Penskoran nilai hasil TKA 2026 akan menggunakan metode Item Response Theory (IRT) yang memberikan lebih banyak variasi nilai dan lebih sesuai sebagai fungsi seleksi. Pelaporan nilai TKA tahun sebelumnya menggunakan skala 0-100. Berdasarkan kajian distribusi hasil TKA dan proyeksi peningkatan nilai antartahun, skor ini akan disesuaikan menjadi skala 200-800. Nilai IRT ini lebih ideal karena menggunakan rentang nilai yang panjang, sehingga dapat menunjukkan variasi nilai yang lebih valid dan riil. Skala nilai model ini telah diterapkan cukup lama di beberapa jenis asesmen seperti TOEFL, UTBK, SAT, PISA, TIMSS, dsb. Artinya nilai TKA yang selama ini akrab dijumpai di sekolah seperti 60, 75, atau 90, nantinya akan berganti menjadi 400, 600, atau 725. Perubahan skala nilai ini bukan sekadar urusan mengganti angka, namun mengajak kita mengubah cara membangun pemahaman yang lebih tepat tentang kemampuan siswa, keadilan penilaian, dan arah peningkatan mutu pendidikan.

Angka selalu memiliki daya tarik tersendiri dalam dunia pendidikan, karena mudah dibaca, gampang dibandingkan, dan sering kali dianggap sebagai representasi paling sederhana dari kemampuan seorang murid. Dalam praktik pendidikan, skala nilai memiliki fungsi penting sebagai bahasa untuk menyampaikan hasil pengukuran. Sudah pasti, angka pada sebuah skala tidak selalu memiliki makna yang sama dengan angka pada skala lainnya. Perbedaan dapat muncul karena karakteristik soal, tingkat kesulitan, metode penskoran, karakteristik peserta, serta prosedur untuk menempatkan hasil pengukuran pada suatu skala.

Prinsip dasarnya sederhana, perubahan skala tidak dengan sendirinya berarti kemampuan siswa meningkat atau menurun. Kenaikan angka pada skala baru belum tentu menunjukkan peningkatan kemampuan yang sesungguhnya. Demikian pula, skor yang tampak lebih rendah tidak otomatis menunjukkan kemunduran hasil belajar. Yang harus diperhatikan adalah bagaimana makna yang dapat dipertanggungjawabkan dari hasil pengukuran tersebut.

Penggunaan rentang skor 200–800 akan memberikan ruang untuk menyajikan hasil pengukuran dalam bentuk yang lebih terstruktur. Masyarakat perlu memahami bahwa skor bukanlah angka yang berdiri sendiri. Skor merupakan hasil pengukuran yang harus dibaca berdasarkan kerangka asesmen yang melahirkannya. Literasi asesmen membantu masyarakat membedakan antara skor, peringkat, kategori capaian, dan kompetensi yang sesungguhnya dikuasai murid. Tanpa literasi asesmen yang baik, perubahan skala justru berpotensi menimbulkan kebingungan. Angka yang besar dianggap sebagai prestasi yang lebih tinggi, sedangkan angka yang kecil dipandang sebagai kelemahan.

Makna terpentingnya, TKA tidak berhenti pada angka yang diperoleh murid. Nilai strategisnya terletak pada kemampuan hasil asesmen memberikan informasi untuk memahami capaian akademik dan menentukan tindak lanjut pembelajaran. Hasil TKA nanti akan membantu menjawab pertanyaan yang lebih substantif. Kompetensi apa yang telah dikuasai murid? Bagian mana yang masih memerlukan penguatan? Apakah kesulitan belajar terkonsentrasi pada materi tertentu? Bagaimana guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran berdasarkan bukti yang tersedia?

Perubahan skala skor TKA nantinya akan menjadi momentum untuk memperkuat orientasi diagnostik ini. Sekolah tidak cukup hanya menerima hasil dalam bentuk angka. Sekolah perlu memiliki kemampuan untuk membaca informasi yang tersedia, menghubungkannya dengan proses pembelajaran, dan merancang intervensi yang sesuai. Semakin jelas bahwa pemanfaatan hasil TKA oleh sekolah tidak berhenti sebagai instrumen pengukuran semata, tetapi menjadi bagian dari ekosistem peningkatan mutu pembelajaran.

Perubahan skala skor juga membawa konsekuensi terhadap keadilan dalam penilaian. Jika hasil TKA digunakan sebagai salah satu informasi dalam proses seleksi atau pertimbangan akademik, maka konsistensi interpretasi skor menjadi sangat penting. Murid akan memperoleh perlakuan yang adil, sementara institusi penggunanya perlu memahami apa yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan skor tersebut.

Keadilan asesmen bukan hanya soal memberikan tes yang sama kepada semua murid. Keadilan juga menyangkut cara hasil asesmen ditafsirkan, dikomunikasikan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Karenanya, perubahan skala skor perlu ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas. Tidak sekadar persoalan teknis tentang rentang angka, melainkan bagian dari upaya membangun sistem pengukuran pendidikan yang dapat dipercaya, adil, dan berguna bagi peningkatan mutu pembelajaran.

Pada akhirnya, skor dapat memberikan petunjuk tentang capaian akademik, tetapi tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan potensi, karakter, kreativitas, dan perjalanan belajar seorang anak. Menjadi tugas Bersama untuk memastikan agar angka tidak berhenti sebagai label, melainkan menjadi informasi yang membuka jalan bagi perbaikan. TKA akan menemukan makna strategisnya ketika hasil pengukuran tidak sekadar dibaca, tetapi dipahami; tidak sekadar dibandingkan, tetapi ditafsirkan secara benar; dan tidak sekadar diumumkan, tetapi ditindaklanjuti melalui pembelajaran yang lebih bermutu.

Sebab, pada akhirnya, pendidikan tidak harus berlomba menghasilkan angka yang semakin besar. Pendidikan harus berikhtiar memastikan setiap murid memperoleh kesempatan untuk belajar lebih baik, berkembang lebih utuh, dan mencapai potensi terbaik yang dimilikinya.

PENULIS:  Moch. Abduh, Ph.D.  (Staf Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Teknologi Pendidikan)

Fenomena tersebut membahayakan masa depan generasi muda. Nilai akademik semestinya merupakan pengakuan objektif terhadap capaian belajar, bukan sekadar instrumen administratif untuk memastikan semua siswa naik kelas. Ketika angka rapor lebih mencerminkan kemurahan penilaian daripada kompetensi nyata, pendidikan sedang menciptakan ilusi keberhasilan.

Ironisnya, kenaikan kelas otomatis telah berkembang menjadi semacam mitos dalam praktik persekolahan. Padahal, Panduan Pembelajaran dan Asesmen edisi revisi 2025 tidak mengamanatkan semua siswa otomatis naik kelas. Halaman 66–68 justru memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan menentukan kenaikan kelas berdasarkan bukti capaian kompetensi, perkembangan belajar, dan pertimbangan profesional (BSKAP, 2025).

Persoalannya bukan ketiadaan panduan, melainkan kesenjangan antara norma penilaian dan praktik implementasinya. Jika kenaikan kelas berlangsung tanpa verifikasi penguasaan kompetensi minimum, sekolah berisiko memindahkan ketertinggalan belajar dari satu kelas ke kelas berikutnya. Akumulasi kesenjangan itu akhirnya semakin sulit diperbaiki.

Fatamorgana Keberhasilan Akademik

Bank Dunia melalui World Development Report 2018 mengingatkan dunia mengenai fenomena schooling without learning. Anak-anak dapat menghabiskan bertahun-tahun di sekolah tanpa memperoleh keterampilan fundamental yang memadai. Bank Dunia menyebut pendidikan tanpa pembelajaran sebagai kehilangan kesempatan sekaligus ketidakadilan serius terhadap peserta didik (World Bank, 2018).

Inflasi nilai memperparah persoalan tersebut. Siswa merasa berhasil karena mendapatkan nilai angka tinggi, sementara kekurangan kompetensinya tidak teridentifikasi secara jujur. Ketika memasuki dunia kerja, mereka menghadapi kenyataan berbeda. Industri tidak memberikan penghargaan berdasarkan kemurahan rapor, melainkan kompetensi, produktivitas, kreativitas, dan kemampuan menyelesaikan persoalan nyata.

Ada paradoks yang patut dicermati: ketika hampir semua siswa memperoleh nilai tinggi, angka kehilangan fungsi sebagai sinyal kualitas. Sekolah tampak berhasil secara statistik, tetapi dunia kerja harus melakukan penyaringan ulang melalui tes kompetensi dan masa percobaan. Biaya ketidakjujuran penilaian akhirnya ditanggung lulusan, terutama mereka yang kurang memiliki kesempatan memperoleh pelatihan tambahan setelah meninggalkan bangku sekolah.

