Amerika – Indopos

Soal Taiwan, Trump Klaim Tak Mau Perang

Editor : Memoarto — Sat, 16 May 2026 04:01:50 +0000

Koranindopos.com, AS-Pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menyisakan polemik. Khususnya terkait Taiwan. Trump memperingatkan Taiwan agar tidak mendeklarasikan kemerdekaan formal setelah lawatannya ke China.

Sebagaimana dilansir dari Fox News, usai lawatannya ke Beijing, Trump menegaskan dirinya tidak ingin melihat Taiwan memisahkan diri secara resmi dari China. ”Saya tidak ingin ada pihak yang mendeklarasikan kemerdekaan. Dan kita seharusnya menempuh perjalanan 9.500 mil untuk berperang? Saya tidak menginginkan itu,” kata Trump dikutip dari AFP pada Jumat (15/5/2026).

Trump juga meminta ketegangan di Selat Taiwan diredam. “Saya ingin mereka tenang. Saya ingin China tenang. Kami tidak mencari perang, dan jika situasinya tetap seperti sekarang, saya rasa China akan baik-baik saja dengan itu,” kata Trump, menambahkan.

Pernyataan itu muncul setelah Xi Jinping dalam pertemuan bilateral memperingatkan Trump bahwa kesalahan langkah terkait Taiwan dapat memicu konflik. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan berulang kali menegaskan siap menggunakan kekuatan bila diperlukan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Sementara itu, Presiden Taiwan Lai Ching-te memandang Taiwan telah merdeka secara de facto sehingga deklarasi formal tidak diperlukan. Amerika Serikat sendiri hanya mengakui Beijing secara diplomatik dan tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan. Namun, Washington selama ini tetap memasok persenjataan untuk membantu pertahanan Taiwan.

Dalam kunjungannya ke China, Trump juga mengklaim telah mencapai kesepakatan dagang fantastis dengan Beijing, meski tidak merinci detailnya. Salah satu kesepakatan yang diumumkan adalah komitmen awal China membeli 200 pesawat dari Boeing.

Trump juga mengatakan China akan membeli minyak dan kedelai asal Amerika Serikat. “Kami membuat kesepakatan dagang yang fantastis, bagus untuk kedua negara,” kata Trump.

Meski demikian, tidak ada pengumuman besar lain terkait kerja sama dagang maupun perpanjangan gencatan perang tarif antara kedua negara. (cnni/mmr)

Publik Tolak Nick Adams Jadi Dubes AS untuk Malaysia karena Jejak Digital Dukung Israel

Editor : Memoarto — Thu, 17 Jul 2025 02:10:34 +0000

Koranindopos.com, AS – Penunjukan Nick Adams sebagai Duta Besar AS untuk Malaysia terus menuai penolakan. Jejak digital influencer berusia 40 tahun itu pada 2024 membuat langkahnya terganjal. Salah satunya posting-an di akun X nya yang mendukung Israel. Kala itu Adams mencuit; ’Jika Anda tidak mendukung Israel, Anda mendukung teroris!’ Itu pula yang memicu publik menolak keras Adam menginjakkan kaki di Negeri Jiran.

Sebagaimana dilansir The Guardian dan The Star pada Rabu (16/7/2025), Presiden AS Donald Trump pekan lalu mengumumkan penunjukan Adams sebagai Duta Besar AS untuk Malaysia.

Tokoh konservatif Amerika Serikat (AS) tersebut dikenal sebagai pendukung Israel. Dia juga penyebar kebencian terhadap Islam. Oleh karena itu, penunjukan Adams sebagai Duta Besar AS untuk Malaysia masih perlu dikonfirmasi oleh Senat AS sebelum dia bisa secara resmi menduduki jabatan tersebut.

Adam sempat memberi pernyataan via media sosial pekan lalu. Pria asal Australia yang pindah kewarganegaraan AS pada 2021 itu berharap dapat segera menjadi duta besar untuk Malaysia. ”Untuk merasakan budaya luhur Anda dan belajar banyak dari Anda,” kata Adam. (dtc/mmr)

Indonesia Terancam Kena Dampak Tarif Tambahan 10 Persen AS

Editor : Memoarto — Tue, 08 Jul 2025 02:16:21 +0000

Koranindopos.com, AS – Pertemuan negara-negara anggota BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu (6/7/2025) membuat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meradang. Dia mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen terhadap mereka.

