Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 19-20 Mei 2026.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan bahwa kenaikan dilakukan sebesar 50 basis poin.

Selain BI Rate, bank sentral juga menaikkan suku bunga fasilitas simpanan (Deposit Facility) menjadi 4,25 persen dan suku bunga fasilitas pinjaman (Lending Facility) menjadi 6 persen.

“Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen, suku bunga Deposit Facility 50 basis poin menjadi sebesar 4,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 basis poin menjadi 6 persen,” ujar Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Rabu (20/5/2026).

Kenaikan suku bunga ini dilakukan di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami pelemahan terhadap dolar AS.

Dengan menaikkan suku bunga acuan, Bank Indonesia berharap dapat menjaga daya tarik investasi di pasar keuangan domestik sekaligus menahan arus keluar modal asing.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian pasar global dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat.

Kenaikan BI Rate biasanya akan memengaruhi bunga kredit perbankan, cicilan pinjaman, hingga suku bunga simpanan masyarakat.

Di sisi lain, bunga deposito berpotensi menjadi lebih menarik karena bank umumnya akan menyesuaikan tingkat bunga mengikuti kebijakan bank sentral.

Namun, kenaikan suku bunga juga dapat membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal sehingga berpotensi menahan laju konsumsi maupun ekspansi bisnis dalam jangka pendek.

Meski menaikkan suku bunga, Bank Indonesia tetap optimistis stabilitas ekonomi Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Bank sentral juga menegaskan akan terus memantau perkembangan ekonomi global, inflasi, serta pergerakan nilai tukar rupiah untuk menentukan langkah kebijakan selanjutnya.

Pelaku pasar kini menantikan dampak kebijakan tersebut terhadap pergerakan rupiah, pasar saham, hingga sektor perbankan dalam beberapa pekan ke depan.(dhil)

Menurut Perry, uji coba QRIS di Negeri Sakura itu sudah dilakukan dan sandbox sudah dijalankan mulai 15 Mei 2025. Dengan begitu, transaksi bisa dilakukan mulai 18 Agustus 2025. Selain Jepang, BI juga akan melanjutkan uji coba penggunaan QRIS di Tiongkok dan Arab Saudi.

Khusus di Arab Saudi, lanjut Perry, akan dipakai kartu identitas resmi atau kartu nusuk (kartu identitas yang diterbitkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi) sebagai alat pembaca QRIS dan penyimpan uang elektronik. Tujuannya agar para jemaah dapat bertransaksi dengan mudah. ”Sehingga bisa bertransaksi, bisa menggunakan kartu nusuk membaca QRIS dan ada uang elektroniknya,” tutur Perry. (dtf/mmr)

Penandatanganan BAST dilakukan oleh Plt. Kepala Bappebti, Kemendag, Tommy Andana; Asisten Gubernur Bank Indonesia, Donny Hutabarat; Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, OJK, Moch. Ihsanuddin; serta Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, OJK, I.B. Aditya Jayaantara.

Penandatanganan tersebut dilanjutkan dengan penandatanganan NK oleh Plt. Kepala Bappebti Kemendag, Tommy Andana; Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti; Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Hasan Fawzi; serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Inarno Djajadi.

Kegiatan penandatanganan turut disaksikan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Mendag Budi Santoso menyampaikan, pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi sektor keuangan digital dan derivatif keuangan. Kemendag terus mendukung agar transisi pengalihan dapat berlangsung secara transparan dan memberikan keamanan bagi pelaku pasar maupun pelaku ekonomi.

“Kami yakin langkah ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi sektor keuangan dan pasar fisik aset kripto di Indonesia,” ujar Mendag Budi Santoso.

Tugas pengaturan dan pengawasan yang dialihkan dari Bappebti ke OJK meliputi Aset Keuangan Digital (AKD) termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal. Sementara itu, pengalihan ke Bank Indonesia meliputi derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).

Pengalihan tugas dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia ini dilakukan sesuai amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Hal ini juga menjadi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan. Peralihan dari Bappebti ke OJK dan Bank Indonesia secara penuh dilakukan paling lama 24 bulan sejak pengundangan UU P2SK yang bertepatan pada hari ini, 10 Januari 2025.