Lebih mengkhawatirkan lagi, kemurahan penilaian berpotensi melemahkan Adversity Quotient (AQ), yakni kemampuan menghadapi dan mengatasi kesulitan. Paul Stoltz (1997) menempatkan ketangguhan menghadapi hambatan sebagai modal penting keberhasilan. Siswa yang terbiasa memperoleh penghargaan tanpa perjuangan memadai berisiko kehilangan kesempatan mengembangkan ketekunan, disiplin, dan daya juang.

Di sinilah relevansi pepatah bangsa kita: “Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian; bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian.” Pendidikan seharusnya membiasakan perjuangan intelektual yang sehat. Tantangan belajar bukan untuk menghukum siswa, melainkan membangun ketangguhan menghadapi kehidupan.

Harvard Pun Mengoreksi Inflasi Nilai

Inflasi nilai ternyata juga menjadi persoalan perguruan tinggi terkemuka dunia. Di Harvard University, proporsi nilai A meningkat dari sekitar 24 persen pada 2005 menjadi 60 persen pada 2025. Dekan Pendidikan Sarjana Harvard, Amanda Claybaugh, memperingatkan bahwa praktik penilaian demikian telah merusak budaya akademik dan melemahkan fungsi pe nilaian (Harvard University, 2026).

Pada Mei 2026, Harvard menyetujui pembatasan nilai A maksimal 20 persen peserta setiap mata kuliah ditambah empat mahasiswa, berlaku mulai 2027. Universitas bereputasi global itu menyadari bahwa kemurahan nilai dapat menghilangkan makna prestasi unggul. Predikat kehormatan, termasuk cum laude, juga harus mempertahankan kredibilitasnya.

Di Inggris, Universities UK (2024) turut mengakui persoalan inflasi klasifikasi gelar akademik dan perlunya penguatan standar. Pelajarannya jelas: lembaga pendidikan tidak boleh mengorbankan integritas akademik demi statistik keberhasilan yang tampak mengesankan.

Koreksi melalui Pembelajaran Mendalam

Pembelajaran Mendalam (PM) menawarkan koreksi fundamental terhadap inflasi nilai. Dalam kerangka PM, pengalaman belajar tidak berhenti pada memahami, tetapi berlanjut pada mengaplikasi dan merefleksi. Ketiganya menghadirkan bukti autentik tentang kedalaman penguasaan kompetensi.

Siswa tidak cukup mampu mengulang informasi. Mereka harus dapat menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah, kemudian merefleksikan keberhasilan, kesulitan, dan strategi perbaikannya. Asesmen menjadi instrumen diagnosis, umpan balik, sekaligus pengakuan objektif atas kemajuan belajar.

Dengan demikian, nilai tinggi harus diperoleh melalui pembuktian, bukan belas kasihan. Namun, penilaian ketat wajib disertai pendampingan, remediasi, dan kesempatan memperbaiki penguasaan kompetensi. PM tidak menghendaki penghukuman akademik, melainkan kejujuran penilaian yang memuliakan siswa.

Atas dasar itulah, rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengakhiri praktik kenaikan kelas otomatis sangat relevan. Siswa yang belum memenuhi kriteria minimal standar penilaian dapat diputuskan tidak naik kelas setelah memperoleh intervensi pembelajaran memadai dan penilaian objektif.

Kebijakan tersebut bukan untuk memperbanyak siswa tinggal kelas, melainkan menghentikan inflasi nilai yang menipu masa depan mereka. Pendidikan harus berani mengatakan belum berhasil ketika kompetensi memang belum tercapai. Sebab, kejujuran akademik hari ini merupakan investasi ketangguhan, kompetensi, dan daya saing generasi Indonesia pada masa depan.

PENULIS: Prof. Suyanto, Ph.D  (Ketua Dewan Pendidikan Nasional; Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta)

Pembaruan ini diarahkan untuk menyajikan informasi kemampuan akademik dalam skala yang sesuai dengan pendekatan pengukurannya. Harapannya, hasil TKA dapat membantu murid mengenali capaian, sekolah memperbaiki pembelajaran, dan perguruan tinggi memperoleh informasi pendukung yang bermakna. Penjelasan yang terbuka menjadi bagian penting agar manfaat tersebut dipahami dan digunakan secara tepat.

Mengapa Skala Skor Diperbarui

Mari mulai dengan contoh yang akrab. Dalam tes berisi sepuluh soal berbobot sama, delapan jawaban benar menghasilkan nilai 80. Cara tersebut mudah dipahami. Akan tetapi, bagaimana jika dua murid mengerjakan paket berbeda? Jumlah jawaban benar mereka sama, tetapi soal pada satu paket berpotensi sedikit lebih mudah daripada paket lainnya atau sebaliknya. Menghitung jawaban benar saja belum tentu menghasilkan gambaran kemampuan yang sebanding.

Pengukuran perlu memperhatikan karakteristik soal. Pendekatan yang dikenal sebagai teori respons butir atau IRT membantu melakukan hal tersebut. Dalam model dua parameter, pengolahan jawaban mempertimbangkan tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Sederhananya, sistem memperhatikan seberapa sulit soal serta seberapa baik soal membantu membedakan tingkat penguasaan peserta. Informasi itu digunakan untuk memperkirakan kemampuan akademik murid.

Cara ini tidak berarti setiap soal sulit otomatis mendapat bonus nilai lebih besar. Kemampuan diperkirakan melalui pengolahan keseluruhan jawaban dan karakteristik soal yang telah dianalisis. Karena itu, jumlah jawaban benar yang sama dapat menghasilkan perkiraan kemampuan berbeda. Metode penskoran berdasarkan pola respons butir menghasilkan lebih banyak variasi nilai. Misal menjawab benar 8 dari 10 butir dapat menghasilkan 45 variasi skor, tidak hanya metode sederhana yang memberikan satu variasi nilai yaitu 80.

Hasil pengukuran tersebut kemudian disajikan dalam rentang 200–800. Di sini, kita perlu membedakan metode pengukuran dengan skala pelaporan. IRT berkaitan dengan cara memperkirakan kemampuan, sedangkan 200–800 berkaitan dengan cara menampilkan hasilnya. Rentang yang lebih lebar tidak otomatis membuat tes lebih akurat. Ketepatan tetap bergantung pada kualitas soal, pengolahan jawaban, dan pelaksanaan tes yang dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat sudah mengenal rentang nilai hasil tes yang berbeda dari nilai rapor. Calon mahasiswa mengenal skor UTBK dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT. Pelamar beasiswa mengenal skor TOEFL. Contoh tersebut membantu menjelaskan bahwa hasil tes tidak harus menggunakan skala seratus. Namun, TKA, UTBK, dan TOEFL memiliki tujuan serta ketentuan masing-masing. Pemaknaan nilai setiap tes tidak cukup dari sekedar angka yang diraih, angka yang sama antara dua tes yang berbeda, memiliki makna yang juga berbeda.

Cara Membaca Skor Baru

Hal pertama yang perlu dipahami ialah skor baru bukan persentase jawaban benar. Skor 600, misalnya, tidak berarti peserta menjawab benar 60 persen soal. Angka tersebut menunjukkan hasil pada skala pelaporan TKA. Karena itu, skor baru tidak boleh langsung diubah menjadi nilai lama melalui pembagian atau perkalian sederhana. Maknanya perlu dibaca berdasarkan pedoman interpretasi yang sesuai.

Hal kedua, perubahan skala tidak berarti soal menjadi lebih sulit. Kesulitan ditentukan oleh rancangan soal, sedangkan skala menentukan bagaimana hasil dilaporkan. Angka yang lebih besar juga tidak membuktikan kemampuan murid meningkat. Peningkatan kemampuan harus dilihat melalui pengukuran yang sebanding.

Hal ketiga, skor perlu dibaca bersama penjelasan capaian yang menyertainya. Pertanyaan yang berguna ialah: apa yang sudah dikuasai murid dan bagian mana yang masih perlu diperkuat? Penjelasan tersebut harus sesuai dengan informasi yang dapat diberikan tes. Selisih kecil antarskor juga perlu dibaca hati-hati karena setiap pengukuran memiliki galat pengukuran. Selisih kecil dalam rentang galat dapat dimaknai sebagai kemampuan yang tidak berbeda.

Jika hasil akan dibandingkan antarpaket atau antartahun, diperlukan prosedur penyetaraan yang tepat. Penyetaraan dilakukan saat dilakukan estimasi kemampuan peserta menggunakan IRT dua parameter. Hasil penyetaraan tersebut kemudian dilaporkan dalam rentang yang baru, yaitu 200–800. Proses penyetaraan yang dilakukan antar tahun bertujuan untuk memudahkan keterbandingan. Rentang pelaporan nilai bertujuan untuk menampung variasi nilai yang terjadi antara satu murid dengan murid lainnya. Karena itu, panduan dan contoh pembacaan hasil menjadi bagian penting dalam mendampingi penggunaan skor baru. Sekolah dapat membahasnya bersama murid dan orang tua agar keluarga memperoleh pemahaman yang sama, bukan membuat kesimpulan sendiri dari angka semata.

