<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bawaslu &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/bawaslu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2024 03:44:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>Bawaslu &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Bawaslu: Tingkat Kerawanan Pilkada 2024 Lebih Tinggi Dibanding Pemilu Presiden dan Legislatif</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-tingkat-kerawanan-pilkada-2024-lebih-tinggi-dibanding-pemilu-presiden-dan-legislatif/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-tingkat-kerawanan-pilkada-2024-lebih-tinggi-dibanding-pemilu-presiden-dan-legislatif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 03:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkada 2024]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=77628</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya kerawanan adalah beragamnya isu yang berkembang di setiap daerah. Menurut Rahmat Bagja, Pilkada [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>koranindopos.com &#8211; Jakarta,</strong> Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa tingkat kerawanan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg). Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya kerawanan adalah beragamnya isu yang berkembang di setiap daerah.</p>
<p>Menurut Rahmat Bagja, Pilkada serentak 2024 akan digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Sementara, dinamika yang muncul pada Pilpres dan Pileg bersifat nasional, sehingga cenderung satu arah. &#8220;Keragaman isu itu lebih banyak di Pilkada. Kenapa? Karena di Pilkada, di masing-masing daerah pertarungannya berkompetisi di tingkat lokal,&#8221; jelas Ketua Bawaslu.</p>
<p>Rahmat Bagja menekankan bahwa salah satu isu yang kerap muncul dalam Pilkada adalah sentimen putra daerah versus non-putra daerah, yang dapat memicu ketegangan di masyarakat. Isu-isu semacam ini sering kali menyulut perdebatan sengit di tingkat lokal, menciptakan dinamika politik yang lebih kompleks dibandingkan dengan Pilpres atau Pileg.</p>
<p>Selain itu, Pilkada di berbagai daerah juga sering kali diwarnai oleh penyebaran informasi hoaks yang menyasar isu Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Menurut Bawaslu, hoaks yang menyangkut SARA memiliki potensi besar untuk memecah belah masyarakat dan memperburuk situasi di lapangan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya konflik.</p>
<p>Untuk mengantisipasi potensi kerawanan ini, Bawaslu mengimbau seluruh jajarannya di semua tingkatan untuk tetap waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan. &#8220;Jajaran di semua tingkatan diminta untuk waspada dan siap menghadapi berbagai kemungkinan kerawanan,&#8221; tegas Rahmat Bagja.</p>
<p>Dengan tingginya potensi kerawanan ini, Bawaslu berkomitmen untuk mengawal jalannya Pilkada 2024 dengan lebih ketat, serta terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna menciptakan pemilu yang aman, adil, dan damai. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-tingkat-kerawanan-pilkada-2024-lebih-tinggi-dibanding-pemilu-presiden-dan-legislatif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu RI Temukan Banyak Pelanggaran Netralitas ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada 2024</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-temukan-banyak-pelanggaran-netralitas-asn-dan-kepala-desa-dalam-pilkada-2024/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-temukan-banyak-pelanggaran-netralitas-asn-dan-kepala-desa-dalam-pilkada-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 08:48:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=76009</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di berbagai daerah. Salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada. &#8220;Peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran pada Pasal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengungkapkan adanya sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 di berbagai daerah. Salah satu pelanggaran yang paling banyak ditemukan adalah terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada.</p>
<p>&#8220;Peristiwa yang paling banyak ditemukan adalah pelanggaran pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada,&#8221; ungkap anggota Bawaslu RI, Puadi, melalui keterangan resmi pada Selasa (8/10/2024).</p>
<p>Menurut Puadi, Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada secara tegas melarang ASN dan kepala desa untuk tidak bersikap netral dalam Pilkada. Selain itu, aturan ini juga melarang petahana yang mencalonkan diri kembali untuk mengganti pejabat di lingkungan pemerintahan setempat selama masa pemilihan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini masuk dalam kategori tindak pidana pemilihan dan saat ini menjadi fokus penanganan Bawaslu.</p>
