 60 meter, dengan ketinggian longsoran mencapai sekitar 3 meter.

Longsoran tersebut menyebabkan material dinding penahan ikut runtuh dan menutupi bagian Kali Cabang Tengah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena material longsoran yang menutupi saluran air berpotensi mengganggu fungsi drainase.

Penanganan diperlukan agar kondisi tersebut tidak menimbulkan dampak lebih luas, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Sebelumnya, Yodi menyampaikan bahwa perbaikan trotoar yang longsor dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

Pekerjaan tersebut direncanakan menggunakan dana BTT dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar.

Namun, hingga September 2026, pekerjaan fisik belum dimulai karena PUPR masih menunggu hasil konsultasi dan kajian dari Inspektorat serta BPKP.

PUPR memastikan anggaran dan pemenang tender telah tersedia. Setelah status kerusakan dan mekanisme penanganan ditetapkan, pemerintah kota akan melanjutkan proses kontrak dan pekerjaan perbaikan.

Perbaikan trotoar di kawasan Taman Secawan menjadi penting bukan hanya untuk mengembalikan fungsi jalur pedestrian, tetapi juga untuk menangani material longsoran yang menutupi Kali Cabang Tengah dan menjaga fungsi drainase di kawasan tersebut.(dhil/kmps)

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menilai tindakan pembubaran tersebut masuk dalam kategori persekusi, terlebih aksi itu disebut melibatkan penggunaan senjata tajam.

Menurut Anis, tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan karena kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah telah dijamin oleh konstitusi.

“Tentu tindakan-tindakan itu masuk dalam kategori persekusi yang tidak bisa dibenarkan karena hak menjalankan ibadah itu dijamin di dalam konstitusi,” ujar Anis saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/9/2026).

Anis menegaskan, negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama serta keyakinannya masing-masing.

Jaminan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan kepercayaan.

“Setiap warga negara dijamin untuk menjalankan ibadah, sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan di Indonesia kan diakui beragam agama,” tuturnya.

Karena itu, menurut Anis, perbedaan keyakinan tidak seharusnya menjadi alasan bagi kelompok tertentu untuk menghalangi atau membubarkan kegiatan ibadah masyarakat lainnya.

Komnas HAM menilai penghormatan terhadap kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian penting dari upaya menjaga hak asasi manusia di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Anis mengatakan, munculnya sejumlah aksi intoleransi menunjukkan pentingnya memperkuat nilai toleransi dan moderasi beragama hingga ke tingkat masyarakat.

Menurut dia, moderasi beragama tidak cukup hanya menjadi wacana yang dibahas dalam berbagai forum. Nilai tersebut perlu diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan perbedaan keyakinan.

“Untuk itu, sesungguhnya toleransi perlu terus didorong. Bagaimana moderasi beragama itu mesti menjadi budaya di tengah masyarakat, karena itu bagian dari penghormatan hak asasi manusia,” kata Anis.

Ia menilai penguatan toleransi dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah pada persekusi maupun pembatasan terhadap kebebasan menjalankan ibadah.

Meski insiden pembubaran ibadah jemaat GKPI di Tangerang telah diselesaikan melalui jalur mediasi oleh aparat penegak hukum, Komnas HAM menilai tetap diperlukan evaluasi.

Evaluasi tersebut penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi, baik di Tangerang maupun di daerah lain.

Anis juga menyinggung sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di wilayah lain, termasuk penolakan kegiatan keagamaan di Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Menurutnya, berbagai peristiwa tersebut perlu menjadi pembelajaran bersama untuk memperkuat jaminan rasa aman bagi masyarakat ketika menjalankan ibadah.

“Mudah-mudahan belajar dari kasus ini, kemudian kasus di Cidahu beberapa waktu yang lalu di Sukabumi, dan juga kasus-kasus yang lainnya, kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia makin menguatkan toleransi dan moderasi beragama,” ujarnya.

“Sehingga masyarakat yang menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing itu merasa aman ketika menjalankan ibadah,” sambung Anis.

Sebelumnya, sekelompok warga membubarkan kegiatan ibadah jemaat GKPI yang berlangsung di sebuah rumah doa di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang.

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (20/9/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Aksi pembubaran tersebut kemudian mendapat perhatian karena disebut melibatkan tindakan intimidasi dan penggunaan senjata tajam.