Manfaat bagi Sekolah dan Perguruan Tinggi

Manfaat hasil TKA dimulai dari pembelajaran di sekolah. Guru dapat menggunakannya bersama penilaian kelas dan pekerjaan murid untuk menentukan pendampingan. Jika pemahaman bacaan masih lemah, kegiatan membaca dan membahas teks perlu diperkuat. Orang tua dapat membantu dengan menanyakan kesulitan anak dan dukungan yang diperlukan. Dengan demikian, skor membuka percakapan yang membangun dan mengarahkan perhatian pada perbaikan belajar.

Bagi perguruan tinggi, TKA menyediakan informasi capaian akademik dari asesmen terstandar. Informasi ini dapat melengkapi pembacaan nilai rapor dalam seleksi jalur prestasi sesuai ketentuan yang berlaku. Rapor menggambarkan perjalanan belajar murid di sekolah, sementara TKA memberikan informasi tambahan melalui pengukuran terstandar. Keduanya dapat dibaca bersama agar pertimbangan akademik lebih utuh. Kehadiran TKA tidak berarti menghapus nilai rapor atau menyamakan seluruh kebutuhan program studi.

Pemanfaatannya akan lebih optimal jika perguruan tinggi memahami makna skor, relevansi mata pelajaran, dan batas informasi yang diberikan tes. Untuk itu, keselarasan pemahaman antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi menjadi penting. Kriteria penggunaan hasil perlu dijelaskan agar calon mahasiswa mengetahui bagaimana capaian akademiknya dipertimbangkan. Skor hendaknya digunakan sesuai tujuan seleksi, dengan tetap memperhatikan bukti lain yang relevan dan ketentuan penerimaan mahasiswa.

Selain seleksi, hasil TKA berpotensi menjadi bahan merancang dukungan belajar bagi mahasiswa baru. Perguruan tinggi dapat mengkaji manfaatnya untuk mengenali kebutuhan penguatan kemampuan dasar, misalnya melalui program persiapan atau pendampingan akademik. Penggunaan tersebut perlu dievaluasi dengan melihat hubungannya dengan perkembangan belajar mahasiswa. Dengan cara ini, hasil asesmen dapat memberi manfaat lebih panjang, sejak transisi dari sekolah hingga awal pendidikan tinggi.

Pada saat yang sama, kekhasan pendidikan tetap perlu dihargai. Bagi lulusan SMK, TKA tidak menggantikan penilaian kompetensi kejuruan. Karakter, kreativitas, dan keterampilan praktik memerlukan bukti lain. TKA juga tidak menentukan kelulusan sekolah. Menempatkan hasil secara proporsional membantu menjaga agar setiap murid memperoleh kesempatan berkembang dan setiap institusi menggunakan informasi sesuai kebutuhan pendidikan.

Penutup

Kepercayaan masyarakat tumbuh ketika alasan perubahan dapat dipahami dan manfaatnya dirasakan. Karena itu, pembaruan skala pelaporan berjalan bersama tanggung jawab menjaga mutu soal, keamanan pelaksanaan, aksesibilitas, dan kejelasan informasi hasil. Kerja bersama sekolah, keluarga, dan perguruan tinggi menjadi kunci agar hasil TKA dimanfaatkan secara bermakna. Masukan dari para pengguna hasil menjadi bagian berharga dalam penyempurnaan pelaksanaannya.

Angka 200–800 akan bermakna apabila membantu kita membaca capaian murid dan memperbaiki pembelajaran. Manfaat inilah yang menjadi arah pembaruan kebijakan. Mari memahami skor baru TKA sebagai informasi untuk mendampingi anak belajar lebih baik, sekaligus memperluas kesempatan setiap murid memperoleh pendidikan bermutu.

PENULIS :  Toni Toharudin (Kepala BKPDM Kemendikdasmen, Guru Besar Unpad)

Justru hal-hal kecil yang paling mengusik pikiran.

Para peserta bekerja dengan ritme yang cepat. Mengambil alat, mengerjakan tugas, membersihkan meja, mencuci tangan, menata kembali peralatan, kemudian berpindah ke proses berikutnya. Hampir tidak ada gerakan yang sia-sia.

Pada bidang yang membutuhkan standar kebersihan tinggi, mencuci tangan dilakukan cepat dan benar. Membersihkan meja bukan pekerjaan tambahan setelah tugas selesai. Kebersihan adalah bagian dari pekerjaan itu sendiri. Keselamatan juga bukan sekadar aturan yang harus diingat ketika dinilai, melainkan kebiasaan yang melekat dalam setiap tahapan kerja.

Pemandangan sederhana itu memberikan satu refleksi penting: keterampilan kelas dunia ternyata bukan hanya tentang apa yang dapat dikerjakan seseorang, tetapi bagaimana ia bekerja.

Dari Keterampilan Menuju Budaya Kerja

Selama ini pendidikan vokasi sangat akrab dengan istilah skill gap. Kita berusaha memperkecil kesenjangan kompetensi antara lulusan SMK dan kebutuhan dunia kerja melalui penyelarasan kurikulum, pembelajaran berbasis industri, teaching factory, sertifikasi kompetensi, magang guru, hingga praktik kerja lapangan.

WorldSkills memperkaya perspektif tersebut. Ada dimensi lain yang sama pentingnya, yakni work habit: kecepatan, ketelitian, kebersihan, keselamatan, efisiensi gerakan, pengelolaan waktu, dan konsistensi menjalankan prosedur. Anak-anak SMK Indonesia memiliki potensi teknis yang besar. Mereka mampu belajar, beradaptasi, dan menguasai kompetensi baru. Tantangannya adalah bagaimana kompetensi tersebut bertemu dengan kebiasaan kerja berstandar tinggi.

Perbedaannya terkadang sangat sederhana. Dua orang sama-sama dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan. Namun, yang satu masih harus mengingat kapan membersihkan meja, sementara yang lain melakukannya secara otomatis. Yang satu menjalankan keselamatan kerja karena tertulis dalam SOP, sedangkan yang lain menjadikannya bagian dari cara bekerja.

Di sinilah pendidikan vokasi tidak cukup hanya menghasilkan anak yang bisa bekerja. Kita perlu terus bergerak menuju pembentukan anak yang terbiasa bekerja dengan benar.

Tentu ini bukan pekerjaan singkat.

Kemampuan teknis tertentu dapat ditingkatkan melalui pelatihan intensif dalam hitungan bulan. Namun, disiplin, ketelitian, kebersihan, keselamatan, dan kecepatan membutuhkan pembiasaan panjang.

Budaya tidak terbentuk melalui ceramah. Budaya tumbuh dari sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya menjadi kebiasaan.

SMK memang harus dekat dengan dunia usaha dan dunia industri. Kompetensi yang diajarkan harus relevan dengan pekerjaan nyata yang kelak dihadapi lulusan. Prinsip tersebut perlu terus dijaga.

Namun, WorldSkills menunjukkan lapisan lain dari perkembangan keterampilan.Tidak seluruh kompetensi yang muncul dalam kompetisi Internasional otomatis menjadi kebutuhan pekerjaan sehari-hari. Dalam bidang kuliner, misalnya, terdapat keterampilan specialized artisan yang sangat tinggi dan spesifik. Tidak setiap hotel atau restoran membutuhkan keterampilan tersebut dalam operasional rutinnya.

Hal serupa dapat ditemukan pada berbagai bidang kompetisi lainnya.Ini bukan pertentangan antara kurikulum SMK dan WorldSkills. Keduanya memiliki orientasi yang berbeda tetapi dapat saling memperkaya.

Industri memberikan relevansi hari ini, sementara WorldSkills dapat menjadi salah satu benchmark untuk membaca standar keterampilan tingkat tinggi dan perkembangan kompetensi dunia.Karena itu, pertanyaannya bukan apakah kurikulum SMK harus diubah menjadi kurikulum WorldSkills.

Pertanyaan yang lebih produktif adalah: bagian mana dari standar WorldSkills yang dapat memperkuat kualitas pembelajaran SMK Indonesia? Tidak Harus Sekaligus

Pengalaman sejumlah negara memberikan perspektif yang menarik. Ada yang mengintegrasikan standar WorldSkills lebih jauh dalam pendidikan vokasinya. Ada yang memiliki pusat pembinaan khusus dengan dukungan industri. Ada pula yang membangun jejaring antarlembaga dan antarexpert agar pengetahuan dari kompetisi dunia dapat menyebar lebih luas.

