Polisi mengidentifikasi dua terduga pelaku berinisial PN dan KT. Keduanya diduga tidak hanya terlibat dalam penembakan ASN, tetapi juga pernah terlibat dalam sejumlah kasus penembakan lainnya.

Identitas PN dan KT diketahui setelah polisi mencocokkan cuplikan video video call yang beredar di media sosial dengan data dan ciri-ciri yang telah dimiliki aparat.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua orang tersebut telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) kepolisian.

“Setelah kami sandingkan dengan data yang kami miliki serta ciri-ciri yang ada pada kami, kami memastikan dua orang tersebut merupakan PN dan KT yang masuk dalam DPO kami,” kata Yusuf dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Yusuf mengungkapkan, PN dan KT diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penembakan yang terjadi saat pelaksanaan Festival Budaya Lembah Baliem (FBLB) di Kabupaten Jayawijaya pada 8 Agustus 2026.

Dalam peristiwa tersebut, dua warga sipil dilaporkan mengalami luka akibat tembakan.

Menurut Yusuf, keterkaitan kedua terduga pelaku dengan kasus tersebut menjadi perkembangan penting dalam penyelidikan Operasi Damai Cartenz.

“Keterlibatan dalam kasus penembakan pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Baliem dan penyanderaan pilot Susi Air ini merupakan sebuah perkembangan bagi kami. Dari hasil identifikasi ini, kami masih terus melakukan pengejaran untuk mengetahui keberadaan para pelaku,” ujar Yusuf.

Selain kasus penembakan di FBLB, polisi juga menduga kedua orang tersebut berkaitan dengan kasus penyanderaan pilot Susi Air.

Namun, aparat masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan bentuk dan sejauh mana keterlibatan masing-masing terduga pelaku dalam rangkaian kasus tersebut.

Kasus terbaru yang menjadi dasar pengejaran PN dan KT adalah penembakan terhadap tiga ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama.

Ketiga korban yakni WB (24), AR (49), dan AAM (35).

AR diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya. Sementara WB dan AAM juga tercatat sebagai ASN di instansi yang sama.

Ketiga korban merupakan bagian dari rombongan Dinas Pertanian yang sebelumnya melakukan kegiatan peninjauan cetak sawah.

Selain melakukan pengecekan lahan, rombongan tersebut diketahui hendak memberikan bantuan berupa ternak anak babi kepada masyarakat.

Saat perjalanan kembali menuju Wamena, kendaraan yang mereka tumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata.

“Dalam perjalanan kembali menuju ke Kab. Wamena, kendaraan yang mereka tumpangi diduga dihadang oleh kelompok bersenjata dan diperintahkan berhenti,” ungkap Yusuf.

Setelah kendaraan dihentikan, terjadi penembakan yang menyebabkan ketiga ASN menjadi korban.

Akibat penembakan tersebut, AR dan AAM meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara WB sempat dievakuasi ke RSUD Wamena untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, nyawanya tidak berhasil diselamatkan dan WB akhirnya meninggal dunia.

Kepala Operasi Damai Cartenz Irjen Faizal Ramadhani sebelumnya mengatakan, hasil penyelidikan dan pendalaman awal mengarah pada dugaan keterlibatan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berasal dari wilayah Nduga.

Meski demikian, aparat masih mengumpulkan bahan keterangan dan melakukan penyelidikan untuk memastikan identitas serta peran masing-masing pihak dalam penembakan tersebut.

Dengan ditetapkannya PN dan KT sebagai DPO, aparat kini terus melakukan pengejaran untuk menemukan keberadaan keduanya.

Polisi juga masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua terduga pelaku dalam kasus-kasus kekerasan lainnya.

Identifikasi melalui video video call menjadi salah satu perkembangan dalam proses penyelidikan. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi dan ciri-ciri yang telah dimiliki kepolisian.

Operasi pengejaran dilakukan untuk mengungkap secara menyeluruh rangkaian penembakan terhadap ASN Dinas Pertanian Jayawijaya sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.

Hingga kini, kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Status PN dan KT sebagai terduga pelaku juga tetap berdasarkan hasil penyelidikan aparat dan belum merupakan putusan pengadilan.(dhil/kmps)

Koranindopos.com, Jakarta – Pemerintah akan membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru mulai 2027 sebagai bagian dari upaya mengatasi kekurangan tenaga pendidik yang masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, , mengatakan Indonesia saat ini masih kekurangan sekitar 561 ribu guru. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan skema rekrutmen dan pengangkatan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) mulai tahun 2027 dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya.

“Sekarang kita masih kekurangan guru sebanyak 561 ribu orang di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti saat menghadiri Wisuda Ke-17 di Pangkalpinang, Kamis.

Menurutnya, para guru yang dinyatakan lulus seleksi aparatur sipil negara (ASN) nantinya akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik, termasuk daerah terpencil di berbagai wilayah Indonesia.

“Para guru PNS ini harus siap ditugaskan di mana saja, termasuk daerah-daerah terpencil di seluruh wilayah Republik Indonesia,” katanya.

