BKN – Indopos

BNN dan BKN Perkuat Ketahanan Aparatur Negara dari Ancaman Narkoba

Editor : Affandy — Thu, 26 Feb 2026 03:59:19 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI memperkuat sinergi dalam menjaga ketahanan aparatur negara dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Komitmen tersebut ditegaskan dalam audiensi yang menyoroti pentingnya pencegahan dan pengawasan narkoba di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BNN RI, Suyudi Ario Seto, menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin antara BNN dan BKN dalam mendukung agenda nasional pencegahan narkoba.

“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BKN atas dukungan dan kerja sama yang selama ini telah terjalin,” ujar Kepala BNN.

Ia menjelaskan, BNN terus membangun kolaborasi strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk memperkuat pertahanan bangsa dari ancaman narkoba. Salah satu langkah konkret adalah integrasi kurikulum anti-narkoba bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui program Aksi Nasional Anti Narkotika bertajuk Dari Anak Bersih Narkoba (ANANDA BERSINAR).

Program tersebut menjadi bagian dari upaya membangun imunitas bangsa sejak usia dini. Namun demikian, penguatan ketahanan tidak hanya difokuskan pada generasi muda, tetapi juga diperluas ke lingkungan aparatur negara sebagai garda terdepan pelayanan publik.

Dalam audiensi tersebut, BNN dan BKN membahas penguatan sinergi dalam pencegahan serta pengawasan penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan birokrasi tetap profesional, berintegritas, dan bebas dari pengaruh narkotika.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya upaya preventif yang sistematis di lingkungan ASN. Ia menyebutkan bahwa pencegahan harus diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan serta deteksi dini, termasuk pelaksanaan tes urine secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

“Pencegahan narkoba di kalangan ASN harus diperkuat karena dampaknya bisa mengganggu kinerja dan kehidupan ASN,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa BKN memiliki sistem manajemen talenta dan bank data calon pejabat untuk memastikan penempatan pimpinan yang tepat, profesional, serta berintegritas—termasuk bersih dari penyalahgunaan narkoba.

Sinergi antara BNN dan BKN ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang sehat, profesional, dan berdaya saing. Dengan aparatur negara yang bersih dari narkoba, diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan optimal demi mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.(dhil)

BKN Pastikan SK Pengangkatan CASN 2024 Tetap Berjalan

Editor : Affandy — Tue, 11 Mar 2025 05:41:43 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala BKN, Zudan Arif, menyampaikan bahwa usul penerapan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 ditargetkan rampung paling lambat 30 Juni 2025. Sementara itu, penetapan nomor induk bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dijadwalkan selesai maksimal pada 30 November 2025.

“Proses pengangkatan CPNS dan PPPK yang belum ditetapkan nomor induknya akan tetap dilanjutkan hingga keputusan pengangkatan diterbitkan,” ujar Zudan dalam keterangan resminya pada Senin (10/3/2025).

Penyesuaian jadwal pengangkatan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS dan PPPK.

Adapun CPNS yang telah dinyatakan lulus akan diangkat dengan TMT efektif per 1 Oktober 2025, sementara keputusan pengangkatan CPNS dipastikan paling lambat pada 1 September 2025. Di sisi lain, bagi peserta yang lolos seleksi PPPK, pengangkatan akan dilakukan dengan TMT per 1 Maret 2026, dan keputusan pengangkatannya diterbitkan maksimal pada 1 Februari 2026.

BKN juga memberikan kepastian bagi pelamar PPPK yang pada tahun 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan tetapi masih berada dalam rentang usia tertentu untuk jabatan yang diduduki. Mereka tetap akan diangkat sebagai PPPK dengan perjanjian kerja selama satu tahun.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi seluruh peserta seleksi CASN 2024 dan memastikan proses pengangkatan berjalan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku.(dhil)

BKN Mulai Terapkan Work From Anywhere untuk ASN

Editor : Affandy — Fri, 28 Feb 2025 07:57:12 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi menerapkan kebijakan bekerja dari manapun atau Work From Anywhere (WFA) bagi pegawai negeri sipil (PNS) mulai Senin, 24 Februari 2025. Kebijakan ini sejalan dengan sistem pelayanan kepegawaian berbasis digital yang memungkinkan seluruh pegawai dan pengguna layanan untuk mengakses berbagai layanan secara online.

Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa penerapan WFA telah didukung oleh sistem yang dapat diakses secara daring oleh seluruh ASN serta instansi terkait.

“Layanan Pengelolaan ASN sudah dilayani secara daring. Tugas layanan publik BKN seperti penetapan NIP, proses kenaikan pangkat, mutasi, hingga pensiun sudah dilayani secara daring lewat sistem berbagi pakai SIASN dengan seluruh instansi, jadi dapat diakses di manapun dan kapan pun,” ujar Zudan dalam keterangannya, Rabu (25/2/2025).

Zudan juga menjelaskan bahwa digitalisasi birokrasi di lingkungan BKN telah dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan monitoring yang dilakukan secara berkala. Secara eksternal, pengguna layanan BKN dapat memantau perkembangan layanan mereka melalui Helpdesk BKN dan MyASN yang dikhususkan bagi pegawai ASN. Sementara secara internal, monitoring dilakukan melalui sistem e-Kinerja BKN.

