koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah terus mengembangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, pada Rabu (17/04/2024) menyampaikan bahwa pemerintah telah mempersiapkan kebijakan komprehensif terkait hal ini.
Presiden Indonesia memandang pemindahan ibu kota sebagai langkah strategis yang tidak hanya melibatkan perubahan fisik bangunan pemerintah, tetapi juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan dukungan sumber daya manusia. Menurut Anas, pemindahan ini akan membawa konsep “smart government” yang memungkinkan efisiensi dan keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam pemerintahan.
Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kinerja pemerintah yang tetap berjalan lancar dan ketersediaan hunian di IKN. Menurut Anas, sejumlah menteri dan pejabat tinggi pemerintah akan mulai pindah ke IKN pada bulan Juli 2024.
Pada bulan September 2024, setelah rangkaian peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, pemindahan ASN akan dilakukan secara lebih masif berdasarkan prioritas pemindahan. Prioritas pertama pemindahan adalah 179 unit eselon I dari 38 K/L, diikuti oleh prioritas kedua dan ketiga.
Anas menjelaskan bahwa penentuan pegawai yang akan dipindahkan akan diatur oleh masing-masing K/L dengan mempertimbangkan jumlah hunian yang tersedia dan kompetensi pegawai. Pegawai yang dipindahkan pada tahap pertama akan diberikan tunjangan khusus sebagai penghargaan atas peran mereka sebagai pionir pemindahan.
Selain pemindahan pegawai pemerintah pusat, pengisian ASN di IKN juga akan melalui rekrutmen calon ASN (CASN) dan mutasi pegawai pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Timur. Anas menegaskan bahwa mutasi akan dilakukan melalui seleksi terbuka untuk memastikan transparansi dan kualitas dalam birokrasi.
Di sisi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, pemindahan ibu kota negara akan dilakukan secara bertahap dalam tiga fase: jangka pendek, menengah, dan panjang. Fase-fase ini akan melibatkan penyiapan miniatur pemerintahan, penerapan shared office dan shared services system, serta implementasi smart government.
Pemerintah telah memastikan kesiapan untuk melaksanakan rencana pemindahan ini sesuai dengan arahan Presiden, dan akan terus mengikuti perkembangan kesiapan gedung sebagai bagian dari fase-fase yang telah ditetapkan. (hai)
