Langkah penjelasannya ini diambil guna meluruskan persepsi publik yang terlanjur berkembang akibat kabar burung tersebut. Perusahaan pialang berjangka ini menegaskan bahwa informasi yang beredar perlu diluruskan berdasarkan fakta dan bukti transaksi yang sah agar tidak menyesatkan masyarakat luas.

Guna memberikan gambaran yang transparan dan utuh, Didimax membeberkan rekam jejak transaksi MetaTrader 5 (MT5) milik nasabah yang bersangkutan. Berdasarkan data historis tersebut, total dana yang disetorkan atau deposit oleh nasabah adalah sebesar USD230.000 atau setara Rp3,22 miliar dengan perhitungan asumsi kurs tetap Rp14.000 per dolar AS.

Menariknya, catatan penarikan dana atau withdrawal nasabah tersebut justru menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dari total simpanan awal. Tercatat jumlah penarikan dana mencapai USD327.800 atau setara dengan Rp4,589 miliar selama periode perdagangan berlangsung.

Secara kalkulasi bersih, akumulasi penarikan dana nasabah tersebut terbukti telah melebihi total deposit awal sebesar USD97.800 atau sekitar Rp1,369 miliar. Fakta data riwayat transaksi ini mematahkan klaim awal mengenai isu kerugian finansial yang dialami oleh nasabah terkait.

Selain data penarikan, riwayat transaksi MT5 tersebut mencatat akumulasi keuntungan trading sebesar USD110.507 serta pemotongan komisi transaksi sebesar USD12.690. Saat ini, akun perdagangan tersebut masih menyisakan saldo akhir sebesar USD17.

Pihak manajemen Didimax menekankan perbedaan substansial antara tuntutan yang diajukan dengan kerugian riil yang telah terbukti di lapangan. Angka Rp23 miliar yang marak diberitakan merupakan estimasi klaim sepihak nasabah, termasuk memperhitungkan potensi keuntungan yang dianggap tidak didapatkan.

Manajemen menegaskan bahwa nilai tuntutan sepihak tidak serta-merta dapat disamakan sebagai kerugian aktual. Terlebih, data transaksi menunjukkan posisi akun perdagangan nasabah secara keseluruhan berada dalam status positif dan telah terverifikasi secara sah.

Mengenai keluhan perbedaan harga eksekusi, Didimax menjelaskan fenomena slippage yang lazim terjadi di pasar berjangka saat kondisi pasar sangat cepat (hectic), seperti saat rilis berita ekonomi penting. Perubahan harga dan likuiditas yang mendadak membuat harga eksekusi berbeda dari harga permintaan, sehingga hal ini tidak bisa diklaim sebagai bentuk manipulasi sistem.

Perusahaan menyatakan sangat menghormati hak nasabah untuk melayangkan pengaduan resmi ke Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maupun lembaga terkait lainnya. Didimax mendorong agar pemberitaan dilakukan secara objektif, akurat, dan berimbang berdasarkan fakta hukum serta pemeriksaan resmi yang berwenang. (RIS/Hend)

Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap perdagangan berjangka komoditi, tantangan terbesar industri saat ini adalah masih maraknya penawaran investasi ilegal berkedok trading. Kehadiran pialang berstatus Grade A+++ seperti Didimax menjadi acuan penting bagi masyarakat dalam memilih sarana transaksi yang aman, resmi, dan terawasi hukum.

Direktur sekaligus Direktur Kepatuhan Didimax, Zulfan Syaiful Bahri, menyampaikan bahwa kepatuhan pialang terhadap aturan hukum berbanding lurus dengan tingkat perlindungan terhadap masyarakat. Pihaknya berkomitmen untuk tidak sekadar memfasilitasi transaksi, tetapi juga membekali calon investor dengan pemahaman yang utuh mengenai mekanisme pasar.

“Kami bersyukur atas pencapaian Grade A+++ dari Bappebti pada Semester I 2026. Bagi kami, pencapaian ini merupakan bentuk motivasi untuk terus menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah secara konsisten,” ujar Zulfan.

Perdagangan berjangka komoditi merupakan instrumen investasi berkarakteristik high risk, high return. Oleh karena itu, Didimax menempatkan program edukasi publik sebagai pilar utama bisnis. Nasabah diajak untuk memahami prinsip manajemen risiko, analisis teknikal dan fundamental, serta mengenali legalitas pialang sebelum menempatkan dana.

