Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Dhani menjelaskan bahwa selama ini ia sengaja menyimpan rapat cerita tersebut. Fokus utamanya saat itu adalah menjaga anak-anak mereka agar tidak terdampak.

Ia mengatakan, kondisi sekarang sudah berbeda. Ketiga anaknya, Al, El, dan Dul, dinilai sudah cukup dewasa untuk memahami situasi yang pernah terjadi di keluarganya.

“Kenapa ini baru diungkap setelah 20 tahun? Karena waktu itu saya enggak mau Al El Dul kecil di sekolahnya diketahui bahwa bundanya dicerai gara-gara selingkuh. Bukti selingkuhnya itu apa? Ya ini tadi, ada tanda tangannya semua. Ini adalah bukti A B C,” kata Dhani.

Dhani juga menegaskan kembali bahwa perceraian pada 2006 lalu terjadi atas keputusannya. Ia menyebut telah menjatuhkan talak secara agama pada saat itu.

“Secara agama, saya itu yang menceraikan Maia. Bulan Desember tahun 2006. Karena Maia selingkuh, saya ceraikan dia,” ujarnya.

Ia menambahkan, keputusannya untuk berbicara sekarang juga dipicu oleh munculnya kembali pembahasan masa lalu dalam sebuah acara keluarga yang ditayangkan di televisi. Hal itu membuatnya merasa perlu memberikan versinya sendiri.

“Kenapa waktu sungkemannya El ada speech yang mengungkit-ungkit masa lalu? Saya sudah wanti-wanti, jangan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Karena kalau mengungkit, saya akan bongkar semuanya,” katanya.

Selain soal perceraian, Dhani turut menyinggung proses hukum terkait hak asuh anak yang sempat berjalan hingga tingkat Peninjauan Kembali. Ia menyebut, pada akhirnya anak-anak diberi kebebasan untuk menentukan pilihan saat sudah dewasa.

“The whole story, ya, Maia kalah soal hak asuh anak. Karena apa? Karena keputusan terakhirnya diputuskan 6 tahun setelah file gugatan,” ucapnya. (BRG/Kul)

​Ketua AKSI, Satrio Yudi Wahono atau yang akrab disapa Piyu Padi Reborn, memimpin langsung rombongan tersebut. Tidak main-main, Piyu didampingi oleh sederet komposer kenamaan seperti Ahmad Dhani, Ari Bias, hingga Posan Tobing. Kehadiran para pesohor industri musik ini menjadi sinyal kuat bahwa regulasi mengenai hak cipta di Indonesia saat ini dianggap masih belum mampu menjamin taraf hidup yang layak bagi para pencipta lagu.

​Dalam audiensi yang berlangsung khidmat, Piyu memaparkan realitas pahit yang dihadapi oleh rekan-rekan seprofesinya. Menurutnya, masih banyak pencipta lagu di balik layar yang hidup dalam keterbatasan meski karya mereka diputar jutaan kali di berbagai platform. Hal ini memicu keprihatinan mendalam bagi AKSI untuk menuntut adanya reformasi dalam sistem distribusi royalti dan perlindungan hukum yang lebih konkret.

​Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri HAM, Piyu menegaskan bahwa perjuangan ini adalah demi keadilan ekonomi bagi para seniman. Ia menilai tanpa adanya proteksi yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, ekosistem musik Indonesia tidak akan pernah sehat secara finansial bagi mereka yang melahirkan karya.

​”Kami merasakan bahwa para pencipta lagu masih jauh dari sejahtera. Banyak dari para pencipta lagu yang masih belum mendapatkan haknya,” ujar Piyu di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

​Piyu kembali menekankan bahwa hak intelektual bukan sekadar soal kebanggaan, melainkan instrumen penting bagi kelangsungan hidup para seniman. Menurutnya, setiap pihak yang menggunakan karya musik harus memiliki kesadaran hukum dan moral untuk memenuhi kewajibannya kepada sang pencipta.

​”Kami ingin semua pihak merasakan bahwa para pencipta ini punya hak intellectual property right yang harus dilindungi,” tambahnya.

​Merespons aspirasi tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi yang ada. Pigai berkomitmen akan menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui kacamata hak asasi manusia. Baginya, pemenuhan hak ekonomi para pencipta lagu adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warganya.

​Pigai menjabarkan bahwa ada tiga pilar utama yang harus dijalankan oleh negara dalam menyusun undang-undang di masa depan. Ketiga poin tersebut mencakup perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja seni yang selama ini berkontribusi besar bagi budaya bangsa.

