bahlil – Indopos

Dukung Bahlil dan Arahan Prabowo, Menperin Minta Tambahan Pasokan Gas Domestik untuk Industri di Jabar dan Lampung

Editor : Affandy — Sat, 24 Oct 2026 05:20:17 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA — Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji memberikan dukungan penuh terhadap gagasan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, untuk mengutamakan pemanfaatan gas bumi bagi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Sarmuji, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kekayaan sumber daya alam nasional dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Kemenperin mendukung arahan Presiden untuk mengutamakan kepentingan nasional, termasuk gagasan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi agar gas bumi diutamakan bagi kebutuhan dalam negeri. Kami akan berkoordinasi agar industri mendapat porsi pasokan yang memadai, terutama di Jawa bagian barat dan Lampung yang saat ini paling membutuhkan,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2026).

Sarmuji menjelaskan bahwa gas bumi memegang peran yang sangat vital bagi keberlangsung sektor manufaktur nasional, baik sebagai bahan baku utama maupun sebagai sumber energi operasional.

Sektor industri seperti pupuk dan petrokimia menggantungkan gas bumi sebagai bahan baku utama (feedstock). Sementara itu, sektor industri padat karya dan manufaktur lainnya — seperti keramik, kaca, dan baja — membutuhkan pasokan gas sebagai energi yang stabil dengan harga yang berkompetisi di tingkat global.

Berdasarkan data Kemenperin, kebutuhan gas industri di dalam negeri hingga kini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Realisasi pasokan gas melalui skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di wilayah Jawa Bagian Barat baru berada di kisaran 65,69 persen pada tahun 2025.

“Masih ada ruang yang perlu diisi. Karena itu, setiap tambahan pasokan gas di dalam negeri adalah peluang untuk memperkuat daya saing industri, menjaga utilisasi pabrik, dan melindungi lapangan kerja,” tegas Sarmuji.

Kebijakan mengutamakan alokasi gas untuk pasar domestik dinilai telah sesuai dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Regulasi RUEN mengarahkan pemangkasan dan pengurangan ekspor gas bumi secara bertahap guna mengalihkan prioritas alokasi pasokan ke sektor-sektor produktif di dalam negeri.

Sarmuji menambahkan bahwa penataan dan penguatan pasokan energi domestik merupakan proses yang dilakukan secara bertahap. Kemenperin siap berkolaborasi erat dengan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Kementerian ESDM, serta para pemangku kepentingan terkait demi menjamin kepastian pasokan dan stabilitas harga bagi industri yang tengah beroperasi.

“Hilirisasi membutuhkan industri yang kuat, dan industri yang kuat membutuhkan energi serta bahan baku yang terjamin. Di situlah Kemenperin akan mengambil peran,” pungkasnya.(dhil/dtk)

Bahlil Buka Peluang Harga Pertamax Turun, Pemerintah Pantau Pergerakan Harga Minyak Dunia

Editor : Affandy — Tue, 21 Jul 2026 02:22:22 +0000

Koranindopos.com – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk Pertamax, apabila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2026). Menurutnya, pemerintah tengah mengkaji berbagai skenario agar kebijakan harga BBM tetap seimbang antara kepentingan masyarakat dan pelaku usaha di sektor energi.

“Kita akan melihat, saya sudah menghitung dan saya akan melakukan rapat dengan badan usaha dari Pertamina maupun beberapa badan usaha lain. Ketika harga minyak dunia turun, kita akan menyesuaikan,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan, hingga saat ini harga minyak dunia masih bergerak fluktuatif sehingga pemerintah belum dapat mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Kementerian ESDM akan terus memantau perkembangan pasar energi global sebelum menetapkan langkah lanjutan.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari formula yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen BBM non-subsidi dan keberlangsungan bisnis badan usaha di sektor perminyakan.

