Menurut Yassierli, kebutuhan publik hari ini sederhana yaitu pelatihan harus berujung peluang kerja nyata. Oleh Karena itu, BLK perlu mengambil peran lebih luas, bukan hanya “mengajar”, tetapi juga menyiapkan jalan masuk ke dunia kerja agar keterampilan yang dipelajari tidak berhenti di ruang kelas.

“Kita harus berupaya semaksimal mungkin menjadikan fungsi BLK ini, sebagaimana fungsi BLK milik Kemnaker antara lain sebagai pusat pelatihan vokasi, pusat inovasi, pusat kewirausahaan, dan pusat pengembangan produktivitas. Kalau kita sudah memposisikan BLK seperti empat fungsi itu, artinya kita sudah melangkah di jalur yang tepat,” kata Menaker Yassierli saat membuka pelatihan berbasis kompetensi (PBK) di BLK Lahat, Lahat, Senin (9/2/2026).

Yassierli menyampaikan, praktik integrasi pelatihan dan penempatan telah diterapkan pada BLK Kemnaker. Ia menyebut tingkat penempatan lulusan BLK Kemnaker mencapai 70 persen, yang didorong dengan memperkuat hubungan antara proses pelatihan dan kebutuhan pasar kerja.

Model tersebut, lanjut Yassierli, bisa diterapkan juga di BLK milik pemerintah daerah agar manfaat pelatihan benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menekankan peran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), termasuk fungsi pengantar kerja, untuk ikut mengawal lulusan pelatihan dan memastikan mereka tidak berjalan sendiri setelah pelatihan selesai.

“Jadi 70 persen yang dilatih kita fasilitasi sampai kita hantarkan sampai ke tempat kerja. Makanya di Dinas (ketenagakerjaan) ada fungsi pengantar kerja, mereka yang harus mengawal. Balai juga harus punya kolaborasi network jejaring dengan industri,” kata Yassierli.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menjelaskan PBK di BLK Lahat merupakan pelatihan dari dana hibah APBN sebanyak tujuh paket. Ia berharap hibah ini dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas pelatihan di BLK Lahat, sekaligus menjadi pijakan untuk pengembangan program berikutnya.

Ke depan, Menaker menyampaikan harapan agar pelatihan di BLK Lahat ini dapat berlanjut pada tahap berikutnya. “Dan nanti kita akan melanjutkan dengan batch ke-2, batch ke-3, batch ke-4. Dan sekali lagi kita ingin SDM-SDM di Kabupaten Lahat ini muncul. Hadir menjadi calon-calon SDM terbaik bangsa di masa yang akan datang,” pungkasnya. (Riz)

Yassierli mengatakan, revitalisasi BLK merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat peran BLK sebagai pusat penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berdaya saing, baik untuk pasar kerja dalam negeri maupun luar negeri.

“BLK tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja domestik, tetapi juga mempersiapkan tenaga kerja Indonesia agar siap bekerja di luar negeri,” ujarnya saat peletakan batu pertama revitalisasi BLK Sumbawa Barat, Kamis (22/1/2026).

Menurut Yassierli, pemindahan BLK ke pusat kabupaten akan memperluas jangkauan layanan pelatihan, terutama bagi masyarakat yang selama ini terkendala jarak dan biaya transportasi. Dengan akses yang lebih baik, BLK diharapkan mampu meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal.

Ia menilai daerah memiliki potensi besar sebagai sumber tenaga kerja unggul, namun perlu didukung pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan BLK tidak hanya menyasar infrastruktur, tetapi juga pembaruan tata kelola dan program pelatihan agar lebih adaptif terhadap perubahan dunia kerja.

BLK Sumbawa Barat pun diproyeksikan menjadi model transformasi BLK di Indonesia. Pengelolaannya diarahkan lebih profesional, kolaboratif dengan industri, serta berorientasi pada penyerapan tenaga kerja.
“Saya ingin BLK Sumbawa Barat menjadi contoh bagi BLK lain. Ini memang tidak mudah, tetapi sangat mungkin dicapai dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat,” tegasnya.