Trump menganggap negara-negara yang tergabung di dalam BRICS sebagai kebijakan anti-Amerika. Itu artinya, Indonesia yang perdana bergabung di dalam BRICS pun bakal terkena dampaknya. ’’Setiap negara yang memihak kebijakan Anti-Amerika BRICS, akan dikenakan tarif tambahan 10 persen. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini!’’ kata Trump dalam pernyataan terbaru via media sosial Truth Social yang dilansir Reuters pada Senin (7/7/2025).

Meski demikian, Trump tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksudnya sebagai kebijakan anti-Amerika dalam postingan-nya tersebut. Ancaman Trump itu dilontarkan saat negara-negara anggota BRICS menggelar pertemuan puncak di Rio de Janeiro, Brasil. (rts/mmr)

Donald Trump Resmi Tarik Amerika Serikat dari Keanggotaan WHO, Tepati Janji Sebelum Pemilihan

Editor : Affandy — Tue, 21 Jan 2025 03:34:15 +0000

koranindopos.com – Jakarta. residen Amerika Serikat, Donald Trump, akhirnya menepati janjinya yang pernah ia ungkapkan selama kampanye pemilihan presiden sebelumnya. Setelah lebih dari dua tahun sejak proses dimulai, AS resmi menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebuah badan PBB yang mengawasi masalah kesehatan global.

Kekecewaan Trump terhadap WHO bermula di puncak pandemi COVID-19. Ia berulang kali mengkritik kinerja organisasi tersebut, yang menurutnya terlalu lambat dalam merespons pandemi dan terlalu terpengaruh oleh China. Trump juga menuduh WHO lebih mementingkan kepentingan politik negara-negara anggota tertentu, khususnya China, daripada fokus pada misi utamanya untuk menangani masalah kesehatan global.

Melalui pernyataan di laman resmi White House, Trump mengungkapkan bahwa penarikan AS dari WHO dimulai pada tahun 2020, sebagai bentuk protes terhadap penanganan COVID-19 yang menurutnya sangat buruk. Selain itu, Trump menyebutkan bahwa WHO gagal dalam mengadopsi reformasi yang sangat diperlukan dan tidak menunjukkan independensi dari pengaruh politik, khususnya dari China.

“Salah satu alasan utama kami menarik diri adalah WHO terus menuntut pembayaran yang sangat memberatkan dari Amerika Serikat, sementara negara lain, seperti China, yang memiliki populasi jauh lebih besar, memberikan kontribusi jauh lebih sedikit,” ungkap Trump dalam pernyataannya. Ia menambahkan bahwa kontribusi China untuk WHO sangat tidak sebanding dengan besarnya populasi negara tersebut.

Namun, proses ini ternyata membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk benar-benar terealisasi. Pada tahun 2020, Trump memutuskan untuk menghentikan pendanaan bagi WHO dan memulai proses penarikan, dengan harapan dapat mempercepat perubahan di tubuh organisasi tersebut. Namun, sebelum waktu satu tahun berakhir dan penarikan AS sepenuhnya tercapai, Joe Biden terpilih menjadi presiden dan segera mengubah kebijakan tersebut. Biden langsung mengembalikan pendanaan dan memutuskan untuk melanjutkan keanggotaan AS di WHO.

Bagi WHO, keputusan AS untuk menarik diri memberikan dampak yang sangat besar. Sebagai salah satu anggota dan donor terbesar, Amerika Serikat memberikan kontribusi sekitar USD 1,284 miliar kepada WHO selama tahun 2022 dan 2023—jumlah yang jauh lebih besar daripada negara-negara donor lainnya, seperti Jerman. Tanpa AS, WHO diperkirakan akan kehilangan sumber daya finansial yang sangat penting, yang tentunya akan mempengaruhi kapasitas mereka dalam menangani ancaman kesehatan global.

Namun, banyak pihak mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari penarikan ini bagi Amerika Serikat itu sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia memiliki peran penting dalam memantau dan menangani ancaman kesehatan global, termasuk evaluasi vaksin, pengobatan baru, serta respons terhadap krisis kesehatan. Tanpa keanggotaan di WHO, AS diperkirakan akan kehilangan akses langsung ke data vital mengenai wabah penyakit, serta posisi di meja perundingan untuk menetapkan standar kesehatan global.