Kesadaran akan pentingnya literasi finansial ini selaras dengan agenda prioritas nasional Bappebti dan ASPEBTINDO. Melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan penyediaan materi edukasi digital, Didimax berupaya mengikis stigma negatif dan risiko kerugian nasabah akibat minimnya pemahaman dasar perdagangan berjangka.

“Edukasi menjadi bagian penting dalam membangun industri yang sehat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar dan memahami risiko sebelum memutuskan untuk bertransaksi di perdagangan berjangka,” ujar Zulfan.

Selain edukasi, transparansi operasional menjadi kunci perlindungan nasabah di Didimax. Seluruh mekanisme penyetoran dana nasabah dilakukan melalui rekening terpisah (segregated account) yang terdaftar di Lembaga Kliring Berjangka, sehingga keamanan dana nasabah terjamin sepenuhnya dari risiko penyalahgunaan operasional.

Dengan meraih kepatuhan Grade A+++, Didimax membuktikan bahwa bisnis pialang yang berkelanjutan harus mengedepankan etika profesi dan integritas layanan. Langkah perbaikan internal, evaluasi sistem, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan demi memberikan pengalaman transaksi yang aman dan informatif.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Didimax. Pencapaian Grade A+++ ini akan kami jadikan motivasi untuk terus memberikan layanan yang lebih baik sekaligus menjaga kepercayaan yang telah diberikan kepada perusahaan,” tutup Zulfan. (RIS/Hend)

​Pencapaian usia 27 tahun ini bukan sekadar angka, melainkan bukti ketahanan bisnis Didimax dalam melayani masyarakat investor. Apresiasi tinggi pun mengalir dari pemerintah, salah satunya disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Tirta Karma Senjaya, yang memuji kontribusi berkelanjutan Didimax dalam membangun industri keuangan tanah air.
​
​Apresiasi resmi yang diberikan oleh pihak regulator ini menjadi sebuah indikator penting bahwa Didimax selalu mengutamakan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Hubungan yang harmonis antara regulator dan pelaku usaha pialang dinilai menjadi kunci utama untuk menekan angka penipuan investasi bodong yang merugikan masyarakat.

​“Atas nama keluarga besar Bappebti, kami mengucapkan Dirgahayu PT Didi Max Berjangka yang ke-27. Terima kasih atas dedikasi dan kontribusi nyata selama 27 tahun dalam mendukung pengembangan industri berjangka komoditi di Indonesia,” ujar Tirta Karma Senjaya, Kepala Bappebti.

​Pernyataan dari Kepala Bappebti tersebut menjadi sebuah legitimasi atas dedikasi Didimax yang selalu mendukung terciptanya pertumbuhan industri perdagangan berjangka yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Selama kurun waktu 27 tahun beroperasi, Didimax secara berkesinambungan fokus meningkatkan mutu pelayanan transaksi nasabah, memperluas program edukasi, serta mendongkrak tingkat literasi finansial terkait perdagangan berjangka komoditi di Indonesia.
​Komitmen Menjaga Kepercayaan Nasabah

​Bagi manajemen Didimax, penghargaan dari instansi pemerintah ini menjadi pengingat untuk tidak cepat puas dengan pencapaian yang sudah ada. Komisaris Utama Didimax, Yadi Supriyadi, menyampaikan pandangannya bahwa eksistensi kokoh perusahaan hingga menyentuh usia ke-27 tahun ini merupakan buah manis dari loyalitas tanpa batas para nasabah di seluruh Indonesia.

​Faktor penentu lainnya adalah dukungan penuh dari otoritas pengawas serta kedisiplinan tingkat tinggi dari seluruh insan internal Didimax yang senantiasa menerapkan nilai profesionalisme kerja dan integritas moral dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari.

​“Peringatan 27 tahun Didimax menjadi momentum refleksi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus berkembang. Apresiasi yang diberikan oleh Bappebti merupakan kehormatan sekaligus dorongan bagi kami untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan industri perdagangan berjangka komoditi nasional,” ujar Yadi Supriyadi Komisaris Utama Didimax.
​
​Sejarah mencatat bahwa sejak awal pendiriannya, Didimax berkomitmen untuk menjadikan aspek edukasi sebagai pilar utama penggerak bisnis korporasi. Berbagai kegiatan edukatif terpadu seperti kelas pelatihan intensif, seminar umum, webinar berseri, hingga program literasi keuangan telah digelar secara masif guna mendidik masyarakat agar lebih memahami mekanisme perdagangan berjangka yang aman dan berada di bawah pengawasan Bappebti.