Aparat penegak hukum kemudian melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan antara pihak jemaat dan warga.

Komnas HAM menilai penyelesaian melalui mediasi perlu diikuti dengan langkah evaluasi dan pencegahan agar konflik serupa tidak kembali terjadi.

Bagi Komnas HAM, jaminan kebebasan beragama dan beribadah perlu diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya berhenti sebagai ketentuan konstitusional.

Penguatan toleransi, moderasi beragama, serta penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dinilai menjadi bagian penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi setiap warga dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.(dhil/kmps)

Menurut Moch. Hasbi, nilai kemanusiaan tidak mengenal perbedaan status maupun latar belakang, sehingga seluruh masyarakat memiliki kedudukan yang setara dalam membantu dan membutuhkan satu sama lain. “Ketika berbicara kemanusiaan, tidak ada bupati, tidak ada ketua, tidak ada kepala kejaksaan negeri, tidak ada elit, tidak ada non-elit. Semua sama. Artinya kita saling membutuhkan antar sesama,” ujar Moch. Hasbi.

Moch. Hasbi juga mengajak seluruh anggota PMR untuk menjaga kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dia berharap PMR Kabupaten Lebak dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan hidup sehat, kepedulian sosial, serta kemampuan memberikan pertolongan pertama dan merespons kondisi darurat di lingkungan sekitar.

Rangkaian kegiatan HUT ke-81 PMI Kabupaten Lebak diisi dengan pengukuhan anggota PMR PMI Kabupaten Lebak Tahun 2026. Hal itu berdasar Surat Keputusan Pengurus PMI Kabupaten Lebak Nomor 067/SK/PK.PMI/IX/2026. Selain itu, Bupati Moch. Hasbi juga memberikan penghargaan kepada pendonor darah 10 kali dan 25 kali, instansi yang mendukung kegiatan donor darah, serta PMI Kecamatan Teraktif.

Melalui peringatan HUT ke-81 PMI dan pengukuhan anggota PMR tersebut, diharapkan semangat kemanusiaan dan kepedulian sosial terus tumbuh di kalangan generasi muda. PMI bersama PMR diharapkan dapat terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Lebak dalam menghadapi berbagai kondisi darurat dan bencana. (Adv/DiskominfoSP Kab. Lebak/*)

Korban diketahui merupakan seorang pria berinisial S alias A, berusia sekitar 50 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai kernet angkot di sekitar lokasi kejadian.

Muhammad Fikri (42), sopir angkot yang merupakan rekan kerja korban, mengatakan korban terpental sekitar 20 meter akibat benturan dengan rangkaian KRL.

“Dia kan keseharian-hariannya ngenek angkot, ngambil-ngambilin penumpang. Dia lagi nyeberang rel mau balik ke mobil,” ujar Fikri saat ditemui di lokasi, Senin.

Fikri mengatakan, korban belum lama menetap di kawasan sekitar lokasi kejadian. Sebelumnya, korban diketahui telah bertahun-tahun tinggal di Ciputat.

“Baru dia tinggal di sini, nyewa di seberang. Di sini baru dua bulan, kurang lebih dua bulan. Sebelumnya selama bertahun-tahun di Ciputat,” kata Fikri.

Pada hari kejadian, korban diketahui baru saja menunaikan ibadah shalat sebelum mendatangi tempat adiknya yang berada di seberang rel.

Korban kemudian makan di tempat tersebut sebelum kembali menuju kawasan Stasiun Karet.

“Awalnya dia dari habis shalat, terus ke tempat adiknya di seberang buat makan. Habis makan, dia arahnya balik lagi ke sini ke arah stasiun. Dia mau nyeberang, posisinya lagi megang lauk juga,” ujar Fikri.

Insiden terjadi sekitar pukul 14.20 WIB. Saat korban hendak menyeberangi rel, palang pintu perlintasan diketahui sudah dalam kondisi tertutup.

Perlintasan tersebut juga dijaga oleh petugas jaga perlintasan (PJL).

Pada saat bersamaan, terdapat dua rangkaian KRL yang melintas dari arah berlawanan, yakni dari arah Duri dan Manggarai.

Menurut Fikri, korban diduga mengira perlintasan sudah aman setelah satu rangkaian kereta dari arah Duri melintas.

