<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruang Pajak &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/ruang-pajak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 03:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>Ruang Pajak &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Tingkatkan Kerja Sama Kemenkes Berikan Pelatihan untuk Perawat Vanuatu</title>
		<link>https://koranindopos.com/tingkatkan-kerja-sama-kemenkes-berikan-pelatihan-untuk-perawat-vanuatu/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/tingkatkan-kerja-sama-kemenkes-berikan-pelatihan-untuk-perawat-vanuatu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 05:02:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[kemenkes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=81178</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan pelatihan “Basic Trauma Cardiac Life Support Fluid and Electrolyte Imbalance” bagi perawat di Vanuatu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperkenalkan praktik-praktik medis tentang jantung yang dapat diterapkan dalam sistem kesehatan di Vanuatu. Pelatihan diselenggarakan dari tanggal 4 sampai 16 November 2024 di RS [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a>. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan pelatihan “Basic Trauma Cardiac Life Support Fluid and Electrolyte Imbalance” bagi perawat di Vanuatu. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan memperkenalkan praktik-praktik medis tentang jantung yang dapat diterapkan dalam sistem kesehatan di Vanuatu.</p>
<p>Pelatihan diselenggarakan dari tanggal 4 sampai 16 November 2024 di RS Central Port Vila dan melibatkan para pelatih dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Poltekkes Kemenkes Denpasar, Poltekkes Kemenkes Medan, RSUP Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Kariadi Semarang.</p>
<p>Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Albertus Yudha Poerwadi, menyampaikan bahwa program pelatihan tersebut merupakan respon Pemerintah Indonesia atas permintaan khusus Perdana Menteri Vanuatu yang disampaikan pada pertemuan bilateral Perdana Menteri Vanuatu dan Presiden RI beberapa waktu lalu.</p>
<p>Selain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, Albertus mencatat kedua negara memiliki potensi kerja sama dalam pengiriman tenaga pengajar kesehatan, dengan tujuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Vanuatu khususnya perawat yang saat ini masih kekurangan.</p>
<p>“Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perawat di Vanuatu, tetapi juga menciptakan peluang kerja sama kesehatan lainnya yang saling melengkapi dan memberi keuantungan bagi kedua negara” ucap Albertus.</p>
<p>Menteri Kesehatan Vanuatu, John Still Tariqetu memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan RI atas terlaksananya kegiatan pelatihan ini. Dirinya berharap kerjasama di bidang kesehatan ini bisa terus berlanjut di masa yang akan datang. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/tingkatkan-kerja-sama-kemenkes-berikan-pelatihan-untuk-perawat-vanuatu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81178</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gibran Minta Sistem Zonasi pada PPDB Dihilangkan</title>
		<link>https://koranindopos.com/gibran-minta-sistem-zonasi-pada-ppdb-dihilangkan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/gibran-minta-sistem-zonasi-pada-ppdb-dihilangkan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 06:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[PPDB]]></category>
		<category><![CDATA[ppdb zonasi]]></category>
		<category><![CDATA[wapres gibran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=81100</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan instruksinya untuk menghilangkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Gibran, hal ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar menuju &#8220;Generasi Emas Indonesia 2045&#8221;. Instruksi ini telah disampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211;<strong> Jakarta.</strong> Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan instruksinya untuk menghilangkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut Gibran, hal ini merupakan langkah penting untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar menuju &#8220;Generasi Emas Indonesia 2045&#8221;. Instruksi ini telah disampaikan secara tegas kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu&#8217;ti, agar segera ditindaklanjuti.</p>
<p>Gibran mengungkapkan hal tersebut dalam sambutannya pada acara Tanwir I Pemuda Muhammadiyah yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024). Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan bahwa kualitas pendidikan Indonesia di masa depan sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan saat ini, khususnya dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi era digital.</p>
<p>Gibran menjelaskan bahwa kebijakan zonasi dalam PPDB saat ini dianggap tidak cukup efektif dalam memastikan pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh siswa di Indonesia. Dia menilai bahwa sistem ini membatasi peluang siswa untuk mengakses sekolah terbaik, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas pendidikan terbatas.</p>
<p>&#8220;Dalam rakor dengan kepala dinas pendidikan, saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, sistem zonasi harus dihilangkan,&#8221; ujar Gibran. Menurutnya, dengan menghilangkan sistem zonasi, semua anak Indonesia akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala oleh lokasi tempat tinggal.</p>
<p>Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin berkembang. Salah satu langkah yang dianggapnya krusial adalah mempersiapkan anak-anak dengan keterampilan digital. Gibran menekankan pentingnya mengajarkan anak-anak mengenai coding, pemrograman komputer, hingga digital marketing.</p>
<p>&#8220;Kalau kita bicara generasi emas, Indonesia 2045, ini kuncinya ada di pendidikan, kuncinya ada di anak-anak muda,&#8221; ujar Gibran. Dia mewanti-wanti agar Indonesia tidak sampai tertinggal dari negara-negara lain dalam hal penguasaan teknologi dan keterampilan digital yang semakin menjadi kunci utama dalam dunia kerja global.</p>