​Melangkah mantap di usia yang ke-27, Didimax memantapkan arah strategisnya untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang transparan, memaksimalkan penggunaan teknologi mutakhir, serta menopang terwujudnya ekosistem perdagangan berjangka yang modern, aman, serta kredibel.

​Mengatasi pasang surut industri selama 27 tahun membuktikan fleksibilitas Didimax dalam beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus bertransformasi. Melalui jalinan kolaborasi aktif bersama regulator, rekan sesama pelaku industri, dan publik, Didimax optimis dapat senantiasa andil dalam mempercepat laju pertumbuhan industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia yang berdaya saing tinggi serta berintegritas kokoh. (RIS/Hend)

Menurut Kepala Bappebti, Tirta Karma Senjaya, pencapaian ini menunjukkan bagaimana PBK dapat berperan sebagai solusi strategis dalam mengoptimalkan perdagangan komoditas di Indonesia, khususnya melalui transaksi multilateral di PBK. “Selain itu, instrumen-instrumen PBK lainnya, seperti Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), juga berperan dalam mendorong stabilitas harga, menjaga pasokan komoditas, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan ekspor nonmigas Indonesia,” ungkap Tirta dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (20/1/2025).

Dalam transaksi multilateral yang tercatat sepanjang 2024, beberapa komoditas utama yang banyak diperdagangkan antara lain timah, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), emas, kopi, dan kakao. Selain itu, transaksi bilateral yang melibatkan komoditas lainnya, termasuk forex, indeks saham, dan saham tunggal asing (single stock), juga menunjukkan angka yang menggembirakan.

Bappebti juga telah berhasil meluncurkan Bursa CPO Indonesia pada tahun 2023, yang bertujuan untuk menciptakan harga acuan CPO yang lebih transparan, kredibel, dan dapat diakses secara real-time. Meskipun mekanisme transaksi di Bursa CPO Indonesia masih bersifat sukarela dan terbatas pada pasar domestik, bursa ini telah menunjukkan hasil yang signifikan dengan transaksi futures mencapai 28,061 lot (140,3 ton) antara Oktober 2023 hingga November 2024.

Selain PBK, Bappebti juga memperlihatkan perkembangan signifikan pada sektor perdagangan aset kripto. Pada 2024, Bappebti terus memperkuat ekosistem perdagangan aset kripto di Indonesia melalui kolaborasi dengan berbagai regulator dan organisasi industri. Ini termasuk peluncuran Bursa Aset Kripto Indonesia pada 28 Juli 2023. Selama periode Januari hingga November 2024, nilai transaksi perdagangan aset kripto tercatat mencapai Rp 556,53 triliun, yang menunjukkan kenaikan luar biasa sebesar 356,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perkembangan ini juga didukung dengan adanya regulasi baru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang pengalihan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, yang kini sepenuhnya berada di bawah pengawasan OJK dan Bank Indonesia.

Pada sektor perdagangan fisik emas, Bappebti melaporkan peningkatan yang luar biasa. Nilai transaksi emas fisik di Bursa Berjangka Indonesia tercatat mencapai Rp 53,3 triliun pada periode Januari-November 2024, mengalami lonjakan sebesar 556% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp 8,1 triliun. Volume transaksi emas fisik pada periode yang sama juga mengalami peningkatan signifikan hingga 43,9 ton, naik 430,6% dibandingkan dengan tahun 2023.

Bappebti terus berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap sektor perdagangan berjangka. Pada 2024, Bappebti telah memblokir lebih dari 1.000 domain situs web entitas PBK ilegal. Selain itu, Bappebti juga melakukan penilaian berkala terhadap pialang berjangka untuk memastikan kualitas dan integritas pasar. Sistem Resi Gudang (SRG) yang dikelola Bappebti juga menunjukkan peningkatan transaksi yang signifikan, dengan nilai transaksi SRG mencapai Rp 2,866 miliar, meningkat 202,64% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.(dhil)

Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti, Kemendag, Tommy Andana; Asisten Gubernur Bank Indonesia, Donny Hutabarat; Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, OJK, I.B. Aditya Jayaantara.

Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan NK oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana; Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi.

Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Mendag Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” ujar Mendag Budi Santoso.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.

Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Mahendra mengungkapkan, peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.

“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” kata Mahendra.

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bank Indonesia turut berkomitmen untuk mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing. Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Dalam proses peralihan ini, BI akan bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar dan kelangsungan usaha pasar Derivatif PUVA tetap terjaga. Perizinan pelaku Derivatif PUVA yang sudah diberikan oleh Bappebti dapat tetap berlaku. Pelaporan oleh pelaku derivatif PUVA juga tetap dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara/sistem pelaporan berlaku saat ini, sampai dengan Bank Indonesia memperkenalkan tata cara/sistem pelaporan yang baru. Selain itu, transaksi derivatif PUVA yang sedang berjalan dapat tetap mengacu kepada pengaturan Bappepti terkini. Untuk mengawal proses transisi peralihan, Bank Indonesia dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyambut baik peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan PUVA dari Bappebti. Guna memperkuat upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, tentu BI membutuhkan kerja sama dan sinergi erat bersama otoritas lainnya. Destry menekankan, meski tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA merupakan tugas baru yang belum pernah ada di BI sebelumnya, peralihan tugas ini memberikan peluang bagi BI untuk memperluas instrumen-instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter dan pendalaman PUVA. Besarnya potensi pasar Derivatif PUVA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif instrumen hedging yang pada akhirnya turut berkontribusi positif bagi pendalaman PUVA dan mendukung stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini. Ke depannya, Bank Indonesia akan melanjutkan upaya pengembangan derivatif PUVA yang telah dilakukan Bappebti. Kami yakin dengan usaha dan sinergi yang kuat, pasar keuangan Indonesia akan semakin dalam, kredibel, dan mendukung langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, BI akan memastikan pasar Derivatif PUVA dan pengembangannya sejalan dan mendukung pelaksanaan tugas BI dalam pengembangan pasar keuangan sebagaimana tercantum dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Pengembangan pasar Derivatif PUVA tersebut akan dilakukan melalui inovasi produk yang variatif dan likuid, memiliki pricing yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten. Pengembangan pasar Derivatif PUVA juga akan didukung oleh infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, serta aman.

Perkembangan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Perdagangan Fisik Aset Kripto

Pada periode Januari–November 2024, nilai transaksi PBK berdasarkan Notional Value tercatat sebesar Rp30.503 triliun. Nilai ini naik 30,20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp23.428 triliun. Khusus November 2024, jumlah nasabah yang aktif bertransaksi pada PBK tercatat sebanyak 70.676 Nasabah. Jumlah ini meroket 53,93 persen dari periode November 2023 yang tercatat 45.915 nasabah.

Saat ini, transaksi PUVA difasilitasi 2 bursa berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 55 Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 21 Pedagang Penyelenggara SPA, 8 Penasihat Berjangka, dan 15 Bank Penyimpan Margin. Selain itu, terdapat 253 Kontrak Derivatif SPA untuk PUVA yang ditransaksikan pada 2 Bursa Berjangka. Sementara, transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari—November 2024 tercatat sebesar Rp556,53 triliun. Nilai ini melonjak 356,16 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp122 triliun (yoy).

Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021–November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang. Selain itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK. (ris)

“Bappebti terus melakukan pengawasan dan pengamatan (wasmat) secara rutin terhadap kegiatan di bidang PBK ilegal yang marak dilakukan melalui situs web, media sosial, maupun aplikasi. Sepanjang 2024, Bappebti telah memblokir 1.046 domain situs web entitas ilegal di bidang PBK tersebut. Upaya pencegahan melalui pemblokiran ini cukup efektif untuk membatasi promosi, iklan, dan penawaran yang dilakukan entitas PBK ilegal,” tegas Plt. Kepala Bappebti Tommy Andana di Jakarta pada hari ini, Selasa (31/12/2024).

Tommy menjelaskan, berdasarkan hasil wasmat Bappebti, situs web, media sosial, dan aplikasi merupakan saluran promosi yang paling sering digunakan oleh entitas PBK ilegal. Untuk itu, upaya pemblokiran yang dilakukan Bappebti diharapkan dapat memberikan peringatan kepada pelaku usaha ilegal. Peringatan tersebut bertujuan agar mereka tidak melakukan kegiatan usaha di bidang PBK sebelum memiliki perizinan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengimbau para pelaku usaha di bidang PBK yang belum memiliki perizinan untuk segera mengurus perizinan serta tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pelaku usaha ilegal yang telah mendapatkan perizinan dari Bappebti dapat mengajukan permohonan normalisasi terhadap situs web, media sosial, dan aplikasi mereka yang sebelumnya telah diblokir Bappebti.

