bioetanol – Indopos

Pertamina Perkuat Transisi Energi Bersih, Dorong Bioetanol dan B50 untuk Kurangi Ketergantungan Impor

Editor : Affandy — Fri, 28 Aug 2026 03:03:30 +0000

Koranindopos.com – JAKARTA – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat strategi transisi menuju energi bersih sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dinilai semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi harga maupun pasokan minyak dunia.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan Indonesia memiliki modal kuat untuk mengembangkan sumber energi alternatif. Salah satunya adalah kekayaan alam dan kesuburan tanah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan berbasis komoditas dalam negeri.

Menurut Agung, peningkatan produksi energi dari dalam negeri dapat menekan kebutuhan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Semakin banyak kita produksi dari dalam negeri, semakin sedikit kita impor. Apalagi sekarang situasi dunia lagi tidak baik-baik saja. Sebisa mungkin produksi kita dari dalam negeri untuk ketahanan energi,” ujar Agung dalam Pertamina Talks Episode 2 bertema Hobi Jaga Bumi, Eh Jadi Profesi di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (27/8/2026).

Salah satu upaya yang dilakukan Pertamina dalam mendukung transisi energi adalah melalui pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya domestik.

Pertamina telah menghadirkan Pertamax Green 95, yakni bahan bakar dengan campuran bioetanol sebesar 5 persen atau E5. Bioetanol tersebut berasal dari pengolahan molases atau tetes tebu.

Pengembangan bioetanol dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Selain mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan impor, pemanfaatan komoditas dalam negeri juga berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Tak hanya untuk kendaraan berbahan bakar bensin, Pertamina juga memperkuat penggunaan bahan bakar nabati untuk mesin diesel melalui Biosolar B50.

B50 merupakan bahan bakar diesel yang menggunakan campuran minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hingga 50 persen.

Agung mengatakan pengembangan B50 dan bioetanol tidak hanya berkaitan dengan transisi energi. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional melalui pengurangan kebutuhan impor dan penciptaan lapangan kerja.

Pertamina memperkirakan implementasi B50 berpotensi memberikan penghematan devisa sekitar Rp170 triliun karena kebutuhan impor energi dapat ditekan.

Selain itu, program tersebut disebut berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika implementasi B50 dan pengembangan bioetanol berbasis tebu diperluas, potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 2,1 juta orang di berbagai wilayah Indonesia.

“Jadi B50 tadi hitungan kita menambah lapangan kerja sekitar 2,1 juta. Kemudian tadi penghematan karena kita tidak lagi impor itu Rp170 triliun, dan emisi karbonnya yang bisa ditekan itu sekitar 44 juta ton CO2 dengan program B50 ini,” kata Agung.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa transisi energi tidak hanya diarahkan untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Indonesia memperkuat kemandirian energi.

Dengan memanfaatkan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dapat dikurangi secara bertahap. Pada saat yang sama, sektor pertanian dan perkebunan dapat memperoleh pasar tambahan melalui kebutuhan bahan baku energi terbarukan.

Pertamina pun terus mendorong diversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan potensi domestik. Pengembangan biofuel menjadi salah satu instrumen penting dalam menghadapi tantangan ketahanan energi sekaligus mendukung agenda pengurangan emisi.

Di tengah dinamika geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasok energi global, peningkatan produksi bahan bakar dari sumber daya dalam negeri menjadi langkah strategis untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan perekonomian nasional.(dhil/dtk)

Bioetanol dari Jagung Dinilai Tak Ekonomis, DPR Minta ESDM Lakukan Kajian Ulang Program E10

Editor : Hairul — Wed, 12 Nov 2025 04:01:23 +0000

koranindopos.com – Jakarta, Komisi XII DPR RI menyoroti kelayakan ekonomi produksi bioetanol berbahan jagung di Indonesia yang dinilai belum efisien dan berpotensi menekan sektor pangan. DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian mendalam sebelum melanjutkan rencana penerapan program bahan bakar campuran E10 (10 persen etanol dalam bensin).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan, penggunaan jagung sebagai bahan baku etanol berpotensi menimbulkan kompetisi langsung dengan kebutuhan pakan ternak, yang saat ini tengah meningkat.

“Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang kebutuhan pakan ternak sangat tinggi. Kalau dipakai untuk bahan bakar, harga bisa melonjak,” ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Migas dan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11).

Bambang mencontohkan hasil kunjungan DPR ke salah satu pabrik etanol di Lampung, yang mampu memproduksi etanol berbahan jagung namun dengan biaya produksi yang terlalu tinggi untuk dijual sebagai bahan bakar.

“Pabriknya bisa menghasilkan etanol, tapi harganya tidak masuk. Karena bahan bakunya jagung, dan ini food grade, biasa untuk farmasi atau pangan. Kalau dijadikan bahan bakar, nilainya jauh lebih tinggi,” jelasnya.

Menurut Bambang, penggunaan jagung sebagai bahan baku utama bioetanol berisiko mengganggu rantai pasok pangan dan pakan nasional. Karena itu, pemerintah diminta mencari alternatif bahan baku yang lebih efisien dan tidak tumpang tindih dengan kebutuhan pangan masyarakat.

“Kami minta Kementerian ESDM mengkaji lebih dalam. Jangan hanya karena bisa diproduksi, lalu dipaksakan dijual sebagai bahan bakar. Harus dilihat keekonomian dan dampaknya terhadap pangan,” tegasnya.

Ia menambahkan, tebu dinilai lebih potensial sebagai bahan baku bioetanol untuk energi karena pasokan yang stabil dan tidak bersaing langsung dengan kebutuhan pangan pokok.

“Menurut pelaku industri, untuk bahan bakar sebaiknya menggunakan tebu. Kalau dari jagung tidak akan masuk harganya. Ini yang perlu jadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Bambang menegaskan, kebijakan energi baru dan terbarukan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.

“Niat kita untuk mengurangi energi fosil itu baik, tapi kalau membuat harga bahan pokok naik, itu kontraproduktif. Jangan sampai niat baik menjadi masalah baru,” pungkasnya.

Sebagai informasi, program E10 merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk memperluas penggunaan bahan bakar nabati melalui pencampuran 10 persen bioetanol ke dalam bensin. Namun hingga kini, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan uji coba di beberapa wilayah. (hai)

Pemerintah Berencana Subsidi Bioetanol untuk Mengatasi Polusi Udara

Editor : Hairul — Sat, 04 May 2024 04:22:09 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menghitung pengadaan subsidi untuk bahan bakar nabati jenis bioetanol. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah polusi udara yang semakin meresahkan.

“Ya, tetap subsidi. Lagi kami hitung, supaya begini, targetnya yang kami subsidi adalah orang yang pantas disubsidi,” ujar Menko Luhut pada Jumat (3/5/24).

Menurutnya, pemanfaatan bioetanol merupakan salah satu langkah cepat dalam mengendalikan permasalahan polusi udara di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memiliki ambisi untuk menggantikan bahan bakar fosil dengan bioetanol.

Salah satu strategi untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan pengembangan lahan tebu di Papua dengan luas sekitar dua juta hektare, yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan bioetanol di Indonesia.

“Nanti, akan pakai jagung, pakai tebu, atau kita juga bisa pakai rumput laut. Banyak pilihan kita,” tambah Menko Luhut.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pembentukan Satgas ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 19 April 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan investasi perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik biomassa, Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dibentuk. Pembentukan ini merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel), serta arahan Presiden Jokowi dalam Rapat Internal tentang Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol pada tanggal 12 Desember 2023.

Satgas ini akan dipimpin oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan Wakil Ketua dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat mempercepat penggunaan bioetanol sebagai salah satu solusi untuk mengurangi polusi udara dan mendukung keberlanjutan lingkungan. (hai)