Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya berbagai unggahan di media sosial, pesan berantai, hingga berita di media massa yang mencatut program BSU 2026, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan pentingnya kehati-hatian masyarakat dalam menyikapi informasi BSU yang beredar di luar kanal resmi pemerintah.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada hoaks dan disinformasi tentang BSU, khususnya yang mengarahkan pendaftaran melalui tautan tidak resmi, karena BSU tidak memerlukan pendaftaran mandiri. Informasi resmi BSU hanya disampaikan melalui laman bsu.kemnaker.go.id dan media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Faried melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (7/1/2026).

Sebagai informasi, penyaluran BSU terakhir dilakukan pada tahun 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 16.048.472 pekerja/buruh sesuai ketentuan yang berlaku.

Faried menegaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried.

Faried juga mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. (ang)

Peninjauan secara langsung penyaluran BSU ini sebagai rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BSU 2025. Kantor Pos di Lombok merupakan lokasi kelima yang dikunjungi Wapres setelah Kantor Pos Tangerang, Jakarta, Boyolali, dan Pekanbaru.

Wapres Gibran menegaskan peninjauan ke Lombok ini untuk memastikan BSU benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria dan membutuhkan, sekaligus mengawal ketepatan sasaran serta efektivitas program bantuan pemerintah.

“Alhamdulillah, proses pencairan BSU di Lombok berjalan lancar hampir 100 persen. Saya titip pesan, jangan sampai ada pemotongan, proses pencairan lancar, ” ujar Wapres.

Kepada penerima BSU, Wapres berpesan sekaligus mengingatkan agar dana yang diterima dimanfaatkan secara bijak untuk kegiatan yang produktif.

“Saya titip pesan kepada para penerima bantuan, agar bantuannya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Jangan dipakai untuk judol (judi online). Saya ingatkan berkali-kali itu, ya, di setiap tempat pembagian BSU, ” katanya.

Yassierli mengungkapkan hingga Jum’at (1/8/2025), dari total 15,9 juta orang yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 14,95 juta pekerja atau 93,79 persen secara nasional.

Sedangkan untuk Nusa Tenggara Barat, BSU telah tersalur kepada 126.298 orang pekerja (93,80 persen), dan 44.064 orang pekerja (94,33 persen) telah tersalur di kota Mataram.

“Semua angka tersebut akan bertambah terus hingga program ini selesai, ” kata Yassierli.

Yassierli menegaskan BSU merupakan langkah nyata dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja.

Tahun 2025 Kemnaker kembali dipercaya untuk menyalurkan BSU kepada pekerja. Sebagai bagian dari respon pemerintah terhadap situasi ketenagakerjaan, Kemnaker juga telah melaksanakan penyaluran BSU tahun 2020, 2021 dan 2022. (ris)

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BSU yang sebelumnya telah dilakukan di Tangerang, Jakarta, dan Boyolali. Pekanbaru menjadi lokasi keempat yang dikunjungi Wapres untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran dan langsung dirasakan manfaatnya oleh pekerja.

Menaker Yassierli menjelaskan bahwa BSU merupakan bentuk intervensi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran dalam menjaga daya beli masyarakat, yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Hingga 28 Juli 2025, BSU telah disalurkan kepada 14,7 juta pekerja dari total 15,9 juta calon penerima, atau setara 92,26 persen secara nasional. Di Riau, bantuan telah diterima oleh 368.586 pekerja (91,04 persen), termasuk 145.824 pekerja di Kota Pekanbaru (89,01 persen),” ujar Yassierli.

BSU diberikan kepada pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah, dengan total bantuan sebesar Rp 600 ribu untuk dua bulan sekaligus.

Sebagaimana pesan Wapres yang kerap diutarakan, para penerima diimbau untuk menggunakan bantuan secara bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk hal-hal negatif seperti judi online atau game online.

“Namun melihat wajah-wajah para penerima BSU, sepertinya mereka jauh dari perilaku seperti itu,” tutur Menaker dengan nada berseloroh.