Indonesia tidak harus menyalin satu model tertentu.Kita memiliki ekosistem pendidikan vokasi yang besar dan beragam. Karena itu, pendekatan yang dilakukan perlu bertahap, kontekstual, dan tetap berpijak pada kebutuhan dunia kerja Indonesia.

Beberapa elemen WorldSkills sebenarnya sangat relevan untuk diperkuat secara lebih luas: budaya 5S, keselamatan dan kesehatan kerja, kebersihan, ketelitian, produktivitas, kemampuan memecahkan masalah, pengelolaan waktu, hingga standar kualitas hasil pekerjaan.

Tidak semuanya harus dimasukkan sekaligus.

Kita dapat memulainya dari sebagian standar yang paling relevan. Guru dan sekolah diberi kesempatan mengadaptasi, mempraktikkan, dan mengevaluasinya. Setelah ekosistem semakin siap, standar dapat dinaikkan secara bertahap.

Perubahan pendidikan vokasi memang tidak selalu harus dilakukan melalui lompatan besar. Sering kali perubahan yang bertahan justru tumbuh melalui langkah-langkah yang konsisten, terukur, dan terus diperbaiki.

Dua Jalur yang Saling Menguatkan

Dari sini, WorldSkills dapat dikembangkan melalui dua jalur yang berjalan beriringan. Pertama, WorldSkills for All. Semangat dan sebagian standar fundamental WorldSkills dibawa masuk ke pengalaman belajar sebanyak mungkin siswa SMK. Tujuannya bukan menjadikan seluruh siswa sebagai peserta kompetisi, melainkan memperkuat budaya kerja berstandar tinggi di sekolah.

Kedua, WorldSkills for Excellence.Anak-anak dengan talenta terbaik perlu mendapatkan jalur pembinaan khusus melalui identifikasi talenta sejak dini, pendampingan expert, fasilitas dan teknologi yang relevan, penguatan bahasa asing, simulasi kompetisi, serta pelatihan intensif.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Yang satu memperluas dampak. Yang lain mendorong keunggulan. Dengan cara itu, WorldSkills tidak hanya menjadi panggung bagi segelintir anak terbaik Indonesia, tetapi juga menjadi sumber pengetahuan untuk meningkatkan mutu pendidikan vokasi secara lebih luas.

Setelah Kompetisi

Ada satu pertanyaan yang juga perlu dijawab: apa yang terjadi setelah seorang peserta selesai mengikuti WorldSkills? Mereka telah melewati proses belajar yang luar biasa. Ada ribuan jam latihan, interaksi dengan expert, pengalaman menggunakan teknologi, tekanan kompetisi, dan perjumpaan dengan standar kerja dari berbagai negara.

Pengetahuan itu terlalu berharga apabila berhenti ketika kompetisi selesai. Alumni WorldSkills dapat menjadi mentor bagi generasi berikutnya. Mereka dapat berbagi pengalaman kepada siswa dan guru, mendukung pembinaan LKS, menjadi young skills ambassador, dan pada waktunya berkembang menjadi expert.

Dengan demikian terbentuk siklus pengetahuan: peserta menjadi alumni, alumni menjadi mentor, mentor berkembang menjadi expert, dan expert menyiapkan generasi berikutnya. Di sinilah ukuran keberhasilan WorldSkills menjadi lebih luas daripada medali. Medali tetap penting. Ketika Merah Putih berkibar di panggung dunia, ada kebanggaan yang tidak dapat digantikan. Namun, warisan terbesar sebuah kompetisi keterampilan bukan hanya apa yang dibawa pulang oleh para pemenangnya.

Yang lebih penting adalah pengetahuan apa yang dibawa pulang oleh sistem pendidikan kita. WorldSkills dapat menjadi laboratorium untuk melihat bagaimana keterampilan berkembang, bagaimana teknologi mengubah pekerjaan, bagaimana negara lain menyiapkan tenaga terampilnya, dan kompetensi apa yang perlu mulai kita bangun hari ini.

Momentum ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus memperkuat pendidikan vokasi melalui revitalisasi SMK, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, peningkatan kompetensi guru, pengembangan teaching factory, serta pembelajaran yang semakin dekat dengan dunia kerja.

WorldSkills dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran untuk memperkuat perjalanan tersebut. Shanghai akhirnya memberikan sebuah pesan sederhana. Pendidikan vokasi bukan sekadar mengajarkan bagaimana menyelesaikan pekerjaan. Pendidikan vokasi juga harus membentuk cara seseorang bekerja: cepat tanpa ceroboh, teliti tanpa kehilangan produktivitas, bersih tanpa harus diingatkan, aman tanpa harus diawasi, dan selalu berusaha menghasilkan pekerjaan terbaik.

Karena itu, setelah WorldSkills selesai, pekerjaan kita bukan hanya menyiapkan siapa yang akan bertanding pada kompetisi berikutnya. Pekerjaan yang lebih besar adalah membawa pulang standar dunia ke ruang-ruang praktik SMK Indonesia.

Tidak sekaligus. Tidak pula dengan menyalin begitu saja. Kita mengambil yang relevan, menyesuaikannya dengan kebutuhan Indonesia, menerapkannya secara bertahap, lalu terus menaikkan standar.

Dengan demikian, keberhasilan Indonesia di WorldSkills kelak tidak hanya dapat dibaca dari berapa medali yang berhasil dibawa pulang. Tetapi juga dari sesuatu yang jauh lebih besar: seberapa banyak praktik baik dan standar kelas dunia yang berhasil kita ubah menjadi budaya belajar dan budaya kerja anak-anak Indonesia.

PENULIS:  Arie Wibowo Khurniawan Direktur Sekolah Menengah Kejuruan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

OLEH:

Dewi Ambar Wati

Mahasiswi S2 Akuntansi Universitas Pamulang

PERNAHKAH kita bertanya, apakah zakat yang kita bayarkan dapat mengurangi pajak penghasilan? Jawabannya, bisa. Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, zakat tidak secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi mengurangi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan pajak.

Menurut saya, ketentuan ini merupakan hal yang positif. Masyarakat dapat menjalankan kewajiban agamanya sekaligus memperoleh manfaat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah pun pada dasarnya memberikan ruang agar pelaksanaan kewajiban keagamaan dapat berjalan seiring dengan kewajiban sebagai warga negara.

Saat ini, zakat yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto harus memenuhi ketentuan tertentu, antara lain dibayarkan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan oleh pemerintah serta didukung dengan bukti pembayaran yang sah. Zakat yang dimaksud juga merupakan zakat yang bersifat wajib, seperti zakat penghasilan atau zakat mal, bukan infak atau sedekah sukarela.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa zakat yang mereka bayarkan dapat diperhitungkan dalam pelaporan pajak. Padahal, apabila informasi ini lebih luas diketahui, masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara kewajiban zakat dan kewajiban perpajakan.

Namun, ada satu hal yang menurut saya perlu menjadi bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut. Mengapa pengakuan zakat sebagai pengurang pajak harus terbatas pada pembayaran melalui lembaga zakat resmi?

Saya menyuarakan sebuah gagasan: bagaimana apabila zakat yang diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat juga dapat diakui sebagai pengurang pajak, selama memenuhi persyaratan dan dapat dibuktikan secara sah.

Misalnya, seseorang menemukan masyarakat di lingkungan sekitarnya yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ia memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada orang tersebut. Jika pembayaran tersebut dapat dibuktikan dan diverifikasi sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah, mengapa tidak dipertimbangkan untuk dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto?

Tentu, usulan ini bukan berarti mengabaikan peran BAZNAS atau LAZ. Lembaga resmi tetap memiliki peran penting dalam pengelolaan dan penyaluran zakat. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki kepedulian dan pertimbangan sendiri dalam menentukan orang yang ingin mereka bantu.

Karena itu, menurut saya, perlu ada ruang untuk membahas kemungkinan mekanisme yang memungkinkan zakat yang disalurkan langsung kepada penerima yang memenuhi kriteria, dengan bukti pembayaran dan verifikasi yang jelas, juga dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak.

Dengan demikian, manfaat kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat yang memperoleh bantuan melalui lembaga resmi, tetapi juga dapat menjangkau masyarakat yang berada di sekitar kita dan membutuhkan bantuan secara langsung.

Zakat bukan hanya tentang kewajiban. Di dalamnya ada kepedulian, keberpihakan kepada sesama, dan upaya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semoga gagasan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan diskusi bagi pemerintah, pembuat kebijakan, maupun masyarakat luas dalam mencari mekanisme yang tetap akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. (*/mmr)

Keunggulan TEFA terletak pada kemampuannya mempertemukan sekolah dengan realitas profesi. Siswa tidak hanya membayangkan dunia kerja, tetapi mengalaminya dalam skala pendidikan. Mereka belajar bahwa kualitas lahir dari ketelitian, pelayanan memerlukan komunikasi, produksi menuntut koordinasi, dan kesalahan memiliki konsekuensi. Pengalaman semacam ini sulit diperoleh melalui ceramah atau praktik yang sekadar mengikuti lembar kerja. TEFA telah membuka jalan agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan kehidupan.

