Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah menyampaikan arsitektur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Presiden Prabowo Subianto menyebut anggaran tahun depan akan difokuskan pada delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi bagian dari strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-1 Tahun Sidang 2026, Jumat (14/8/2026).
“RAPBN tahun 2027 kita fokuskan untuk 8 Program Kerja Prioritas Nasional,” kata Prabowo.
Untuk menjalankan berbagai agenda tersebut, pemerintah merencanakan belanja negara 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan alokasi belanja negara dalam APBN 2026 yang mencapai Rp3.842,7 triliun.
Delapan klaster yang menjadi fokus RAPBN 2027 meliputi sejumlah sektor strategis. Berikut rinciannya:
- Kedaulatan pangan
- Kemandirian energi dan air
- Pendidikan
- Kesehatan
- Hilirisasi dan industrialisasi
- Infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana
- Ekonomi kerakyatan dan desa
- Penurunan kemiskinan
Kedelapan program tersebut menjadi arah utama pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal tahun depan. Pemerintah berharap belanja negara tidak hanya menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan nasional.
Selain menyampaikan prioritas anggaran, Prabowo juga memaparkan sejumlah strategi ekonomi dan fiskal yang akan diterapkan pada 2027.
Pemerintah akan mendorong transformasi ekonomi menuju aktivitas yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Program-program unggulan juga ditargetkan berjalan secara efektif agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Strategi tersebut mencakup penguatan beberapa sektor, antara lain:
- Transformasi ekonomi menuju aktivitas bernilai tambah tinggi.
- Pelaksanaan program unggulan secara efektif.
- Penguatan program perlindungan sosial.
- Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
- Penguatan dukungan bagi petani, nelayan, guru, dan tenaga kerja rentan.
- Penguatan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
- Pemberantasan korupsi serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Menurut pemerintah, berbagai strategi tersebut diperlukan agar kebijakan fiskal dapat berjalan beriringan dengan agenda pembangunan nasional.
Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam RAPBN 2027. Prabowo menargetkan pada akhir 2026 seluruh sekolah memiliki empat ruangan yang dilengkapi Interactive Flat Panel (IF) atau layar pintar interaktif.
Pemerintah juga merencanakan pembangunan studio guru di Jakarta atau ibu kota provinsi. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh.
Melalui studio guru, tenaga pendidik terbaik diharapkan dapat merekam materi pembelajaran dan menghasilkan konten pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh siswa di berbagai daerah.
“Guru-guru terbaik akan bisa mengajar dari studio guru di Jakarta atau di ibu kota provinsi. Semua kelas di seluruh Indonesia akan punya akses kepada pendidikan yang terbaik. Kita harus melakukan lompatan di bidang pendidikan,” ujar Prabowo.
Konsep tersebut diharapkan dapat memperluas akses siswa terhadap materi pembelajaran berkualitas sekaligus membantu mengatasi kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Dengan pendidikan masuk dalam delapan PKPN, pemerintah akan terus mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pendidikan pada 2027. Sebelumnya, pemerintah juga telah menyampaikan sejumlah target, termasuk penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 22,1 juta siswa dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah dan madrasah, serta pengembangan Sekolah Rakyat.
Melalui RAPBN 2027, pemerintah menargetkan kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen untuk memperkuat perekonomian sekaligus mempercepat pencapaian berbagai agenda pembangunan nasional.
Dengan belanja negara yang direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun, pelaksanaan delapan program prioritas tersebut akan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah sepanjang 2027.(Dhil/dtk)