Selain sektor industri, BLK ini juga diarahkan membuka peluang kerja di sektor lain, termasuk penempatan pekerja migran ke luar negeri. BLK harus merancang kelas-kelas pelatihan khusus dan menjalin komunikasi dengan pihak yang memiliki akses penempatan tenaga kerja sesuai keahlian.

Menaker Yassierli juga menekankan prinsip inklusivitas dalam pengembangan BLK. Pelatihan vokasi, menurutnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk memperoleh pelatihan dan pekerjaan yang layak.

“Kita harus membuka peluang yang sama bagi semua. Setiap warga negara berhak bekerja dan hidup sejahtera,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengembangan BLK harus selaras dengan kebutuhan industri masa kini dan masa depan, seperti teknologi informasi, digital marketing, hingga artificial intelligence (AI). Pelatihan vokasi dinilai menjadi solusi strategis untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menutup kunjungannya, Yassierli berharap revitalisasi BLK Sumbawa Barat mampu melahirkan SDM unggul, berdaya saing, dan menjadikan Sumbawa Barat sebagai salah satu role model pengembangan ketenagakerjaan di kawasan Indonesia Timur.

Selain meresmikan revitalisasi BLK, Menaker juga memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada aparatur sipil negara (ASN) di Sumbawa Barat dengan tema Peran Pemerintah Daerah dalam Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan yang Inklusif dan Berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan peningkatan profesionalisme aparatur dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan.

“Tantangan seperti kesenjangan kompetensi, keterbatasan akses pelatihan berkualitas, serta dampak otomatisasi dan digitalisasi membutuhkan perubahan mendasar dari cara pemerintah melayani masyarakat,” ujarnya. (ris)

“Kalau hubungan industrial harmonis, maka akan tercipta budaya kerja yang transformatif, di mana buruh dan pengusaha dapat membentuk tim kerja yang luar biasa. Mereka memiliki visi bersama. Istilah kita itu buruh sejahtera, industrinya kuat dan maju. Core-nya ini culture,” ujar Menaker saat menjadi narasumber dalam Dialog Terbuka Menuju Hubungan Industrial yang Proaktif dan Transformatif di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/8/2025).

Menaker menambahkan, hubungan industrial yang harmonis dan kondusif akan mampu menyelesaikan banyak tantangan ketenagakerjaan yang ada saat ini. “Ketika hubungan industrial mencapai kondisi yang harmonis dan kondusif, maka banyak tantangan ketenagakerjaan yang akan terselesaikan dengan sendirinya,” imbuhnya.

Adapun tantangan-tantangan yang dimaksud antara lain mencakup penguatan link and match dan optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), pekerjaan yang layak dan inklusif bagi kelompok rentan, penyusunan regulasi ketenagakerjaan, penegakan hukum terhadap norma ketenagakerjaan dan K3, serta penerapan hubungan industrial yang transformatif.

Lebih lanjut, Menaker menekankan bahwa kondisi hubungan industrial yang harmonis juga akan berdampak positif terhadap iklim investasi. Para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, umumnya akan mempertimbangkan stabilitas hubungan industrial sebagai salah satu indikator utama sebelum menanamkan modal.

“Kenapa orang mau berinvestasi di suatu negara? Karena situasinya kondusif. Itu yang harus kita bangun. Kondusif dalam arti adanya norma, nilai dan kesatuan visi,” ucapnya. (ris)

Hal tersebut disampaikan Menaker saat menjadi narasumber pada Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (RAKERKONAS) APINDO ke-34 yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat, Selasa, (5/8/2025).

Dalam paparannya, Menaker menjelaskan bahwa pendekatan supply difokuskan pada penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri. Salah satu strategi utamanya adalah transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja.