Dalam proses persiapan pengalihan pengaturan, Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia juga saling berkoordinasi dalam aspek pengaturan, penyiapan infrastruktur pengawasan, penyelenggaraan diskusi pengembangan pengawasan, serta peningkatan literasi kepada masyarakat. Koordinasi tersebut melibatkan sejumlah pihak terkait di antaranya kementerian/lembaga, industri, dan para penyelenggara.

Sementara itu, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (POJK AKD AK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 20/SEOJK.07/2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (SEOJK AKD AK) yang memuat pokok-pokok peraturan terkait.

Selain menerima peralihan tugas AKD AK, OJK juga akan menerima peralihan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap instrumen derivatif keuangan dengan underlying efek yang di antaranya indeks saham dan saham tunggal asing. Pengalihan tersebut bertujuan untuk mendorong penerapan prinsip aktivitas sama, risiko sama, dan regulasi setara (same activity, same risk, same regulation).

Mahendra mengungkapkan, peralihan ini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan terintegrasi. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen sehingga dapat memberikan implikasi positif bagi pengembangan industri di sektor keuangan.

“Industri derivatif keuangan dengan underlying efek dan Aset Keuangan Digital termasuk aset kripto yang diawasi Bappebti selama ini sudah berjalan, sehingga akan diupayakan transisi tugas pengaturan dan pengawasan dengan seamless untuk menghindari gejolak di pasar,” kata Mahendra.

Untuk menyukseskan proses selanjutnya, OJK juga telah menyiapkan sistem perizinan AKD AK dan Derivatif Keuangan secara digital melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Dalam proses peralihan tugas ini, OJK dan Bappebti telah melakukan koordinasi dan berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan penguatan ekosistem derivatif keuangan secara keseluruhan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Bank Indonesia turut berkomitmen untuk mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA sejalan dengan amanat pada Pasal 8 angka 4 dan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Peralihan pengaturan dan pengawasan Bappebti ke BI mencakup pengaturan derivatif keuangan dengan underlying yang meliputi instrumen di Pasar Uang dan instrumen di Pasar Valuta Asing. Dalam melaksanakan tugas di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA), Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing yang mengatur tugas pasar uang dan pasar valuta asing, termasuk di dalamnya Derivatif PUVA.

Dalam proses peralihan ini, BI akan bekerja sama dengan Bappebti dan OJK untuk memastikan proses peralihan berjalan lancar dan kelangsungan usaha pasar Derivatif PUVA tetap terjaga. Perizinan pelaku Derivatif PUVA yang sudah diberikan oleh Bappebti dapat tetap berlaku. Pelaporan oleh pelaku derivatif PUVA juga tetap dapat dilakukan dengan menggunakan tata cara/sistem pelaporan berlaku saat ini, sampai dengan Bank Indonesia memperkenalkan tata cara/sistem pelaporan yang baru. Selain itu, transaksi derivatif PUVA yang sedang berjalan dapat tetap mengacu kepada pengaturan Bappepti terkini. Untuk mengawal proses transisi peralihan, Bank Indonesia dan Bappepti sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja (Working Group) yang mendukung kelancaran proses peralihan dimaksud.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menyambut baik peralihan tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif Keuangan PUVA dari Bappebti. Guna memperkuat upaya pendalaman dan pengembangan pasar keuangan, tentu BI membutuhkan kerja sama dan sinergi erat bersama otoritas lainnya. Destry menekankan, meski tugas pengaturan dan pengawasan Derivatif PUVA merupakan tugas baru yang belum pernah ada di BI sebelumnya, peralihan tugas ini memberikan peluang bagi BI untuk memperluas instrumen-instrumen keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter dan pendalaman PUVA. Besarnya potensi pasar Derivatif PUVA dapat dimanfaatkan sebagai alternatif instrumen hedging yang pada akhirnya turut berkontribusi positif bagi pendalaman PUVA dan mendukung stabilitas di tengah tingginya ketidakpastian global saat ini. Ke depannya, Bank Indonesia akan melanjutkan upaya pengembangan derivatif PUVA yang telah dilakukan Bappebti. Kami yakin dengan usaha dan sinergi yang kuat, pasar keuangan Indonesia akan semakin dalam, kredibel, dan mendukung langkah bersama menuju Indonesia Emas 2045.