Yassierli menegaskan pentingnya peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan bersama PT Pos Indonesia dalam menjangkau pekerja di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). “Ini menjadi tantangan tersendiri agar penyaluran bantuan benar-benar merata dan tepat sasaran,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi dukungan dan kehadiran langsung Wapres Gibran yang dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan BSU berjalan optimal dan diterima oleh pekerja yang berhak. (ris)

Lokasi pertama yakni kantor Pos di Jalan Selamet Riyadi No.10, Bulo Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar meninjau penyaluran dan dialog interaktif kepada 100 pekerja.

Sedangkan di lokasi kedua di Café Agung Jalan DR Sam Ratulangi, Mamajang Luar, Makassar, Yassierli menemui enam orang pekerja penerima BSU.

Yassierli menegaskan kunjungannya ke Makassar menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga kesejahteraan pekerja melalui program BSU 2025.

“Melalui program BSU, negara hadir dengan cara yang konkret. Kami pastikan bantuan ini disalurkan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada para pekerja yang paling membutuhkan,” ujar Yassierli di Kantor Pos Makassar.

Hingga 26 Juli 2025, dari total alokasi 5.738.737 penerima dengan anggaran Rp 3,44 triliun, telah berhasil disalurkan kepada 4.511.020 penerima senilai Rp 2,71 triliun atau setara 78,61 persen dari target nasional.

“Masih tersisa 1.227.717 penerima atau senilai Rp 736,63 miliar yang akan disalurkan secara bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia (Persero) di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan, ” katanya.

Sementara jumlah penerima sukses salur secara nasional adalah 14.673.339 orang pekerja (91,99 persen). Sedangkan jumlah penerima sukses salur di Sulawesi Selatan adalah 320.466 orang pekerja (89,65 persen).

“Hingga siang ini, jumlah penerima sukses salur di Kota Makassar sebanyak 132.668 orang pekerja atau 90,31 persen, ” kata Yassierli.

Direktur Umum BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menambahkan bahwa data peserta yang digunakan telah melalui proses verifikasi ketat untuk menjamin keabsahan penerima.

“Kami terus bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan ini hanya diterima oleh peserta yang benar-benar memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” katanya. (ris)

“Penyaluran BSU yang hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencederai asas keadilan dan sebaiknya dievaluasi. Kenaikan harga BBM bukan hanya dirasakan pekerja sektor formal, akan tetapi juga dirasakan oleh pekerja informal,” ungkap Netty dalam keterangan Persnya, Jumat (23/09/2022).

Evaluasi ini, menurut Netty, penting dilakukan karena hingga kuartal IV-2021, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah (PBPU) ada sebanyak 3,55 juta orang. “Diantara 3,55 juta orang tersebut tentu ada yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta dan tidak mendapatkan BSU karena tidak terdaftar sebagai pekerja formal,” katanya.

Bahkan, kata Netty, pekerja formal pun tidak akan menerima BSU kalau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Pemberian BSU seharusnya lebih tepat sasaran dan tidak diskriminatif hanya bagi mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada banyak pekerja formal dan informal yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka layak karena penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta,” terang politisi dari F-PKS ini.

Dengan demikian, menurut Netty, alasan menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran menjadi terbantahkan. “Dengan subsidi dialihkan dalam bentuk BSU yang hanya dinikmati pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka justru tidak tepat sasaran. Dampak kenaikan BBM dirasakan masyarakat luas, tapi BSU hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa hampir 2 juta pekerja gagal mendapatkan bantuan BSU sebesar Rp600.000 akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi. (hai)

“Di tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai kami salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052 pekerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan pers bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/09/2022) siang.

Ida mengatakan, pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

“Data awal pekerja dengan upah Rp3,5 juta itu ada 16 juta (pekerja). Kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sebesar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayar sekaligus,” katanya.

Adapun syarat penerima BSU ini antara lain:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
2. Peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022; dan
3. Mendapatkan gaji atau upah sebanyak Rp3,5 juta, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan minimum upah provinsi atau kabupaten/kota.

