koranindopos.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan lebih awal kontrak proyek pembuatan Hot Backup Satellite (HBS) senilai Rp5,2 triliun yang digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Konsorsium Nunsantara Jaya (KNJ). Keputusan tersebut diambil karena Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1 diluncurkan dengan sukses.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo, Sarwoto Atmosutarno, dalam keterangannya terkait rapat koordinasi rutin Satgas BAKTI Kominfo di Jakarta.
Sarwoto menjelaskan bahwa pengakhiran lebih awal kontrak HBS ini didasari oleh pertimbangan urgensi, anggaran, kemajuan kontrak, dan risiko operasional SATRIA 1 yang telah meluncur dengan sukses. Sebagai hasil dari pengakhiran proyek HBS, anggaran yang telah dialokasikan akan digunakan untuk perluasan dan peningkatan akses dan konektivitas digital nasional.
Selama proyek HBS, BAKTI Kominfo telah membayar sekitar Rp3,5 triliun dari total nilai proyek senilai Rp5,2 triliun. Sarwoto menjelaskan bahwa anggaran ini akan dikembalikan oleh KNJ.
Keputusan ini juga merupakan bagian dari upaya pemanfaatan keterbatasan sumber daya finansial dalam mencapai target inklusi digital nasional. Sarwoto menyatakan bahwa proses pengakhiran ini juga telah mendapat rekomendasi terkait tata kelola, risiko, dan kepatuhan dari Satuan Tugas BAKTI Kominfo.
Proyek HBS awalnya dirancang sebagai bagian dari strategi ketersediaan layanan internet di lokasi layanan publik, dan akan beroperasi sebelum atau bersamaan dengan Proyek Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) Satelit Multifungsi Pemerintah SATRIA-1. Nama “Hot Backup Satellite” disematkan karena satelit ini akan menjadi cadangan jika SATRIA-1 mengalami anomali saat peluncuran.
Pemerintah akan fokus pada pengelolaan dan pemanfaatan SATRIA-1 yang dianggap sangat penting untuk kapasitas space segment dan ground segment, serta menjaga agar proyek ini berjalan dengan baik.
Keputusan ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan dan teknis serta berfokus pada proyek-proyek prioritas yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan perkembangan teknologi di Indonesia. (hai)