Namun, masih ada rangkaian KRL lain yang melaju dari arah Manggarai menuju Duri.

“Posisi awal kereta tuh dua kereta yang lewat. Biasanya kan ngasih klakson, ini sama sekali enggak (kedengaran). Jadi pas satu kereta lewat, dia langsung nyeberang, terus ketabrak yang kedua,” jelas Fikri.

Korban kemudian tertabrak bagian samping gerbong depan rangkaian KRL.

Fikri yang mengenali korban sebagai rekan kerjanya langsung berlari menghampiri setelah mengetahui kejadian tersebut.

Ia mengatakan sempat melihat korban masih bernapas sesaat setelah tertabrak.

“Emang sih saya sempat (lihat) dia ada helaan napas terakhir, masih sempat bernapas. Terus matanya melotot ngelihatin saya,” cerita Fikri.

Fikri kemudian menutup mata korban dan membalik posisi tubuhnya. Ia juga mengambil kardus untuk menutupi tubuh korban sembari menunggu proses evakuasi.

Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Peristiwa ini terjadi di tengah aktivitas perjalanan KRL pada siang hari. Penanganan di lokasi kemudian dilakukan oleh petugas terkait, sementara kondisi perlintasan turut menjadi perhatian setelah insiden tersebut.

Kecelakaan tersebut menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan saat berada di perlintasan kereta, terlebih ketika palang pintu telah ditutup dan masih terdapat kemungkinan rangkaian kereta lain melintas dari arah berlawanan.(dhil/kmps)

Aksi tersebut terekam dalam video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, sejumlah pelajar terlihat mengenakan seragam sekolah sambil membawa senjata tajam, termasuk benda yang tampak seperti celurit berukuran panjang.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi Wibowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (17/9/2026) malam.

Polisi langsung mendatangi lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat.

Joko mengatakan, petugas melakukan penelusuran mulai dari kawasan flyover Kalibata City hingga sejumlah titik di sekitarnya.

Polisi juga menyisir area hingga kolong Aqua yang berada di perbatasan wilayah Pancoran, Jakarta Selatan, dengan Cililitan, Jakarta Timur.

“Setelah tiba di lokasi dan ditelusuri dari flyover Kalibata City dan sekitaran hingga kolong Aqua perbatasan wilayah Pancoran dengan wilayah Cililitan tidak ditemukan kelompok pelajar dimaksud,” ujar Joko saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat, Minggu (20/9/2026).

Berdasarkan keterangan warga setempat, kelompok pelajar tersebut telah lebih dulu berbalik arah menuju wilayah Cililitan ketika petugas tiba di lokasi.

Hingga saat ini, tidak terdapat informasi dari warga mengenai adanya korban luka akibat tawuran tersebut.

Meski kelompok pelajar tidak ditemukan saat petugas tiba, polisi masih melakukan penelusuran untuk mengetahui identitas kelompok serta kronologi kejadian.

Joko mengatakan, polisi tengah mengumpulkan informasi dari masyarakat dan memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang berada di sekitar lokasi.

“Jadi saat ini masih kami telusuri, kami masih cari informasi dan dari CCTV yang ada, apa sih yang dilakukan kelompok ini,” ujar Joko.

Penelusuran tersebut dilakukan untuk mengetahui aktivitas kelompok pelajar yang terekam dalam video serta memastikan apakah terdapat tindakan pidana yang terjadi dalam peristiwa tersebut.

Selain melakukan penyelidikan, polisi juga mengambil langkah pencegahan untuk mengantisipasi tawuran kembali terjadi.

Petugas ditempatkan di sekitar lokasi yang sebelumnya menjadi tempat terjadinya tawuran untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Joko mengatakan langkah serupa sebelumnya juga dilakukan di sekitar kolong Stasiun Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, yang dinilai rawan terjadi tawuran antarwarga.

“Menindaklanjuti kejadian yang sempat viral tersebut agar kejadian serupa tidak terulang, saat ini di lokasi telah ditempatkan petugas guna menjaga situasi tetap aman kondusif,” kata Joko.

Penempatan personel tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya bentrokan susulan sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut.