Lawrence Gostin, profesor hukum kesehatan global di Universitas Georgetown, mengingatkan bahwa keputusan ini akan menjadi “luka parah” bagi kepentingan nasional Amerika. “Keputusan ini akan membuat badan-badan seperti CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit) dan NIH (Institut Kesehatan Nasional) menjadi buta,” ujarnya.

Meski demikian, keputusan Trump untuk menarik AS dari WHO adalah langkah yang telah ia janji-janji sebelumnya dan mencerminkan ketegasan dalam kebijakan luar negeri serta frustrasi terhadap organisasi multilateral yang dianggapnya gagal dalam menjalankan tugasnya secara objektif. Namun, dampak jangka panjangnya, baik bagi Amerika Serikat maupun bagi komunitas global, masih perlu dilihat seiring berjalannya waktu.(dhil)

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia: Sebuah Komparasi

Editor : Hairul — Sun, 19 Nov 2023 13:01:51 +0000

Oleh: Zahrotul Addawiyah Iskandar *), Taufik Kurniaputra **), dan Anindita Lintang Pakuningjati ***)

Diskursus pendekatan terbaik dalam penyusunan anggaran sektor publik baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seakan tidak pernah mencapai titik kulminasi; perbaikan terus-menerus dan inovasi pada sektor perencanaan kinerja dan anggaran diharapkan—suatu saat nanti—mampu menjawab keterkaitan anggaran dan kinerjanya secara pasti. Oleh karena itu, penting untuk refleksi dengan berkaca pada negara-negara yang berhasil mengaplikasikan pendekatan serupa, salah satunya Amerika Serikat (AS) untuk mengetahui a) faktor pembeda dan implikasinya dalam implementasi penganggaran berbasis kinerja; b) aktor yang berperan dalam manajemen kinerja dan anggaran; dan c) pembelajaran untuk perkembangan sistem penyusunan perencanaan anggaran Indonesia yang lebih baik.

Latar Belakang dan Tantangan
Sebagai pelopor pendekatan anggaran berbasis kinerja, AS mulai menerapkan Government Performance and Result Act pada tahun 1993. Sedangkan, Indonesia mulai menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja setelah reformasi keuangan negara dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam implementasi sistem anggaran berbasis kinerja, AS dan Indonesia sama-sama menghadapi masalah klasik yang serupa, antara lain, 1) misinterpretasi informasi kinerja kementerian/lembaga (K/L) yang berdampak pada capaian pembangunan nasional; dan 2) miskoordinasi serta tumpang tindih persepsi dan kinerja lintas sektor dalam mencapai prioritas nasional. Baik Indonesia maupun AS sama-sama mengeluarkan inisiatif baru untuk menjawab tantangan tersebut dengan diterapkannya Performance Improvement Initiative (PII) pada era kepemimpinan Presiden George W Bush pada tahun 2002; dan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) di Indonesia, yang telah diimplementasikan sejak awal tahun 2021.

Namun demikian, dalam rangka perubahan atas peta jalan reformasi birokrasi nasional tahun 2020—2024, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa hingga saat ini—bahkan setelah penerapan RSPP—hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja dipandang belum sesuai dengan realitas capaian pembangunan di lapangan. Lebih jauh lagi, terbukanya ruang kolaborasi dan fleksibilitas melalui RSPP di Indonesia ternyata juga memberikan tantangan baru dalam perspektif akuntabilitas kinerja. Ruang kolaborasi yang dibuka melalui RSPP membuat persoalan klaim pengukuran kinerja dan kontribusi pada program yang bersifat lintas (baik lintas unit kerja maupun K/L) menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, mekanisme monitoring juga perlu dibuat berkala dan lebih ketat guna memastikan keluaran program benar-benar telah mencapai tujuan dan dinikmati masyarakat (Madjid, 2020).