“Jadi dalam kondisi seperti ini kita mencari formulasi yang bijak, yang tidak memberatkan rakyat pengguna khususnya yang non-subsidi. Ini kan totalnya sekitar 20 persen. Ini saudara-saudara kita yang mampu. Tapi juga kita tidak memberatkan pelaku usaha di sektor perminyakan,” jelasnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai kondisi harga BBM nasional telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto usai Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam laporannya, Bahlil juga menyampaikan kondisi kualitas BBM di Indonesia yang disebut berada di atas standar minimum yang ditetapkan.

Selain membahas harga BBM, pemerintah juga melaporkan perkembangan kerja sama pengadaan minyak mentah (crude) dan bahan bakar dengan sejumlah negara guna memastikan ketahanan pasokan energi nasional.

Di tengah potensi penyesuaian harga BBM non-subsidi, Bahlil memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap harga BBM bersubsidi. Pemerintah menjamin tidak akan ada kenaikan harga BBM subsidi hingga akhir tahun.

“Saya juga melaporkan tentang kerja sama kita dengan beberapa negara terkait dengan crude BBM, alhamdulillah kita juga clear sampai dengan insyaallah akhir tahun enggak ada masalah. Sudah barang tentu kita juga memastikan bahwa kenaikan terhadap BBM subsidi insyaallah enggak ada kenaikan sama sekali,” tegasnya.

Pernyataan Bahlil memberikan sinyal bahwa harga Pertamax dan BBM non-subsidi lainnya tetap akan mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia. Jika tren penurunan harga minyak global berlanjut, pemerintah membuka peluang untuk melakukan penyesuaian harga demi memberikan manfaat kepada konsumen.

Namun demikian, keputusan akhir akan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari stabilitas harga energi internasional, keberlanjutan pasokan nasional, hingga kondisi keuangan badan usaha penyedia BBM.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap kebijakan harga BBM dapat tetap menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat bagi industri energi nasional.(dhil/kmps)

Pemerintah Siapkan Program E20, Bahlil: Indonesia Butuh 4 Juta KL Etanol untuk Kurangi Impor BBM

Editor : Affandy — Mon, 29 Jun 2026 02:25:55 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi ketahanan energi nasional dengan mendorong implementasi program campuran bioetanol E20. Untuk menjalankan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter (KL) etanol setiap tahun sebagai bahan campuran bensin.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebutuhan etanol tersebut didasarkan pada konsumsi bensin nasional yang mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Dalam skema E20, bensin akan dicampur dengan 20 persen etanol guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor BBM.

“Kebutuhan bensin kita itu kurang lebih sekitar 40 juta KL. Dari jumlah tersebut, kapasitas produksi kita hanya sekitar 14,3 juta KL sehingga impornya hampir mencapai 25 juta KL,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa beroperasinya Kilang Balikpapan yang diresmikan pada Januari 2026 memberikan tambahan kapasitas produksi bensin sebesar 5,5 juta KL per tahun.

Penambahan kapasitas tersebut membuat kebutuhan impor bensin nasional turun dari hampir 25 juta KL menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

“Namun begitu, Kilang Balikpapan yang kita resmikan pada Januari 2026 bertambah produksinya 5,5 juta KL bensin sehingga menyisakan impor bensin sekitar 20 juta KL,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah menilai angka impor tersebut masih cukup besar sehingga diperlukan langkah lanjutan untuk menekan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

Salah satu strategi yang disiapkan pemerintah adalah penerapan Program E20, yakni penggunaan bensin yang dicampur dengan 20 persen etanol.

Melalui kebijakan ini, konsumsi bensin murni diharapkan dapat berkurang secara signifikan, sehingga kebutuhan impor bahan bakar juga dapat ditekan.

Untuk memenuhi kebutuhan campuran tersebut, pemerintah memperkirakan diperlukan sekitar 4 juta KL etanol setiap tahun.

Selain mengurangi impor BBM, penggunaan bioetanol juga diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), sekaligus mendukung target transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

Program bauran bioetanol menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem energi yang lebih mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan bahan bakar nasional.

Dengan konsumsi bensin yang mencapai puluhan juta kiloliter setiap tahun, diversifikasi energi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak impor sekaligus menjaga stabilitas pasokan energi dalam negeri.