Justru karena memiliki kekuatan tersebut, TEFA perlu terus dioptimalkan. Kehadiran deep learning (Pembelajaran Mendalam – PM) bukan untuk mengoreksi seolah-olah TEFA selama ini keliru, apalagi menggantikannya dengan pendekatan baru. PM dapat menjadi kerangka yang membuat keunggulan TEFA bekerja lebih utuh. TEFA menyediakan konteks autentik, sedangkan PM memastikan setiap aktivitas produksi benar-benar menjadi pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

TEFA saja belum otomatis menjadi PM. Sebuah unit produksi dapat berjalan tertib, menghasilkan produk layak jual, bahkan memperoleh omzet, tetapi siswa mungkin sekadar mengikuti instruksi. Mereka tahu cara menjalankan mesin, namun belum tentu memahami alasan pemilihan bahan, prinsip kerja alat, hubungan antara desain dan mutu, atau konsekuensi dari keputusan teknis. Dalam keadaan seperti itu, TEFA sudah mendekati PM, tetapi baru pada tingkat “mualaf PM”: mengenal sebagian semangatnya, belum mengimplementasikan kerangka kerjanya secara menyeluruh (kafah).

Sebutan “mualaf” di sini bukan untuk merendahkan TEFA. Ia menggambarkan tahap awal perjumpaan antara praktik baik pendidikan vokasi dan pendekatan PM. Ketika prinsip, pengalaman belajar, serta kerangka pembelajaran PM diintegrasikan secara konsisten, TEFA dapat menjadi “kafah PM”. Artinya, kekuatan produksi, budaya kerja, dan kemitraan industrinya benar-benar diarahkan untuk menumbuhkan kompetensi teknis, daya pikir, karakter profesional, dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Pertama, TEFA kafah PM harus berkesadaran. Sebelum bekerja, siswa memahami tujuan, standar mutu, keselamatan, pembagian peran, dan kompetensi yang hendak dicapai. Mereka tidak diposisikan sebagai operator yang hanya menunggu perintah, melainkan calon profesional yang mampu menjelaskan mengapa suatu prosedur dipilih. Kesadaran ini penting agar disiplin tidak tumbuh dari ketakutan, tetapi dari tanggung jawab terhadap mutu, keselamatan, pelanggan, dan tim.

Kedua, pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi harus hadir sebagai satu rangkaian. Siswa terlebih dahulu memahami konsep bahan, desain, mesin, biaya, kebutuhan konsumen, serta indikator mutu. Pengetahuan itu kemudian diaplikasikan melalui pekerjaan autentik: menerima pesanan, menyusun rencana produksi, membagi tugas, mengoperasikan peralatan, mengendalikan mutu, dan berkomunikasi dengan pelanggan. Setelah pekerjaan selesai, siswa merefleksikan prosesnya. Mengapa terjadi cacat produk? Di mana waktu terbuang? Bagaimana koordinasi tim dapat diperbaiki? Refleksi mengubah pengalaman kerja menjadi pengetahuan baru.

Ketiga, TEFA perlu menjalankan empat komponen kerangka pembelajaran PM. Praktik pedagogis dipilih sesuai tantangan produksi, melalui proyek, pemecahan masalah, inkuiri, demonstrasi, coaching, atau kombinasinya. Lingkungan belajar dibangun menyerupai budaya industri yang sehat: disiplin, aman, inklusif, kolaboratif, dan terbuka terhadap umpan balik. Teknologi digital dimanfaatkan untuk desain, simulasi, pencatatan produksi, pengendalian mutu, pemasaran, serta analisis data. Kemitraan industri dikembangkan bukan hanya untuk menerima pesanan atau menandatangani nota kesepahaman, melainkan untuk merancang pembelajaran, memperbarui teknologi, mendampingi siswa, dan mengevaluasi mutu.

Dalam TEFA kafah PM, guru tidak kehilangan peran. Guru justru bergerak dari pengawas pekerjaan menjadi aktivator belajar. Ia mengajukan pertanyaan, memberikan umpan balik, membantu siswa membaca data, serta mendorong mereka mengambil keputusan. Mitra industri pun tidak hanya menjadi pengguna lulusan atau pemasok pekerjaan, tetapi rekan pedagogis yang ikut memastikan pengalaman belajar tetap relevan tanpa menjadikan siswa sebagai tenaga produksi murah.

Asesmennya juga tidak cukup berhenti pada barang jadi. Produk berkualitas tetap penting, tetapi proses berpikir, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, etika, kemandirian, keselamatan kerja, dan kemampuan memperbaiki kesalahan harus dinilai. Dengan demikian, keberhasilan TEFA tidak hanya terlihat dari jumlah pesanan atau omzet, melainkan dari pertumbuhan kompetensi dan kematangan profesional siswa. Ukuran keberhasilan bergeser dari seberapa banyak siswa bekerja menuju seberapa jauh mereka memahami, berkembang, dan mampu meningkatkan kualitas kerjanya.

Pada titik itulah PM tidak mengurangi kehebatan TEFA. Sebaliknya, PM membantu TEFA menemukan jati dirinya secara lebih kuat. Pesanan menjadi masalah autentik, mesin menjadi media berpikir, pelanggan menjadi sumber umpan balik, kegagalan menjadi bahan refleksi, dan produk menjadi bukti belajar. TEFA kafah PM bukan sekadar pabrik kecil di sekolah, melainkan ekosistem pembelajaran vokasi yang menyiapkan siswa agar terampil bekerja hari ini, sekaligus mampu belajar, beradaptasi, dan memperbaiki dunia industri esok hari dengan kecakapan, tanggung jawab, kreativitas, integritas, dan profesionalisme yang terus berkembang.

PENULIS: Prof. Suyanto, Ph.D (Ketua Dewan Pendidikan Nasional; Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta)

Salah satu instrument negara untuk menghadirkan dan memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial adalah program jaminan sosial yang merupakan amanat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945, sehingga jaminan sosial menjadi hak konstitusional untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan enam Program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) , Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm) Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin seluruh pekerja ketika mengalami resiko kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja, resiko kematian, serta resiko yang akan dialami di masa pensiun dan masa tua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sudah banyak pekerja dan keluarganya yang menerima manfaat dari kelima program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan oleh karenanya program jaminan sosial harus terus dikembangkan untuk lebih memastikan seluruh rakyat memiliki akses terhadap kesejahteraan umum.

Kesejahteraan Berkeberlanjutan

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, tangguh, dan berkelanjutan. Selaras dengan Teori Kapasitas dan Kapabilitas, menurut Amartya Sen dan Martha Nussbaum, menekankan pengembangan kemampuan individu agar memiliki kebebasan substantif untuk memilih dan bertindak sesuai nilai dan aspirasi mereka sehingga mereka mudah mengakses kesejahteraan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Untuk mendukung kesejahteraan yang berkelanjutan atas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan, BPJS Ketenagakerjaan mulai memperluas pemanfaatan program jaminan sosial melalui pendekatan Value Beyond Protection, yaitu santunan yang diterima peserta maupun ahli waris tidak hanya diberikan sebagai bentuk perlindungan, tetapi juga diharapkan menjadi modal untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga.

Perluasan manfaat tersebut diwujudkan BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) bagi penerima manfaat Program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai sarana meningkatkan produktivitas pekerja dan atau ahli waris melalui literasi keuangan, pelatihan kewirausahaan, pengembangan produk, hingga pemasaran, sehingga pekerja dan keluarganya mampu mengembangkan santunan untuk membangun usaha untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Secara nasional, hingga Bulan Juli 2026 sudah ada 1.330 peserta yang telah mengikuti Program PEKA ini. Khusus di DKI Jakarta, tercatat 304 peserta yang telah mengikutinya, dengan dukungan langsung dari Pemprov DKI. Adapun manfaat klaim yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir 30 Juni 2026, sebesar Rp36,09 triliun untuk 2,68 juta kasus. Khusus di Jakarta mencapai Rp6,69 triliun untuk 385 ribu kasus. Tentunya ini potensi besar untuk mendukung kemajuan ekonomi masyarakat.

Saya menilai program PEKA ini sangat baik. Dengan program ini, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai program pembayaran manfaat ketika terjadi risiko yang menimpa peserta, namun jaminan sosial juga diposisikan sebagai ekosistem perlindungan dan pemberdayaan untuk pekerja dan keluarganya.