Di sisi lain, Berdasarkan laporan Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (Blazey and Nicol, 2018), AS berhasil mencapai sasaran pembangunan juga menjadi benchmark negara lain dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional yang memiliki kompleksitas permasalahan lintas sektor yang tinggi dengan menerapkan PII. PII memastikan capaian prioritas nasional lintas sektor dengan menerapkan, salah satunya, penilaian kinerja menggunakan Program Assesment Rating Tool (PART). Analisis pembangunan lintas sektor melalui PART membuka ruang komunikasi para pemangku kebijakan untuk menyamakan persepsi mengenai nomenklatur tujuan, sasaran beserta indikator dan targetnya sehingga menciptakan harmoni dalam pencapaian prioritas nasional lintas sektor.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran: Kelembagaan, Pola Interaksi dan Siklus
Sistem manajemen kinerja dan anggaran di AS ditangani oleh beberapa lembaga, baik eksekutif maupun legislatif (Office of Management and Budget, 2018). Pertama, Office of Management and Budget (OMB) yang bertanggung jawab dalam menyiapkan perencanaan program dan anggaran Presiden (President’s Budget) serta seluruh jajaran agencies. OMB bertugas untuk a) mengevaluasi efektivitas program, kebijakan, dan prosedur; b) memastikan kebutuhan anggaran seluruh agencies; c) menentukan program prioritas nasional; serta d) memastikan seluruh usulan program, kegiatan, dan regulasi mendukung pencapaian visi Presiden. Kedua, Department of Treasury (DoT) bertugas untuk mengelola keuangan negara dengan mengumpulkan data laporan keuangan yang digunakan oleh sektor publik dan privat untuk memantau status keuangan negara, untuk kemudian merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, Congressional Budget Office (CBO) bertanggung jawab untuk menyiapkan hasil analisis mengenai kondisi ekonomi terkini sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi Kongres. Selain itu, CBO juga menyiapkan perencanaan anggaran Kongres. Keempat, Government Accountability Office (GAO) merupakan lembaga legislatif yang membantu Kongres sebagai investigator akuntabilitas kinerja pemerintah federal AS. GAO memastikan kesesuaian pelaksanaan keuangan negara, mengevaluasi program dan kegiatan pemerintah, serta memproduksi alternatif kebijakan untuk Kongres dalam mengawasi kinerja pemerintah.

Di sisi lain, setidaknya ada empat aktor utama yang terlibat dalam perencanaan kinerja dan anggaran pada level pemerintahan pusat di Indonesia yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian PANRB, dan Bagian Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, terdapat dua aktor yang kinerjanya beririsan dalam evaluasi kinerja dan pengelolaan anggaran yaitu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri. Semua lembaga tersebut bersinergi dalam penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui beberapa fase berbeda.

Secara umum, proses perencanaan program dan anggaran di AS dan Indonesia memiliki fase yang mirip, yaitu formulasi, kongres, dan eksekusi. Pada fase formulasi, OMB mengeluarkan petunjuk teknis perencanaan program dan anggaran pada seluruh agencies untuk menyiapkan usulan program beserta kebutuhan pendanaannya. Selanjutnya, Presiden mengakhiri fase ini dengan mengirimkan usulan President’s Budget ke Kongres pada Senin minggu pertama bulan Februari. Sedangkan di Indonesia, pada fase ini seluruh K/L melakukan pemutakhiran prakiraan maju sebagai proyeksi indikasi kebutuhan dana yang diperlukan hingga akhirnya pagu indikatif dibagikan ke K/L dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Indonesia ditetapkan. Fase ini juga turut melibatkan BPKP selaku badan eksekutif yang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional.

Selanjutnya pada fase kongres, usulan President’s Budget berdasarkan proyeksi dan asumsi ekonomi—yang diformulasi oleh CBO direviu oleh Kongres, sementara di Indonesia proses reviu rancangan RKP (dengan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal dibuat oleh Kemenkeu dan Bappenas) dibahas bersama dengan Badan Anggaran DPR untuk kemudian ditetapkan dalam siklus pagu anggaran dan pagu alokasi anggaran. Baik parlemen di AS maupun Indonesia terlibat secara aktif dengan memberikan bahan pertimbangan utamanya dari sisi pertimbangan ekonomi dan evaluasi atas program dan kinerja pemerintah.

Perbandingan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Amerika Serikat dan Indonesia

No	Uraian	Amerika Serikat	Indonesia
1	Sistem perencanaan dan penganggaran	a. Balanced budgeting b. Performance based budgeting	a. Zero based budgeting b. Performance based budgeting
2	Kelembagaan	a. Office of Management and Budget; b. Department of Treasury; c. Congressional Budget Office; d. Government Accountability Office.	a. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; b. Kementerian Keuangan; c. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. Badan Anggaran DPR RI; e. Badan Pemeriksa Keuangan; f. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3	Masa berlaku rencana kerja	5 tahunan (dimulai 1 Oktober)	1 tahunan (dimulai 1 Januari)
4	Fase anggaran	Formulasi, kongres, dan eksekusi	Pagu indikatif, pagu anggaran, dan pagu alokasi anggaran