Aldison menambahkan, selain banyaknya promosi, iklan, dan penawaran PBK ilegal, Bappebti juga menemukan penawaran investasi berkedok PBK yang marak digunakan sebagai modus untuk melakukan penipuan, perjudian, maupun permainan uang (money game) dengan menggunakan skema ponzi. Selain itu, terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pencatutan nama dari lembaga kredibel untuk melakukan penipuan (impersonation).

“Pelaku penipuan ini umumnya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan menampilkan legalitas palsu milik perusahaan yang telah memiliki reputasi yang baik di Industri PBK, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada penawaranya kepada calon korban, pelaku memberikan janji keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat. Selanjutnya, korban diminta untuk menyetorkan sejumlah dana. Setelah itu, pelaku menghilang dan uang korban yang disetorkan tidak kembali,” terang Aldison.

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita dalam kesempatan yang sama mengajak masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam bertransaksi di PBK. Masyarakat wajib memahami terlebih dahulu terkait mekanisme transaksi, potensi keuntungan maupun kerugian, dan risiko lain yang akan dihadapi serta tidak mudah menyetorkan dana kepada siapapun.

“Masyarakat harus melakukan cek legalitas perusahaan. Pastikan perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bappebti. Selanjutnya, jangan mudah percaya dengan iming-iming keuntungan besar yang bisa diperoleh dalam waktu singkat,” ujar Olvy.

Olvy mengungkapkan, untuk memastikan legalitas pelaku usaha yang telah memiliki perizinan dari Bappebti masyarakat dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/ atau menghubungi Layanan Informasi (LINI) Bappebti dengan nomor WhatsApp/SMS di 0811-1109-901. (ris)

Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menyatakan setelah mampu meraih pertumbuhan nilai dan volume transaksi di dalam negeri, Kementerian Perdagangan bakal mendorong perdagangan emas fisik secara digital ke tingkat global. Bappebti terus berupaya meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendorong pertumbuhan perdagangan emas fisik secara digital. Hal ini termasuk mendorong bursa lokal untuk bekerja sama dengan mitra internasional.

“Tentu ini harus menggandeng bursa-bursa di luar, bagaimana kita berkolaborasi. Saya meminta kepada seluruh bursa yang ada di Indonesia untuk melakukan kerja sama dengan bursa-bursa di luar negeri, sehingga dapat memicu penguatan perdagangan berjangka,” ujarnya di Tangerang, Banten, Jumat (13/12/2024). Olvy memaparkan bahwa langkah itu juga sejalan dengan fokus Kementerian Perdagangan yang berniat mengembangkan potensi ekspor emas fisik secara digital demi mendukung penyeimbangan neraca perdagangan nasional.

Kementerian Perdagangan telah menyiapkan tiga langkah besar untuk mencapai tujuan itu, yakni menjaga pasar dalam negeri, memperkuat ekspor, dan meningkatkan kompetensi pelaku ekspor melalui pelatihan khusus. Sementara itu, Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kementerian Perdagangan, Andri Gilang Nugraha Ansari, mengatakan bahwa kebijakan ekspor emas Indonesia sejatinya relatif longgar dengan persyaratan berupa laporan surveyor.

Namun, meski Indonesia tercatat sebagai net exporter emas secara keseluruhan, situasi berbeda terlihat pada emas batangan karena volume impor lebih tinggi dari ekspor. “Kalau melihat kinerja ekspor emas dibandingkan dengan impornya, kita masih net exporter. Tetapi, untuk emas batangan sendiri, impornya lebih banyak daripada ekspor. Ini yang mungkin perlu kita sikapi,” ujar Gilang.

Dia menambahkan bahwa peningkatan transaksi emas fisik secara digital menunjukkan kebutuhan domestik terhadap emas terus mengalami pertumbuhan. Hal itu lantas menuntut strategi yang lebih matang untuk memaksimalkan potensi yang ada. Salah satunya melalui pengembangan kerja sama internasional, baik dengan perusahaan maupun negara lain.

