<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>badan pengkajian mpr &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/badan-pengkajian-mpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 15:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>badan pengkajian mpr &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Badan Pengkajian MPR Soroti Ketidaksesuaian Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah</title>
		<link>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-soroti-ketidaksesuaian-pelaksanaan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-soroti-ketidaksesuaian-pelaksanaan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 15:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[badan pengkajian mpr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=123418</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, YOGYAKARTA – Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan desa yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pembangunan nasional maupun dinamika ketatanegaraan saat ini. Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Desa yang digelar di Yogyakarta, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a>, YOGYAKARTA</strong> – Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan desa yang dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan pembangunan nasional maupun dinamika ketatanegaraan saat ini.</p>
<p>Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema <em>Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, dan Desa</em> yang digelar di Yogyakarta, Rabu (15/7/2026).</p>
<p>Ketua Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI, Hindun Anisah, mengatakan forum tersebut bertujuan menghimpun berbagai masukan akademis dan praktis guna memperkuat kajian mengenai sistem desentralisasi dan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.</p>
<p>Menurutnya, desentralisasi dan otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan pembangunan, kapasitas pemerintahan daerah, hingga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.</p>
<p>&#8220;Saya berharap diskusi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif, baik untuk memperkuat kebijakan desentralisasi maupun memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,&#8221; ujar Hindun.</p>
<p>FGD menghadirkan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Prof. Agus Pramusinto, Ketua Komisi Yudisial periode 2016–2020 Prof. Aidul Fitriciada Azhari, serta akademisi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. Dian Eka Rahmawati sebagai narasumber.</p>
<h3>Hubungan Pusat dan Daerah Perlu Dievaluasi</h3>
<p>Dalam paparannya, Agus Pramusinto menilai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sejak lama menjadi salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.</p>
<p>Menurutnya, sejumlah gejolak yang pernah terjadi di berbagai daerah, seperti PRRI/Permesta, Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dinamika di Papua, hingga tuntutan dari sejumlah daerah, berakar pada persoalan ketimpangan kewenangan dan rasa keadilan.</p>
<p>&#8220;Kewenangan yang terlalu besar berada di pemerintah pusat, sementara daerah memiliki ruang yang terbatas. Kurangnya penghormatan terhadap entitas lokal juga menjadi bagian dari persoalan desentralisasi,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Agus menilai hubungan pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan baru yang jauh lebih kompleks dibanding saat era Reformasi 1998. Selain pembagian kewenangan, pemerintah kini dihadapkan pada isu transformasi digital, kecerdasan buatan, perubahan iklim, urbanisasi, perkembangan sosial ekonomi, hingga dinamika geopolitik global.</p>
<p>Karena itu, ia menilai desain hubungan pusat dan daerah yang dibangun lebih dari dua dekade lalu perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan tantangan abad ke-21.</p>
<p>&#8220;Yang perlu dievaluasi bukan hanya siapa memiliki kewenangan apa, tetapi apakah cara kita membagi kewenangan tersebut sudah tepat,&#8221; katanya.</p>
<h3>Dinilai Perlu Penegasan Konstitusi</h3>
<p>Sementara itu, Aidul Fitriciada Azhari menilai pengaturan mengenai desentralisasi dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki karakteristik yang mendekati sistem federal, meskipun Indonesia tetap menganut bentuk negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.</p>