<p>Gibran juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas pendidikan secara keseluruhan, dengan mengutamakan pendidikan berbasis keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, penghapusan sistem zonasi diharapkan bisa membuka lebih banyak peluang bagi siswa untuk memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka, bukan terbatas oleh lokasi geografis.</p>
<p>Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan bisa mendukung terciptanya pendidikan yang lebih merata dan berkualitas di seluruh Indonesia, serta memberikan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi terbaik mereka.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/gibran-minta-sistem-zonasi-pada-ppdb-dihilangkan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81100</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin untuk Satu Data Naskah Nusantara</title>
		<link>https://koranindopos.com/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-staatsbibliothek-zu-berlin-untuk-satu-data-naskah-nusantara/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-staatsbibliothek-zu-berlin-untuk-satu-data-naskah-nusantara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Akula]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Nov 2024 05:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Iklan]]></category>
		<category><![CDATA[Pendidikan]]></category>
		<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Perpusnas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=81077</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; Berlin.  Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus memperkuat perannya dalam pelestarian naskah Nusantara melalui kerja sama internasional. Kali ini, Perpusnas menggandeng Staatsbibliothek zu Berlin, Jerman, dalam upaya mewujudkan satu data naskah Nusantara yang tersebar di berbagai belahan dunia. Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi program Prioritas Nasional Perpusnas tahun 2024, khususnya terkait [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Koranindopos.com &#8211; Berlin. </strong> Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) terus memperkuat perannya dalam pelestarian naskah Nusantara melalui kerja sama internasional. Kali ini, Perpusnas menggandeng Staatsbibliothek zu Berlin, Jerman, dalam upaya mewujudkan satu data naskah Nusantara yang tersebar di berbagai belahan dunia.</p>
<p>Kerja sama ini merupakan bagian dari implementasi program Prioritas Nasional Perpusnas tahun 2024, khususnya terkait pengarusutamaan naskah Nusantara. Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan oleh Plt. Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, dan Direktur Jenderal Staatsbibliothek zu Berlin, Achim Bonte, di Gedung Staatsbibliothek zu Berlin pada Rabu (20/11/2024).</p>
<p>Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat Perpusnas, termasuk Sekretaris Utama Joko Santoso dan Kepala Biro Hukum, Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sri Marganingsih.</p>
<p><strong>Fokus Perpusnas pada Tiga Prioritas Nasional</strong></p>
<p>Dalam sambutannya, Aminudin menjelaskan bahwa Perpusnas saat ini fokus pada tiga program Prioritas Nasional, yaitu peningkatan kegemaran membaca, pengarusutamaan naskah Nusantara, dan standardisasi perpustakaan.</p>
<p>“Ada banyak banyak naskah Nusantara yang tersebar di seluruh dunia. Kami berharap dapat terkoneksi dengan berbagai pihak terkait agar naskah-naskah ini dapat digunakan untuk penelitian dan memahami sejarah bangsa,” ujar Aminudin.</p>
<p>Ia menambahkan, kerja sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan data naskah Nusantara yang berada di luar negeri.</p>
<p><strong>Harapan Kolaborasi Jangka Panjang</strong></p>
<p>Achim Bonte, Direktur Jenderal Staatsbibliothek zu Berlin, menyambut baik kerja sama ini dan berharap kolaborasi dapat berjalan dalam berbagai kegiatan konkret, seperti pertukaran tenaga ahli, penelitian bersama, hingga pameran naskah Nusantara.</p>
<p>“Kami percaya kemitraan ini akan memperkuat hubungan kedua institusi. Dengan kerja sama ini, kita dapat saling bertukar informasi dan sumber daya untuk memajukan penelitian tentang naskah Nusantara,” jelas Bonte.</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-81078" src="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018.jpg" alt="IMG 20241122 WA0018 - Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin untuk Satu Data Naskah Nusantara" width="1280" height="720" title="Perpusnas Jalin Kerja Sama dengan Staatsbibliothek zu Berlin untuk Satu Data Naskah Nusantara 2" srcset="https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018.jpg 1280w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-300x169.jpg 300w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-1024x576.jpg 1024w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-768x432.jpg 768w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-150x84.jpg 150w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-750x422.jpg 750w, https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241122-WA0018-1140x641.jpg 1140w" sizes="(max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p><strong>Kekayaan Naskah Nusantara di Staatsbibliothek zu Berlin</strong></p>
<p>Staatsbibliothek zu Berlin diketahui menyimpan sekitar 750 naskah Nusantara, yang terdiri dari berbagai media seperti lontar, kertas Eropa, dan lainnya. Salah satu naskah yang menjadi perhatian adalah Cerita Panji, yang telah diakui UNESCO sebagai bagian dari Memory of the World (MoW).</p>
<p>Melalui kerja sama ini, para peneliti diharapkan dapat lebih mudah mengakses koleksi naskah Nusantara di Staatsbibliothek zu Berlin. Kedua belah pihak juga mendorong pemanfaatan maksimal dari koleksi tersebut untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>
<p><strong>Payung Hukum Kerja Sama Internasional</strong></p>