Lebih lanjut, BI akan memastikan pasar Derivatif PUVA dan pengembangannya sejalan dan mendukung pelaksanaan tugas BI dalam pengembangan pasar keuangan sebagaimana tercantum dalam Blueprint Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (BPPU) 2030. Pengembangan pasar Derivatif PUVA tersebut akan dilakukan melalui inovasi produk yang variatif dan likuid, memiliki pricing yang efisien dan kredibel, serta didukung pelaku pasar yang aktif dan kompeten. Pengembangan pasar Derivatif PUVA juga akan didukung oleh infrastruktur PUVA yang memenuhi prinsip interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi (3I) sehingga andal, efisien, serta aman.

Perkembangan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dan Perdagangan Fisik Aset Kripto

Pada periode Januari–November 2024, nilai transaksi PBK berdasarkan Notional Value tercatat sebesar Rp30.503 triliun. Nilai ini naik 30,20 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp23.428 triliun. Khusus November 2024, jumlah nasabah yang aktif bertransaksi pada PBK tercatat sebanyak 70.676 Nasabah. Jumlah ini meroket 53,93 persen dari periode November 2023 yang tercatat 45.915 nasabah.

Saat ini, transaksi PUVA difasilitasi 2 bursa berjangka, 2 Lembaga Kliring Berjangka, 55 Pialang Peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA), 21 Pedagang Penyelenggara SPA, 8 Penasihat Berjangka, dan 15 Bank Penyimpan Margin. Selain itu, terdapat 253 Kontrak Derivatif SPA untuk PUVA yang ditransaksikan pada 2 Bursa Berjangka. Sementara, transaksi aset kripto di Indonesia pada periode Januari—November 2024 tercatat sebesar Rp556,53 triliun. Nilai ini melonjak 356,16 persen dibanding periode yang sama pada 2023 yang tercatat sebesar Rp122 triliun (yoy).

Sementara, pelanggan aset kripto yang terdaftar secara akumulatif sejak Februari 2021–November 2024 tercatat sebanyak 22,11 juta pelanggan. Di sisi lain, sampai saat ini jumlah Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang telah berizin Bappebti tercatat sebanyak 16 pedagang. Selain itu, terdapat 14 Calon Pedagang Fisik Aset Kripto (CPFAK) yang memiliki Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dan Surat Persetujuan Anggota Kliring (SPAK) sedang berproses menjadi PFAK. (ris)

Proyek Nexus merupakan inisiatif dari BIS Innovation Hub yang bertujuan untuk meningkatkan pembayaran antar negara dengan menghubungkan berbagai sistem pembayaran instan domestik (instant payment systems / IPS) secara global.

Cetak biru tahap 3 ini mencakup standardisasi metode konektivitas agar IPS domestik dapat terhubung satu sama lain.Standardisasi ini memungkinkan operator di suatu negara hanya perlu membuat satu koneksi ke Nexus, tanpa harus membuat koneksi khusus dengan setiap negara yang ingin dihubungkan.

“Proyek Nexus merupakan proyek pertama BIS Innovation Hub di bidang pembayaran yang menuju implementasi,” ujar Agustín Carstens, General Manager BIS. “Ketika diterapkan, proyek ini akan meningkatkan pembayaran antar negara selaras dengan program pembayaran antar negara G20, serta misi kami untuk mewujudkan kepentingan publik di bidang teknologi guna mendukung bank sentral dan meningkatkan fungsi sistem keuangan.”

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan bahwa tujuan Nexus adalah mencapai pembayaran antar negara yang dapat diimplementasikan berdasarkan kerangka kebijakan yang kuat, inklusif, dengan manajemen risiko yang efektif. “Dengan memprioritaskan prinsip tersebut, menurut dia, sistem pembayaran antar negara akan semakin lancar dan aman sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan.”