Selain meningkatkan efisiensi layanan, penerapan WFA juga merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Untuk menyikapi efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini, diperlukan skema kerja yang lebih adaptif agar tugas dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien,” kata Zudan dalam Apel Pagi pegawai, Selasa (4/2/2025).

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pegawai BKN akan menjalani sistem kerja hybrid dengan pola WFA selama dua hari dalam seminggu dan bekerja di kantor selama tiga hari. Diharapkan, kebijakan ini dapat menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, efisien, serta meningkatkan transparansi dan responsivitas pelayanan publik.(dhil)

BKN Umumkan Kriteria Tambahan untuk Pelamar PPPK 2024 Tahap II

Editor : Affandy — Wed, 15 Jan 2025 05:01:22 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru-baru ini mengeluarkan aturan tambahan terkait pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 Tahap II. Hal ini diumumkan setelah pendaftaran PPPK 2024 tahap II sempat ditutup pada 7 Januari 2025, namun kemudian diperpanjang hingga 15 Januari 2025 melalui Surat Plt. Kepala BKN Nomor 55/B-KS.04.01/SD/K/2025.

Selain perpanjangan waktu pendaftaran, BKN juga mengumumkan adanya kriteria tambahan bagi pelamar PPPK 2024 Tahap II. Kriteria tambahan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 15/2025 dan menyasar kelompok pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database atau pangkalan data BKN.

Kriteria tambahan yang diterapkan pada PPPK 2024 Tahap II ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai non-ASN yang selama ini telah bekerja di berbagai instansi pemerintah. Pelamar yang memenuhi kriteria tambahan ini diharapkan dapat mendaftar dan berkesempatan mengikuti seleksi untuk menjadi PPPK.

Pegawai Non-ASN Terdaftar di Database BKN Salah satu syarat utama untuk memenuhi kriteria tambahan ini adalah status pegawai non-ASN yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN. Artinya, pegawai non-ASN yang sudah terdaftar akan memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti seleksi PPPK 2024 Tahap II.
Usia dan Persyaratan Administratif Meskipun kriteria tambahan ini memberikan peluang bagi pegawai non-ASN, pelamar tetap harus memenuhi syarat administratif lainnya, termasuk usia yang ditentukan dan berkas yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelamar memenuhi persyaratan umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Bersedia Menjalani Seleksi dan Penilaian Pelamar yang memenuhi kriteria tambahan ini diharapkan dapat mengikuti proses seleksi dengan penuh tanggung jawab. Proses seleksi untuk PPPK 2024 Tahap II terdiri dari beberapa tahapan, termasuk ujian kompetensi yang akan mengukur kemampuan dan kualifikasi pelamar.

Pendaftaran PPPK 2024 Tahap II yang semula ditutup pada 7 Januari 2025 akhirnya diperpanjang hingga 15 Januari 2025. Perpanjangan ini memberikan kesempatan tambahan bagi para pelamar yang belum sempat mendaftar dalam periode sebelumnya. Dengan adanya tambahan waktu pendaftaran, BKN berharap lebih banyak pelamar yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi dan memperoleh kesempatan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).(dhil)

Pendaftaran Seleksi PPPK Tenaga Guru Dibuka Mulai 31 Oktober 2022

Editor : Hairul — Wed, 02 Nov 2022 03:17:43 +0000

koranindopos.com – Jakarta. Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi membuka pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga guru mulai tanggal 31 Oktober 2022. Pendaftaran dapat dilakukan melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada tautan https://sscasn.bkn.go.id.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, BKN, Satya Pratama dalam pernyataan tertulisnya, Senin (31/10/2022), menyatakan pendaftaran pelamar PPPK guru yang akan untuk prioritas 1, 2, 3 (P1, P2, P3) dan P4/umum dibuka tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022.

“Seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 s.d. 15 November 2022 dengan pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada 16 November s.d. 17 November 2022,” kata Satya.

Satya menjelaskan, P1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas.

P2 adalah pelamar yang terdata dalam database BKN sebagai eks tenaga honorer K-II (TH K-II) yang tidak termasuk dalam P1.

P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar P1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal tiga tahun atau setara dengan enam semester pada data pokok pendidikan (dapodik).

Pelamar umum atau P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan/atau pelamar yang terdaftar di Dapodik.

“Pada SSCASN tahun 2022, seluruh pelamar yang sudah terdaftar tahun 2021 dan sebagai prioritas, maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021, tetap melakukan registrasi sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 s.d. 13 November 2022,” ujarnya.

Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan, kata Satya, maka dimungkinkan bagi P1 turun status dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat linieritas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru, maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4.

“Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1. Khusus untuk pelamar P4/umum dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi dan ketersediaan formasi dari P2 dan P3. Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3, maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran,” terangnya.

Satya menyampaikan, seleksi yang digunakan dalam PPPK guru menggunakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Kemendikbudristek.

“Data akan terenskripsi dalam sistem pengolahan data SSCASN pengolahan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade beserta afirmasinya, maka akan ditandatangani secara digital menggunakan digital signature dan dapat di-download serta diumumkan oleh masing-masing instansi,” tandas Satya.

Detail pelaksanaan PPPK guru dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 349/P/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Instansi Daerah Tahun 2022. (hai)