Selain memberikan manfaat dari sisi ketahanan energi, pengembangan industri bioetanol juga berpotensi menciptakan nilai tambah bagi sektor pertanian dan agroindustri melalui pemanfaatan bahan baku lokal, seperti tebu, singkong, dan komoditas penghasil etanol lainnya.

Pemerintah berharap implementasi Program E20 dapat menjadi salah satu solusi jangka panjang dalam menekan impor BBM, meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, serta memperkuat kemandirian energi Indonesia di masa mendatang.(dhil/dtk)

Bahlil Tegaskan Harga BBM dan Elpiji Subsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Editor : Affandy — Sat, 06 Jun 2026 03:19:59 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun Liquefied Petroleum Gas (elpiji) bersubsidi hingga akhir tahun 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam pembukaan Mubes V Kosgoro 1957 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

“Saya ingin mengatakan bahwa karena Golkar adalah partai yang pro rakyat, saya mengulangi lagi bahwa urusan BBM subsidi, elpiji subsidi, Insyaallah doakan tidak akan kita naikkan sampai dengan 31 Desember 2026,” ujar Bahlil.

Menurutnya, meskipun terdapat berbagai dorongan agar pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi seiring dinamika ekonomi dan energi global, pemerintah memilih untuk mempertahankan harga yang berlaku saat ini demi menjaga daya beli masyarakat.

Bahlil mengakui kondisi ekonomi global saat ini masih diwarnai berbagai ketidakpastian yang berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, pemerintah memandang bahwa perlindungan terhadap masyarakat harus menjadi prioritas utama.

“Sudah saatnya pada saat kondisi global yang tidak menentu, kondisi global yang tidak terlalu baik-baik saja, kita pemerintah atas arahan Bapak Presiden sudah selayaknya harus berpihak betul kepada rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan mempertahankan harga BBM dan elpiji bersubsidi merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada energi bersubsidi untuk kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah, lanjut Bahlil, telah memastikan alokasi subsidi energi tetap tersedia sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan kenaikan harga dalam waktu dekat.

“Karena itu harga BBM subsidi kita tidak naikkan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut sekaligus memperkuat komitmen yang sebelumnya telah disampaikan Bahlil pada pertengahan Mei 2026. Saat itu, ia juga memastikan pemerintah belum memiliki rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi maupun elpiji subsidi meskipun terjadi fluktuasi harga energi di pasar internasional.

Kebijakan mempertahankan harga energi bersubsidi dinilai penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali, mengingat BBM dan elpiji memiliki pengaruh besar terhadap biaya transportasi, distribusi barang, hingga kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Dengan kepastian bahwa harga BBM dan elpiji subsidi tetap dipertahankan hingga 31 Desember 2026, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan lebih tenang di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.(dhil)

Bahlil Arsitek, Sarmuji Eksekutor

Editor : Memoarto — Mon, 27 Apr 2026 13:53:57 +0000

Foto : Dok/Sanusi

OLEH: SANUSI

Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dewan Pimpinan Pusat (PPID DPP) Partai Golkar

‎‎PREDIKAT ”Partai Informatif” yang diraih Golkar di Anugerah KIP Award 2025 bukan sekadar plakat di dinding. Ia adalah penanda bahwa Partai Golkar sedang bergeser. Dari partai besar yang dulu identik dengan mesin politik konvensional, kini bergerak menuju partai dengan tata kelola manajerial modern. Di titik inilah peran Sekjen Muhammad Sarmuji menemukan relevansinya.

‎‎Sejak memimpin Golkar, Bahlil Lahadalia membawa narasi transformasi. Partai didorong lebih lincah, lebih terbuka, dan lebih akuntabel. Narasi itu tidak berhenti di podium. Anugerah KIP 2025 membuktikan: untuk pertama kalinya sejak berdiri 1964, Golkar dinyatakan informatif oleh Komisi Informasi Pusat.