​”Negara dalam undang-undang yang akan diatur itu harus mengatur tiga. Yang pertama protect (melindungi), yang kedua respect (menghormati), kemudian yang terakhir adalah bagaimana negara mengatur tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka, pencipta,” jelas Pigai.

​Dukungan Kementrian HAM dipastikan tidak hanya berhenti pada satu pihak saja. Pigai menegaskan bahwa posisi kementeriannya adalah sebagai penengah yang adil guna menciptakan ekosistem industri kreatif yang harmonis. Ia berupaya mencari titik temu yang menguntungkan bagi pencipta lagu, penyanyi selaku pekerja, hingga promotor sebagai pengguna jasa.

​Sebagai penutup, Pigai menyampaikan pesan hangat namun tegas bahwa pemerintah akan segera memberikan rekomendasi posisi resmi terkait polemik ini setelah proses analisis selesai dilakukan. Komitmen ini diharapkan menjadi angin segar bagi masa depan industri musik Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera.

​”I love semuanya. Creator, worker, user. I love you all. Jadi tidak hanya satu. Dalam undang-undang kami juga akan analisis dari Kementerian HAM dan akan menyampaikan posisi kami,” pungkas Pigai. (BRG/Kul)

Pantauan detikcom, Ahmad Dhani tiba di ruang MKD sekitar pukul 10.02 WIB dengan mengenakan setelan jas dan peci hitam. Meski hadir sesuai jadwal, Dhani enggan memberikan pernyataan secara terbuka terkait agendanya.

“Pemeriksaan apa? Nggak ada pemeriksaan,” ujar Dhani singkat saat memasuki ruangan, menunjukkan sikap irit bicara kepada awak media.

MKD DPR RI mengonfirmasi bahwa agenda hari ini adalah pendalaman atas dua laporan terhadap Ahmad Dhani. Pertama, laporan dari Rayen Pono, yang menuding Dhani menghina marga Pono—yang memiliki akar budaya kuat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Rayen sendiri sudah dipanggil MKD pada hari sebelumnya.

Kedua, laporan dari Komnas Perempuan terkait pernyataan Ahmad Dhani dalam rapat bersama Kemenpora pada Maret 2025 lalu. Dalam forum tersebut, Dhani mengusulkan ide naturalisasi pemain sepak bola asing dengan pendekatan kontroversial: menikahkan pemain berusia 40 tahun ke atas dengan perempuan Indonesia agar menghasilkan anak berkewarganegaraan Indonesia.

Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyebut pernyataan tersebut melecehkan perempuan dengan menempatkan mereka sekadar sebagai alat reproduksi. Lebih lanjut, ia menyayangkan pernyataan Dhani yang menyebut jika pemain tersebut beragama Islam, maka bisa menikah dengan empat perempuan.

Pemeriksaan terhadap Ahmad Dhani hari ini dilakukan secara tertutup dan dipimpin oleh anggota MKD DPR. Meski Dhani tidak mengakui adanya pemeriksaan, pihak MKD tetap melanjutkan proses penelaahan kedua kasus yang dinilai menyentuh sensitivitas etnis dan gender.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari MKD mengenai hasil pemeriksaan dan apakah akan berlanjut ke tahap sidang etik.(dhil)

Rayen Pono, yang dikenal sebagai salah satu vokalis grup musik Pasto, datang ke Gedung Bareskrim Polri dengan mengenakan pakaian formal dan didampingi oleh kuasa hukumnya, Jajang. Ia menegaskan bahwa proses pelaporan telah berjalan lancar dan unsur pasal yang disangkakan telah terpenuhi.

“Laporan kami hari ini diterima dengan baik, dan seluruh unsur pasalnya sudah memenuhi ketentuan,” ujar Rayen Pono di Jakarta Selatan.

Dugaan penghinaan ini bermula dari kejadian pada 10 April 2025, saat berlangsungnya diskusi di Hotel Artotel, Jakarta Pusat. Dalam forum tersebut, Ahmad Dhani diduga menyebut nama Rayen Pono secara tidak pantas, mengubahnya menjadi “Rayen Porno.”

Kuasa hukum Rayen, Jajang, menjelaskan bahwa ada rekaman video yang menjadi bukti kuat dari kejadian tersebut. Video itu memperlihatkan momen saat Ahmad Dhani melontarkan sebutan yang dinilai melecehkan saat membahas tentang hak cipta.