<p>Kerja sama ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, khususnya pasal 42 yang menegaskan peran Perpusnas sebagai pusat jejaring perpustakaan, baik di dalam maupun luar negeri.</p>
<p>Dengan kolaborasi ini, Perpusnas semakin mengukuhkan komitmennya dalam melestarikan kekayaan budaya Indonesia sekaligus mempermudah akses masyarakat global terhadap warisan literasi Nusantara.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/perpusnas-jalin-kerja-sama-dengan-staatsbibliothek-zu-berlin-untuk-satu-data-naskah-nusantara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jasa Raharja Dukung Penandatanganan PKS Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen di Provinsi Sumut</title>
		<link>https://koranindopos.com/jasa-raharja-dukung-penandatanganan-pks-optimalisasi-pemungutan-pajak-dan-sinergi-pemungutan-opsen-di-provinsi-sumut/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/jasa-raharja-dukung-penandatanganan-pks-optimalisasi-pemungutan-pajak-dan-sinergi-pemungutan-opsen-di-provinsi-sumut/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 12:55:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Gubernur sumut]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[pajak kendaraan bermotor]]></category>
		<category><![CDATA[pemungutan pajak]]></category>
		<category><![CDATA[penandatanganan PKS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=78034</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com, Medan – Dalam rangka memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, melakukan kunjungan kerja ke Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (25/10/2024). Pada agenda yang sama, Gubernur Sumut mengadakan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a>, Medan</strong> – Dalam rangka memperkuat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Jasa Raharja, Harwan Muldidarmawan, melakukan kunjungan kerja ke Penjabat (PJ) Gubernur Sumatera Utara, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Jumat (25/10/2024).</p>
<p>Pada agenda yang sama, Gubernur Sumut mengadakan acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Sinergi Pemungutan Opsen. Acara ini dihadiri oleh para bupati, walikota, dan Kepala UPT Bapenda kabupaten/kota se-Sumatera Utara sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi PKB. Turut hadir pula dalam agenda itu, yakni Staf Ahli Gubernur, Effendy Pohan, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumut, Achmad Fadly.</p>
<p>Harwan menyampaikan bahwa sinergi menjadi salah satu aspek penting dalam upaya optimalisasi pajak. &#8220;Kami di Jasa Raharja berkomitmen untuk mendukung Pemprov Sumut dalam menciptakan sistem pajak yang lebih transparan dan efektif. Upaya kolaboratif seperti ini akan memperkuat sistem pajak, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan PAD yang sangat diperlukan untuk pembangunan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, diharapkan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dapat semakin optimal, khususnya dari sektor PKB. &#8220;Hal ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara,&#8221; tambah Harwan.</p>
<p>Sementara itu, PJ Gubernur Sumut, Agus Fatoni, menyambut baik sinergi antara Jasa Raharja dan Pemprov Sumut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk mendorong pemungutan pajak yang lebih efisien dan terintegrasi. Dengan terjalinnya sinergi ini, Sumatera Utara diharapkan semakin siap untuk meningkatkan pendapatan dari PKB dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan, demi kesejahteraan masyarakat luas.</p>
<p>&#8220;Pajak Kendaraan Bermotor yang berdampak langsung pada kesejahteraan daerah. Dengan adanya sinergi ini, saya yakin pemungutan pajak dapat lebih terkelola dengan baik dan berdampak positif terhadap pembangunan,&#8221; ungkap Agus. (Riski Astuti)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/jasa-raharja-dukung-penandatanganan-pks-optimalisasi-pemungutan-pajak-dan-sinergi-pemungutan-opsen-di-provinsi-sumut/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sinergi Tim Pembina Samsat Sumsel, Lahirkan Inisiatif Strategis dalam Optimalisasi Kepatuhan Pemilik Kendaraan Bermotor</title>
		<link>https://koranindopos.com/sinergi-tim-pembina-samsat-sumsel-lahirkan-inisiatif-strategis-dalam-optimalisasi-kepatuhan-pemilik-kendaraan-bermotor/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/sinergi-tim-pembina-samsat-sumsel-lahirkan-inisiatif-strategis-dalam-optimalisasi-kepatuhan-pemilik-kendaraan-bermotor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2024 10:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas Polri]]></category>
		<category><![CDATA[Mudik]]></category>
		<category><![CDATA[pemprov sumsel]]></category>
		<category><![CDATA[Samsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=58498</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com, Palembang – Direktur SDM &#38; Umum PT Jasa Raharja, Rubi Handojo, bersama Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. A. Fatoni, menggelar audiensi terkait peningkatan pelayanan kesamsatan dan  peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Agenda tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumsel, pada Rabu (20/03/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh  Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a>, Palembang</strong><strong> </strong><strong>–</strong><strong> </strong>Direktur SDM &amp; Umum PT Jasa Raharja, Rubi Handojo, bersama Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Dr. Drs. A. Fatoni, menggelar audiensi terkait peningkatan pelayanan kesamsatan dan  peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Agenda tersebut dilaksanakan di Kantor Gubernur Sumsel, pada Rabu (20/03/2024). Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh  Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan, H. Achmad Rizwan.</p>
<p>Rubi menyampaikan bahwa audiensi ini  dilaksanakan dalam rangka silaturahmi, sekaligus meningkatkan kolaborasi Jasa Raharja bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Khususnya dalam upaya optimalisasi kemudahan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesamsatan.</p>