“Kita menyadari bahwa modalitas BLK merupakan aset besar yang sudah kita miliki. Karena itu, penting bagi kami untuk terus meningkatkan otoritas dan kapasitasnya agar lebih banyak orang yang bisa dilatih dengan kurikulum yang lebih mutakhir, serta mampu menciptakan lapangan kerja secara mandiri. Inilah yang saat ini sedang kami lakukan,” ujar Menaker.

Sementara itu, pendekatan demand dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah terus mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang terbuka bagi semua kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Strategi yang ditempuh antara lain pengembangan kebijakan rekrutmen yang inklusif, pembentukan Talent & Innovation Hub untuk melatih tenaga kerja mandiri, serta pelaksanaan Gerakan Peningkatan Produktivitas Nasional guna meningkatkan daya saing. (ris)

Menurut Stafsus Menaker Titik Mas’sudah, transformasi BLKK menjadi inkubator membutuhkan komitmen dan investasi yang berkelanjutan dari pemerintah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan.

“Dukungan yang tepat, BLKK Inkubator dapat menjadi katalis bagi lahirnya generasi wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing, membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera, ” kata Titik saat membuka Forum Group Discussion ‘Strategi Peningkatan Kapasitas BLKK Menjadi Inkubator Wirausaha yang Mendiri dan Berdaya Saing Tahun 2024’ di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/9/2024) malam.

Pemerintah berharap BLKK yang telah memiliki lembaga inkubator resmi, dapat berperan secara intensif dalam pembangunan ketenagakerjaan, khususnya program perluasan kesempatan kerja.

“Saya harap Bapak/Ibu tidak bingung dengan bertambahnya tugas BLKK sebagai lembaga inkubator. Lembaga inkubator yang telah didirikan secara formal di bawah BLKK atau di bawah yayasan induk, merupakan upaya memandirikan BLK Komunitas itu sendiri, ” ujar Titik Mas’sudah.

Titik mengungkapkan sejak tahun 2017 hingga 2023, Kemnaker telah membangun 4.282 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. BLKK secara tradisional berfokus pada pemberian pelatihan keterampilan kerja. Namun transformasi menjadi inkubator membawa BLKK ke level yang lebih tinggi.

“Inkubator tak hanya memberikan pelatihan, tetapi juga pendampingan komprehensif, akses permodalan, jaringan, dan ruang usaha. Pendekatan holistik ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi lahirnya wirausaha baru, ” kata Titik.

Sementara Kepala Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja Bandung BaratTuti Haryanti mengatakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, BLKK Inkubator dapat membantu wirausaha mendapatkan modal awal, melalui pinjaman, hibah atau investasi. Salah satunya melalui kegiatan Business Matching. (Riski Astuti)

Kunjungan tersebut menunjukkan pentingnya hubungan bilateral yang harmonis dan berkelanjutan antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam bidang peningkatan kompetensi angkatan kerja.

“Kami berharap kerja sama ini dapat terus berkembang, dan kami optimis bahwa ke depan lebih banyak lagi angkatan kerja Indonesia yang berkualitas dapat memberikan kontribusi positif di Prefektur Miyagi dan wilayah-wilayah lainnya di Jepang,” ucap Sekjen Anwar, Sabtu (7/9/2024) di Bekasi.

Sekjen Anwar menjelaskan, kerja sama antara Kemnaker dan IM Japan telah berlangsung sejak tahun 1993. Dalam jangka waktu tersebut, kerja sama yang dilakukan telah berhasil membentuk sistem pelatihan pra pemberangkatan yang holistik dan memadai guna mempersiapkan para peserta magang untuk menjalani pemagangan di Jepang dengan baik.

“Tidak hanya mengutamakan keterampilan teknis, tetapi juga pembekalan soft skills seperti kedisiplinan, adaptasi budaya, dan etos kerja yang tinggi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan bahwa para peserta magang dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan dan budaya kerja di Jepang,” ucapnya.