Fase terakhir adalah eksekusi, yaitu tahun pelaksanaan yang diselenggarakan cukup berbeda antara Indonesia dan AS. Indonesia menganut metode penganggaran tak bersisa (zero based budgeting) dengan masa berlaku satu tahun, yaitu penganggaran berbasis nol pada awal setiap periode anggaran, sehingga seluruh alokasi yang disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode berjalan. Hal ini juga menjelaskan prakiraan maju yang perlu dimutakhirkan setiap tahunnya pada kerangka pendanaan dan pendapatan jangka menengah. Sementara itu, AS menganut sistem anggaran berimbang (balanced budgeting) dengan masa berlaku rencana kerja lima tahunan. Metode yang digunakan dalam perhitungan total biaya pembangunan adalah pendapatan negara yang dihasilkan dari sisa anggaran per tahun yang bisa bergulir ke tahun berikutnya sampai dengan masa anggaran selesai.

Selama tahun pelaksanaan, baik Indonesia maupun AS melaksanakan fungsi pengawasan melalui badan khusus. Indonesia memiliki BPK, sebagai lembaga independen, yang melakukan evaluasi dalam bentuk pemeriksaan penggunaan/pengelolaan anggaran dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPR. Sementara itu, AS melaksanakan audit kinerja melalui GAO, hasil audit tersebut disampaikan ke OMB untuk ditindaklanjuti. Selain itu, dalam kurun waktu pelaksanaan anggaran, BPKP juga berfungsi untuk memberikan asistensi dan konsultasi mengenai keuangan negara dan akuntabilitas kinerja aparatur.

Sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja, selain perencanaan anggaran, OMB juga bertanggung jawab untuk perencanaan kinerja hingga ke level individu sehingga kontribusi setiap individu dalam pencapaian output dapat terlihat termasuk keterkaitan dengan pendanaannya. Sementara itu, perencanaan kinerja hingga ke level individu di Indonesia ditangani oleh Kementerian PANRB—lembaga eksekutif terpisah dari Kemenkeu dan Bappenas. Setiap tahunnya, Kementerian PANRB melakukan evaluasi kinerja setiap K/L dan memberikan rekomendasi area of improvement yang di AS fungsi ini dijalankan oleh GAO.

Lesson Learned
Berkaca pada perbandingan kondisi AS dan Indonesia dalam kacamata perencanaan pembangunan nasional, dapat dilihat adanya persamaan dan perbedaan pada kedua negara. Dari sisi kelembagaan, aktor yang terlibat pada proses perencanaan pembangunan di Indonesia lebih banyak dari segi kuantitas. Selain itu, proses yang dilalui Indonesia tampak lebih kompleks. Kondisi ini bisa jadi adalah kondisi yang dibutuhkan Indonesia mengingat kompleksitas dinamika yang dihadapi Indonesia—kondisi dibutuhkannya banyak aktor untuk pengawasan. Namun demikian, efisiensi kelembagaan yang terdapat di AS dapat menjadi contoh yang baik dalam proses perencanaan pembangunan nasional. Efisiensi aktor dengan pembagian tugas dan fungsi yang efektif membuat birokrasi menjadi lebih ringkas. Selain itu, salah satu poin penting dalam perbandingan proses perencanaan di kedua negara ini ialah kedudukan lembaga investigator atau lembaga yang bertugas mengawasi kinerja dan pengelolaan anggaran. Kedua negara memiliki lembaga tersebut, namun kedudukan BPK di Indonesia patut mendapat apresiasi lebih. Adanya sebuah lembaga yang independen seperti BPK—yang tidak berada di posisi condong pada satu sisi pemerintahan, merupakan hal positif dalam perencanaan pembangunan. Kedudukan BPK sebagai lembaga yang mandiri memberikan keleluasaan pengawasan yang diharapkan dapat menambah nilai akuntabilitas atas kinerja dan keuangan negara.

Perbedaan signifikan terlihat pada penerapan prinsip efisensi pada sistem perencanaan dan penganggaran di AS yang mampu menggulirkan sisa anggaran pada tahun berjalan ke tahun rencana berikutnya, sedangkan dengan prinsip zero based budgeting yang Indonesia jalankan “mengharuskan” K/L untuk realisasi anggaran sebesar-besarnya sehingga sisa anggaran menjadi nihil untuk memulai tahun rencana baru. Hal tersebut menunjukan tingkat kematangan fiskal AS yang mungkin dapat dipelajari di kemudian hari.