<p>“Kami membahas langkah-langkah strategis dalam optimalisasi kepatuhan pemilik kendaraan bermotor, dan rencana digitalisasi Samsat di wilayah Sumsel, yang salah satunya akan menjadi <em>pilot project </em>program kerja Samsat nasional tahun 2024 ini,” ujarnya.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Direktur SDM &amp; Umum Jasa Raharja, menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama dan dukungan yang selama ini diberikan Pj. Gubernur Sumatera Selatan. Menurutnya, dukungan tersebut sangat berarti bagi Jasa Raharja untuk dapat terus bersinergi bersama mitra kerja terkait dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.</p>
<p>“Dukungan ini juga penting guna mewujudkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam melakukan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan bersamaan dengan pelunasan pajak kendaraan bermotor. Dimana, dana tersebut nantinya akan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program,” tambahnya. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/sinergi-tim-pembina-samsat-sumsel-lahirkan-inisiatif-strategis-dalam-optimalisasi-kepatuhan-pemilik-kendaraan-bermotor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gelar Rakornas, Tim Pembina Samsat Nasional Perkuat Sinergi untuk Dorong Kepatuhan Masyarakat Membayar Pajak</title>
		<link>https://koranindopos.com/gelar-rakornas-tim-pembina-samsat-nasional-perkuat-sinergi-untuk-dorong-kepatuhan-masyarakat-membayar-pajak/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/gelar-rakornas-tim-pembina-samsat-nasional-perkuat-sinergi-untuk-dorong-kepatuhan-masyarakat-membayar-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 03:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[Jasa Raharja]]></category>
		<category><![CDATA[Korlantas]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Samsat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=48125</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com, Palembang – Tim Pembina Samsat Nasional menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan dan Keuangan Daerah Tahun 2023. Agenda bertajuk “Optimalisasi Pendataan dan Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan SIPD” itu dilaksanakan di Hotel Novotel Palembang, pada Selasa (14/11/2023). Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. A. Fathoni, M.Si., menyatakan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff"><strong><a style="color: #3366ff" href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a>, Palembang</strong></span> – Tim Pembina Samsat Nasional menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan dan Keuangan Daerah Tahun 2023. Agenda bertajuk “Optimalisasi Pendataan dan Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pemanfaatan SIPD” itu dilaksanakan di Hotel Novotel Palembang, pada Selasa (14/11/2023).</p>
<p>Dalam sambutannya, Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. A. Fathoni, M.Si., menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pendapatan pada akhir tahun, yang merupakan instrumen penting dalam pembangunan. &#8220;Salah satu langkahnya adalah melalui peningkatan pajak kendaraan bermotor dan optimalisasi pemanfaatan SIPD,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Fathoni menegaskan dukungannya terhadap upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor yang menjadi perhatian utama Tim Pembina Samsat Nasional. &#8220;Pajak ini memiliki korelasi yang sangat signifikan terhadap pelayanan publik,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi, menyatakan komitmennya untuk terus melakukan berbagai upaya guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap administrasi kendaraan. &#8220;Hal ini termasuk pembayaran pajak kendaraan dan kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas,&#8221; katanya.</p>
<p>Dalam kesempatan itu, Kakorlantas mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong masyarakat sebagai pemilik kendaraan, agar patuh pada kewajibannya. &#8220;Ini sangat penting karena pajak kembali kepada masyarakat dan memberikan manfaat bagi pengguna jalan,&#8221; tambah Firman.</p>
<p>Sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Korlantas Polri, Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyoroti pentingnya persamaan persepsi terkait data digital dan keamanan. &#8220;Ini penting untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memaksimalkan pendapatan dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,&#8221; ungkap Rivan.</p>
<p>Rivan juga menyampaikan bahwa Jasa Raharja terus bertransformasi untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. &#8220;Komitmen ini akan terus menjadi fokus kami, sehingga kehadiran Jasa Raharja benar-benar dirasakan bermanfaat oleh masyarakat,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Pendapatan pada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Hendriwan, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol A. Rachmad Wibowo SIK, Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja, Dodi Apriansyah, Bupati dan Walikota se-Sumatera Selatan, serta sejumlah Kepala Bapenda dan BPKAD Provinsi di Indonesia. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/gelar-rakornas-tim-pembina-samsat-nasional-perkuat-sinergi-untuk-dorong-kepatuhan-masyarakat-membayar-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digitalisasi Pelaporan Pajak di Indonesia lewat Solusi Tanda Tangan Digital dari VIDA</title>
		<link>https://koranindopos.com/digitalisasi-pelaporan-pajak-di-indonesia-lewat-solusi-tanda-tangan-digital-dari-vida/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/digitalisasi-pelaporan-pajak-di-indonesia-lewat-solusi-tanda-tangan-digital-dari-vida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2023 14:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=31642</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Di tengah tuntutan transformasi digital, digitalisasi pelayanan publik memungkinkan masyarakat maupun pelaku bisnis untuk mengakses dan menikmati berbagai layanan dengan lebih mudah dan cepat. Demikian juga untuk perpajakan, sebagai salah satu sektor krusial pembangunan negara, digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat merampingkan proses pelaporan dan pencatatan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Di tengah tuntutan transformasi digital, digitalisasi pelayanan publik memungkinkan masyarakat maupun pelaku bisnis untuk mengakses dan menikmati berbagai layanan dengan lebih mudah dan cepat. Demikian juga untuk perpajakan, sebagai salah satu sektor krusial pembangunan negara, digitalisasi sistem perpajakan diharapkan dapat merampingkan proses pelaporan dan pencatatan pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak diharapkan akan semakin tinggi.</p>