‎‎Tapi transformasi butuh manajer. Di sinilah Muhammad Sarmuji bekerja. Ia mengawal proses penilaian KIP yang diikuti 141 lembaga penyiaran dan 386 badan publik. Persiapan dilakukan singkat namun sistemnya serius. PPID Golkar jadi ujung tombak. Data dirapikan, standar keterbukaan dipenuhi. Hasilnya, Golkar lolos sebagai partai informatif pada 15 Desember 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta. ”Kami bersyukur Golkar mendapatkan penghargaan sebagai Partai Informatif dari KIP. Ini adalah hasil kerja keras teman-teman PPID, serta dukungan penuh dari ketua umum dan bendahara umum,” kata Sarmuji.

‎‎Yang menarik dari era ini adalah pergeseran makna keterbukaan. Dulu, keterbukaan sering jadi jargon kampanye. Kini, di tangan Sarmuji, keterbukaan diperlakukan seperti KPI perusahaan. Ada tim PPID, ada target informatif, ada evaluasi. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut ini bukti Golkar bukan lagi partai yang retoris, tapi partai yang informasinya bisa diakses dan memberi solusi.

‎‎Model ini mirip korporasi: Bahlil sebagai CEO yang menentukan visi, Sarmuji sebagai COO yang memastikan mesin organisasi jalan. Visi tanpa eksekusi hanya jadi slogan. Eksekusi tanpa visi hanya jadi rutinitas. Golkar mencoba menggabungkan keduanya.

‎Sarmuji sudah memberi sinyal, target berikutnya adalah dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi dan kabupaten/kota. Ini ujian sesungguhnya. Sebab manajerial level pusat lebih mudah distandardisasi. Di daerah, sumber daya, budaya birokrasi, dan pemahaman keterbukaan masih beragam. Pola manajerial dengan pendekatan transparansi dan integrasi teknologi akan mempercepat dan memudahkan serap aspirasi dari seluruh negeri. Golkar menerapkan sistem ini, tidak sebatas Seremonial di Jakarta namun ingin mengejar predikat informatif di seluruh Indonesia.

‎Era Bahlil mengganti wajah Golkar menjadi lebih terbuka dan transformatif. Era manajerial Sarmuji memastikan wajah itu bukan topeng. Keterbukaan informasi kini jadi SOP, bukan basa-basi.

‎‎Jika pola ini konsisten, Golkar sedang memberi contoh baru: partai politik bisa dikelola dengan disiplin korporat tanpa kehilangan watak politiknya. Dan itu mungkin yang paling dibutuhkan demokrasi Indonesia hari ini – partai yang tidak hanya pandai bicara, tapi juga rapi bekerja. (*/mmr)

Sinyal Kenaikan Harga BBM, Menteri ESDM Bahlil: Non-Subsidi Berpotensi Naik

Editor : Affandy — Tue, 31 Mar 2026 04:19:27 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan sinyal terkait potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah melonjaknya harga minyak dunia yang kini telah menembus US$ 115 per barel.

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke Jepang pada Senin. Kondisi ini memicu perhatian publik, mengingat penyesuaian harga BBM di Indonesia umumnya dilakukan pada awal bulan, termasuk yang berdekatan dengan 1 April.

Menanggapi isu yang berkembang, Bahlil menegaskan bahwa potensi kenaikan harga tidak akan menyasar seluruh jenis BBM. Ia menyebut bahwa penyesuaian kemungkinan hanya terjadi pada BBM non-subsidi.

BBM jenis ini umumnya digunakan oleh kalangan menengah ke atas, sehingga pemerintah berupaya menjaga agar masyarakat kecil tetap terlindungi dari dampak langsung kenaikan harga energi global.

Langkah ini juga dinilai sebagai bentuk strategi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara beban subsidi negara dan daya beli masyarakat.

Kenaikan harga minyak mentah dunia hingga US$ 115 per barel menjadi faktor utama yang mendorong potensi penyesuaian harga BBM di dalam negeri. Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak, sangat terpengaruh oleh fluktuasi harga global.