Ini sebuah transformasi yang menempatkan santunan yang dibayarkan kepada pekerja atau ahli waris sebagai modal untuk menciptakan nilai tambah berkelanjutan, guna menjaga dan meningkatkan daya beli keluarga, sehingga mampu mengurangi kerentanan ekonomi keluarga. Program ini pun akan menjadi sarana meningkatkan produktivitas, mendorong perputaran ekonomi lokal, menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi secara nasional, dan yang lebih penting mencegah kemiskinan antargenerasi.

Program ini diimplementasikan dengan semangat pendampingan bagi penerima manfaat, yang dimulai dengan literasi keuangan yang akan membantu penerima manfaat mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, membuat keputusan finansial yang bijak, dan mencapai kesejahteraan finansial. Memiliki literasi keuangan yang baik, dilanjutkan dengan pelatihan kewirausahaan bagi penerima manfaat.

Selama ini Pemerintah sudah memiliki program SIAPkerja yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, yang membantu akses informasi lowongan pekerjaan hingga pelatihan kerja. Program PEKA ini menjadi pelengkap ekosistem SIAPkerja, dengan memberikan pendampingan kepada penerima manfaat.

Proses pendampingan bagi penerima manfaat, diarahkan untuk menemukan peluang usaha dan membantu mengidentifikasi kebutuhan atau masalah yang dihadapi masyarakat. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan melalui program PEKA ini dapat membantu melakukan riset pasar untuk mengindentifikasi calon konsumen dan kemampuan konsumen. Penerima manfaat juga dilatih membuat model bisnis sederhana yang sesuai dengan keterampilan, pengalaman, jaringan, dan sumber daya yang dimiliki, dan menghitung kelayakan usaha yang akan dilakukan.

Untuk optimalisasi Program PEKA ini BPJS Ketenagakerjaan tentunya harus membangun kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemda serta institusi swasta agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisen serta mencapai sasaran pemberdayaan yang nyata. Sebagai contoh, koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan guna membantu literasi keuangan penerima manfaat; dengan Kementerian UMKM untuk mendukung pelatihan, pengemasan produk, digitalisasi pemasaran, dan perluasan akses pasar; dengan perbankan untuk akses permodalan dalam pengembangan usaha; dan sebagainya.

Kemerdekaan dalam wujud keberdayaan dan kemandirian ekonomi rakyat melalui Program PEKA akan mendukung Indonesia Emas 2045, untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka!!!

PENULIS:  Timboel Siregar  Koordinator Advokasi BPJS Watch

Bambang Soesatyo,
Anggota DPR RI/Ketua MPR RI
ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (Unhan)

Koranindopos.com – MENGGANGGU independensi Bank Indonesia (BI) yang terukur dan mengedepankan kepentingan bangsa negara sama artinya mengeskalasi persoalan ekonomi negara. Sektor riil yang sedang menghadapi tekanan teramat berat juga butuh perhatian ekstra. Karena itu, jangan menambah persoalan dengan mengganggu independensi BI. Biarkan BI fokus mengendalikan nilai tukar rupiah dan laju inflasi, sementara Kementerian Keuangan dan para pihak terkait hendaknya fokus membenahi kebijakan fiskal, serta merumuskan kebijakan yang solutif untuk memulihkan kinerja sektor riil dan UMKM.

Ketika sektor riil dalam negeri belum menemukan jalan untuk keluar dari tekanan seperti sekarang, mengganggu independensi sektor moneter yang terukur hanya menambah persoalan. Dinamika sektor riil hari-hari ini diwarnai dengan kebangkrutan banyak perusahaan manufaktur maupun UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah). Konsekuensi dari rentetan kebangkrutan itu adalah keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berkelanjutan. Gelembung pengangguran terus membesar.

Sedangkan sektor moneter harus menghadapi gejolak nilai tukar rupiah terhadap sejumlah valuta utama dunia, khususnya dolar AS. Nilai tukar rupiah di kisaran 18.000 per dolar AS di pekan terakhir Juli 2026, sedangkan laju inflasi per Juni 2026 tercatat 3,34 persen. Cadangan devisa di BI, per Mei 2026, tercatat 144,9 miliar dolar AS. Jumlah ini menjelaskan bahwa cadangan devisa nasional sudah terkuras 10,3 miliar dolar AS, baik untuk intervensi pasar demi stabilisasi nilai rupiah, maupun pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri.

Tak hanya mengelola kerentanan nilai tukar rupiah, sektor moneter juga fokus mengendalikan inflasi, merawat stabilitas makro melalui pengaturan jumlah uang beredar dan mengelola suku bunga acuan (BI rate) yang selalu berkonsekuensi pada turun-naiknya daya beli masyarakat.

Sementara itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juni 2026 sebesar Rp 196,5 triliun pun menjadi bukti sektor fiskal tak luput dari masalah. Defisit APBN tahun berjalan dikhawatirkan terus melebar jika manajemen pembiayaan program-program prioritas –seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)– tidak segera dibenahi. Alokasi anggaran untuk kedua program ini mencapai ratusan triliun rupiah. Dan, sudah terbukti bahwa realisasi kedua program itu diwarnai dengan penggunaan anggaran yang jauh dari prinsip efisiensi dan efektivitas. Dan itu harus segera dibenahi.

Itulah permasalahan yang nyata-nyata mengemuka saat ini di sektor moneter maupun fiskal. Idealnya, di tengah ketidakpastian global yang berkelanjutan seperti sekarang ini, BI dan institusi lain yang menaungi wilayah fiskal fokus pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing. Kelaziman dan dinamika seperti itu rupanya tidak berproses sebagaimana seharusnya. Lalu, BI pun membuat kejutan. Pada 27 Juli 2026, Perry Warjiyo menyatakan mundur dari jabatan selaku Gubernur Bank Indonesia. Pengunduran diri dari jabatan itu dituangkan dalam sepucuk surat yang dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sambil menunggu terpilihnya Gubernur BI yang baru — dan sesuai ketentuan yang berlaku– kepemimpinan BI dilanjutkan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti. Wajar jika apa yang terjadi di BI menjadi perhatian publik. Sambil menunggu terpilihnya gubernur BI yang baru, pertanyaan pun bermunculan, utamanya tentang apa yang melatarbelakangi mundurnya Perry. Publik hanya diberitahu bahwa Perry mundur sukarela karena alasan pribadi.

Dimamika sektor moneter dengan sektor fiskal mulai terlihat ketika Kementerian Keuangan berinisiatif menarik sebagian dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari BI sebesar Rp 400 triliun dalam beberapa tahap. Dana itu ditempatkan pada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BRI, BNI serta Bank DKI. Tujuannya, memperkuat likuiditas perbankan. Kendati hak kementerian keuangan untuk menarik SAL dari BI, namun pertanyaan timbul ketika terjadi pelambatan pada penggunaan atau penempatan dana di sistem perbankan dengan tujuan penguatan likuiditas demi pertumbuhan kredit.

Sejauh yang dipahami, pengaturan likuiditas dan jumlah uang beredar adalah wewenang atau area kerja bank sentral, dalam hal ini BI. Namun, penguatan likuiditas perbankan saat itu justru diinisiasi oleh Kementerian Keuangan. Sempat terjadi tarik ulur. Penempatan dana SAL di Himbara itu sempat ditarik dan dikembalikan ke BI, tetapi kementerian keuangan menarik lagi SAL itu dan ditempatkan di Himbara.

Niat pemerintah memperkuat likuiditas perbankan demi pertumbuhan kredit ke sektor bisnis patut diapresiasi. Sayangnya, kemampuan sektor bisnis atau sektor riil menyerap tawaran kredit dari perbankan saat itu sedang lemah. Pada periode penguatan likuiditas di Himbara itu, dunia usaha juga sedang dibanjiri penawaran kredit bank-bank di luar Himbara, termasuk penawaran kredit dari institusi keuangan non-bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total utang masyarakat Indonesia dari pinjaman online sudah mencapai Rp 103,73 triliun pada Mei 2026.

Kendati tertarik, tawaran kredit dari perbankan, termasuk dari Himbara, banyak ditolak karena masyarakat tidak tahu pinjaman dari dari bank itu akan digunakan untuk apa. Adalah fakta bahwa dunia usaha dalam negeri sedang dihadapkan pada permintaan pasar yang nyaris sangat lemah, akibat menurunnya daya beli masyarakat. Apalagi, pada saat yang sama, para calon debitur menyaksikan atau menyimak kebangkrutan sejumlah perusahaan skala besar maupun skala kecil, termasuk gelombang PHK yang berkelanjutan.

