koranindopos.com – Jakarta. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menggelar acara penyerahan 10.323 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat di GOR Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada Selasa (30/04/2024). Dalam sambutannya, Presiden menyebutkan bahwa penyerahan sertifikat tanah ini merupakan bagian dari program redistribusi tanah terbesar di Indonesia.
“Ini adalah redistribusi tanah yang paling besar di seluruh Indonesia, di Banyuwangi ini. Ada yang bekas lahan hutan, ada juga yang bekas lahan HGU (hak guna usaha), semuanya sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya,” ujar Presiden.
Sertifikat yang diserahkan kali ini merupakan sertifikat elektronik yang meski hanya berupa satu lembar, namun mencakup data terkait luas bidang tanah dan pemilik hak atas tanah tersebut.
“Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini, jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya, tetangganya kok tetangga saya kok sertifikatnya tebal saya kok hanya satu lembar. Ya memang ini yang terbaru namanya sertifikat elektronik,” ungkap Presiden.
Presiden kembali menegaskan pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah dan sebagai langkah pencegahan terjadinya sengketa atau konflik tanah yang sering terjadi.
“Ini penting karena yang terjadi 10 tahun saya menjadi Presiden kalau ke daerah, masuk ke desa, masuk ke kampung isinya sengketa tanah, urusan sengketa tanah, urusan konflik tanah, karena nopo? Panjenengan mboten (Anda tidak) pegang yang namanya sertifikat,” ucap Presiden.
Presiden juga mengajak masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah untuk menjaganya dengan baik dan dimanfaatkan secara produktif.
“Saya titip ini disekolahkan tidak apa-apa, untuk jaminan tidak apa-apa, untuk agunan ke bank mboten nopo-nopo, (tidak apa-apa). Tapi kalau sudah dapat uang pinjaman itu, sekali lagi, 100 persen gunakan untuk modal usaha, sudah titip saya itu saja,” tandas Presiden.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pejabat daerah seperti Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani. (hai)