<p>Berkaitan dengan hal ini, VIDA sebagai penyedia identitas digital terpercaya di Indonesia, terus melanjutkan kontribusinya dalam transformasi digital layanan publik Indonesia melalui integrasi Tanda Tangan Digital (VIDA Sign) pada sistem pelaporan pajak untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP), khususnya E-Bupot dan E-Filing.</p>
<p>Tanda Tangan Digital berperan penting bagi otoritas pajak untuk dapat mengoptimalkan dan mempercepat proses bisnis pelaporan perpajakan bagi Wajib Pajak secara signifikan karena dilakukan sepenuhnya online. Integrasi Tanda Tangan Digital yang dimulai pada sistem lapor pajak khususnya E-Bupot dan E-Filling merupakan penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 63/2021.</p>
<p>Regulasi tersebut mendorong kepatuhan terhadap penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi pada berbagai dokumen untuk pelaporan perpajakan secara elektronik. Seiring pemberlakuan aturan ini, Wajib Pajak dapat menggunakan Tanda Tangan Digital yang legal di Indonesia karena diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) seperti VIDA.</p>
<p>CEO &amp; Co-Founder VIDA, Sati Rasuanto, menyatakan “Sejalan dengan misi kami dalam mendorong transformasi digital, VIDA optimis bahwa integrasi layanan identitas digital yang memanfaatkan sertifikat elektronik untuk tanda tangan digital pada sistem pelaporan pajak kedepannya berpotensi memberi dampak positif yang signifikan terhadap ekonomi.</p>
<p>Bagi pelaku bisnis, penyederhanaan prosedur pelaporan pajak tentunya juga dapat memberikan keuntungan dalam hal efisiensi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengisi laporan perpajakan sehingga memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada perkembangan bisnisnya. Integrasi ini merupakan langkah yang baik agar masyarakat semakin familiar dan mendapatkan kemudahan dari teknologi tanda tangan digital VIDA Sign.”</p>
<p>Dengan menggunakan tanda tangan digital VIDA, VIDA menjamin aspek kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan nirsangkal (non-repudiation) dari tanda tangan digital yang digunakan. Dari segi keamanan data, Wajib Pajak juga juga tidak perlu khawatir karena VIDA merupakan PSrE Indonesia pertama yang memiliki akreditasi WebTrust dan masuk dalam Adobe Approved Trusted List (AATL) sehingga integritas dan keaslian dokumen lebih terjamin sesuai dengan standar global karena VIDA telah melalui audit independen secara berkala.</p>
<p>Ahmad Taufik, Head of Product VIDA Sign menambahkan “VIDA Sign sejatinya merupakan inovasi kami membantu pengelolaan alur kerja dokumen digital menjadi lebih cepat dan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>
<p>Terintegrasinya VIDA Sign pada sistem pelaporan pajak badan usaha saat ini kami harapkan dapat menjadi solusi bagi bisnis dari segi efisiensi biaya operasional badan usaha dalam melaporkan pajaknya dengan cepat dimana proses penandatangan dapat dilakukan dengan cepat dan nyaman.”</p>
<p>Dalam acara VIDA Expert Seat: Unlocking The Benefits of Digital Signature for Taxpayer di Jakarta (20/3), Agus Sudiasmoro, Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengapresiasi inisiatif VIDA sebagai PSrE yang aktif membantu program pemerintah untuk transformasi digital perpajakan, “Saat ini kami sedang bertransformasi menuju era tax administration 3.0 dengan implementasi new Core Tax Administration System tahun depan dimana akan dilakukan integrasi dengan system pihak ketiga lainnya salah satunya adalah sistem sertifikat elektronik milik PSrE. PSrE seperti VIDA memang ditunjuk oleh Kominfo untuk menyediakan layanan sertifikat elektronik sehingga Wajib Pajak dapat menggunakan sertifikat elektronik dari PSrE. Untuk itu, Kami sangat berterima kasih karena VIDA bersama beberapa 3 PSrE lainnya sudah menjadi pionir dalam melakukan implementasi sertifikat elektronik untuk layanan perpajakan.”</p>
<p>Untuk dapat menggunakan VIDA Sign pada sistem pelaporan pajak, pelaku usaha dapat melihat informasi lebih lanjut di media sosial VIDA di instagram @vidadigitalid atau di www.vida.id. Pelaku bisnis yang terdaftar nantinya cukup dapat menggunakan aplikasi e-Bupot dan e-Faktur dan memilih VIDA sebagai PSrE penyedia tanda tangan digital.</p>
<p>“Sebagai PSrE yang berinduk kepada Kominfo, VIDA siap terus bersinergi demi wujudkan masyarakat Indonesia taat pajak guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tentunya sinergi tersebut tidak terbatas pada integrasi teknologi melainkan juga edukasi dan sosialisasi prosedur perpajakan pada Wajib Pajak yang ditargetkan akan diimplementasikan secara full digital pada 2024, baik pelaku bisnis dan perorangan.</p>
<p>Ke depannya, kami mendorong Tanda Tangan Digital dapat diintegrasikan di berbagai layanan publik lainnya sehingga lebih banyak lagi kemudahan bagi dunia usaha dan masyarakat yang berdampak bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Integrasi tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk pelaporan pajak segera berlaku, pahami sekarang!” tutup Sati. (ris)</p>
<p>Tentang PT Indonesia Digital Identity (VIDA)</p>
<p>PT Indonesia Digital Identity (VIDA) sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) atau Certification Authority (CA) yang terdaftar dan berinduk di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, adalah badan terpercaya yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat elektronik untuk kebutuhan tanda tangan elektronik tersertifikasi.</p>