Abdul Mu’ti menjelaskan proses rekrutmen akan dilakukan melalui mekanisme seleksi berbasis tes dan sistem merit. Dengan demikian, kelulusan peserta sepenuhnya ditentukan oleh kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

“Para guru ASN yang lulus tes ini akan ditempatkan atau ditugaskan di daerah-daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Presiden dalam mewujudkan visi pembangunan pendidikan sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita.

Menurut Abdul Mu’ti, pemerintah berupaya memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Meski demikian, ia mengakui sektor pendidikan nasional masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses hingga kesenjangan mutu pendidikan di sejumlah daerah.

“Saat ini kita masih menghadapi berbagai kesenjangan pendidikan di Indonesia. Kesenjangan tersebut tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga mutu pendidikan dan masih banyak anak yang belum memperoleh kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi, kondisi geografis, disabilitas, kemampuan intelektual, maupun faktor sosial dan budaya,” jelasnya.

Pemerintah berharap rekrutmen guru PNS mulai 2027 dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah sekaligus meningkatkan pemerataan layanan pendidikan. Langkah tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan guru yang profesional dan berkualitas di seluruh pelosok negeri. (hai)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sekaligus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Seoul, Korea Selatan, dan disiarkan secara virtual pada Selasa (31/3/2026).

“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat,” ujar Airlangga.

Kebijakan ini secara khusus hanya berlaku bagi ASN dan tidak mencakup sektor swasta. Selain itu, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta SE Menteri Dalam Negeri.

Tidak hanya berfokus pada fleksibilitas kerja, kebijakan WFH ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat digitalisasi layanan publik. Dengan bekerja dari rumah, instansi diharapkan semakin mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan transparan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan efisiensi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Dampak dari konflik di Timur Tengah yang memengaruhi stabilitas energi global menjadi salah satu pertimbangan utama. Dengan mengurangi mobilitas ASN satu hari dalam seminggu, konsumsi BBM diharapkan dapat ditekan.

Langkah ini mencerminkan respons pemerintah yang adaptif terhadap dinamika global sekaligus menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya jangka panjang untuk memperkuat kemandirian energi dan ketahanan nasional.

Dengan implementasi yang tepat, WFH setiap Jumat diharapkan tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan publik di era digital.(dhil)

Kebijakan ini menegaskan bahwa PPPK memiliki hak keuangan yang hampir setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), meskipun status kepegawaiannya berbeda.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan PNS yang berstatus pegawai tetap dan memperoleh hak pensiun dari negara, PPPK tidak mendapatkan fasilitas pensiun.

Meski demikian, dari sisi penghasilan dan fasilitas kerja, PPPK memperoleh hak yang hampir sama dengan PNS. Mereka berhak atas:

• Gaji pokok sesuai golongan dan masa kerja

• Tunjangan keluarga

• Tunjangan pangan

• Tunjangan jabatan (jika ada)

• Jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan

• Jaminan sosial ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan

Dengan skema tersebut, PPPK tetap mendapatkan perlindungan sosial yang memadai selama masa kontrak kerja.

Tidak semua PPPK berasal dari lulusan sarjana (S1). Sebagian di antaranya merupakan lulusan SMA atau sederajat yang direkrut untuk jabatan tertentu, seperti tenaga teknis maupun tenaga administrasi.

Besaran gaji PPPK lulusan SMA tentu berbeda dengan lulusan S1 karena penetapan golongan didasarkan pada kualifikasi pendidikan dan masa kerja. Semakin tinggi pendidikan dan semakin lama masa kerja, maka nominal gaji yang diterima juga akan meningkat.

Untuk Maret 2026, gaji PPPK tetap mengacu pada struktur penggajian sesuai regulasi pemerintah, dengan pembayaran dilakukan pada awal bulan sebagaimana ASN lainnya.

Sebagai bagian dari ASN, PPPK memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam sistem birokrasi pemerintahan. Namun, perbedaan utama dengan PNS terletak pada status kepegawaian dan hak pensiun.

Jika PNS memperoleh jaminan pensiun setelah memasuki masa purna tugas, PPPK hanya menerima hak keuangan selama masa kontrak berlangsung. Meski demikian, skema penghasilan bulanan dan tunjangan yang diterima membuat posisi PPPK tetap kompetitif dan menjanjikan.

Dengan pencairan gaji yang rutin setiap awal bulan serta tambahan tunjangan, PPPK—baik lulusan SMA maupun sarjana—tetap memiliki kepastian pendapatan dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.(dhil)

Menurut kebijakan yang disiapkan pemerintah, pencairan THR akan dilakukan sekitar 10 sampai 15 hari sebelum Idulfitri, artinya sebagian ASN dapat menerima dana tunjangan pada awal hingga pertengahan Maret 2026, mengingat Idulfitri diperkirakan jatuh sekitar 20 Maret 2026.