“Mungkin upaya kita bisa mengekspor dapat dilakukan melalui kerja sama dengan negara lain, khususnya perusahaan lain supaya bagaimana kita bisa cross border trade. Itu yang belum ada saat ini,” pungkasnya. Di sisi lain, Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian Danang Sri Wibowo menegaskan dukungan terhadap digitalisasi perdagangan emas yang memiliki keselarasan dengan agenda pemerintah, untuk mendorong perdagangan berbasis digital secara aman dan efisien. (why)

Bahkan, bagi orang tua yang anaknya hanya naik kelas, tetap ada pengeluaran tambahan seperti membeli seragam atau sepatu baru, serta biaya daftar ulang. Hal ini bisa sangat memberatkan bagi keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk menutupi biaya pendidikan anak.

Situasi tersebut akan terasa memberatkan bagi keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk meng-cover biaya pendidikan anak. Jika di tahun ajaran baru kali ini rekening tabungan jadi boncos, terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Sebab, yang namanya pengeluaran untuk dana pendidikan ‘deadline-nya’ jelas. Tidak hanya itu, nilainya dari tahun ke tahun juga terus meningkat.

“Anak bungsu saya tahun ini masuk SD, dan kakaknya ada yang naik kelas serta ada yang masuk SMA. Biaya pendidikan anak setiap tahun bikin lonjakan yang tidak sedikit bagi pengeluaran keluarga. Apalagi seperti kita tahu, jumlahnya naik terus dari tahun ke tahun,” kata Adji Waluyo, Direktur PT Syariah Koin Indonesia, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8/2024).

Menurut Adji, orang tua seharusnya mempersiapkan biaya pendidikan anak sedini mungkin. “Langkah ini juga sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari hutang, termasuk hutang melalui pinjaman online (pinjol) dan menjauhkan diri dari risiko jeratan pinjol ilegal,” sambung Adji.

Menabung emas bisa menjadi salah satu cara ideal untuk mempersiapkan masa depan anak. Apalagi saat ini menabung emas bisa lebih mudah dengan adanya aplikasi mobile seperti ShariaCoin.

Selain tabungan emasnya menggunakan akad wadiah yad amanah, ShariaCoin memiliki fitur Emas Pendidikan Syariah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam pengelolaan tabungan emasnya.

Dengan akad wadiah yad amanah, perusahaan wajib menjaga emas yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan. Sementara pada akad wadiah yad dhamanah, di samping wajib menjaga emas yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan, dan dapat memberi keuntungan tersebut kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.

Menabung Emas dengan Mudah dan Aman

Menabung emas di ShariaCoin sangat mudah dan aman. Nasabah bisa mulai dengan setoran awal hanya Rp5.000. Selain itu, nasabah juga bisa melakukan transaksi seperti membuka rekening emas, menyimpan, menarik dana tabungan emas, menggadaikan, hingga mencetak ke dalam wujud emas fisik kapan saja secara nyaman.

Selain itu, nasabah dapat melakukan transfer emas kepada kerabat sebagai hadiah maupun investasi secara real time online. Jadi tidak perlu buang waktu dan tenaga. Sangat praktis.

Tidak kalah penting, menabung emas menggunakan ShariaCoin bikin hati tenang mengingat emasnya disimpan di lembaga kliring yaitu Indonesia Clearing House (ICH) dan diawasi oleh bursa berjangka ICDX. ShariaCoin juga telah mengantongi izin dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Untuk layanan Gadai Emas Digital, ShariaCoin bekerjasama dengan PT Gadai Syariah Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kalau kita perhatikan, uang masuk SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan tadi setara dengan 10-12 gram emas, sementara untuk SMP Muhammadiyah 35 Jakarta Selatan setara dengan 5-6 gram emas. Rasanya saya sangat optimis masyarakat bisa menabung emas sampai nilai tersebut, bahkan lebih. Cukup lakukan sesuai kemampuan, tidak perlu langsung menabung dalam jumlah besar karena ShariaCoin amat fleksibel, yang penting rutin, itu wajib,” tutup Adji. (ris)

“Penandatanganan PKS ini adalah wujud harmonisasi untuk mendukung transparansi atas implementasi ketentuan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas dalam rangka pemanfaatan data kependudukan. Hal ini juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan,” jelas Didid.

Penandatanganan PKS dilakukan Plt Kepala BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Didid Noordiatmoko dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh. PKS ini terkait pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik dalam lingkup tugas Bappebti.