<p>&#8220;Keduanya merupakan dugaan tindak pidana pemilihan. Saat ini kami tengah menangani kasus tersebut, beberapa di antaranya sudah memasuki tahap penyidikan,&#8221; ujar Puadi.</p>
<p>Beberapa daerah yang telah memasuki tahap penyidikan termasuk Kabupaten Malaka di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kabupaten Pinrang dan Enrekang di Sulawesi Selatan. Penyelidikan terkait pelanggaran ini dipastikan terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa kampanye yang berlangsung sejak 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya, masa tenang akan berlangsung dari 24 hingga 26 November 2024, sebelum pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.</p>
<p>Proses penghitungan dan rekapitulasi hasil suara akan dilakukan mulai 27 November hingga 16 Desember 2024, di seluruh daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2024.</p>
<p>Dalam Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengumumkan bahwa terdapat 1.553 pasangan calon yang bersaing di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Dengan skala yang besar, pelaksanaan Pilkada Serentak ini diharapkan berjalan lancar, meskipun tantangan terkait pelanggaran aturan tetap menjadi perhatian serius.</p>
<p>Bawaslu berkomitmen untuk terus mengawasi jalannya Pilkada agar tetap bersih, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memastikan tindakan tegas bagi setiap pelanggaran yang terjadi, terutama yang melibatkan ASN dan kepala desa. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-temukan-banyak-pelanggaran-netralitas-asn-dan-kepala-desa-dalam-pilkada-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76009</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu RI Luncurkan Buku Saku untuk Pengawasan Pilkada Serentak 2024</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-buku-saku-untuk-pengawasan-pilkada-serentak-2024/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-buku-saku-untuk-pengawasan-pilkada-serentak-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 05:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Buku Saku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=75690</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Dalam upaya memperkuat pengawasan jalannya Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah meluncurkan sebuah buku saku sebagai panduan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Buku ini diharapkan dapat membantu para pengawas dalam menjalankan tugasnya, terutama pada masa-masa krusial seperti masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan hasil suara. Anggota Bawaslu RI, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Dalam upaya memperkuat pengawasan jalannya Pilkada Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah meluncurkan sebuah buku saku sebagai panduan bagi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Buku ini diharapkan dapat membantu para pengawas dalam menjalankan tugasnya, terutama pada masa-masa krusial seperti masa tenang, pemungutan suara, dan penghitungan hasil suara.</p>
<p>Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. H. Malonda, menyatakan bahwa buku saku tersebut disusun dengan tujuan memberikan pedoman yang jelas dan praktis bagi para pengawas. &#8220;Mudah-mudahan, buku saku yang kami siapkan dapat membantu teman-teman pengawas dalam mengambil langkah yang tepat, baik di masa tenang, saat pemungutan suara, hingga penghitungan suara,&#8221; ujar Herwyn dalam pernyataan resminya, Minggu (6/10/2024).</p>
<p>Herwyn menambahkan bahwa buku saku ini akan sangat bermanfaat bagi pengawas di tingkat daerah, terutama mereka yang sering kali menghadapi berbagai tantangan saat bertugas di lapangan. Buku ini dirancang untuk menjadi referensi cepat ketika pengawas dihadapkan pada berbagai situasi, termasuk pertanyaan dari lembaga atau mitra kerja terkait proses pemungutan suara.</p>
<p>&#8220;Buku ini bisa menjadi sumber informasi yang jelas ketika kawan-kawan pengawas menghadapi pertanyaan dari lembaga lain, mitra kerja seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), terutama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta saksi dari peserta Pilkada,&#8221; lanjut Herwyn.</p>
<p>Pilkada Serentak 2024 akan melalui beberapa tahapan penting, yang terdiri dari:</p>
<ul>
<li><strong>25 September–23 November 2024</strong>: Masa kampanye.</li>
<li><strong>23–26 November 2024</strong>: Pemberitahuan lokasi dan waktu pemungutan suara kepada pemilih di TPS.</li>