“Dalam video diskusi tersebut, Ahmad Dhani terlihat jelas menyebut Rayen dengan nama ‘Rayen Porno’,” ungkap Jajang.

Insiden ini bukan yang pertama kalinya. Sebelumnya, dalam undangan terbuka diskusi publik, Ahmad Dhani juga sempat salah menuliskan nama Rayen dengan sebutan serupa. Saat itu, Rayen memilih untuk memaafkan dan tidak memperpanjang masalah.

Namun, dengan kejadian serupa yang kembali terulang, Rayen Pono dan keluarga besarnya merasa dilecehkan. Mereka menduga ada unsur kesengajaan dalam pernyataan Ahmad Dhani kali ini. Hal tersebut memicu Rayen untuk menempuh jalur hukum.

“Keluarga besar Rayen merasa tidak terima dan sangat mengecam pernyataan tersebut. Apalagi pelakunya adalah figur publik,” tegas Jajang.

Jajang juga menyebutkan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti tambahan, termasuk pernyataan resmi dari komunitas marga keluarga Rayen yang menyatakan keberatannya secara tegas terhadap ucapan Ahmad Dhani.

“Sebagai anggota dewan dan figur publik, Ahmad Dhani seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat, bukan sebaliknya,” lanjut Jajang.

Laporan Rayen Pono tercatat dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI. Dalam laporan tersebut, Ahmad Dhani dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, dan atau Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf B UU RI No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Piyu, Direct License adalah sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta. Dia menyatakan bahwa sistem ini efektif dan efisien, memberikan informasi kepada anggota AKSI, serta memberikan edukasi mengenai keberadaan Direct License.

“AKSI memberikan informasi dan edukasi kepada anggotanya bahwa ada sistem Direct License yaitu sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta,” ujar Piyu dalam jumpa pers di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Piyu juga menjelaskan bahwa AKSI telah memperkenalkan platform aplikasi Digital Direct License (DDL), yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pemerintah. DDL memungkinkan para pencipta lagu berhubungan langsung dengan pengguna karya cipta terkait lisensi dan pembayaran royalti.

Platform DDL ini real-time, memastikan bahwa permintaan lisensi dan pembayaran royalti langsung diterima oleh pencipta secara real-time melalui rekening pribadinya. Piyu menegaskan bahwa platform ini memiliki standarisasi perhitungan, sehingga pencipta lagu tidak menentukan harga secara sembarangan.

“Sistem ini dirasa sangat efektif, efisien, tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh penciptanya,” katanya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa platform ini hanya dapat digunakan oleh anggota AKSI yang telah terdaftar. Piyu menyimpulkan bahwa masing-masing pencipta lagu yang menjadi anggota AKSI dapat memanfaatkan platform ini untuk menjalankan Direct License.

“Pencipta lagu akan mendapat notifikasi dan royaltinya akan langsung diterima oleh pencipta secara real time melalui rekening pribadinya,” ungkap Piyu.

Saat itu, Ahmad Dhani mengapresiasi lagu-lagu karya para musisi Sumatera Barat. Meneurut Dhani, lagu-lagu mereka memiliki potensi untuk menjadi lagu hits.

Pertemuan hari itu dihadiri beberapa nama pencipta lagu ternama dari Sumatera Barat, yaitu Wan Parau, Ferry Zein, Erwin Agam, Amri Damanin, Fandi Satria dan Thomas Arya.

“Kualitas lagu yang diciptakan pencipta lagu asal Sumbar tidak kalah dengan lagu-lagu dari Jawa,” ujar Ahmad Dhani.

Rupanya Dhani juga memiliki keinginan untuk membantu para musisi tersebut agar lagu-lagunya dikenal banyak orang. Wajar memang, Dhani adalah salah satu pencipta lagu handal yang tak perlu diragukan lagi.

“Kita akan upayakan pelan-pelan lagu-lagu Minang bisa dikenal atau lebih menasional,” jelas Ahmad Dhani.

Acara ini sebenarnya difasilitasi oleh MK Publishing, wadah bagi pencipta lagu untuk melindungi hak cipta dari lagu apapun. MK Publishing menyediakan bantuan tak terbatas agar kreatifitas, semangat, dan impianmu dalam bermusik tidak sia-sia.

“Dulu juga ada penyanyi Elly Kasim yang terkenal. Perlu digalakkan lagi kedepan,” ucap Ahmad Dhani. (AL)