THR Lebaran merupakan tunjangan rutin yang diberikan sebagai bentuk dukungan finansial pemerintah kepada aparatur negara menjelang Hari Raya. Besaran THR yang akan diterima para ASN mencakup sejumlah komponen penghasilan, yaitu:

• Gaji pokok

• Tunjangan keluarga

• Tunjangan pangan

• Tunjangan jabatan

• Tunjangan kinerja
  Semua komponen tersebut dibayarkan penuh tanpa potongan, sehingga ASN memperoleh nilai tunjangan maksimal untuk memenuhi kebutuhan menjelang Lebaran.

Pencairan THR ASN diatur melalui sejumlah dasar hukum, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, serta Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 yang turut menetapkan jadwal cuti bersama ASN menjelang Lebaran.

Dengan dasar hukum yang jelas ini, pemerintah menegaskan pencairan THR dilakukan secara serentak untuk ASN di instansi pusat maupun daerah, sehingga tidak ada perbedaan waktu di antara unit kerja pemerintah.

THR tidak hanya menjadi tambahan penghasilan tahunan semata. Dana ini berperan penting dalam membantu ASN memenuhi berbagai kebutuhan menjelang dan selama perayaan Lebaran, seperti persiapan mudik, kebutuhan keluarga, serta biaya sosial keagamaan yang kerap meningkat pada periode ini.

Selain itu, pencairan THR yang lebih awal diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus mendukung perputaran ekonomi nasional. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas pengabdian para ASN setelah melewati masa kerja yang padat di awal tahun anggaran 2026.(sf/afy)

“Komisi II DPR RI menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan menjadi salah satu masukan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang saat ini sudah teragendakan dalam prolegnas prioritas yang disepakati antara DPR dengan pemerintah,” ujar Rifqi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Sebelumnya, MK menyatakan bahwa Pasal 26 ayat (2) huruf d UU ASN bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai “penerapan pengawasan sistem merit, termasuk pengawasan terhadap penerapan asas, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN yang dilakukan oleh suatu lembaga independen.”

Menanggapi hal tersebut, Rifqi menjelaskan bahwa setelah penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), fungsi pengawasan terhadap sistem merit dalam birokrasi dijalankan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, dengan adanya putusan MK ini, perlu dibentuk lembaga independen baru yang bersifat otonom untuk memastikan pelaksanaan sistem merit berjalan objektif.

“Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka kita semua wajib mengikhtiarkan hadirnya satu lembaga baru yang bertugas secara otonom untuk memastikan bagaimana seluruh proses mulai dari pengangkatan, mutasi, rotasi, demosi, promosi, sampai dengan pemberhentian aparatur sipil negara dapat dilakukan dengan baik,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Lebih lanjut, Rifqi mengungkapkan bahwa Komisi II DPR bersama Badan Keahlian DPR RI tengah melakukan kajian mendalam terhadap dua aspek utama revisi UU ASN. Pertama, memastikan sistem meritokrasi diterapkan secara merata di seluruh Indonesia tanpa adanya kesenjangan antara ASN pusat dan daerah. Kedua, menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh ASN untuk menduduki jabatan strategis di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Yang pertama, menghadirkan sistem meritokrasi yang merata secara nasional. Tidak boleh lagi ada kejomplangan antara ASN di satu daerah dengan daerah lain, maupun antara ASN di pemerintahan daerah dengan kementerian lembaga. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa semua ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki semua jabatan,” tegasnya.

Rifqi menambahkan, Komisi II DPR RI berkomitmen menjaga profesionalitas ASN sesuai dengan semangat putusan MK, khususnya dalam mencegah politisasi birokrasi menjelang pemilu maupun pilkada.

“Niat baik Komisi II DPR RI sejalan dengan kehendak putusan Mahkamah Konstitusi, yakni memastikan birokrasi tetap profesional dan bebas dari intervensi politik,” pungkasnya.

Dengan demikian, hasil putusan MK menjadi momentum penting bagi DPR dan pemerintah untuk merevitalisasi tata kelola ASN agar lebih transparan, akuntabel, dan berlandaskan sistem merit yang kuat di seluruh Indonesia. (hai)

Kepala LAN Muhammad Taufiq DEA menjelaskan, setiap ASN diwajibkan belajar, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang yang merupakan strategi penting dalam menghadapi dinamika birokasi modern.Taufiq menambahkan, saat ini LAN melakukan inovasi melalui berbagai kebijakan pengembangan kompetensi seperti program Corporate University yang menggabungkan pembelajaran yang terintegrasi di tempat kerja dengan fokus mendukung program prioritas pemerintah seperti pengentasan kemiskinan, sekolah rakyat, dan koperasi merah putih. ”Selain itu juga pemanfaatan teknologi informasi melalui learning market place yang memastikan ASN mendapatkan sumber pembelajaran yang tepat secara gratis,” kata Taufiq.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Transformasi Pembelajaran ASN LAN Erna Irawati  mengatakan, terdapat empat pilar utama transformasi dalam pembelajaran ASN, yaitu; integrasi, digitalisasi, inovasi, dan kolaborasi. Menurutnya, pengembangan kompetensi ASN harus selaras dengan kebutuhan organisasi dan perubahan lingkungan strategis. ”ASN diwajibkan proaktif bukan adaptif, agar tidak tertinggal dalam memberikan pelayanan publik berkualitas,” ujarnya. (rls/why/mmr)