<li><strong>26 November 2024</strong>: Persiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS).</li>
<li><strong>27 November 2024</strong>: Hari pemungutan suara.</li>
<li><strong>27 November–16 Desember 2024</strong>: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil.</li>
</ul>
<p>Bawaslu RI berharap dengan adanya buku saku ini, proses pengawasan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu meminimalisir potensi pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.</p>
<p>Langkah yang diambil oleh Bawaslu RI ini menandakan komitmen yang kuat untuk menjaga kelancaran dan transparansi proses Pilkada Serentak 2024. Dengan adanya panduan yang jelas, para pengawas di lapangan diharapkan dapat lebih siap dan sigap dalam mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan.</p>
<p>Pilkada Serentak 2024, yang melibatkan banyak wilayah di Indonesia, menjadi salah satu peristiwa politik penting di tahun ini. Oleh karena itu, peran pengawas dalam menjaga keadilan dan transparansi sangatlah krusial, sehingga buku saku yang disiapkan Bawaslu RI diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-buku-saku-untuk-pengawasan-pilkada-serentak-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Tegaskan Mencoblos Lebih dari Satu Paslon dalam Pilkada Jakarta 2024 Akan Membuat Suara Tidak Sah</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-tegaskan-mencoblos-lebih-dari-satu-paslon-dalam-pilkada-jakarta-2024-akan-membuat-suara-tidak-sah/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-tegaskan-mencoblos-lebih-dari-satu-paslon-dalam-pilkada-jakarta-2024-akan-membuat-suara-tidak-sah/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 03:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=74074</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Menyusul beredarnya narasi destruktif yang menyarankan pemilih untuk mencoblos tiga pasangan calon (paslon) sekaligus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan bahwa tindakan tersebut akan membuat suara pemilih tidak sah. Bawaslu mengingatkan, sistem pemilu di Indonesia hanya memperbolehkan pemilih untuk mencoblos satu pasangan calon sesuai [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Menyusul beredarnya narasi destruktif yang menyarankan pemilih untuk mencoblos tiga pasangan calon (paslon) sekaligus dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menegaskan bahwa tindakan tersebut akan membuat suara pemilih tidak sah. Bawaslu mengingatkan, sistem pemilu di Indonesia hanya memperbolehkan pemilih untuk mencoblos satu pasangan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Anggota Bawaslu RI, Puadi, dalam pernyataan resminya pada Kamis (19/9/2024) menegaskan pentingnya pemilih mengikuti aturan yang sudah ditetapkan untuk menjaga keabsahan suara dalam pemilihan.</p>
<p>&#8220;Apabila pemilih mencoblos lebih dari satu pasangan calon, maka surat suara tersebut dinyatakan tidak sah,&#8221; tegas Puadi.</p>
<p>Dalam Pilkada Jakarta 2024, terdapat tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan. Mereka adalah:</p>
<ul>
<li><strong>Ridwan Kamil dan Suswono</strong></li>
<li><strong>Dharma Pongrekun dan Kun Wardana</strong></li>
<li><strong>Pramono Anung dan Rano Karno</strong></li>
</ul>
<p>Bawaslu melihat pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai tata cara pemilihan yang benar. Isu mencoblos lebih dari satu paslon menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih kuat dari penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta partai politik pengusung calon. Edukasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemilih agar hak suara digunakan sesuai aturan.</p>
<p>Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, turut menyampaikan pandangannya mengenai isu ini. Ia menekankan bahwa kebebasan pemilih untuk mengekspresikan pilihan mereka sangat dihargai, namun tetap harus mengikuti prosedur yang sudah diatur dalam sistem pemilu.</p>
<p>&#8220;Silakan saja jika ingin mengekspresikan pilihan, namun kami berharap agar lebih banyak pemilih yang memanfaatkan hak suaranya dengan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah,&#8221; ujar Rahmat Bagja pada Rabu (18/9/2024).</p>
<p>Untuk memastikan pemilihan berjalan lancar, Bawaslu dan KPU telah menetapkan tahapan Pilkada Serentak 2024 sebagai berikut:</p>
<ul>
<li><strong>27 Februari–16 November 2024</strong>: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan</li>
<li><strong>24 April–31 Mei 2024</strong>: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih</li>
<li><strong>5 Mei–19 Agustus 2024</strong>: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan</li>
<li><strong>31 Mei–23 September 2024</strong>: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih</li>