Polisi masih melanjutkan penelusuran terhadap kelompok yang terlibat, termasuk dengan memanfaatkan rekaman CCTV dan informasi dari masyarakat di sekitar lokasi.(dhil/kmps)

“Dengan pengoperasian rangkaian yang telah selesai perawatan mulai Senin 21 September 2026 besok perjalanan Commuter Line lintas Bogor ditambah kembali sebanyak 4 perjalanan sehingga total perjalanan di seluruh lintas kembali normal sebanyak 1.065 perjalanan yang sebelumnya hanya 1.061 perjalanan mulai 10 september kemarin,” beber Karina pada Minggu (20/9/2026).

KCI berharap ruang gerak pengguna kembali berjalan seperti semula dengan adanya penambahan 4 perjalanan. KCI menyoroti hari Senin besok merupakan hari dengan volume tertinggi penggunaan KRL. “Dengan pengoperasian kembali 4 perjalanan Commuter Line Bogor diharapkan memberikan ruang gerak pengguna untuk kembali menyesuaikan perjalanannya. Terutama pada awal minggu yang merupakan hari dengan volume tertinggi,” kata dia.

KCI menambahkan penambahan 4 perjalanan ini dilakukan untuk mendukung kebutuhan dan ketersediaan kapasitas angkut bagi masyarakat yang menggunakan Commuter Line Bogor sebagai kebutuhan mobilitas sehari-hari. Sehingga mulai Senin besok, total perjalanan Commuter Line lintas Bogor kembali menjadi 392 perjalanan.

Lebih lanjut, Karina menjelaskan bahwa KAI Commuter masih memberlakukan rekayasa peredaran sarana, khususnya di lintas Tanjung Priok. Pengoperasian rangkaian commuter line ini belum menggantikan kembali pengoperasian sarana Commuter Line di lintas Tanjung Priok dengan menggunakan rangkaian Commuter Line Bandara Soetta. “Untuk layanan perjalanan Commuter Line Bandara Soetta juga masih dilakukan penyesuaian, dengan masih melayani perjalanan sementara sebanyak 52 perjalanan tiap harinya,” ungkap dia

Pada kesempatan yang sama, Senior Manager Corporate Communications and Representative Office PT INKA, Nanang Agung Rohmandiyas, menyampaikan proses terhadap enam trainset lainnya dilakukan secara bertahap. “Satu trainset telah menyelesaikan seluruh tahapan General Check Up dan sudah kami serahkan kembali kepada KAI Commuter untuk digunakan dalam pelayanan. Selanjutnya, dua trainset ditargetkan selesai pada minggu keempat September, dua trainset berikutnya pada akhir September atau awal Oktober, dan dua trainset terakhir pada akhir minggu pertama Oktober,” ujar Nanang.

Pelaksanaan general check up dilakukan bersama KAI Commuter, KAI, serta stakeholder terkait dengan melibatkan tim engineering dan quality assurance INKA. Proses pemeriksaan berlangsung di dua fasilitas overhaul, yakni Depok dan Manggarai.

“Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna Commuter Line atas ketidaknyamanan selama proses ini berlangsung. Kami akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menuntaskan seluruh tahapan pemeriksaan dengan tetap menjaga standar keselamatan dan keandalan sarana,” ujarnya. (dtk/mmr)

Helikopter berukuran penuh tersebut dipajang di pelataran stan dengan livery khas TNI AU dan nomor registrasi HT-7201. Logo peringatan HUT ke-80 TNI AU juga terlihat pada bagian badan pesawat.

Kehadiran helikopter berukuran penuh membuat pengunjung dapat melihat secara langsung bentuk dan dimensi Super Puma yang selama ini lebih sering mereka saksikan melalui foto maupun layar.

“Helikopternya sih, karena bisa lihat langsung dari dekat, ukurannya ternyata besar sekali ya,” ujar Desi (29), salah satu pengunjung saat ditemui di lokasi.

Tidak jauh dari helikopter berukuran penuh, terdapat miniatur NAS 332 Super Puma yang diletakkan di atas penyangga tripod.

Sebuah banner yang berada di samping miniatur tersebut menampilkan sejumlah informasi mengenai spesifikasi teknis helikopter.

NAS 332 Super Puma menggunakan mesin Turbomeca Makila 1 A1 Turboshaft. Helikopter ini memiliki kecepatan jelajah maksimal hingga 167 knot dan jarak jelajah mencapai 540 nautical mile (Nm).