<p>Didirikan pada tahun 2018, VIDA merupakan penyedia layanan identitas digital yang memanfaatkan sertifikat elektronik untuk memberikan layanan otentikasi multi-faktor, tanda tangan elektronik, dan identitas terverifikasi. VIDA menerapkan standar keamanan data kelas dunia, termasuk Public Key Infrastructure, pengenalan wajah (biometrik), dan keamanan jaringan sebagai solusi keamanan data yang komprehensif.</p>
<p>Selain itu, VIDA juga terdaftar sebagai penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) &#8211; klaster eKYC maupun regulatory sandbox di OJK. Produk dan solusi yang ditawarkan oleh VIDA dapat diadopsi oleh berbagai sektor dan industri, termasuk industri jasa keuangan untuk dapat memverifikasi pelanggan tidak hanya dengan lebih aman karena berbasis sertifikat elektronik tetapi juga lebih cepat karena menggunakan verifikasi biometrik dengan basis data kependudukan sehingga verifikasi identitas dapat dilakukan secara cepat tetapi juga aman.</p>
<p>VIDA juga menerapkan standar teknologi kelas dunia yang disertifikasi dan diakui secara internasional dengan melewati audit serta mendapatkan berbagai sertifikasi baik lokal ataupun sertifikasi global.</p>
<p>Di Indonesia, perusahaan ini menjadi PSrE terakreditasi WebTrust pertama dan terdaftar sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik yang  aman dan telah disetujui oleh Adobe (Adobe Trust Service Provider) dalam daftar Adobe Approved Trust List (AATL), dan juga bersertifikat ISO 27001 untuk penerapan standar keamanan manajemen informasi.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/digitalisasi-pelaporan-pajak-di-indonesia-lewat-solusi-tanda-tangan-digital-dari-vida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31642</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PajakUMKM.id Solusi Pajak untuk Pelaku Bisnis UMKM</title>
		<link>https://koranindopos.com/pajakumkm-id-solusi-pajak-untuk-pelaku-bisnis-umkm/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pajakumkm-id-solusi-pajak-untuk-pelaku-bisnis-umkm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 04:48:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Labamu]]></category>
		<category><![CDATA[PajakUMKM.id]]></category>
		<category><![CDATA[UMKM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=30321</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Bandung. PajakUMKM.id bekerja sama dengan Labamu menghadirkan 1.000 UMKM dalam kegiatan yang bertajuk “Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM Rumah BUMN Bandung, di Ranah Digital Bersama Labamu”. PajakUMKM.id merupakan konsultan pajak yang menawarkan pemberian solusi bagi para pengusaha UMKM. Layanan yang diberikan seperti : Jasa Perpajakan Bulanan, Jasa Pembukuan Bulanan, Jasa Perpajakan Tahunan, serta Pendaftaran [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Bandung</strong>. PajakUMKM.id bekerja sama dengan Labamu menghadirkan 1.000 UMKM dalam kegiatan yang bertajuk “Pelatihan dan Pemberdayaan UMKM Rumah BUMN Bandung, di Ranah Digital Bersama Labamu”.</p>
<p>PajakUMKM.id merupakan konsultan pajak yang menawarkan pemberian solusi bagi para pengusaha UMKM. Layanan yang diberikan seperti : Jasa Perpajakan Bulanan, Jasa Pembukuan Bulanan, Jasa Perpajakan Tahunan, serta Pendaftaran Badan Usaha.</p>
<p>Acara berlangsung selama 4 (empat) hari pada tanggal 7 hingga 10 Maret 2023. Momentum ini juga sekaligus menjadi kerjasama pertama antara PajakUMKM.id dengan Labamu yang merupakan penyedia aplikasi untuk membantu pelaku UMKM dalam pencatatan keuangan dan pembuatan penawaran serta tagihan yang dapat dimanfaatkan secara gratis.</p>
<p>Indra Rama Putra, Direktur PajakUMKM.id menyampaikan bentuk kerjasama ini didukung oleh visi yang sama yaitu untuk membantu dan memberi kemudahan para pelaku usaha UMKM untuk menjalankan bisnis usahanya.</p>
<p>“Kami menyadari bahwa setiap UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. PajakUMKM.id hadir untuk membantu UMKM dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman kami untuk memberikan dampak yang positif bagi Perekonomian Indonesia.”ujar Indra.</p>
<p>Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan dengan tarif pajak sebesar 0,5% dari omzet, namun Pelaku UMKM masih banyak yang bingung dan belum mengetahui bagaimana melakukan pembukuan dengan baik dan memenuhi kewajiban perpajakannya, dan saat ini masih ada yang menggunakan cara tradisional, sehingga kami memberikan kemudahan dan layanan yang modern guna memenuhi kebutuhan serta kewajiban dari pemerintah.” tambah Indra.</p>
<p>Beragam inovasi &amp; layanan yang diberikan oleh PajakUMKM.id, diantaranya layanan yang dapat dijangkau dari mana saja, serta harga layanan yang sangat terjangkau bagi pelaku UMKM. Dengan 3 (tiga) kategori usaha : Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah serta di dukung oleh tenaga konsultan yang bersertifikat resmi, profesional dan berpengalaman yang siap membantu pelaku UMKM untuk melayani kebutuhannya.</p>
<p>Hadir pula pejabat Balatkop provinsi Jawa Barat, HIPPI Kabupaten Bandung, dan beberapa dari komunitas UMKM.</p>
<p>Dalam acara ini, PajakUMKM.id juga membuka booth untuk sesi konsultasi gratis yang dapat dimanfaatkan oleh peserta yang ingin berkonsultasi terkait masalah pembukuan dan perpajakan yang di hadapi.</p>
<p>Sarana Kerjasama ini dapat dilakukan secara berkesinambungan oleh PajakUMKM.id dan Labamu, serta memberikan manfaat yang besar bagi para pelaku usaha UMKM di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya”.pungkas Indra. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pajakumkm-id-solusi-pajak-untuk-pelaku-bisnis-umkm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30321</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Diskusi Panel TaxPrime 2023: Optimisme Ekonomi Indonesia Berkat Reformasi Pajak</title>
