Oleh: Lusia Novita Sari*)
koranindopos.com – Pascapandemi COVID-19, perekonomian Indonesia berhasil menunjukkan ketahanannya, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 5,31 persen. Nilai ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang mencapai 3,70 persen. Realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) juga berhasil mencapai Rp654,4 triliun. Aliran investasi yang masuk ke Indonesia tentunya akan mendatangkan modal baru untuk membantu pembiayaan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta transfer teknologi. Menyadari pentingnya investasi bagi stabilitas perekonomian Indonesia, Presiden Joko Widodo melakukan upaya meningkatkan masuknya investasi asing ke Indonesia.
Salah satu upaya yang dipertimbangkan untuk menggaet investor asing adalah rencana pemberlakuan kebijakanĀ Golden Visa. Saat ini rencana pemberlakuan kebijakanĀ Golden VisaĀ Ā masih dirumuskan oleh kementerian/lembaga terkait, setelah sebelumnya dibahas bersama Presiden. Dalam sambutan Syukuran Hari Bhakti Imigrasi ke-73 tanggal 26 Januari 2023, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) secara khusus meminta jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melakukan riset yang matang dan melakukan perbandingan dengan negara lain sebelum menetapkan kebijakanĀ Golden VisaĀ dimaksud.
Gambaran Umum tentang KebijakanĀ Golden Visa
Berdasarkan definisi OECD, Skema Izin Tinggal melalui Investasi (Residency by Investment)Ā dan Kewarganegaraan melalui Investasi (Citizenship by Investment),Ā atau sering disebut dengan āGolden VisaāĀ dan āGolden Passportā, merupakan kebijakan yang diberlakukan oleh suatu negara melalui mekanisme pemberian fasilitas izin tinggal atau berkewarganegaraan kepada Warga Negara Asing (WNA) melalui investasi atau membayar sejumlah biaya tertentu. Beberapa negara menggunakan istilah bervariasi dalam penamaanĀ Golden Visa. Indonesia dapat saja menggunakan istilah lain, misalnya Visa atau Izin Tinggal Terbatas. PemegangĀ Golden VisaĀ akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya, antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas denganĀ multiple entries,Ā jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalurĀ fast trackĀ untuk pengajuan kewarganegaraan.
SkemaĀ Golden VisaĀ diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing masuk di berbagai instrumen, baik itu padaĀ investment funds, obligasi pemerintah, saham perusahaan, maupun properti. Pada tahun 2018,Ā Transparency InternationalĀ telah melakukan kajian dan mengestimasi pada rentang waktu tahun 2008-2018, Uni Eropa menerima sekitar EUR 25 miliar (Rp407 triliun) dalam bentuk PMA berkat pemberlakukan skemaĀ Golden VisaĀ di negara-negara anggotanya. MeskipunĀ Golden VisaĀ diasosiasikan dengan visa investor, beberapa negara juga membuka kesempatan kepada individu noninvestor dengan keahlian khusus untuk mendapatkanĀ Golden Visa.
Praktik Pemberlakuan KebijakanĀ Golden VisaĀ di Berbagai Negara
Pada tahun 2022, diperkirakan lebih dari 60 negara telah memberlakukan kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi. Praktik pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi pertama kali dilakukan oleh negara Saint Kitts & Nevis, negara kecil dengan dua pulau di kawasan Karibia, pada tahun 1984. Dengan memberikan donasi minimal 150 ribu dolar AS (Rp2,2 miliar) pada instrumenĀ Sustainable Growth FundĀ atau memiliki investasi di sektor real estat minimal senilai 200 ribu dolar AS (Rp3 miliar), seorang WNA bisa mendapatkan kewarganegaraan Saint Kitts & Nevis. Pada tahun 1986 Kanada mulai memberlakukan kebijakan pemberian izin tinggal berbasis investasi melaluiĀ Immigrant Investor ProgramĀ (program ini dihentikan pada tahun 2014), disusul oleh Amerika Serikat pada tahun 1990. Amerika Serikat, melaluiĀ EB-5 Immigrant Investor Program, memberikan izin tinggal bersyarat selama 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk investor asing dengan minimal nilai investasi 1,05 juta dolar AS (Rp16 miliar).
Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2007-2008, menjadikan praktik pemberianĀ Golden VisaĀ semakin marak dilakukan oleh negara-negara Eropa dalam rangka pemulihan ekonomi. Pemerintah Spanyol melaluiĀ Investor VisaĀ memberikan izin tinggal bagi investor yang (i) melakukan investasi sebesar 500 ribu euro (Rp8 miliar) di sektor real estat, (ii) memegang saham perusahaan atau deposito bank dengan nilai minimal 1 juta euro (Rp16 miliar), (iii) melakukan investasi obligasi pemerintah minimal 2 juta euro (Rp32 miliar); atau (iv) memulai jenis bisnis tertentu di Spanyol yang membuka lapangan kerja, berdampak sosio-ekonomi kepada masyarakat sekitar, atau memberikan transfer teknologi.