Dari sisi kemampuan operasional, Super Puma dapat terbang hingga ketinggian 25.000 kaki.

Helikopter tersebut juga memiliki kapasitas 18 troop seat untuk mengangkut personel dan 12 kursi VIP. Sementara untuk pengangkutan kargo menggunakan sistem cargo sling, kapasitas angkutnya mencapai 4.500 kilogram.

Tak hanya memamerkan alutsista berukuran penuh, stan TNI AU juga memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk melihat sekaligus mencoba sejumlah perlengkapan yang digunakan prajurit.

Salah satunya adalah night vision goggles (NVG) atau perangkat penglihatan malam.

Pengunjung, termasuk anak-anak, terlihat mencoba perlengkapan tersebut dengan didampingi personel Skadron Udara 31.

Desi menjadi salah satu pengunjung yang mencoba menggunakan NVG.

“Iya, tadi sempat lihat dan coba night vision juga,” kata Desi.

Menurut Desi, kesempatan mencoba langsung perlengkapan tersebut membuat pengalaman mengunjungi stan TNI AU terasa berbeda.

Pengunjung tidak hanya melihat berbagai alutsista dan perlengkapan dari balik pembatas, tetapi juga dapat mengenal lebih dekat sejumlah peralatan yang digunakan prajurit dalam menjalankan tugas.

Kehadiran NAS 332 Super Puma berukuran penuh menjadi salah satu daya tarik utama stan TNI AU dalam TNI Fair 2026.

Bagi masyarakat yang selama ini hanya mengenal helikopter militer melalui foto, video, atau pemberitaan, keberadaan pesawat secara langsung memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai ukuran dan kemampuan alutsista tersebut.

Sementara itu, kesempatan mencoba perlengkapan seperti NVG memberikan pengalaman tambahan, khususnya bagi pengunjung anak-anak yang ingin mengenal lebih dekat dunia pertahanan dan tugas prajurit TNI AU.

TNI Fair 2026 pun tidak hanya menjadi ajang pameran alutsista, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan pengalaman langsung sekaligus mengenal lebih dekat berbagai peralatan yang digunakan TNI dalam menjalankan tugasnya.(dhil/kmps)

Jule dibawa dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani asesmen setelah ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis etomidate.

Jule sebelumnya ditangkap oleh Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta di sebuah apartemen kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, pada Senin (14/9/2026).

Berdasarkan pemantauan di lokasi, Jule terlihat keluar dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta dengan pengawalan ketat.

Setidaknya terdapat tujuh anggota Satresnarkoba yang mengawal Jule. Mereka terdiri dari enam anggota polisi pria dan satu anggota polisi wanita.

Anggota Satresnarkoba perempuan berjalan di depan Jule menuju mobil yang telah menunggu di depan Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Jule tampak menutupi hampir seluruh bagian tubuhnya. Ia mengenakan celana hitam, hoodie oversize berwarna abu-abu, topi, kacamata hitam, serta masker.

Saat keluar dari gedung polres, Jule juga terus menundukkan kepalanya. Ia tampak berlindung di balik anggota polisi perempuan yang mendampinginya.

Jule bahkan terlihat beberapa kali berpegangan pada bagian pinggang anggota polisi tersebut ketika sejumlah wartawan melontarkan pertanyaan kepadanya.

Sejumlah awak media mencoba meminta keterangan kepada Jule terkait kasus yang menjeratnya.

“Jul, pakai vape stres kenapa, Jul?” tanya salah satu wartawan.

“Stres seperti apa yang kamu hadapi?” sahut wartawan lainnya.

Namun, Jule tidak memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Ia langsung berjalan menuju mobil berwarna putih yang telah terparkir di depan lobi Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Jule kemudian masuk ke dalam mobil untuk dibawa menjalani asesmen di BNNP.

Sebelumnya, kasus Jule terungkap setelah Satresnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap dua perempuan berinisial RR dan RN yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba.

Keduanya ditangkap pada Senin (14/9/2026) di sebuah apartemen kawasan Kembangan, Jakarta Barat.

Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 27 kartrid vape yang mengandung etomidate. Zat tersebut merupakan obat yang digunakan dalam dunia medis sebagai anestesi, tetapi dapat disalahgunakan.

