koranindopos.com – Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan GovTech Indonesia bernama INA Digital dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit di Istana Negara, Senin (27/5/2024). INA Digital, yang merupakan bagian dari PERURI, bertujuan untuk mengintegrasikan ekosistem layanan digital pemerintah Indonesia. Peluncuran ini sejalan dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya memperkuat infrastruktur digital dan transformasi teknologi pemerintahan (govtech) untuk meningkatkan daya saing Indonesia. “Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik di negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi ke govtech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menjelaskan bahwa peluncuran INA Digital merupakan tahap awal dari keterpaduan layanan digital nasional yang harus terus diperbaiki dan dilanjutkan secara bertahap. Ia juga menekankan pentingnya mempersiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) digital dan mensosialisasikan sistem baru ini secara berkelanjutan.
“Kehadiran birokrasi seharusnya melayani masyarakat, bukan mempersulit atau malah memperlambat. Seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, dan kemudahan urusan masyarakat,” tegasnya.
Presiden mengkritisi adanya 27 ribu aplikasi layanan publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang tidak terintegrasi dan tumpang tindih. Ia meminta agar pemerintah berhenti membuat aplikasi baru yang berjalan sendiri-sendiri, yang hanya memboroskan anggaran.
“Mulai tahun ini berhenti lah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengungkapkan bahwa terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi, dan fenomena ini sering terjadi setiap kali terjadi pergantian menteri atau kepala daerah. “Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” imbuhnya.
Dengan hadirnya INA Digital, Presiden Jokowi berharap bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data.
“Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Presiden Jokowi.
Peluncuran INA Digital ini diharapkan dapat mewujudkan layanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien, serta membawa Indonesia menuju era digital yang lebih maju dan terintegrasi. (hai)