Tidak hanya negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki programĀ Golden Visa, negara-negara berkembang di kawasan Asia Pasifik dan Afrika juga melihatĀ Golden VisaĀ sebagai peluang untuk menggenjot investasi asing masuk. Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) memberikanĀ Golden VisaĀ untuk izin tinggal selama 5 atau 10 tahun bagi investor, pengusaha, pekerja humaniter, mahasiswa dan lulusan berprestasi, serta individu dengan keahlian khusus seperti dokter, ilmuwan, atau pekerja seni. Pemerintah Thailand melaluiĀ Elite Residence ProgramĀ memberikan izin tinggal eksklusif kepada WNA selama 5 tahun dengan membayar biaya sebesar 600 ribu baht (Rp265 juta) atau selama 20 tahun dengan membayar biaya sebesar 1 juta baht (Rp442 juta). Pemerintah Namibia melaluiĀ Residence by Investment ProgramĀ memberikan izin tinggal eksklusif selama 5 tahun kepada WNA dengan syarat pembelian real estat di wilayah khusus yang telah ditentukan dengan nilai minimal 316 ribu dolar AS (Rp4,7 miliar). MelaluiĀ Citizenship by InvestmentĀ Program, seorang WNA dapat memperoleh kewarganegaraan Vanuatu dengan syarat melakukan investasi minimal senilai 130 ribu dolar AS (Rp1,9 miliar) pada instrumenĀ Vanuatu Development Support Programme. Praktik kebijakanĀ Golden VisaĀ telah menjadi instrumen di beberapa negara dalam rangka menarik investor asing.
Implikasi Negatif Pemberlakuan KebijakanĀ Golden Visa
Bagi negara-negara yang memberlakukan kebijakan pemberianĀ Golden Visa, kebijakan ini memberikan keuntungan ekonomi dan fiskal melalui dorongan investasi sektor swasta dan peningkatan pendapatan fiskal negara. Namun demikian, pemberianĀ Golden VisaĀ juga tidak menutup kemungkinan terhadap terjadinya implikasi negatif, khususnya menyebabkan risiko fiskal dan makroekonomi seperti fluktuasi ekonomi yang cepat (boom and bust cycle) dan gelembung properti. Aliran investasi yang masuk dari mekanisme pemberianĀ Golden VisaĀ yang cenderung rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya apabila muncul skema investasi yang lebih menarik yang ditawarkan oleh negara lain, maka tidak menutup kemungkinan investor akan menarik investasinya dari suatu negara dan memindahkan investasinya ke negara lain yang memiliki skema investasi yang lebih menarik.
Kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi juga mendapat kritikan karena kebijakan tersebut diasosiasikan sebagai menjual kewarganegaraan. Hukum internasional mengenal 2 asas terkait kewarganegaraan, yaituĀ jus soliĀ (kewarganegaraan ditentukan oleh tempat kelahiran) danĀ jus sanguinisĀ (kewarganegaraan ditentukan pertalian darah). Pemberian kewarganegaraan berdasarkan investasi dianggap menyimpang dari kedua asas dimaksud. Selain itu, kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi juga dikritik sebagai kebijakan yang tidak adil dan diskriminatif, mengingat orang yang memiliki uang dalam jumlah banyak lah yang akan mendapatkan hak eksklusif untuk tinggal, bekerja, dan melakukan usaha di suatu negara.
Selain itu, skemaĀ Golden VisaĀ juga menimbulkan risiko terhadap penyalahgunaan izin tinggal dan berusaha, serta peningkatan kasus korupsi, pengemplangan pajakĀ (tax evasion), pencucian uang (money laundering), dan pendanaan kelompok teroris. Risiko-risiko dimaksud mendasari penghentian pemberlakuan skemaĀ Golden VisaĀ di beberapa negara Eropa, antara lain Hongaria menghentikanĀ Hungarian Residency BondĀ Programme sejak Juli 2018, Inggris menghentikan pemberianĀ Investor visa (Tier 1)Ā sejak Februari 2022, Bulgaria menghentikan programĀ Citizenship and Residency by InvestmentĀ sejak April 2022, dan terakhir Portugal yang menghentikan programĀ Residence Permit for InvestmentĀ sejak Februari 2023. Selain itu, desakan untuk menghentikan programĀ Golden VisaĀ di negara-negara anggota Uni Eropa juga dipengaruhi faktor invasi Rusia ke Ukraina, mengingat warga negara Rusia merupakan pemegangĀ Golden VisaĀ terbanyak dari negara-negara anggota Uni Eropa.