<li><strong>24–26 Agustus 2024</strong>: Pengumuman pendaftaran pasangan calon</li>
<li><strong>27–29 Agustus 2024</strong>: Pendaftaran pasangan calon</li>
<li><strong>27 Agustus–21 September 2024</strong>: Penelitian persyaratan calon</li>
<li><strong>22 September 2024</strong>: Penetapan pasangan calon</li>
<li><strong>25 September–23 November 2024</strong>: Pelaksanaan kampanye</li>
<li><strong>27 November 2024</strong>: Pelaksanaan pemungutan suara</li>
<li><strong>27 November–16 Desember 2024</strong>: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara</li>
</ul>
<p>Dengan agenda yang sudah tersusun rapi, Bawaslu berharap masyarakat Jakarta dapat berpartisipasi dalam Pilkada 2024 dengan lebih bijak dan sesuai dengan peraturan, guna memastikan suara mereka tetap sah dan hasil pemilu dapat dipercaya. (hai/infopublik)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-tegaskan-mencoblos-lebih-dari-satu-paslon-dalam-pilkada-jakarta-2024-akan-membuat-suara-tidak-sah/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Minta DPR Segera Sesuaikan UU Pilkada Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-minta-dpr-segera-sesuaikan-uu-pilkada-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-minta-dpr-segera-sesuaikan-uu-pilkada-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2024 09:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=71823</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah menyesuaikan Undang-Undang (UU) Pilkada, menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu, Puadi, dalam keterangan resminya pada Sabtu (24/8/2024), menegaskan pentingnya tindakan cepat dari pembuat undang-undang agar UU Pilkada sesuai dengan putusan MK tersebut. “Jika putusan MK memerintahkan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.co" rel="nofollow noopener" target="_blank">koranindopos.co</a>m &#8211; Jakarta</strong>, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mengambil langkah menyesuaikan Undang-Undang (UU) Pilkada, menyusul putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Bawaslu, Puadi, dalam keterangan resminya pada Sabtu (24/8/2024), menegaskan pentingnya tindakan cepat dari pembuat undang-undang agar UU Pilkada sesuai dengan putusan MK tersebut.</p>
<p>“Jika putusan MK memerintahkan perubahan atau penyesuaian, maka organ pembuat undang-undang harus segera mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan undang-undang tersebut agar sesuai dengan putusan tersebut,” kata Puadi.</p>
<p>Bawaslu juga telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera menaati dan melaksanakan putusan MK tersebut melalui revisi Peraturan KPU (PKPU) 8 Tahun 2024 tentang pencalonan pilkada. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan tata cara dan prosedur pencalonan yang harus merujuk pada Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.</p>
<p>Puadi menyatakan bahwa Bawaslu akan terus mengawasi dan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR. Ia menekankan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga semua pihak, termasuk lembaga negara, wajib menghormati dan melaksanakan putusan tersebut.</p>
<p>Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis (22/8/2024) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada batal dilaksanakan, dan putusan MK soal pilkada akan diberlakukan. Ia juga menyatakan bahwa pada pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2024, ketentuan putusan MK akan diterapkan.</p>
<p>Dasco menegaskan bahwa keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora akan berlaku, mengubah sejumlah ketentuan dalam UU Pilkada.</p>
<p>Pada Selasa (20/8/2024), Mahkamah Konstitusi mengeluarkan dua putusan penting. Pertama, Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dan membatalkan Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada. Kedua, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dihitung sejak penetapan pasangan calon, bukan saat dilantik.</p>
<p>Melalui putusan ini, MK juga menyatakan bahwa partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah dengan syarat penghitungan suara sah di daerah bersangkutan, yaitu sekitar 6,5 hingga 10 persen dari perolehan suara sah.</p>
<p>Berikut adalah jadwal tahapan Pilkada Serentak 2024:</p>
<ol>
<li>27 Februari—16 November 2024: Pendaftaran pemantau pemilihan.</li>
<li>24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih.</li>
<li>5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan.</li>
<li>31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.</li>
<li>24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran calon.</li>
<li>27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon.</li>