Selanjutnya, Proyek Nexus akan melangkah pada pengembangan Tahap 4 dengan fokus pada pembentukan entitas baru,yaitu Nexus Scheme Organization (NSO), yang akan bertanggung jawab mengelola skema Nexus, dan melanjutkan misi untuk mencapai pembayaran antar negara secara instan. Bank Indonesia akan melanjutkan partisipasinya sebagai Pengamat (Observer) yang berperan untuk mengamati pengembangan proyek tersebut. (dni)

Kerja sama tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Kepala BP2MI Benny Rhamdani dan Deputi Gubernur BI Juda Agung di Gedung Thamrin Bank Indonesia, Thamrin,  Jakarta Pusat, Jumat (31/5).

Benny Ramdhani menjelaskan, kerja sama antara kedua belah pihak sudah terjalin sejak BP2MI masih disebut sebagai Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). ”Kita perkuat karena tantangan ke depan mengalami perubahan luar biasa, dinamis, bahkan PMI harus terus kita berikan literasi keuangan,” ungkap Benny.

Menurut Benny, PMI yang merdeka adalah mereka yang terbebas dari segala bentuk tindak eksploitasi. Oleh karena itu negara memastikan mereka berdaya guna dengan pengetahuan cukup. ”PMI berdaya ialah PMI yang mempunyai pengetahuan cukup selain kompetensi, termasuk literasi keuangan. Mereka mampu mengelola keuangan yang mereka dapat dari gaji,” ungkap Benny.

Benny menyampaikan, tidak sedikit para PMI yang tertipu praktik pinjaman online (pinjol). ”Akhirnya setiap tahun hanya menjadi PMI yang kita harapkan sebenarnya selesai kontrak dapat uang yang cukup, terbang ke tanah air untuk modal usaha,” tuturnya.

Terkait dengan pemberdayaan ekonomi, BP2MI juga sudah memiliki perkumpulan wirausaha bagi PMI. Ada tiga fasilitas yang diberikan yakni, mulai dari bantuan modal usaha, pemasaran produk, dan fasilitas pelatihan manajemen wirausaha. ”Kami sinergikan hal itu dengan BI. Kami apresiasi BI, semoga makin diperkuat,” tuturnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan bahwa kerja sama antara dua lembaga tersebut sudah terjalin sejak lama. Akan tetapi, kala itu lebih banyak sharing data statistik terkait neraca pembayaran khususnya remitansi dari para PMI.

”Devisa dari para Pekerja Migran Indonesia jumlahnya cukup besar. PMI menyumbangkan remitansi sebesar US$ 14,22  miliar pada tahun 2023, sehingga cadangan devisa yang berasal dari PMI menempati posisi kedua setelah minyak dan gas,” bebernya. (why/mmr)

Meski diperkirakan tumbuh tinggi, Arly tidak menampik bahwa pertumbuhan tersebut lambat dibandingkan 2022. ”Kalau kita lihat  memang bila dibandingkan 2022 sedikit turun. Tahun 2022 proyeksi angkanya 5,3 – 6,1 persen,” terangnya.

Menurut Arly, ada tiga faktor yang menekan pertumbuhan ekonomi. Pertama, kondisi global, kondisi global yang belum kondusif. Hal itu terlihat dari masih berlanjutnya ketegangan politik serta potensi risiko di negara maju. ”Ini masih menjadi faktor yang memberikan tekanan yang cukup tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Sementara faktor kedua yakni nasional. Hal terjadi itu karena nasional juga memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan daerah. Selanjutnya, faktor dari Jakarta sendiri. Oleh karena itu, lanjutnya, bagaimana Jakarta bisa mengembangkan sektor-sektor yang dianggap menjadi potensi.

Lebih lanjut, Arly juga menyebutkan ada beberapa hal yang mendorong ekonomi Jakarta tetap tumbuh tinggi. Pertama, tingkat keyakinan konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi masih optimis dan akan terus meningkat. ”Masyarakat juga optimis bahwa kegiatan usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja masih akan tetap tumbuh tinggi,” imbuhnya, (wyu/mmr)