Implikasi negatif dari kebijakan pemberian izin tinggal dan kewarganegaraan berbasis investasi juga tidak hanya dikhawatirkan oleh negara pemberi, melainkan juga oleh negara pihak ketiga. Pada Januari 2022, Komisi Eropa mengusulkan penghentian perjanjian bilateral terkait program bebas visa dengan Vanuatu yang disebabkan oleh penyalahgunaan programĀ Citizenship by Investment ProgramĀ Vanuatu. Untuk menarik investor masuk, Pemerintah Vanuatu mempromosikan programĀ Citizenship by InvestmentĀ dengan salah satu iming-iming memberikan akses bebas visa ke Uni Eropa, padahal perjanjian bilateral antara Uni Eropa dengan Vanuatu tersebut tidak ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi WNA yang memperoleh kewarganegaraan Vanuatu menghindari persyaratan visa Uni Eropa.
Kemungkinan Penerapan KebijakanĀ Golden VisaĀ di Indonesia
BerdasarkanĀ Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011Ā tentang Keimigrasian danĀ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2013Ā beserta perubahannya, serta Permenkumham Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, WNA yang melakukan penanaman modal asing di wilayah Indonesia dapat mengajukan Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas.
Kementerian Hukum dan HAM telah meresmikan pemberlakuan Visa Rumah Kedua (Second Home Visa) sebagai bentuk fasilitas baru untuk para investor global yang ingin tinggal lebih lama di wilayah Indonesia. Visa Rumah Kedua diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun. WNA pemegang Visa Rumah Kedua dapat melakukan kegiatan, antara lain sebagai investor, wisatawan, dan wisatawan lanjut usia/pensiunan. Visa Rumah Kedua juga dapat diajukan bagi anggota keluarga pemegang utama Visa Rumah Kedua, yaitu anak, suami/istri, atau orang tua.
Berdasarkan peraturan pada tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, permohonan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin dengan melampirkanĀ Proof of FundĀ berupa (i) rekening milik orang asing yang bersangkutan pada Bank Milik Negara dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2 miliar atau bukti kepemilikan properti di Indonesia dengan kategori mewah. Adapun biaya yang dikenakan untuk pengajuan Visa Rumah Kedua sebesar Rp3 juta per orang untuk Pemegang Visa Utama dan Rp2 juta per orang untuk anggota keluarga yang ikut.
Terkait rencana penerapan kebijakanĀ Golden Visa, Indonesia saat ini sedang mengkaji agar kebijakanĀ Golden VisaĀ tersebut dapat menyempurnakan kebijakan Visa Rumah Kedua yang telah diluncurkan, serta diharapkan dapat menarik target investor dan pebisnis internasional, talenta global dan wisatawan lansia mancanegara yang memenuhi persyaratan.Ā Golden VisaĀ diharapkan dapat menjadi ātiket emasā bagi individu potensial dari berbagai negara untuk mengembangkan modal dan kemampuannya dalam rangka membantu peningkatan kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi nasional Indonesia.
KebijakanĀ Golden VisaĀ yang akan diimplementasikan harus memberikan kemudahan dan kepastian, salah satunya melalui pengajuan denganĀ one single submissionĀ yang tidak memakan waktu terlalu lama, sehingga benar-benar dapat menarik masuk investor asing dan individu bertalenta dari negara lain. Namun demikian, berkaca dari implikasi negatif praktik kebijakanĀ Golden VisaĀ dari negara-negara lain, maka perumusan kebijakanĀ Golden VisaĀ di Indonesia perlu dilakukan secara selektif dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai peraturan perundang-undangan. Langkah-langkah mitigasi terhadap risiko dampak negatif pemberlakuanĀ Golden VisaĀ perlu dipersiapkan, sepertiĀ background checkingĀ terhadap pemohonĀ Golden VisaĀ dan sumber dana yang diinvestasikan, serta menyiapkan mekanisme pengawasan kepada individu yang telah mendapatkanĀ Golden Visa. Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam mempersiapkan upaya mitigasi tersebut. Selain itu, perlu dipertimbangkan agar kebijakanĀ Golden VisaĀ tidak ditetapkan secara permanen, melainkan dapat sewaktu-waktu dievaluasi dan dihentikan apabila diperlukan. Terakhir, kebijakanĀ Golden VisaĀ diharapkan juga dapat mendorong peran dan fungsi keimigrasian sebagai fasilitator pembangunan.
āā
*) Kepala Subbidang Hubungan Bilateral Afrika dan Timur Tengah, Kedeputian Polhukam, Sekretariat Kabinet