<p>Menurut Aidul, kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan konseptual dalam regulasi maupun implementasi pemerintahan daerah.</p>
<p>Ia berpendapat salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk memperjelas desain hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, meskipun langkah tersebut menghadapi tantangan politik dan konstitusional.</p>
<p>Pandangan serupa disampaikan Dian Eka Rahmawati yang menilai konstitusi perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar negara.</p>
<p>Ia menyoroti ketentuan Pasal 18 dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 yang dinilai masih memerlukan penegasan, terutama terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan desa.</p>
<p>Menurut Dian, konstitusi memang harus bersifat terbuka, tetapi tetap memerlukan batasan dan indikator yang jelas agar tidak menimbulkan ruang tarik-menarik kepentingan politik dalam implementasinya.</p>
<p>Melalui FGD tersebut, Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI berharap dapat merumuskan berbagai rekomendasi yang komprehensif sebagai bahan kajian dalam penyempurnaan kebijakan mengenai desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah, dan desa, sehingga mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-soroti-ketidaksesuaian-pelaksanaan-desentralisasi-dan-otonomi-daerah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123418</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Badan Pengkajian MPR Gelar FGD Bahas Penguatan Kedaulatan Rakyat dalam Demokrasi Pancasila</title>
		<link>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-gelar-fgd-bahas-penguatan-kedaulatan-rakyat-dalam-demokrasi-pancasila/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-gelar-fgd-bahas-penguatan-kedaulatan-rakyat-dalam-demokrasi-pancasila/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 13:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[badan pengkajian mpr]]></category>
		<category><![CDATA[fgd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=123145</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA  – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Kelompok I menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila” di Hotel Aryaduta, Bandung, Senin (13/7/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk mengkaji berbagai tantangan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, terutama di tengah praktik demokrasi yang dinilai masih cenderung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>JAKARTA </strong> – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melalui Kelompok I menggelar <strong>Focus Group Discussion (FGD)</strong> bertema <strong>“Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila”</strong> di Hotel Aryaduta, Bandung, Senin (13/7/2026). Forum ini menjadi ruang diskusi untuk mengkaji berbagai tantangan pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia, terutama di tengah praktik demokrasi yang dinilai masih cenderung bersifat prosedural dan belum sepenuhnya menghadirkan partisipasi publik yang bermakna.</p>
<p>FGD dipimpin Ketua Badan Pengkajian MPR RI <strong>Prof. Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.</strong>, serta dihadiri sejumlah anggota Badan Pengkajian MPR RI, di antaranya I.G.N. Kesuma Kelakan, Guntur Sasono, Endang Setyawati Thohari, Saadiah Uluputty, Andreas Hugo Paraera, Dedi Iskandar Batubara, Denty Eka Widi Pratiwi, Hasan Basri Agus, dan Aji Mirni Mawarni.</p>
<p>Hadir sebagai narasumber Guru Besar Ilmu Politik Kontemporer Universitas Padjadjaran <strong>Prof. Dr. Caroline Paskarina, S.IP., M.Si.</strong>, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran <strong>Ari Ganjar Herdiansah, Ph.D.</strong>, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran <strong>Bilal Dewansyah, S.H., M.H.</strong></p>
<p>Dalam sambutannya, Yasonna H. Laoly menjelaskan bahwa FGD merupakan bagian dari rangkaian kajian Badan Pengkajian MPR RI untuk menghimpun pandangan akademisi, pakar, dan masyarakat mengenai pelaksanaan konstitusi serta arah penguatan demokrasi Indonesia.</p>
<p>Menurutnya, hasil diskusi dan berbagai forum penyerapan aspirasi tersebut diharapkan menjadi bahan awal dalam penyelenggaraan <strong>Konferensi Konstitusi</strong> yang direncanakan MPR RI pada masa mendatang.</p>