Penguatan likuiditas perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit ke sektor bisnis memang penting. Namun, penguatan likuiditas perbankan tetap tidak produktif jika membiarkan sektor riil dalam negeri mati suri seperti sekarang. Selain penguatan likuiditas perbankan, tak kalah pentingnya adalah upaya yang lebih sungguh-sungguh memulihkan kinerja sektor riil. Patut untuk disadari bahwa sektor riil dalam negeri saat ini menghadapi tekanan beruntun. Lonjakan harga energi saat ini menyebabkan tingginya biaya produksi. Gelembung pengangguran menyebabkan permintaan pasar terus melemah. Belum lagi faktor tingginya suku bunga pinjaman.

Faktor lain yang ikut melemahkan kinerja sektor riil dalam negeri adalah penyelundupan produk-produk manufaktur yang terlihat semakin masif. Penyelundupan produk manufaktur ke pasar Indonesia bukan lagi ancaman, tetapi sudah menjadi faktor yang menghancurkan industri dalam negeri, termasuk bangkrutnya jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Komoditas manufaktur yang paling banyak diselundupkan ke pasar dalam negeri meliputi produk tekstil dan garmen, produk elektronik, mainan anak serta kosmetik. Industri dalam negeri dan UMKM tak mampu bertahan karena banjir penyelundupan pakaian bekas dan garmen ilegal itu dijual dengan harga dumping di pasar dalam negeri, jauh di bawah biaya produksi lokal. Fenomena ini menjadi penyebab bangkrutnya konveksi lokal dan PHK.

Maka, selain penguatan likuiditas perbankan, sektor riil dalam negeri yang mati suri saat ini juga butuh perhatian ekstra. Pemulihan kinerja sektor riil patut diupayakan secara berkelanjutan, komprehensif dan koordinasi lintas sektor. Ketika pemulihan sektor riil terwujud, penawaran kredit dari perbankan akan terserap.

Kesimpulan itu keliru. Project Based Learning – lebih tepat disingkat PjBL agar tidak tertukar dengan Problem Based Learning – hanyalah salah satu pilihan praktik pedagogis. Ia merupakan kendaraan, bukan tujuan; cara menempuh perjalanan, bukan keseluruhan perjalanan. Kerangka resmi PM Kemendikdasmen juga menempatkan praktik pedagogis sebagai satu bagian dari kerangka pembelajaran, berdampingan dengan lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital.

Karena itu, proyek tidak otomatis membuat pembelajaran menjadi mendalam. Sebuah proyek dapat tetap dangkal apabila siswa sekadar mengikuti instruksi guru, meniru contoh, membagi pekerjaan secara mekanis, mengejar penyelesaian produk, kemudian berhenti ketika barang selesai. Siswa mungkin tampak sibuk, tetapi tidak sungguh-sungguh memahami konsep, tidak mampu menjelaskan alasan di balik prosedur, dan tidak memperoleh kesempatan menilai proses belajarnya sendiri. Tangan bekerja, tetapi pikiran belum tentu bertumbuh.

Miskonsepsi ini juga dapat melahirkan kepatuhan administratif semu. Sekolah memotret pameran produk, mencatat penggunaan PjBL dalam modul ajar, lalu melaporkannya sebagai bukti PM. Padahal, dokumentasi kegiatan belum membuktikan kedalaman pengalaman belajar. Jika gejala ini dibiarkan, kebijakan yang sesungguhnya hendak mentransformasi proses belajar justru menyusut menjadi pergantian istilah. Guru mengejar label, sekolah mengejar bukti fisik, sedangkan perubahan pada cara siswa memahami, bernalar, dan merefleksi tidak diperiksa.

Risiko tersebut sangat besar bagi SMK. Karakter pendidikan kejuruan memang menuntut banyak praktik, kedekatan dengan dunia kerja, teaching factory, serta pembelajaran berbasis proyek atau pesanan. Namun, praktik kerja bukan ukuran tunggal kedalaman belajar. Seorang siswa dapat menghasilkan meja yang rapi tanpa memahami karakter bahan, menghitung kekuatan konstruksi, mempertimbangkan efisiensi biaya, keselamatan kerja, kebutuhan pengguna, dan dampak lingkungan. Produk boleh jadi baik, sedangkan proses belajarnya masih prosedural.

Kapan PjBL dapat menjadi wahana PM? Pertama, proyek harus dijalankan dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran berarti siswa mengetahui tujuan belajar, memahami strategi yang dipilih, serta mampu memantau kemajuannya. Bermakna berarti proyek berhubungan dengan persoalan nyata, pengetahuan sebelumnya, kebutuhan kehidupan, atau konteks dunia kerja. Menggembirakan bukan berarti kelas harus penuh kelucuan, melainkan siswa merasa aman, dihargai, tertantang, dan memiliki energi untuk belajar.

Kedua, di dalam proyek harus terjadi pengalaman belajar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Sebelum praktik, siswa perlu membangun pemahaman konseptual. Ketika mengerjakan proyek, mereka menggunakan pemahaman itu untuk mengambil keputusan dalam konteks nyata. Sesudahnya, mereka merefleksikan keberhasilan, kegagalan, kualitas produk, cara bekerja, umpan balik pengguna, dan langkah perbaikan. Tanpa refleksi, proyek mudah berubah menjadi pekerjaan rutin yang berulang, bukan pengalaman yang meningkatkan kemampuan belajar.

Ketiga, guru perlu mengaktifkan seluruh kerangka PM. Proyek membutuhkan lingkungan yang aman untuk mencoba dan gagal, kemitraan dengan industri atau masyarakat yang tidak sekadar seremonial, serta teknologi digital yang dipakai secara relevan untuk merancang, mencari data, berkolaborasi, mensimulasikan, mendokumentasikan, atau mengevaluasi pekerjaan. Pilihan PjBL harus terhubung dengan tujuan belajar dan asesmen, bukan dipilih karena sedang populer.

Keempat, proyek diarahkan pada dimensi profil lulusan yang relevan. Tidak semua delapan dimensi harus dipaksakan masuk ke setiap kegiatan. Proyek perawatan sepeda motor, misalnya, dapat dipusatkan pada penalaran kritis, kolaborasi, komunikasi, kemandirian, kreativitas, dan kesehatan melalui budaya keselamatan kerja. Guru harus menentukan dimensi yang dituju sejak perencanaan, kemudian menyiapkan bukti ketercapaiannya.

Dengan demikian, pertanyaan evaluatifnya bukan, “Apakah siswa sudah membuat proyek?” Pertanyaan yang benar ialah: “Apa yang dipahami siswa, bagaimana pemahaman itu diaplikasikan, apa yang direfleksikan, prinsip PM mana yang benar-benar dialami, dan dimensi lulusan apa yang bertumbuh?”

Meluruskan konsep ini bukan untuk merendahkan PjBL. Justru PjBL sangat potensial bagi SMK karena dapat mempertemukan teori, keterampilan, karakter kerja, kreativitas, dan persoalan autentik. Namun, potensial tidak sama dengan otomatis. Proyek baru menjadi pembelajaran mendalam ketika dirancang sebagai proses transformasi cara berpikir, bertindak, bekerja sama, dan memperbaiki diri.

Jangan sampai sekolah hanya mengganti label tanpa mengubah kualitas belajar. Kedalaman belajar tidak diukur dari keramaian aktivitas, mahalnya alat, atau bagusnya produk, tetapi dari mutu perubahan yang terjadi dalam diri siswa setelah proses itu selesai. PM bukan nama baru untuk praktik lama. Project Based Learning belum dan bukan PM apabila hanya menghasilkan produk. Ia menjadi bagian dari PM ketika menghasilkan pemahaman, aplikasi yang bernalar, refleksi, dan pertumbuhan manusia secara utuh.

PENULIS: Prof. Suyanto, Ph.D (Ketua Dewan Pendidikan Nasional, dan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Yogyakarta)

Namun, anak-anak yang sama bisa langsung mengantuk, jenuh, dan kehilangan fokus hanya dalam tiga menit pertama saat dipaksa menonton video pembelajaran formal di platform digital pendidikan. Kontras yang ironis ini menyiratkan satu kebenaran pahit: digitalisasi pendidikan kita selama ini tenyata baru menyentuh kulit luar berupa pemindahan medium (digitalisasi fisik).

Kita belum berhasil mengemas materi akademis yang kaku menjadi seinteraktif, seadaptif, dan sekejut algoritma media sosial. Akibatnya, kita gagal memenangkan perang kognitif melawan serangan konten pendek media sosial yang memicu turunnya konsentrasi (Declining Attention Span) dan pecahnya fokus anak (Continous Partial Attention).

Disinilah gagasan Presiden Prabowo Subianto mendirikan “Studio Guru” menemukan urgesinya: Sebuah langkah krusial untuk mengakhiri anomali sekaligus mengebalikan perhatian murid yang selama ini diculik layar gawai.