Berdasarkan penyelidikan polisi, RR dan RN memperoleh barang tersebut dari seorang bandar narkoba warga negara China berinisial XC.

Pengembangan penyidikan kemudian mengarah kepada Jule yang ditangkap di apartemen kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Dalam perkembangan kasus tersebut, Jule juga diketahui menjalani pemeriksaan urine.

Hasil pemeriksaan menunjukkan Jule positif menggunakan narkoba yang berkaitan dengan etomidate.

Setelah menjalani proses pemeriksaan di Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Jule kemudian dibawa ke BNNP untuk menjalani asesmen.

Asesmen tersebut menjadi bagian dari proses penanganan terhadap Jule setelah dirinya diamankan dalam perkara dugaan penyalahgunaan narkoba.

Polisi masih melanjutkan proses penyidikan untuk mengungkap lebih jauh keterkaitan Jule dengan peredaran maupun penggunaan vape yang mengandung etomidate tersebut.(dhil/kmps)

Pria berinisial RS (44) tersebut bahkan sempat dikaitkan warganet dengan latar belakang maupun pengaruh tertentu. Spekulasi itu muncul setelah video kejadian viral dan pihak pengelola mal memberikan keterangan terkait insiden tersebut.

Selain itu, informasi mengenai identitas RS juga berkembang di media sosial. Salah satu pengguna Threads dengan akun @darmasartiko menyebut RS sebagai kader salah satu partai politik.

Namun, polisi memastikan informasi tersebut tidak benar.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan RS tidak memiliki afiliasi dengan partai politik maupun organisasi kepentingan tertentu.

“Tidak. Yang bersangkutan tetap (karyawan) swasta, tidak ada terafiliasi dengan partai, tidak terafiliasi dengan organisasi lain, sebagai sosok pribadi seorang (karyawan) swasta,” kata Budi saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Jumat (18/9/2026).

Spekulasi mengenai identitas RS juga muncul karena wajahnya tidak terlihat secara jelas dalam sejumlah unggahan di media sosial, termasuk foto yang dirilis Polda Metro Jaya.

Budi menjelaskan, keputusan untuk tidak menampilkan wajah RS secara jelas berkaitan dengan proses hukum dan penerapan asas praduga tak bersalah.

Menurut dia, status seseorang yang telah diamankan polisi belum otomatis membuatnya dapat dinyatakan bersalah.

“Jadi, walaupun orang tersebut sudah diamankan oleh penyelidik dan penyidik, tapi dasar hukumnya tetap nanti proses persidangan yang akan menentukan inkrah terhadap yang bersangkutan bersalah,” jelas Budi.

Dengan demikian, polisi masih menempatkan RS dalam kerangka proses hukum yang berjalan. Penentuan bersalah atau tidak nantinya bergantung pada proses peradilan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

RS sebelumnya ditangkap polisi di kediamannya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, pada Jumat (18/9/2026) dini hari sekitar pukul 03.55 WIB.

Setelah diamankan, penyidik melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan tindak kekerasan yang terjadi di Senayan City.

Polisi juga masih mendalami motif RS melakukan tindakan tersebut.

Selain memeriksa RS, penyidik turut mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV yang merekam kejadian di area food court Senayan City.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai rangkaian peristiwa sebelum, saat, dan setelah dugaan penendangan terjadi.

Sebelumnya, rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita ditendang oleh seorang pria di area tempat makan Senayan City viral di media sosial.

Dalam rekaman tersebut, seorang wanita yang mengenakan pakaian putih terlihat sedang berdiri dalam antrean di salah satu gerai makanan.

Kejadian kemudian berlangsung secara tiba-tiba ketika pria tersebut melakukan tindakan yang membuat korban tersungkur.

Video tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu perhatian publik.

Peristiwa itu juga membuat korban mengalami dampak psikologis. Sebelumnya, korban disebut belum dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena masih mengalami trauma.

Setelah RS berhasil diamankan, polisi kini melanjutkan proses penyelidikan untuk mengungkap motif serta memastikan rangkaian kejadian berdasarkan bukti dan keterangan para saksi.

Polisi menegaskan bahwa informasi mengenai latar belakang maupun afiliasi RS perlu mengacu pada hasil pemeriksaan resmi, bukan spekulasi yang beredar di media sosial.(Dhil/kmps)