​Ketua AKSI, Satrio Yudi Wahono atau yang akrab disapa Piyu Padi Reborn, memimpin langsung rombongan tersebut. Tidak main-main, Piyu didampingi oleh sederet komposer kenamaan seperti Ahmad Dhani, Ari Bias, hingga Posan Tobing. Kehadiran para pesohor industri musik ini menjadi sinyal kuat bahwa regulasi mengenai hak cipta di Indonesia saat ini dianggap masih belum mampu menjamin taraf hidup yang layak bagi para pencipta lagu.

​Dalam audiensi yang berlangsung khidmat, Piyu memaparkan realitas pahit yang dihadapi oleh rekan-rekan seprofesinya. Menurutnya, masih banyak pencipta lagu di balik layar yang hidup dalam keterbatasan meski karya mereka diputar jutaan kali di berbagai platform. Hal ini memicu keprihatinan mendalam bagi AKSI untuk menuntut adanya reformasi dalam sistem distribusi royalti dan perlindungan hukum yang lebih konkret.

​Usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri HAM, Piyu menegaskan bahwa perjuangan ini adalah demi keadilan ekonomi bagi para seniman. Ia menilai tanpa adanya proteksi yang kuat terhadap hak kekayaan intelektual, ekosistem musik Indonesia tidak akan pernah sehat secara finansial bagi mereka yang melahirkan karya.

​”Kami merasakan bahwa para pencipta lagu masih jauh dari sejahtera. Banyak dari para pencipta lagu yang masih belum mendapatkan haknya,” ujar Piyu di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).

​Piyu kembali menekankan bahwa hak intelektual bukan sekadar soal kebanggaan, melainkan instrumen penting bagi kelangsungan hidup para seniman. Menurutnya, setiap pihak yang menggunakan karya musik harus memiliki kesadaran hukum dan moral untuk memenuhi kewajibannya kepada sang pencipta.

​”Kami ingin semua pihak merasakan bahwa para pencipta ini punya hak intellectual property right yang harus dilindungi,” tambahnya.

​Merespons aspirasi tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan kesiapannya untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi yang ada. Pigai berkomitmen akan menganalisis Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta melalui kacamata hak asasi manusia. Baginya, pemenuhan hak ekonomi para pencipta lagu adalah bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi hak hidup warganya.

​Pigai menjabarkan bahwa ada tiga pilar utama yang harus dijalankan oleh negara dalam menyusun undang-undang di masa depan. Ketiga poin tersebut mencakup perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup para pekerja seni yang selama ini berkontribusi besar bagi budaya bangsa.

​”Negara dalam undang-undang yang akan diatur itu harus mengatur tiga. Yang pertama protect (melindungi), yang kedua respect (menghormati), kemudian yang terakhir adalah bagaimana negara mengatur tentang memenuhi kebutuhan hidup mereka, pencipta,” jelas Pigai.

​Dukungan Kementrian HAM dipastikan tidak hanya berhenti pada satu pihak saja. Pigai menegaskan bahwa posisi kementeriannya adalah sebagai penengah yang adil guna menciptakan ekosistem industri kreatif yang harmonis. Ia berupaya mencari titik temu yang menguntungkan bagi pencipta lagu, penyanyi selaku pekerja, hingga promotor sebagai pengguna jasa.

​Sebagai penutup, Pigai menyampaikan pesan hangat namun tegas bahwa pemerintah akan segera memberikan rekomendasi posisi resmi terkait polemik ini setelah proses analisis selesai dilakukan. Komitmen ini diharapkan menjadi angin segar bagi masa depan industri musik Indonesia yang lebih bermartabat dan sejahtera.

​”I love semuanya. Creator, worker, user. I love you all. Jadi tidak hanya satu. Dalam undang-undang kami juga akan analisis dari Kementerian HAM dan akan menyampaikan posisi kami,” pungkas Pigai. (BRG/Kul)

“Kami sangat setuju dengan keputusan ini dan mengimbau semua pihak untuk menghormati keputusan ini sebagai produk hukum yang sah,” ujar Piyu, yang mewakili AKSI dalam konferensi pers di Jakarta Selatan pada Senin (17/2/2025).

Meski Pengadilan Niaga sudah memutuskan kemenangan kepada Ari Bias, Agnez Mo tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Piyu menegaskan, pihaknya menghormati upaya Agnez Mo untuk mencari kebenaran melalui jalur hukum.

“Kami juga menghargai upaya kasasi yang diajukan oleh Agnez Mo dan tim kuasa hukumnya. Sejak awal, AKSI telah mengemukakan pandangan kami tentang Undang-Undang Hak Cipta yang sejalan dengan putusan ini,” tambah Piyu, yang juga dikenal sebagai gitaris PADI Reborn.

Piyu berharap seluruh musisi dan masyarakat dapat bekerja sama untuk membangun ekosistem musik yang lebih baik. Ia juga mengajak pemerintah untuk turut serta dalam menciptakan tata kelola musik yang sehat.

“Kami meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola royalti dan memberikan kepercayaan kepada kami dalam mengelola royalti performing rights di sektor konser musik,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Piyu juga mengkritik kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Negara (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menurutnya, kedua lembaga tersebut tidak cukup transparan dalam pengumpulan royalti dari pertunjukan musik atau performing rights. Piyu bahkan menyoroti penghasilannya dari royalti yang dirasakannya sangat minim.

Dalam Forum Group Discussion (FGD) Tata Kelola Royalti Musik yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (11/12/2024), Piyu mengungkapkan bahwa ia hanya menerima royalti sebesar Rp 125.000 tahun ini setelah dipotong pajak. Sebelumnya, pada 2022, ia hanya mendapatkan royalti sebesar Rp 349.284.

Angka-angka tersebut jelas sangat jauh dari harapan banyak pencipta lagu yang merasa hak-haknya selama ini tidak terlindungi dengan baik. Piyu dan AKSI berharap melalui langkah ini, ada perubahan signifikan dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.

Menurut Piyu, Direct License adalah sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta. Dia menyatakan bahwa sistem ini efektif dan efisien, memberikan informasi kepada anggota AKSI, serta memberikan edukasi mengenai keberadaan Direct License.

“AKSI memberikan informasi dan edukasi kepada anggotanya bahwa ada sistem Direct License yaitu sistem lisensi dan pembayaran royalti langsung antara pencipta lagu dan pengguna karya cipta,” ujar Piyu dalam jumpa pers di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).

Piyu juga menjelaskan bahwa AKSI telah memperkenalkan platform aplikasi Digital Direct License (DDL), yang akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) pemerintah. DDL memungkinkan para pencipta lagu berhubungan langsung dengan pengguna karya cipta terkait lisensi dan pembayaran royalti.

Platform DDL ini real-time, memastikan bahwa permintaan lisensi dan pembayaran royalti langsung diterima oleh pencipta secara real-time melalui rekening pribadinya. Piyu menegaskan bahwa platform ini memiliki standarisasi perhitungan, sehingga pencipta lagu tidak menentukan harga secara sembarangan.

“Sistem ini dirasa sangat efektif, efisien, tepat sasaran dan hasil royaltinya dapat dirasakan langsung oleh penciptanya,” katanya.

Namun, penting untuk dicatat bahwa platform ini hanya dapat digunakan oleh anggota AKSI yang telah terdaftar. Piyu menyimpulkan bahwa masing-masing pencipta lagu yang menjadi anggota AKSI dapat memanfaatkan platform ini untuk menjalankan Direct License.

“Pencipta lagu akan mendapat notifikasi dan royaltinya akan langsung diterima oleh pencipta secara real time melalui rekening pribadinya,” ungkap Piyu.