<li>27 Agustus—21 September 2024: Penelitian syarat calon.</li>
<li>22 September 2024: Penetapan pasangan calon.</li>
<li>25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye.</li>
<li>27 November 2024: Pemungutan suara.</li>
<li>27 November—16 Desember 2024: Penghitungan dan rekapitulasi hasil suara.</li>
</ol>
<p>Putusan MK ini dipandang sebagai tonggak penting dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan diikuti oleh berbagai calon kepala daerah di seluruh Indonesia. (hai/infopublik)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-minta-dpr-segera-sesuaikan-uu-pilkada-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71823</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Usulkan Penambahan Pasal dalam RPKPU untuk Akses Data Pemilih</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-usulkan-penambahan-pasal-dalam-rpkpu-untuk-akses-data-pemilih/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-usulkan-penambahan-pasal-dalam-rpkpu-untuk-akses-data-pemilih/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=64450</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengusulkan penambahan pasal dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang mengatur pemberian akses Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan pentingnya penambahan ini dalam keterangan tertulis pada Kamis (6/6/2024). &#8220;Perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Lalu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta. </strong>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia mengusulkan penambahan pasal dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (RPKPU) yang mengatur pemberian akses Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) kepada Bawaslu. Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan pentingnya penambahan ini dalam keterangan tertulis pada Kamis (6/6/2024).</p>
<p>&#8220;Perlu ada penambahan pasal terkait pemberian akses Sidalih kepada Bawaslu. Lalu perlu diperjelas otoritas yang mengeluarkan surat keterangan kematian, jenis dokumen lainnya serta pihak yang mengeluarkan dokumen lainnya,&#8221; ungkap Bagja.</p>
<p>Bagja menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan inventarisasi data pemilih dari hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024. Inventarisasi tersebut mencakup data potensial pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih yang meninggal dunia, beralih status menjadi TNI/Polri, pindah domisili, dan beralih status menjadi WNA.</p>
<p>Selain itu, Bawaslu juga mengumpulkan data potensial pemilih Memenuhi Syarat (MS) seperti pemilih yang beralih status dari TNI/Polri, pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK), pemilih pemula, dan pemilih yang beralih status dari WNA menjadi WNI.</p>
<p>Dalam rangka pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. &#8220;Kami sangat membutuhkan instansi terkait seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Sosial, hingga TNI-Polri,&#8221; ujar Bagja. Ia menambahkan bahwa Bawaslu juga melibatkan masyarakat adat, perusahaan atau perkebunan, RT/RW, Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan pihak terkait lainnya.</p>
<p>Penambahan pasal dalam RPKPU ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan Bawaslu dalam memastikan keakuratan data pemilih dan kelancaran proses pemilu. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-usulkan-penambahan-pasal-dalam-rpkpu-untuk-akses-data-pemilih/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Siap Jalankan Putusan PHPU Yang Akan Di Bacakan MK Hari Ini</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-siap-jalankan-putusan-phpu-yang-akan-di-bacakan-mk-hari-ini/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-siap-jalankan-putusan-phpu-yang-akan-di-bacakan-mk-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 00:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<category><![CDATA[Putusan MK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=60637</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap putusan yang akan dibacakan oleh MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. &#8220;Kami harus siap. Namanya penyelenggara pemilu, ya, ketika ditugaskan perintah Undang-Undang dan perintah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap putusan yang akan dibacakan oleh MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.</p>
<p>&#8220;Kami harus siap. Namanya penyelenggara pemilu, ya, ketika ditugaskan perintah Undang-Undang dan perintah pengadilan, maka penyelenggara pemilu wajib untuk mengikuti perintah tersebut,&#8221; jelas Rahmat Bagja seperti yang dikutip dari Antara pada Minggu (21/4/24).</p>