<p>&#8220;Konferensi Konstitusi diharapkan menjadi forum nasional yang mempertemukan lembaga negara, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, kelompok strategis, generasi muda, masyarakat daerah, serta berbagai unsur masyarakat untuk mengevaluasi pelaksanaan konstitusi dan merumuskan arah penguatan kehidupan ketatanegaraan Indonesia,&#8221; ujar Yasonna.</p>
<p>Dalam paparannya, Caroline Paskarina menilai Indonesia telah memiliki sistem Pemilu dan Pilkada yang didukung landasan konstitusional serta prosedur yang relatif kuat. Namun, menurutnya, pelaksanaan kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substantif.</p>
<p>Ia menyoroti masih kuatnya dominasi elite partai dalam proses pencalonan, tingginya biaya politik, praktik politik uang, ketergantungan kandidat terhadap pemilik modal, hingga lemahnya hubungan antara wakil rakyat dan konstituen setelah pemilu berlangsung.</p>
<p>Caroline menegaskan bahwa persoalan utama demokrasi Indonesia bukan terletak pada ketiadaan institusi demokrasi, melainkan adanya kesenjangan antara mekanisme yang tersedia dengan kemampuan masyarakat untuk benar-benar memengaruhi, mengawasi, dan mengoreksi jalannya kekuasaan negara.</p>
<p>Menurutnya, rakyat tidak boleh hanya berperan sebagai pemilih pada hari pemungutan suara, tetapi harus terlibat sebelum, selama, dan setelah proses pemilu berlangsung.</p>
<p>Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip <strong>partisipasi bermakna</strong> dalam penyusunan kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut mencakup hak masyarakat untuk didengar, hak agar pendapatnya dipertimbangkan, serta hak memperoleh penjelasan atas diterima atau ditolaknya suatu masukan.</p>
<p>Sementara itu, Ari Ganjar Herdiansah menyoroti meningkatnya mobilisasi mahasiswa dan generasi muda dalam berbagai gerakan sosial beberapa tahun terakhir.</p>
<p>Menurutnya, demonstrasi maupun gerakan digital menunjukkan bahwa saluran formal penyampaian aspirasi masyarakat belum sepenuhnya berjalan efektif.</p>
<p>Ia menjelaskan bahwa persoalan utama bukan rendahnya partisipasi masyarakat, melainkan lemahnya proses konversi aspirasi menjadi respons kelembagaan dan perbaikan kebijakan.</p>
<p>&#8220;Kedaulatan rakyat perlu bekerja melalui rantai yang jelas, mulai dari suara warga, pembentukan agenda publik, proses deliberasi, respons lembaga, hingga koreksi kebijakan,&#8221; ujarnya.</p>
<p>Ari juga mengingatkan bahwa keresahan generasi muda sering kali dipicu persoalan nyata, seperti sulitnya memperoleh pekerjaan, meningkatnya biaya pendidikan, tekanan ekonomi, hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi. Karena itu, aspirasi tersebut perlu dipandang sebagai masukan penting dalam proses demokrasi.</p>
<p>Pada kesempatan yang sama, Bilal Dewansyah menilai sistem perwakilan saat ini masih menghadapi tantangan berupa dominasi partai politik dan fraksi terhadap anggota legislatif.</p>
<p>Menurutnya, meski anggota legislatif dipilih langsung oleh rakyat, dalam praktiknya mereka sering kali lebih bergantung pada keputusan partai dibandingkan aspirasi konstituen.</p>
<p>Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi akuntabilitas wakil rakyat sekaligus membuka ruang bagi pengaruh kelompok kepentingan, termasuk oligarki dan tingginya biaya politik.</p>
<p>Bilal juga menekankan pentingnya menjaga kebebasan akademik dan ruang kritik publik sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokrasi.</p>
<p>&#8220;Kritik terhadap kebijakan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari kontrol demokratis, bukan sebagai ancaman yang dibalas dengan intimidasi atau penggunaan instrumen hukum secara berlebihan,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Ia menambahkan, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral melalui penelitian, kajian hukum, pendidikan publik, serta kritik yang berbasis data dan fakta.</p>
<p>Melalui FGD ini, Badan Pengkajian MPR RI berharap berbagai masukan dari kalangan akademisi dapat memperkaya kajian mengenai penguatan kedaulatan rakyat dalam perspektif Demokrasi Pancasila, sekaligus menjadi landasan bagi penyempurnaan sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih partisipatif, akuntabel, dan berkeadilan.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/badan-pengkajian-mpr-gelar-fgd-bahas-penguatan-kedaulatan-rakyat-dalam-demokrasi-pancasila/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123145</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