Proyeksi Bank Dunia

Jika ditakar secara makro, jumlah guru di Indonesia yang mencapai lebih dari 3,4 juta orang sebenarnya relatif cukup untuk memenuhi rasio murid yang sangat ideal, yakni rata-rata 1:15 untuk tingkat SD. Namun, angka statistik ini menyimpan paradoks geografis yang akut: distribusi guru sangat timpang.

Di saat hampir setengah juta guru (493.987 orang) menumpuk di Jawa Barat, wilayah remot seperti Papua Peguningan hanya memiliki 8.046 guru dan selalu menjadi korban yang paling ringsek karena sulit mendapatkan serta mempertahankan guru berkualitas tinggi secara merata. Selama ini, solusi yang ditawarkan seringkali terlalu repetitif, seperti mengirim guru baru ke pedalaman atau menggelar penataan guru secara konvensional.

Jika ditakar secara makro, potret data DAPODIK per Mei 2026 menunjukkan agregat pendidik di sekolah negeri kita sebenarnya telah mencapai angka 2.169.437 orang. Namun, statistik ini menyimpan paradoks geografis yang akut di lapangan: distribusi guru kita masih sangat timpang.

Data DAPODIK juga mencatat bahwa kebutuhan riil guru ASN saat ini masih berada di angka 561.676 orang. Bahkan, setelah kementrian melakukan skema optimalisasi ketat berbasis multisubject dan perumpunan mata pelajaran, angka kebutuhan mutlak itu masih bertengger di posisi 464.856 guru. Selama ini, intervensi kebijakan yang diambil seringkali terjebak dalam pola repetitif: memaksakan redistribusi dan penataan guru secara konvensional untuk menambal rombel-rombel yang kosong di daerah pelosok.

Pendekatan mutasi fisik ini tidak hanya melelahkan secara logistik, tetapi juga kurang efisien dari kacamata fiskal. Ditambah lagi, berbagai riset internasional, termasuk laporan berkala dari Bank Dunia, berulang kali menunjukkan bahwa pelatihan guru model penataran fisik berskala masif di pelosok memiliki tingkat efisiensi yang rendah. Selain memakan biaya operasional yang sangat mahal, dampak jangka panjangnya terhadap peningkatan hasil belajar murid di kelas sering kali tidak signifikan akibat tingginya angka mutasi guru (turnover) dan tiadanya standar pengajaran yang konsisten.

Jika tidak ada lompatan kebijakan yang radikal, proyeksi kelam Bank Dunia dalam laporan The Promise of Education in Indonesia akan menjadi nyata: kita butuh waktu 50-an tahun hanya untuk mengejar skor rata-rata OECD. Memaksa memindahkan jutaan manusia ahli ke ribuan pulau adalah kemustahilan logistik yang membentur dinding ketimpangan spasial (spatial inequality). Solusinya bukan memindahkan gurunya, melainkan memindahkan kualitas mengajar terbaiknya secara digital.

Disinilah signifikansi integrasi PID dan Studio Guru gagasan Presiden Prabowo menemukan jangkar ilmiahnya. Pembawaan konvensional yang didominasi ceramah guru satu arah sering kali gagal di wilayah 3T karena memicu kelebihan beban kognitif (cognitif overload) pada memori kerja siswa yang membutuhkan Usaha Kognitif (cognitive effort) terlalu besar tanpa stimulasi yang tepat.

Mekanisme kognitif manusia sejatinya menuntut keharmonisan yang presisi antara apa yang didengar dan apa yang dibayangkan. Meminjang teori Dual-Coding profesor psikologi kognitif dari Universitas Western Ontario, Kanada, otak manusia memproses informasi melalui dua jalur terpisah yang saling melengkapi: jalur verbal (auditori) dan jalur visual (gambar). Ketika anak-anak di pedalaman dipaksa mencerna konsep sains yang abstrak hanya lewat pendengaran dan teks linear, jalur visual mereka mati.

Aset digital yang diproduksi oleh Studio Guru, dikemas dengan pendekatan Microteaching & Edutainment, dan diproyeksikan lewat PID bertindak sebagai instructional Scaffolding (perancah instruksional). Teknologi ini menyelaraskan kedua jalur pemrosesan otak tersebut melalui animasi konsep visualisasi spasial, simulasi dan grafik dinamis yang dipoles lewat standar post-production yang kompetitif.

Konsep ini sekaligus memindahkan konsumsi digital dari gawai pribadi penuh distraksi game ke dalam ‘bioskop pembelajaran’ komunal di depan kelas. Murid di pedalaman Papua atau pulau terluar Maluku tidak lagi meraba-raba abstraknya rumus matematika, karena mereka bisa melihat bagaimana rumus itu bekerja di layar interaktif.

Studio Guru

Pengalaman Byju’s di India memberikan bukti empiris berskala massal terkait efektivitas formula ini. India, yang memiliki tantangan geografis dan ketimpangan kualitas guru yang serupa dengan Indonesia, sempat menyaksikan bagaimana seorang insinyur non-guru mampu merevolusi cara belajar jutaan anak melalui kekuatan storytelling dan pemecahan masalah nyata.

Sebelum beralih ke dunia digital, Byju Raveendran memulai gerakannya secara masif dengan menyewa stadion olahraga untuk mengumpulkan ribuan murid. Di bawah kepungan ribuan pasang mata, ia menyulap matematika yang rumit menjadi sajian pembelajaran bak konser yang memikat. Katika ruang fisik tak lagi sanggup menampung ledakan dahaga belajar, ia pun memindahkan kejeniusan visualnya ke adalam rekaman studio, membangu system thinking, lalu mengalirkan kualitas pengajaran tersebut ke seluruh negeri.

Kita tentu harus membuang model bisnis keserakahan korporasi Byju’s yang membuatnya runtuh di kemudian hari akibat memaksa anak melakukan konsumsi digital secara pasif sendirian di rumah. Namun, kita wajib menyerap kejeniusan desain instruksionalnya: menaruh standar mengajar tertinggi dari sebuah studio ke dalam gawai dan papan digital di setiap ruang kelas terpencil sebagai jembatan menuju skor PISA yang mengutamakan penalaran, analisis teks, dan konten STEM melalui Komunitas Belajar Aktif.

Pertanyaan besarnya, bagaimana kita mendorong orkestrasi besar ini agar Studio Guru tidak berakhir menjadi sekadar proyek kosmetik birokrasi?

Langkah pertama adalah melakukan reorientasi peran guru. Kita harus mendorong guru-guru terbaik di negeri ini untuk melepaskan belenggu beban administrasi dokumen, lalu mengajak mereka untuk naik kelas menjadi konseptor instruksional. Lewat Studio Guru, negara harus mengundang dan mengawinkan para guru hebat ini dengan para animator profesional, desainer gim, serta para storyteller ulung guna menerapkan Prinsip Pemrosessan Aktif.

Otak seorang murid tidak boleh hanya memosisikan diri seperti wadah kosong yang pasif menerima ceramah (passive listening). Sebaliknya, otak harus dipaksa memilih informasi yang relevan, menatanya menjadi struktur mental yang logis, dan mengaitkannya dengan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya (Mayer, 2009).

Selanjutnya, mari kita ketuk hati pihak-pihak yang selama ini menaruh kepedulian mendalam pada masa depan pendidikan bangsa. Studio Guru tidak boleh menjadi menara gading milik kementrian semata. Ini adalah panggung kolaborasi publik. Kita perlu memanggil para akademisi di kampus-kampus, organisasi kemasyarakatan, komunitas literasi, hingga para pegiat teknologi sektor swasta (EdTech) untuk menyumbangkan gagasan, aset visual, dan metodologi terbaik mereka.

Melalui kolaborasi ini, Studio Guru tidak tidak boleh sekadar mengejar kuantitas biasa. Platform ini harus berevolusi menjadi laboratorium kompetensi guru guna melahirkan ekosistem interaktif yang menyuntikkan aspek Pembelajaran Mendalam (deep learning) ke dalam setiap konten pembelajaran (siaran langsung maupun reakaman).

Pada akhirnya, digitalisasi pendidikan sejati bukan tentang seberapa banyak gawai yang berhasil kita bagikan atau seberapa megah perangkat yang terpasang di dinding kelas. Digitalisasi adalah tentang seberapa besar lompatan pemahaman yang berhasil kita hantarkan ke dalam benak anak-anak di seluruh pelosok Nusantara.

Sudah saatnya kita menyatukan visi, memerdekakan guru dari rutinitas administratif, dan memanfaatkan Studio Guru serta Papan Interaktif Digital untuk melahirkan keadilan sosial dalam pendidikan. Hanya dengan cara itulah, anak-anak kita, baik yang duduk di sekolah elite ibu kota maupun di bawah atap rumbia wilayat 3T bisa menatap layar suang kelas dengan binar mata yang sama. Terjaga, antusias, dan siap menjemput masa depan. (*)

PENULIS: Muhammad Muchlas Rowi Stafsus Mendikdasmen