<p>Rahmat Bagja juga menegaskan bahwa Bawaslu telah menyiapkan diri untuk melaksanakan pengawasan pemungutan suara ulang (PSU) jika MK memutuskan untuk melakukan PSU terkait dengan hasil PHPU Pilpres 2024.</p>
<p>&#8220;Badan Pengawas Pemilu harus siap melakukan pengawasan di seluruh tahapan,&#8221; tambahnya.</p>
<p>Diketahui, putusan MK terkait dengan PHPU dijadwalkan akan dibacakan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 22 April 2024. Para pihak yang terlibat dalam sengketa diharapkan akan hadir langsung dalam pembacaan putusan tersebut.</p>
<p>Kehadiran Bawaslu dalam mengawasi dan menegakkan proses pemilu merupakan langkah penting dalam memastikan integritas dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Dengan kesiapan dan komitmen yang ditunjukkan oleh Bawaslu, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan adil. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-siap-jalankan-putusan-phpu-yang-akan-di-bacakan-mk-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ratusan Polisi Gabungan Dikerahkan Jaga Keamanan di Sekitar Kantor Pusat Bawaslu Jakarta</title>
		<link>https://koranindopos.com/ratusan-polisi-gabungan-dikerahkan-jaga-keamanan-di-sekitar-kantor-pusat-bawaslu-jakarta/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ratusan-polisi-gabungan-dikerahkan-jaga-keamanan-di-sekitar-kantor-pusat-bawaslu-jakarta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 10:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=55005</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta,  Sebanyak 242 personil gabungan dari Korps Brimob Polri, Korsabhara Baharkam Polri, dan Polres telah dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar Kantor Pusat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2/24). Tindakan ini merupakan upaya Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Tim keamanan ini juga [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>koranindopos.com &#8211; Jakarta, </strong> Sebanyak 242 personil gabungan dari Korps Brimob Polri, Korsabhara Baharkam Polri, dan Polres telah dikerahkan untuk menjaga keamanan di sekitar Kantor Pusat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, pada Rabu (14/2/24).</p>
<p>Tindakan ini merupakan upaya Polri untuk memastikan kelancaran dan keamanan dalam proses tahapan pemungutan suara Pemilu 2024. Tim keamanan ini juga dilengkapi dengan tim kesehatan atau Bakomsus Nakes serta seekor anjing polisi (K9) guna mendukung pengawasan secara menyeluruh.</p>
<p>Personel gabungan telah mulai berjaga sejak pukul 08.01 WIB di sekitar Kantor Pusat Bawaslu, menunjukkan komitmen kuat dari aparat kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilu berlangsung.</p>
<p>Sementara itu, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, bersama timnya telah melakukan kunjungan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengawasan tahapan pemungutan suara Pemilu 2024.</p>
<p>Rahmat Bagja dijadwalkan untuk melaksanakan konferensi pers pada pukul 16.00 WIB di Kantor Pusat Bawaslu, Jakarta Pusat, guna memberikan informasi dan evaluasi terkait proses pemungutan suara yang sedang berlangsung.</p>
<p>Kepolisian dan Bawaslu telah berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga masyarakat dapat memberikan suara mereka dengan aman dan nyaman demi terciptanya demokrasi yang berkualitas dan akuntabel. (dni)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ratusan-polisi-gabungan-dikerahkan-jaga-keamanan-di-sekitar-kantor-pusat-bawaslu-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55005</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu RI Luncurkan Mobil Pojok Pengawasan Pemilu untuk Meminimalisir Pelanggaran</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-mobil-pojok-pengawasan-pemilu-untuk-meminimalisir-pelanggaran/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-mobil-pojok-pengawasan-pemilu-untuk-meminimalisir-pelanggaran/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2024 01:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=53115</guid>

					<description><![CDATA[&#160; koranindopos.com &#8211; Jakarta. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan 20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang akan tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seiring dimulainya rapat umum dan kampanye akbar pada hari ini. Ketua Bawaslu RI, Rahmat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta</strong>. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil langkah proaktif dengan meluncurkan 20 Mobil Pojok Pengawasan Pemilu yang akan tersebar di berbagai kota di Pulau Jawa. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan pelanggaran dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, seiring dimulainya rapat umum dan kampanye akbar pada hari ini.</p>