Tantangan yang dihadapi Indonesia hari ini—yaitu misinterpretasi K/L terhadap outcome statement membuat implementasi performance based budgeting tidak efektif untuk menggambarkan capaian nasional—juga pernah dialami oleh AS. Namun, dengan penerapan prinsip kaizen (continuous improvement), dan berkaca dari keberhasilan AS yang terus berinovasi dalam perbaikan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran—seperti yang juga dilakukan Indonesia, kami yakin bahwa indonesia sudah berada pada jalur yang tepat, dan bahwa ini adalah proses yang harus dihadapi Indonesia untuk menuju performance based budgeting yang lebih baik.

Daftar Pustaka
Blazey, A. and Nicol, S. (2018). OECD Best Practices for Performance Budgeting. OECD, pp.1–43.
Madjid, N. (2020). Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran: Tantangan Mewujudkan Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif dan Efisien. Simposium Keuangan Negara, pp.1075–1115.
Office of Management and Budget (2018). SECTION 10-OVERVIEW OF THE BUDGET PROCESS. [online] Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/06/s10.pdf.
Shea, R. (2008). Performance Budgeting in the United States. OECD Journal on Budgeting, 8(1), pp.1–13.

—-

*) Kepala Subbagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kabinet
**) Analis Keuangan, Subbagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kabinet
***) Analis Data dan Informasi, Subbagian Program dan Anggaran II, Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Kabinet

#Kedeputian Administrasi

Polisi Usut Penembakan Massal di Perayaan Imlek California

Editor : Hanasa — Mon, 23 Jan 2023 03:33:32 +0000

koranindopos.com – AMERIKA. Kepolisian Los Angeles Amerika Serikat menyatakan tersangka pelaku penembakan massal di California saat perayaan Tahun Baru China atau Imlek pada Sabtu (21/1) adalah seorang pria keturunan Asia.

Penembakan massal terjadi di studio dansa di dekat festival perayaan Tahun Baru Imlek di Monterey Park, Sabtu malam(21/1/2022). Tercatat 10 orang tewas dan 10 lainnya luka-luka.Dilansir CNN, Sheriff Los Angeles County Robert G. Luna mengatakan pria keturunan Asia itu diidentifikasi bernama Huu Can Tran berusia 72 tahun. ”Deskripsi yang kami miliki sekarang adalah laki-laki Asia,” ungkapnya seperti dikutip dari CNN Senin (23/1).

Luna juga mengonfirmasi bahwa pria yang ditemukan tewas di dalam sebuah van kargo putih setelah terlibat kejar-kejaran dengan polisi di Torrance, California, adalah Tran. Torrance sendiri berjarak sekitar 48 kilometer dari Monterey Park.

Polisi, kata Luna, juga meyakini Tran adalah pria bersenjata yang juga sempat dilucuti senjatanya oleh sekelompok orang di sebuah studio dansa di Alhambra, California, tak lama setelah melakukan penembakan di Monterey Park.

Luna mengungkapkan penyelidikan masih terus berlangsung demi mengungkap motif penembakan. Oleh karena itu, menurutnya masih terlalu dini untuk mengesampingkan kejahatan rasial sebagai kemungkinan motif. ”Sebenarnya masih banyak yang belum kita ketahui daripada yang kita ketahui saat ini,” ucapnya.

Dugaan Tran pelaku tunggal penembakan massal ini juga didukung oleh rekaman video pengawas (CCTV). Dalam rekaman tampak pelaku merupakan pria Asia berusia 30 – 50 an.Setelah penembakan massal itu terjadi pelaku sempat kabur. Kepolisian melakukan operasi besar-besaran dan mencari pelaku sekitar 12 jam. Aparat akhirnya menemukan terduga pelaku yang identik dengan rekaman CCTV.

Tran sedang berada dalam sebuah mobil van putih di Torrance, California, saat polisi mengepung dirinya. Polisi pun perlahan mendekati van. Dalam keadaan itu polisi dikagetkan dengan suara tembakan dari dalam mobil.

Setelah pintu dibuka, mereka menemukan Tran di dalamnya sudah tewas. Polisi menduga pria itu menembak dirinya sendiri.Penembakan massal di Monterey Park adalah kejadian mematikan terbaru sejak aksi penembakan massal yang menewaskan 19 siswa dan dua guru di sebuah sekolah di Uvalde, Texas, Mei 2022 lalu.