Jika harga minyak terus bertahan tinggi, maka tekanan terhadap anggaran negara akan semakin besar, terutama untuk mempertahankan subsidi energi.

Secara pola, perubahan harga BBM di Indonesia sering dilakukan pada awal bulan. Dengan demikian, kemungkinan penyesuaian harga bisa terjadi dalam waktu dekat, yakni pada 1 April.

Meski demikian, pemerintah masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan resmi, termasuk kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan tetap mempertahankan subsidi untuk BBM tertentu yang digunakan masyarakat luas.

Di sisi lain, penyesuaian harga BBM non-subsidi dianggap sebagai langkah realistis agar beban fiskal tidak semakin berat.(dhil)

Bahlil Pastikan Stok BBM dan LPG Nasional Aman di Atas Standar Minimum

Editor : Affandy — Fri, 13 Mar 2026 21:29:19 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) nasional berada dalam kondisi aman. Ia menyebutkan stok energi saat ini berada di atas standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (13/3/2026).

Dalam laporannya, Bahlil menjelaskan ketahanan stok nasional untuk beberapa jenis BBM berada pada level yang cukup baik. Untuk BBM jenis Pertalite dengan oktan RON 90, ketahanan stok nasional atau coverage days (CD) tercatat mencapai 24,39 hari. Angka tersebut berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah, yakni 18,2 hari.

Sementara itu, BBM jenis Pertamax (RON 92) memiliki ketahanan stok nasional sebesar 28,75 hari, melampaui batas minimum sebesar 19,9 hari.

Adapun untuk Pertamax Turbo (RON 98), pemerintah mencatat ketahanan stok mencapai 31,32 hari. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan batas minimum yang ditetapkan sebesar 22,3 hari.

Bahlil menegaskan bahwa dengan kondisi stok yang berada di atas ambang batas tersebut, ketersediaan BBM nasional dalam keadaan aman.

“Urusan bensin clear Bapak,” kata Bahlil saat melaporkan kondisi stok energi kepada Presiden Prabowo dalam sidang kabinet tersebut.

Pemerintah memastikan pemantauan terhadap stok BBM dan LPG terus dilakukan secara berkala guna menjaga stabilitas pasokan energi nasional, terutama menjelang periode peningkatan konsumsi masyarakat seperti masa libur panjang dan hari besar keagamaan.(dhil)

Emil Dardak Tanggapi Santai Tawaran Bahlil Gabung Golkar: “Itu Bercanda Saja”

Editor : Affandy — Wed, 14 May 2025 04:14:59 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, akhirnya angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang sempat menawarinya untuk bergabung ke Partai Golkar. Emil menanggapi hal tersebut dengan santai dan menyebutnya sebagai candaan semata.

“Itu bercanda saja, Demokrat solid,” ujar Emil saat ditemui di Kantor DPD Demokrat Jawa Timur, Rabu (14/5/2025).

Emil menjelaskan bahwa dirinya mengenal baik sosok Bahlil. Bahkan, ia menyebut Bahlil dengan sebutan “kanda”, sapaan akrab bagi senior dalam lingkungan organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang pernah mereka ikuti bersama.

Kedekatan personal tersebut, menurut Emil, membuat guyonan seperti itu menjadi hal yang wajar dan tidak perlu ditanggapi secara serius. Ia memastikan komitmennya tetap pada Partai Demokrat, yang kini tengah memperkuat konsolidasi internal usai gelaran Pemilu 2024.

“Bercandanya nyerempet, tapi ya memang begitu kanda Bahlil, orangnya hangat,” kata Emil sambil tertawa.

Pernyataan ini muncul setelah beredarnya video perbincangan antara Emil dan Bahlil yang memunculkan spekulasi politik, termasuk kemungkinan Emil merapat ke Partai Golkar. Namun Emil menegaskan bahwa spekulasi tersebut tidak berdasar dan terlalu jauh ditarik dari konteks sebenarnya.