Ia menyebutkan bahwa sampai dengan Desember 2023 tercatat sebanyak 52.440 peserta telah berhasil diberangkatkan untuk mengikuti program magang di Jepang, dan saat ini tercatat ada 6.365 orang peserta yang sedang menjalani masa magang di berbagai wilayah di Jepang.

“Angka ini menunjukkan komitmen kuat dari Kementerian Ketenagakerjaan dan IM Japan dalam memberikan peluang peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja Indonesia,” ucapnya.

Proses seleksi yang dilakukan untuk program tersebut merupakan hasil dari kolaborasi yang erat antara Kementerian Ketenagakerjaan, IM Japan, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemerintah daerah, asosiasi, dan lembaga pendidikan.

Ia sangat menghargai partisipasi aktif dari berbagai pihak yang membantu menjaring peserta-peserta potensial dari seluruh pelosok Indonesia. Namun, ia menyadari bahwa tantangan ke depan akan semakin besar, baik dari segi kualitas maupun kuantitas peserta yang diharapkan dapat berkontribusi lebih besar lagi di sektor-sektor strategis di Jepang.

“Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelatihan dan memperluas kesempatan bagi lebih banyak calon peserta magang. Kami yakin dengan adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Jepang termasuk dari Prefektur Miyagi, kita dapat mencapai tujuan ini bersama-sama,” jelasnya. (Rizki Astuti)

Dalam sambutannya, Ida Fauziyah menyampaikan bahwa pemerintah berfokus pada peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari visi untuk menjadikan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, lanjut Menaker Ida, pihaknya telah mengimplementasikan Transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang meliputi, Reformasi Kelembagaan, Redesain Pelatihan, Revitalisasi Fasilitas, Reorientasi Sumber Daya Manusia, Relationship dan Rebranding Balai Latihan Kerja.

“Transformasi BLK di Batam diharapkan mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja di Provinsi Kepulauan Riau dan sekitarnya,” ujar Ida Fauziyah.

Menaker Ida menekankan akan pentingnya mengawal pembangunan dan operasional Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam oleh Pemerintah Daerah. “Hal ini agar percepatan proses pengadaan SDM dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Kehadiran Satpel Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Batam, tutur Ida Fauziyah semoga dapat menjawab tantangan ketenagakerjaan di Batam maupun Kepulauan Riau.

“Untuk itu kerja sama dan sinergitas sangat diperlukan, kami menyediakan satpel ini, tentu akan sangat baik jika pemanfaatannya dapat disinergikan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam,” ucapnya. (ris)

Dalam sambutannya Wapres menyampaikan keberadaan BLK Komunitas diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya.

“Adanya BLK Komunitas semoga menjadi langkah awal dalam mempercepat peningkatan
kompetensi SDM Indonesia yang unggul dan memiliki daya saing,” ucap Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menyebut, Di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, pelatihan di BLK Komunitas harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kecakapan akan hal ini nantinya akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa.

Untuk itu pada tahun 2023, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pengembangan pada program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 24 kejuruan.

“Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas ini tentu saja telah disesuaikan link and matchnya dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas,” katanya.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen dalam mengakselerasi pelatihan kerja melalui pembangunan BLK Komunitas yang menjadi bagian dari agenda peningkatan SDM ketenagakerjaan Indonesia.

“Serangkaian upaya telah dicanangkan oleh Bapak Presiden guna mewujudkan agenda tersebut, diantaranya dengan membangun BLK Komunitas di seluruh wilayah Indonesia,” ungkap Menaker Ida.

Ida Fauziyah menuturkan, sejak tahun 2017 hingga 2023, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan pemerintah melalui pembangunan BLK Komunitas.

“Alhamdulillah sampai dengan tahun 2023, jumlah BLK Komunitas yang sudah dibangun sebanyak 4.282,” ucapnya.

Menaker menjabarkan, program pembangunan BLK Komunitas pada tahun 2023 ini, lembaga penerima bantuan BLK Komunitas menerima bantuan yang terdiri dari bantuan pembiayaan pembangunan gedung workshop, bantuan peralatan pelatihan vokasi untuk 1 kejuruan yang diberikan berupa barang, serta pelatihan dasar bagi instruktur dan tenaga kepelatihan.