Presiden Joe Biden menyampaikan belasungkawa kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan akibat insiden itu. ”Meskipun masih banyak yang tidak kami ketahui tentang motif serangan tidak masuk akal ini, kami tahu bahwa banyak keluarga berduka malam ini, dan kami berdoa agar orang yang mereka cintai pulih dari luka mereka,” kata Biden dalam pernyataan. (cnni/mmr)

AS Tuding Putin Ingin Caplok Donetsk dan Luhansk

Editor : Hana — Wed, 20 Jul 2022 04:36:59 +0000

koranindopos.com – AMERIKA, Amerika Serikat menuduh Rusia ingin melanjutkan rencana untuk mencaplok wilayah Ukraina lagi setelah menganeksasi Semenanjung Crimea pada 2014. Kirby mengatakan Rusia ingin mencaplok Kherson, Zaporizhzhia, dan seluruh wilayah Donetsk dan Luhansk. ”Rusia tengah meletakkan dasar untuk mencaplok wilayah Ukraina yang kini dikuasai pasukannya dengan melanggar langsung kedaulatan Ukraina,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) Johns Kirby kepada wartawan di Washington D.C pada Selasa (19/7/2022).

Johns mengatakan, Rusia sudah menempatkan pejabat proksi (pemerintahan boneka) tidak sah mereka di wilayah Ukraina yang berada di bawah kendali mereka. Kirby juga menuding Rusia tengah berencana menggelar “referendum palsu” di daerah Ukraina yang telah mereka rebut. Ia menuturkan referendum itu mungkin digelar Rusia pada awal September. ”Aneksasi secara paksa akan menjadi pelanggaran berat terhadap Piagam PBB dan kami tidak akan membiarkannya tanpa tantangan atau tanpa hukuman,” ucap Kirby.

Kirby mengatakan pihaknya telah “mengungkap” rencana Rusia sehingga “dunia tahu bahwa setiap pencaplokan (wilayah Ukraina oleh Rusia) itu direncanakan, ilegal, dan tidak sah”. ”Kami akan merespons dengan cepat dan keras dan sejalan bersama sekutu dan mitra kami,” ujar Kirby seperti dikutip AFP. (cnni/mmr)

Penembakan di Greenwood Park Mall AS Renggut Tiga Nyawa

Editor : Hairul — Mon, 18 Jul 2022 03:35:12 +0000

Koranindopos.com – AMERIKA, Aksi penembakan brutal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini, insiden tersebut terjadi di Greenwood Park Mall, negara bagian Indiana, pada Minggu malam (17/7).

Peristiwa tersebut menjadi insiden penembakan terbaru dari 200 lebih insiden penembakan yang terjadi di Negeri Paman Sam selama 2022. ”Kami mengalami penembakan massal malam ini di Greenwood Park Mall. Kami memiliki tiga korban jiwa saat ini dan tiga lainnya terluka,” beber Wali Kota Greenwood Mark Myers.

Myers mengatakan, belum dapat memastikan motif penembakan. Ia menuturkan pria bersenjata itu bahkan dilumpuhkan dengan ditembak mati oleh “seorang individu bersenjata”, bukan pihak berwenang.

Sementara itu, Polisi Greenwood mengunggah informasi di halaman Facebook mereka, meminta warga yang menjadi saksi mata insiden penembakan untuk menghubungi kepolisian. Dikutip AFP, penembakan di mal ini adalah terbaru dalam gelombang kekerasan senjata yang melanda Amerika Serikat. Sekitar 40.000 kematian per tahun terjadi di Amerika disebabkan oleh senjata api, menurut Arsip Kekerasan Senjata.

Penembakan di mal ini terjadi hanya beberapa minggu setelah seorang pria bersenjata melontarkan rentetan tembakan pada parade 4 Juli di pinggiran kota Chicago. Insiden itu menewaskan tujuh orang dan melukai puluhan warga yang hadir.

Penembakan di hari kemerdekaan AS itu juga terjadi tak lama setelah dua penembakan massal pada Mei lalu. Pertama, penembakan di supermarket New York yang mengakibatkan 10 orang kulit hitam tewas.

