koranindopos.com – Jakarta. Gagasan Indonesia untuk menjadi mediator dalam konflik internasional kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Usulan tersebut muncul setelah eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang memicu kekhawatiran dunia terhadap potensi perang terbuka di kawasan.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri sebelumnya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkonflik. Bahkan disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersedia melakukan perjalanan diplomatik ke Teheran apabila kedua pihak yang berseteru menyetujui upaya mediasi tersebut.
Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat tajam setelah serangan militer besar-besaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan tersebut memicu dampak geopolitik luas, termasuk ketidakstabilan politik dan potensi gangguan pada jalur perdagangan energi global.
Salah satu dampak yang paling dikhawatirkan adalah terganggunya jalur pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan salah satu jalur strategis perdagangan minyak dunia. Setiap gangguan di wilayah ini dapat memicu lonjakan harga energi dan mengganggu rantai pasok global.
Situasi tersebut membuat banyak negara dan organisasi internasional mendorong upaya diplomasi untuk meredakan konflik sebelum berkembang menjadi perang berkepanjangan.
Meski niat Indonesia untuk menjadi penengah dipandang sebagai langkah idealis yang sejalan dengan prinsip politik luar negeri “bebas aktif”, sejumlah pakar menilai gagasan tersebut tidak mudah diwujudkan.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal, menilai bahwa usulan mediasi tersebut terlalu ambisius. Menurutnya, negara adidaya seperti Amerika Serikat belum tentu bersedia menerima mediasi dari negara berkembang dalam konflik bereskalasi tinggi.
Selain itu, faktor hubungan diplomatik juga menjadi pertimbangan penting. Indonesia dinilai belum memiliki kedekatan strategis yang cukup kuat dengan Iran maupun pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menjadi mediator yang dipercaya sepenuhnya.
Selain tantangan diplomatik, terdapat pula risiko politik domestik. Upaya mediasi berpotensi menempatkan Indonesia dalam posisi yang sensitif, terutama jika harus berinteraksi langsung dengan para pemimpin negara yang terlibat konflik, termasuk pihak Israel.
Di sisi lain, sejumlah tokoh seperti mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menilai bahwa perbedaan kekuatan politik dan ekonomi antara negara-negara yang terlibat konflik dapat menyulitkan proses mediasi.
Sebagian pengamat menilai Indonesia sebaiknya fokus pada langkah diplomasi yang lebih realistis, seperti mendorong resolusi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa serta mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.
Selain itu, Indonesia juga diharapkan memperkuat posisi diplomatiknya sambil memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi, termasuk menjaga stabilitas pasokan energi dan keamanan ekonomi domestik.
Dengan situasi geopolitik yang semakin kompleks, peran Indonesia dalam diplomasi global tetap penting. Namun, langkah tersebut perlu dilakukan secara terukur dan realistis agar upaya menjaga perdamaian dunia dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan kepentingan nasional.(Dhil/dtk)