Didid menambahkan, PKS mengatur lebih khusus layanan perizinan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti serta dalam proses penerimaan nasabah dan/atau pelanggan oleh pelaku usaha yang berada di bawah naungan Bappebti. Hal ini bertujuan mencegah penyimpangan, seperti pencucian uang.

Didid menyampaikan, tantangan dalam era globalisasi dan industri digital ke depannya menempatkan basis teknologi sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan setiap fungsi pengawasan, baik yang bersifat operasional maupun teknis. Oleh karena itu, Bappebti memandang perlu memiliki PKS langsung dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bagi setiap pelaku usaha pun wajib memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Hal itu diatur dalam Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan bahwa pengguna pusat dapat mengajukan pemberian hak akses yang tahapannya telah diatur dalam Pasal 7 Permendagri No.102 Tahun 2019. Tahapan tersebut salah satunya memiliki nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 15 Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 mempersyaratkan dokumen perizinan usaha sebelum badan hukum Indonesia dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan Dirjen Dukcapil dalam rangka hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

“Diharapkan dengan PKS ini, kependudukan dapat mendukung perkembangan layanan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas. Selain itu, seluruh jajaran bursa berjangka, lembaga kliring, dan asosiasi yang hadir diharapkan memiliki komitmen yang tinggi untuk mendukung implementasi PKS ini dan dapat menginformasikan kepada seluruh anggotanya,” tandas Didid.

Adapun Dirjen Zudan menyampaikan apresiasi untuk penandatanganan PKS tersebut. “Data kependudukan dapat digunakan untuk verifikasi. Kemendagri berkomitmen terus memperbaiki data kependudukan agar tetap jelas dan bersih,” ungkap Zudan. (ris)

“Penandatanganan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan pembiayaan SSRG di wilayah Aceh yang semua kegiatan pembiayaan dan perbankannya dilakukan dengan menggunakan akad syariah. Selain itu, dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan turut mendorong berkembangnya pelaksanaan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia secara menyeluruh,” ujar Widiastuti.

Widiastuti menerangkan, SRG merupakan komitmen pemerintah dalam memberdayakan petani yang kurang memiliki posisi tawar dan terbatasnya pilihan selain menjual hasil budi dayanya dengan harga rendah. SRG diharapkan mampu mengubah pola pikir dan budaya petani daerah yang selama ini hanya terfokus pada budi daya menjadi petani pebisnis.

“Saat harga komoditas jatuh, petani tidak perlu segera menjualnya. Mereka dapat menunda penjualan dengan menyimpan barangnya di gudang SRG. Sementara, untuk kebutuhan produksi, mereka dapat menggunakan resi gudang sebagai agunan pinjaman uang di lembaga keuangan. SRG menjadi suatu bisnis yang menguntungkan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan nasional,” terangnya.

Terkait pembiayaan, lanjut Widiastuti, peran pihak perbankan dalam pelaksanaan SRG sangat penting. Bank dapat memberikan pembiayaan tanpa menggunakan agunan dalam bentuk aset lainnya, seperti rumah, tanah dan sebagainya. Namun, cukup dengan komoditas yang disimpan di gudang SRG.

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/2021, disebutkan perbankan bisa memberikan pembiayaan dengan adanya peraturan yang mendasari. Perbankan juga dapat melakukan eksekusi jika pemilik komoditas melakukan cedera janji. Berdasarkan PMK di atas pula, menambahkan perluasan penerima subsidi resi gudang dan menggunakan akad syariah. Hal ini yang akan dilakukan oleh BSI sebagai bank penyalur,” imbuh Widiastuti.

Retail Banking Director PT BSI Ngatari menyampaikan, pembiayaan SSRG merupakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam upaya membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) khususnya sektor pertanian. Pemberian pembiayaan ini untuk menjaga kesinambungan produksi komoditas yang berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani.

Pembiayaan SSRG dapat diakses oleh petani melalui kantor cabang BSI yang tersebar di wilayah Provinsi Aceh dengan plafon pembiayaan maksimal Rp500 juta dengan pricing setara efektif 6 persen per tahun atau sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Semoga kehadiran BSI memberikan manfaat bagi petani dan pelaku UMKM di Aceh. BSI akan terus membawa nilai-nilai inklusif serta menerapkan penuh prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, selalu terbuka, dan terus meningkatkan sinergi ke depannya,” pungkas Ngatari. (ris)