Menaker Ida menjelaskan, pekerja yang mendapatkan gaji di atas Rp3,5 juta masih bisa memperoleh BSU dengan ketentuan besaran gaji yang diterimanya masih senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

“Misalnya contoh upah minimum teman-teman pekerja di DKI upah minimumnya Rp4,7 juta, maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU. Karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah Rp3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota,” jelasnya.

Menaker menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini berbeda dari tahun 2021 yang diberlakukan hanya bagi wilayah dalam PPKM level 1. Bantuan Subsidi Upah tahun ini berlaku secara nasional dan diprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang belum menerima program bantuan sosial apapun, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro pada tahun berjalan. Selain itu, BSU ini dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI-Polri.

“Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu, ada verifikasi dan validasi dari perbankan dan tidak lolos 249.740 pekerja,” imbuhnya.

Ida menjelaskan bahwa para calon penerima BSU yang tidak lolos disebabkan karena yang bersangkutan tidak memiliki rekening Bank Himbara. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan dua pilihan, yaitu membantu para calon penerima BSU untuk membuka rekening bank Himbara atau penyaluran BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915. Seperti pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu, seperti biasa pada minggu depan, setelah selesai verifikasi, validasi, maka tahap kedua akan kami salurkan,” ungkapnya.

Menaker menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BSU tersebut.

“Rata-rata mereka tidak bisa disalurkan pada tahap pertama karena mereka tidak memiliki nomor rekening atau nomor rekeningnya salah input. Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya, baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata rata satu, karena tidak memiliki nomor rekening Himbara atau nomor rekening Himbaranya sudah mati, nanti ada verifikasi lanjutan,” pungkasnya.(hai)

Arahan tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (05/04/2022).

“Indonesia ada dua akibat, satu terkait dengan penerimaan ekspor tentu akan ada kenaikan tetapi juga ada transmisi (akibat) di dalam negeri yang tidak bisa seluruhnya ditransmisikan ke masyarakat. Oleh karena itu, tadi arahan Bapak Presiden bahwa perlindungan sosial perlu terus dipertebal,” ujar Menko Ekon.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengumumkan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng yang diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan. Bantuan diberikan untuk tiga bulan dengan besaran sebesar Rp100 ribu setiap bulannya dan dibayar di muka pada bulan April. Selain itu, Bantuan PKH dan Kartu Sembako serta BLT Desa juga terus digulirkan pemerintah.

“Program baru yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) untuk (pekerja dengan) gaji yang di bawah Rp3,5 juta. Besarnya Rp1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja, dan kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun,” ungkap Airlangga.

Selain itu, direncanakan juga pemberian Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp600 ribu per penerima yang diberikan kepada usaha mikro nonpenerima Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN).

“Nanti akan juga diagendakan, besarannya Rp600 ribu per penerima. Ini sama dengan PKLWP dan sasarannya 12 jutaan (penerima),” ujarnya.

Dalam SKP, Kepala Negara juga meminta kepada jajaran terkait untuk memperhatikan harga pupuk yang juga melonjak naik, baik pupuk subsidi maupun non-subsidi. Penggunaan pupuk akan diprioritaskan pada komoditas prioritas, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, tebu rakyat, dan kakao.

“Pupuk yang disubsidi juga mulai dibatasi, urea dan NPK. Kita ketahui urea sekarang harganya mendekati 1.000 dolar (Amerika Serikat). Potash dan KCL Indonesia impor, dan salah satunya kan impornya juga dari Ukraina,” ujar Menko Ekon.

Airlangga menambahkan, Presiden juga menekankan agar subsidi pupuk yang diberikan pemerintah betul-betul tepat sasaran untuk mendorong ketersediaan pangan yang cukup.

“Bapak Presiden mewanti-wanti agar subsidi pupuk nanti tepat sasaran. Para petani bisa menerima pupuk sehingga tentunya harga pupuk tidak membuat kelangkaan pupuk, dan tentunya pada akhirnya tidak mendorong ketersediaan pangan yang aman,” tandasnya. (dni)