Kedua, penembakan di SD Texas yang menyebabkan 19 anak-anak dan dua guru meninggal dunia. Lonjakan insiden kekerasan senjata baru-baru ini pun semakin memicu amarah publik untuk memperketat kepemilikan senjata api yang merupakan isu sensitif di Negeri Paman Sam. Sebuah komite DPR AS akan memberikan suara minggu ini untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun terkait RUU yang akan melarang senjata serbu. (cnni/mmr)

Presiden Joe Biden Jatuh Saat Bersepeda Dengan Istri

Editor : Hana — Sun, 19 Jun 2022 07:23:47 +0000

AMERIKA, koranindopos.com – Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden, jatuh dari sepeda pada Sabtu (18/6/2022). Insiden itu terjadi saat ia sedang bersepeda di taman dekat rumahnya di Pantai Rehoboth, Delaware, Amerika Serikat.

Seorang pejabat Gedung Putih menyampaikan, kondisi Biden saat ini baik-baik saja. Ia juga menegaskan Biden tidak memerlukan pemeriksaan medis. ”Seperti yang dikatakan Presiden (Biden), kakinya tersangkut di pedal saat ia turun dari sepeda dan dia baik-baik saja. Tidak memerlukan pemeriksaan medis. Presiden juga menantikan waktu yang ia miliki bersama keluarga,” kata pejabat itu.

Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Biden jatuh ketika ia sedang bersepeda dengan istrinya, Jill Biden. Kala itu, Biden bersepeda menghampiri sekelompok orang yang berada di dekatnya. Biden kemudian mencoba menghentikan sepeda, tetapi kakinya tersangkut di pedal. ”Saya membuat kaki saya tersangkut (di pedal),” kata Biden.

Setelah itu, beberapa agen rahasia AS langsung membantu Biden bangun. Sekelompok orang yang berada di dekat Biden memberi tepuk tangan ketika ia bangun. Biden lalu berbicara dengan kelompok itu selama beberapa menit. Seorang anak kecil bahkan sempat bertanya kepada Biden bagaimana rasanya memimpin suatu negara. (cnni/mmr)

Menhan Prabowo Yakini Kekuatan Besar China dan AS Akan Bijaksana Demi Perdamaian Dunia

Editor : Hairul — Tue, 14 Jun 2022 05:03:05 +0000

SINGAPURA, koranindopos.com – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Prabowo Subianto dalam sesi bertemakan “Managing Geopolitical Competition In A Multipolar Region” di forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2022 mengatakan bahwa dirinya meyakini kekuatan besar dunia, yaitu China dan Amerika Serikat akan berbijaksana demi perdamaian dunia.

“Kami yakin bahwa para pemimpin kekuatan besar menyadari tanggung jawab besar di pundak mereka,” kata Menhan Prabowo, Sabtu (11/6).

“Kami yakin bahwa para pemimpin China akan memegang tanggung jawab mereka dengan kebijaksanaan dan kebajikan. Karena itu adalah ajaran filosofis mereka. Konfusius, semua filsuf besar China, selalu mengajarkan kita bahwa kekuasaan dan kepemimpinan harus selalu datang dengan kebajikan,” sambungnya.

Adapun mengenai AS, Menhan Prabowo mengatakan bahwa AS adalah negara besar yang dihormati karena perjuangannya melawan kolonialisme. “Kami menghormati AS, AS sebenarnya telah terbukti sebagai kekuatan anti-kolonial, mereka adalah salah satu koloni pertama Inggris, mereka berjuang melawan kolonialisme. Mereka mendukung perjuangan kami untuk kemerdekaan. Kami tidak melupakan teman-teman kami yang mendukung kami,” ujarnya.

Menhan Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara yang akan terdampak dengan berbagai tantangan geopolitik dunia, mendukung tatanan internasional berbasis aturan atau rules-based order. Indonesia, sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif, mengormati kepentingan semua negara dan tidak memihak.

“Bagi kami menghormati kepentingan semua tetangga kami dan semua kekuatan besar di wilayah ini adalah hal yang penting. Dan kami telah berhasil mencapainya dengan saudara-saudara kami di ASEAN, dan karena itu inilah yang juga ingin kami coba capai dalam situasi ini,” jelasnya.

Dengan segala tantangan yang kita hadapi, kita optimis, kita yakin bahwa kebijaksanaan, rasionalitas, akal sehat akan menang,” ujar Menhan Prabowo Subianto mengakhiri pidatonya. (hai)