		<link>https://koranindopos.com/diskusi-panel-taxprime-2023-optimisme-ekonomi-indonesia-berkat-reformasi-pajak/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/diskusi-panel-taxprime-2023-optimisme-ekonomi-indonesia-berkat-reformasi-pajak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 09:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[Direktorat Jenderal Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=27715</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksi akan melanjutkan tren positif. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap kuat pada kisaran 4,5 &#8211; 5,3 persen dan akan terus meningkat menjadi 4,7 &#8211; 5,5 persen pada 2024. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat terwujud bila pemerintah konsisten melakukan lima strategi penguatan ekonomi, antara lain [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksi akan melanjutkan tren positif. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap kuat pada kisaran 4,5 &#8211; 5,3 persen dan akan terus meningkat menjadi 4,7 &#8211; 5,5 persen pada 2024.</p>
<p>Proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat terwujud bila pemerintah konsisten melakukan lima strategi penguatan ekonomi, antara lain menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk, mendorong ekspor dengan beragam insentif fiskal, hilirisasi, meningkatkan investasi, dan fokus pada ekonomi hijau (green economy).</p>
<p>Mengacu pada Tax Outlook 2023, pemerintah menargetkan penerimaan pajak di tahun 2023 sebesar Rp1.718 triliun. Guna mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan tetap melanjutkan reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, di antaranya pemberlakuan sistem PSIAP (Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan) dan AEoI (Automatic Exchange of Information) sebagai pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p>
<p>Didukung oleh fasilitas fiskal atas transformasi struktural dan green energy programe, serta adanya Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) sebagai strategi kepatuhan pajak yang bermuara pada pertumbuhan perekonomian dan penerimaan pajak untuk pembangunan negara dapat dioptimalisasi. Demikian kesimpulan dari diskusi panel bertajuk “Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks” yang diselenggarakan oleh TaxPrime bersama The Titan Asia secara daring pada tanggal 2 Februari 2023.</p>
<p>Diskusi yang terdiri dari dua sesi dengan moderator Poppy Zeidra, seorang economics and business anchor ini diselenggarakan untuk memberi gambaran pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan perpajakan, kebijakan perpajakan, Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), strategi kepatuhan pajak, dan pengaruh transformasi struktural terhadap perubahan proses bisnis, serta pentingnya pengelolaan Family Office.</p>
<p><strong>Tren Positif Pertumbuhan Ekonomi dengan Reformasi Perpajakan</strong></p>
<p>Pada sesi pertama diskusi ini menghadirkan panelis Machfud Sidik (Senior Advisor TaxPrime, Direktur Jenderal Pajak tahun 2000 -2001), Robert Pakpahan (Senior Advisor TaxPrime, Direktur Jenderal Pajak tahun 2017 &#8211; 2019), Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime), Emanuel Dewo Adi Winedhar (Senior Advisor TaxPrime), Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime), dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing Compliance and International Tax Advisor TaxPrime).</p>
<p>Paparan para panelis dalam sesi ini menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 secara optimistis diprediksi tumbuh dengan tren positif berkat reformasi perpajakan yang tiada henti. Ini memberi angin segar di tengah isu ketidakpastian ekonomi, resesi global, terhambatnya rantai pasok produksi, bahkan konflik Rusia-Ukraina.</p>
<p>Machfud Sidik mengungkapkan, selain langkah fundamental dan reformasi perpajakan, Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak mitigasi menghadapi perlambatan ekonomi, termasuk di antaranya krisis energi, isu crypto currency, serta memaksimalkan potensi komoditas yang harganya meningkat tajam. Jika di banyak perusahaan persoalan pajak relatif terkelola lebih baik, yang perlu ditingkatkan adalah peningkatan literasi di kalangan UMKM.</p>
<p>Optimisme pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif lebih tenang dihadapi, begitu paparan Robert Pakpahan. Menurutnya, pemerintah secara berkelanjutan melakukan reformasi perpajakan, penerapan teknologi otomasi perpajakan, kerja sama multilateral yang makin diperkuat lewat Advance Pricing Agreement (APA), serta kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Adanya signifikan perubahan dalam dalam sistem administrasi, maka compliance pajak tidak dapat dihindari.</p>
<p><strong>Menyikapi Pembaharuan Sistem Administrasi Perpajakan melalui Pemanfaatan Fasilitas dan Menjaga Kepatuhan Perpajakan</strong></p>
<p>Dalam penjelasannya, Wawan Setiyo Hartono mengungkapkan walaupun ada global uncertainty, Indonesia diprediksi akan mencapai pertumbuhan ekonomi walau tidak sebaik sebelumnya. Untuk merealisasikan pertumbuhan perlu pendanaan. Pemerintah melalui DJP melakukan reformasi untuk pertumbuhan penerimaan melalui Volunteraly Compliance, yaitu kepatuhan melalui sebuah sistem yang mendesain untuk patuh. Perusahan dapat memanfaatkan fasilitas dan harus menjaga kepatuhan.</p>
<p>Selain penguatan regulasi dari pemerintah, Teguh Wisnu Purbaya menyoroti pembaharuan sistem administrasi perpajakan dan otomasi dari otoritas. Perusahaan harus mengantisipasi dengan meningkatkan internal compliance dan menerapkan strategi perpajakan yang baik dan tidak lupa melakukan reviu dan mitigasi atas transaksi yang sudah ada dan akan dilakukan.</p>
<p>Terkait mitigasi risiko perusahaan, Bayu Rahmat Rahayu mengungkapkan bahwa mitigasi risiko paling memungkinkan apabila sudah dapat mengidentifikasi risiko. Dalam konteks Transfer Pricing berada ditempat mereka melakukan usaha. Cara mencegah risiko terjadi adalah menyiapkan planning dan berdiskusi dengan Ditjen Pajak untuk mengajukan APA.</p>
<p>Menurut Emanuel Dewo Adi Winedhar, dengan adanya landscape perubahan kebijakan, baik domestik maupun internasional menimbulkan risiko bagi Wajib Pajak. Untuk itu perlu melihat kembali arrangement-nya sudah sesuai atau tidak. Langkahnya adalah melihat internal policy, untuk Transfer Pricing adalah planning dan monitoring. Langkah kedua untuk pencegahan, pilihan yang direkomendasikan adalah APA untuk mencegah dispute dan risiko.</p>