Adapun kejuruan pelatihan vokasi yang dikembangkan di BLK Komunitas tahun 2023 meliputi; Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las; Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi (VSAT, fiber optic, dan BTS); Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana);Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional (Traditional Healing); Seni Kuliner; dan Keperawatan (Care Worker).

Menaker menambahkan, setiap tahun Kemnaker selalu mengevaluasi kebermanfaatan dari program BLK Komunitas. Setelah dilakukan klasifikasi dan evaluasi akhirnya diperoleh 444 BLK Komunitas yang sudah Mandiri, sebanyak 1.403 BLK Komunitas memiliki klasifikasi Berkembang, 1.910 BLK Komunitas masuk dalam kategori Tumbuh dan di tahun 2023 sebanyak 525 BLK Komunitas telah rampung pembangunannya.

“Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat melalui pembangunan BLK Komunitas menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja sesuai pasar kerja,” ujarnya. (ris)

Menaker menyampaikan bahwa BLK Komunitas merupakan upaya untuk mendekatkan tempat pelatihan ke masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke tempat kursus. Pelatihan di BLK Komunitas juga tidak memungut biaya alias gratis.

“Pelatihan di BLK Komunitas Al-Huda ini gratis. Nantinya keterampilan yang diperoleh bisa untuk mendapatkan pekerjaan, atau menjadi wirausaha mandiri. Jadi silakan kepada santri dan masyarakat sekitar yang mau memiliki keterampilan multimedia agar mendaftar,” ujar Menaker.

Menaker menambahkan, masa depan ketenagakerjaan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, yang tidak hanya di Gorontalo, tetapi juga di dunia global.

Untuk itu, ia berharap dengan kehadiran BLK-K Al-Huda ini dapat meningkatkan kompetensi SDM masyarakat setempat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidupnya.

“Kita berharap BLK Komunitas Al-Huda ini dapat menekan angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar,” ucapnya. (ris)

Dalam PBK ini dilaksanakan 20 paket yang terdiri atas kejuruan pariwisata sebanyak 13 paket, kejuruan konstruksi atau bangunan sebanyak 6 paket, dan kejuruan las sebanyak 1 Paket, dan diikuti sebanyak 320 peserta.

Wamenaker dalam sambutannya menyampaikan pentingnya balai pelatihan menjalin hubungan yang erat dengan pihak perusahaan karena terbukti dapat menjembatani supply and demand tenaga kerja, sehingga permasalahan link and match dapat teratasi.

“Dengan menjalin hubungan yang erat dengan perusahaan, maka penempatan untuk lulusan pelatihan akan lebih mudah diterima di sektor formal,” kata Wamenaker.

Meski demikian, Wamenaker juga menyampaikan bahwa lulusan pelatihan tidak hanya bisa menjadi pekerja formal, tetapi juga dapat menjadi pelaku usaha mandiri. Hal tersebut disebutnya telah terbukti dengan adanya beberapa alumni pelatihan yang telah sukses membangun usahanya masing-masing sesuai bidang pelatihan yang diikuti.

“Ini merupakan wujud nyata hasil pelatihan vokasi di pasar kerja sektor informal. Mereka tidak hanya mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarganya, para wirausahawan baru ini juga turut menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat pencari kerja lainnya,” kata Wamenaker.

Wamenaker pun menaruh harapan besar agar program pelatihan yang diselenggarakan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peserta pelatihan dengan tidak hanya untuk mendapatkan keterampilan teknis atau hard skill, namun juga kemampuan soft skill yang mengutamakan attitude atau etos kerja yang diantaranya berupa kedisiplinan, hospitality, kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi.

“Ke depannya tidak hanya keterampilan teknis, namun kemampuan untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam memanfaatkan peluang-peluang usaha akan menjadi kunci keberhasilan para generasi muda,” ucap Wamenaker. (ris)