<p>Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, mengungkapkan bahwa kehadiran mobil pengawasan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. &#8220;Pojok Pengawasan ini adalah ikhtiar Bawaslu dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan. Oleh sebab itu, mobil-mobil ini akan ada di pojok bertepatan dengan metode rapat umum,&#8221; ujar Rahmat Bagja seperti dikutip dari Antara, pada Minggu (21/1/24).</p>
<p>Selain melibatkan mobil sebagai sarana pengawasan, Bawaslu juga akan menempatkan Pojok Pengawasan di setiap Rumah Pemilu yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi. Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI, menyoroti pentingnya keberadaan mobil Pojok Pengawasan di wilayah-wilayah strategis.</p>
<p>&#8220;Dengan DKI Jakarta sebagai wajah Indonesia, lima mobil Pojok Pengawasan akan beroperasi di daerah Jakarta. Di Jawa Barat, kami menempatkan lima unit mobil, dan demikian juga di Banten dan Tegal. Seluruhnya, ada 20 mobil yang akan berpatroli selama Pemilu 2024,&#8221; ungkap Lolly Suhenty.</p>
<p>Mobil Pojok Pengawasan bukan hanya sebagai alat pemantau, tetapi juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk memberikan informasi awal atau melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Lolly Suhenty menjelaskan, &#8220;Sengaja dalam bentuk mobil dilakukan Bawaslu untuk memastikan di tahapan yang krusial ini tidak ada masyarakat yang tidak bisa dijangkau informasi.&#8221;</p>
<p>Langkah-langkah proaktif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran Pemilu dan memberikan rasa keamanan serta kepercayaan kepada masyarakat dalam menyongsong proses demokrasi yang berlangsung pada tahun ini. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-ri-luncurkan-mobil-pojok-pengawasan-pemilu-untuk-meminimalisir-pelanggaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu Tindak Pejabat &#038; ASN yang Langgar Netralitas Pada Pemilu 2024</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-tindak-pejabat-asn-yang-langgar-netralitas-pada-pemilu-2024/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-tindak-pejabat-asn-yang-langgar-netralitas-pada-pemilu-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 04:32:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Bawaslu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=48555</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indonesia bersikap tegas dalam menindak pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aspek netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024. Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono, mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan pelanggaran netralitas yang melibatkan tiga penjabat bupati. &#8220;Saat ini, dua laporan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>,  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Indonesia bersikap tegas dalam menindak pejabat publik dan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melanggar aspek netralitas selama pelaksanaan Pemilu 2024.</p>
<p>Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu, Harimurti Wicaksono, mengungkapkan bahwa Bawaslu telah menerima laporan pelanggaran netralitas yang melibatkan tiga penjabat bupati. &#8220;Saat ini, dua laporan sedang dalam proses kajian awal dan satu lagi dalam tahap perbaikan,&#8221; kata Harimurti pada Selasa (21/11/23).</p>
<p>Tiga penjabat bupati yang dilaporkan terlibat dalam pelanggaran netralitas adalah Yan Pieter Mosso dari Sorong, Bahri dari Muna Barat, dan Yunita Dyah Suminar dari Cilacap.</p>
<p>Harimurti Wicaksono juga mengingatkan masyarakat dan peserta Pemilu untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang mereka temui. &#8220;Ini sangat membantu Bawaslu menjalankan fungsinya, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau,&#8221; terangnya.</p>
<p>Selain pelanggaran netralitas, Bawaslu juga telah menindak sejumlah pelanggaran terkait pemasangan alat peraga yang mengandung unsur kampanye. Harimurti Wicaksono menegaskan agar semua pihak tidak melakukan hal ini sebelum memasuki masa resmi kampanye.</p>
<p>Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan yang tegas untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam menjaga integritas pemilu dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang mereka temui. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-tindak-pejabat-asn-yang-langgar-netralitas-pada-pemilu-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">48555</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