Partai Demokrat sendiri, di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terus memperkuat posisi politiknya di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur. Emil, sebagai salah satu kader muda potensial, tetap dipercaya untuk memimpin dan menjaga soliditas partai di wilayah tersebut.(dhil)

Menteri ESDM Bahlil: Indonesia Berpotensi Alami Defisit Gas hingga 2035

Editor : Affandy — Fri, 02 May 2025 06:28:58 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Indonesia berpotensi mengalami defisit gas dalam beberapa tahun ke depan, bahkan hingga tahun 2035. Peringatan ini disampaikan sebagai bagian dari evaluasi terbaru terhadap kebutuhan dan pasokan energi nasional, khususnya sektor gas bumi.

Menurut Bahlil, penyebab utama dari potensi defisit tersebut adalah meningkatnya konsumsi gas dalam negeri yang dalam perhitungan sebelumnya tidak diantisipasi secara optimal. Ia menegaskan bahwa ke depan, kebijakan gas nasional harus lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dibandingkan ekspor.

“Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil dalam pernyataan tertulis yang dikutip pada Jumat (2/5/2025).

Bahlil menjelaskan bahwa meski produksi gas nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tren konsumsi yang terus meningkat menjadi tantangan besar. Karena itu, review ulang terhadap alokasi produksi gas nasional sangat penting agar Indonesia tidak bergantung pada impor gas di masa mendatang.

Dalam strategi jangka panjang, pemerintah juga akan mengoptimalkan proyek-proyek gas nasional, baik dari sektor hulu maupun distribusi, termasuk pengembangan infrastruktur seperti terminal LNG domestik dan jaringan pipa gas.

Kementerian ESDM juga mendorong pelaku industri untuk lebih efisien dalam penggunaan energi dan memperkuat diversifikasi sumber energi, agar tekanan terhadap pasokan gas tidak terlalu besar di masa depan.(Dhil)

Bahlil Ungkap Adanya Mafia yang Menghambat Harga Murah LPG 3 Kg untuk Rakyat

Editor : Affandy — Mon, 10 Mar 2025 05:07:41 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan adanya kelompok mafia yang tidak menginginkan harga LPG 3 kg dijual murah kepada rakyat. Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam sebuah wawancara yang menyoroti dinamika distribusi dan kebijakan subsidi energi di Indonesia.

Menurut Bahlil, mafia tersebut beroperasi dalam rantai distribusi LPG bersubsidi dan memanfaatkan celah regulasi untuk memperoleh keuntungan besar. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang berupaya untuk menekan harga LPG 3 kg agar lebih terjangkau bagi masyarakat kecil, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin hal ini terjadi.

“Kita ingin harga LPG 3 kg tetap murah untuk rakyat kecil, tapi ada mafia yang bermain dan tidak ingin itu terjadi. Mereka mencari keuntungan di tengah kebutuhan rakyat,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peran mafia dalam distribusi LPG menyebabkan harga di pasaran menjadi lebih mahal dibandingkan harga resmi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu modus operandi mereka adalah melakukan penimbunan dan menjual kembali dengan harga lebih tinggi kepada konsumen yang membutuhkan.

Pemerintah, kata Bahlil, telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini. Beberapa upaya yang sedang dilakukan antara lain:

Penguatan Pengawasan Distribusi Pemerintah akan memperketat pengawasan distribusi LPG 3 kg agar lebih tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan spekulan.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku Mafia Pemerintah akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan subsidi LPG.
Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi Salah satu solusi yang sedang dikembangkan adalah penerapan sistem digital dalam penyaluran LPG subsidi, sehingga transparansi dan akuntabilitas dapat lebih terjaga.

Bahlil juga meminta dukungan dari masyarakat untuk melaporkan jika menemukan indikasi permainan harga atau penimbunan LPG bersubsidi di lapangan. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan harga LPG 3 kg dapat tetap terjangkau bagi rakyat kecil.

“Pemerintah akan terus berjuang agar subsidi ini benar-benar dinikmati oleh rakyat yang membutuhkan, bukan oleh segelintir orang yang mencari keuntungan,” tambahnya.(dhil)