<p><strong>Pengelolaan “Family Office” bagi Kalangan “Crazy Rich”</strong></p>
<p>Pada sesi kedua diskusi ini dipaparkan tentang semakin mudahnya pengelolaan “Family Office” dalam kaitannya dengan kewajiban perpajakan. Sesi ini menghadirkan panelis Muhamad Fajar Putranto (Senior Advisor TaxPrime dan TheTitan.Asia), dan Suharno, Nadia Ambar Shofiya, serta Maisya Sabhira (tim advisor).</p>
<p>Muhamad Fajar Putranto mengingatkan, 95 persen bisnis di Indonesia dimiliki para individu pribadi dan keluarga. Sudah usai era penghindaran terhadap perpajakan yang sering dilakukan perusahaan keluarga. Apalagi, teknologi otomasi dalam perpajakan kini sangat friendly bagi pebisnis mana pun.</p>
<p>Suharno mengungkapkan, hampir 90 persen bisnis di Indonesia milik pribadi atau keluarga. Sifat bisnis jenis ini cenderung tidak mengelola aspek perpajakannya, baik karena alasan abai, tidak memiliki literasi memadai, atau secara sengaja menghindarkannya. Padahal, agar bisnis yang biasa disebut sebagai “Family Office” ini dapat berkembang, kepatuhan pada aturan perpajakan menjadi bagian keberlangsungan bisnis sekaligus terjaminnya pengelolaan dan tongkat estafet bagi generasi berikutnya.</p>
<p>“Akhir-akhir ini, Generasi Z yang masuk kalangan ‘crazy rich’ semakin banyak. Mereka harus memperhatikan pertumbuhan bisnis sekaligus mempersiapkannya bagi anak-anak mereka di masa depan. Kelak mereka tidak hanya meninggalkan harta, tapi juga kewaiban pajak,” tambahnya.</p>
<p>TaxPrime adalah konsultan pajak yang berdiri tahun 2012 dengan pertumbuhan terpesat di Indonesia. TaxPrime memiliki lebih dari 200 advisor, di mana 26 di antaranya memiliki pengalaman sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang menduduki berbagai posisi. Dua dari 26 advisornya adalah mantan Direktur Jenderal Pajak Indonesia, pejabat tertinggi di otoritas pajak Indonesia. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/diskusi-panel-taxprime-2023-optimisme-ekonomi-indonesia-berkat-reformasi-pajak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27715</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ini Cara Daftar NPWP Orang Pribadi</title>
		<link>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2023 10:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ruang Pajak]]></category>
		<category><![CDATA[NPWP]]></category>
		<category><![CDATA[Pajak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=27573</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila Wajib Pajak hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Anda harus mengisi Formulir Pendaftaran [Unduh Formulir Pendaftaran &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</p>
<p>Apabila Wajib Pajak hendak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi, Anda harus <strong>mengisi Formulir Pendaftaran</strong> [<a href="https://pajak.go.id/formulir-pendaftaran-wajib-pajak-orang-pribadi" rel="nofollow noopener" target="_blank">Unduh Formulir Pendaftaran</a> &#8211; untuk pendaftaran secara tertulis] dan <strong>melengkapi dokumen</strong> pendaftaran.</p>
<p>Ada tiga saluran yang bisa dipilih untuk dapat memperoleh NPWP.</p>
<ol>
<li>Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/tempat kegiatan usaha.</li>
<li>Kirim pos yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP/KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal/kegiatan usaha.</li>
<li>Daftar online yaitu melalui lama e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada <a href="https://ereg.pajak.go.id/" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://ereg.pajak.go.id/</a> dan mengunggah dokumen yang disyaratkan.</li>
</ol>
<p>Dokumen yang disyaratkan untuk pengurusan NPWP bagi orang pribadi adalah sebagai berikut:</p>
<ol>
<li>Bagi karyawan</li>
</ol>
<ul>
<li>Bagi WNI, fotokopi KTP, atau</li>
<li>Bagi WNA:
<ul>
<li>Fotokopi paspor; dan</li>
<li>Fotokopi KITAS; atau</li>
<li>Fotokopi KITAP</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ol start="2">
<li>Apabila menjalankan usaha/pekerjaan bebas</li>
</ol>
<ul>
<li>Dokumen identitas diri</li>
<li>Dokumen yang menunjukkan tempat dan kegiatan usaha:
<ul>
<li>Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau</li>
<li>Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Bagi wanita kawin yang hidup terpisah dari suami berdasarkan keputusan hakim, dibutuhkan persyaratan berikut:</p>
<ol>
<li>Dokumen identitas diri</li>
<li>Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan :</li>
</ol>
<ul>
<li>Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha; atau</li>
<li>Keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
<p>Apabila wanita kawin dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara terpisah maka dibutuhkan:</p>
<ul>
<li>Identitas perpajakan suami</li>
<li>Dokumen yang menyatakan hubungan perkawinan</li>
<li>Dokumen yang menyatakan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan istri dilakukan terpisah dari suami</li>
<li>Jika melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas maka dibutuhkan surat pernyataan bermaterai yang menyatakan jenis dan tempat/lokasi kegiatan usaha atau keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang merupakan mitra usaha Wajib Pajak.</li>
</ul>
<p>Namun, pada dasarnya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wanita kawin tergabung dengan suami, jadi Wajib Pajak wanita kawin tidak perlu mendaftakan NPWP lagi.</p>
<p>Keterangan lebih lanjut terkait pendaftaran NPWP dapat dilihat pada menu segmentasi Orang Pribadi Karyawan/ Melakukan Pekerjaan Bebas pada bagian kanan atas situs pajak.go.id, kemudian pilih submenu Daftar atau pada link berikut <a href="https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0" rel="nofollow noopener" target="_blank">https://pajak.go.id/id/syarat-pendaftaran-nomor-pokok-wajib-pajak-0</a>. (*)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ini-cara-daftar-npwp-orang-pribadi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27573</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
