Usulan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Ia Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.

Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.

“Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,” ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.

“Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,” ujarnya

Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.

“Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,” tutupnya. (Haris)

Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menyatakan bahwa keberhasilan ini berkat penegakan hukum yang masif dan efektif oleh Densus 88 Polri, dengan dukungan penuh dari TNI. “Sepanjang 2023 sampai dengan saat ini pada Juni 2024, alhamdulillah tidak terjadi serangan teroris satu pun di Indonesia atau zero terrorist attack,” ujarnya.

Kepala BNPT juga mengungkapkan bahwa indeks pencegahan terorisme Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2024. “Global terrorism index (GTI) Indonesia juga makin baik, dari posisi 24 pada 2022 dan 2023, menjadi posisi 31 pada 2024,” jelasnya.

Meskipun capaian ini patut diapresiasi, Kepala BNPT mengingatkan masyarakat agar tidak lengah dan cepat berpuas diri. Ia menekankan bahwa kondisi tanpa serangan teroris ini merupakan fenomena di atas permukaan, sementara di bawah permukaan terdapat peningkatan konsolidasi sel-sel teror dan radikalisasi pada generasi muda, termasuk perempuan, anak, dan remaja.

“Yang menjadikan mereka sebagai kelompok yang rentan menjadi target daripada sasaran radikalisasi,” tambahnya.

Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel menekankan bahwa peningkatan radikalisasi di kalangan generasi muda menjadi tantangan baru yang harus dihadapi oleh BNPT dan seluruh elemen masyarakat. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus dan strategi pencegahan yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa generasi muda tidak terjerumus dalam ideologi ekstremis.

Keberhasilan Indonesia dalam mencegah serangan teroris sepanjang tahun 2023 hingga Juni 2024 menunjukkan efektivitas penegakan hukum dan upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, Polri, dan TNI. Namun, ancaman terorisme masih ada, terutama dengan meningkatnya radikalisasi di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan terus-menerus dan upaya bersama untuk memastikan keamanan dan keselamatan bangsa.

Komjen Pol. Rycko Amelza Dahniel berharap bahwa keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi semua pihak untuk terus bekerja sama dalam menjaga Indonesia dari ancaman terorisme dan radikalisasi. (hai)

Asisten Kapolri Bidang SDM (As-SDM), Irjen. Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M., menjelaskan, dirinya telah memberi arahan kepada SSDM Polri dalam menyempurnakan baterai tes yang menjadi alat uji dalam proses penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama. Tujuannya, untuk mengecek karakter, kepribadian dan mental para calon yang menempuh pendidikan kepolisian.

“Semua itu dilakukan karena kami ingin mereka yang masuk Akpol, Bintara dan Tamtama tidak terpapar paham radikal dan perilaku menyimpang serta intoleran” jelas Mantan Kadiv Humas Polri, di Jakarta, Selasa (18/4/23).

Ia mengaku, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Densus 88 Anti-teror dan BNPT di Ruang Rapat Biro Dalpers SSDM Polri, Gedung TNCC, Senin (17/4/23) kemarin. Dari hasil rapat tersebut dijelaskan, Densus 88 memiliki tools yang dapat mendeteksi paham radikal yang berbentuk quesioner fisik dan CAT (Computer Assisted Translation).

“BNPT siap untuk berkoordinasi penyiapan konsep deteksi dini paham radikal serta bersedia koordinasi perihal data. Kami juga akan memaksimalkan peran Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran anggota Polri,” tegas Irjen Pol. Dedi Prasetyo. (hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Anggota Fraksi PAN DPR RI Pangeran Khairul Saleh bereaksi keras terhadap pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait ciri penceramah radikal. Menurutnya sikap dan pernyataan BNPT yang merilis nama-nama penceramah agama yang tidak boleh diundang karena dicap radikal memunculkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Sebelumnya, pernyataan BNPT tersebut juga langsung mendapat kritik pedas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Menurut saya tidak sepatutnya terjadi. BNPT mestinya tidak lagi terkesan memberikan polemik baru terhadap umat Islam, khususnya dengan isu radikalisme,” tegas Pangeran dalam keterangan persnya, Jumat (11/3). Menurut dia, BNPT seharusnya lebih berhati-hati mengeluarkan pernyataan di muka publik. Terlebih ini bukan kali pertama lembaga tersebut membuat gaduh, karena sebelumnya pernah menyebut ratusan pesantren terafiliasi jaringan terorisme.

Pangeran menilai klaim BNPT soal ciri penceramah radikal tidak tepat. Hal tersebut malah membuat umat Islam menjadi resah. “Mestinya tidak boleh ada pernyataan dipublikasikan tanpa argumentasi faktual menjadi sandarannya, khususnya berkenaan dengan isu dan makna radikalisme atau khalifah dan lain-lainnya itu,” ujar Pangeran. Dia berharap sinergi dan kerja sama antara BNPT dan MUI segera diperkuat, agar tidak saja merumuskan kesepakatan bersama tapi juga menghindari kesalahpahaman.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu berharap tercipta formulasi dan strategi yang tepat antar berbagai lembaga dan kelompok masyarakat. Dengan begitu menanggulangi bahaya terorisme tidak hanya menjadi tugas BNPT saja, tetapi menjadi tanggungjawab semua pihak. Pangeran juga mengajak masyarakat bersatu mengantisipasi penetrasi ideologi terorisme. Salah satu caranya mencegah rasa saling curiga mencurigai antar umat beragama. “Isu radikalisme jangan sampai memutus rantai penguat persatuan kita sendiri melalui stigmatisasi dan distorsi narasi yang dinilai menyudutkan umat Islam,” tutur Pangeran.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar memaparkan perkembangan jaringan teror nasional di Indonesia. Dia menghimpun beberapa pondok pesantren yang diduga terafiliasi kelompok terorisme. Di antaranya 11 pondok pesantren (ponpes) terafiliasi Jamaah Ansharul Khilafah (JAK), 68 ponpes terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI), dan 119 ponpes terafiliasi Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan simpatisan ISIS.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta BNPT tidak terburu-buru mengungkap adanya 119 ponpes terindikasi terorisme. Menurutnya, data tersebut seharusnya didalami lebih lanjut, karena akan menimbulkan keresahan dan prasangka di tengah masyarakat. “Yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” tegas Yandri dalam keterangan persnya, Selasa (1/2).

Politisi Partai Amanat Nasiona (PAN) itu mengusulkan kepada BNPT untuk  berdialog bersama pihak pondok pesantren. Pengasuh ponpes harus diajak bersama-sama menghadapi potensi lahirnya terorisme dan radikalisme. “Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” ujar Yandri.

Yandri mengatakan BNPT harus terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pondok pesantren terafiliasi dengan paham terorisme. Dengan begitu, kelompok atau pondok pesantren yang dicap merah oleh BNPT tidak mendapat pandangan negatif dari masyarakat tanpa bukti yang kuat. “Warga negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta merta dihukum. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog, ini bukan dengan musuh, tapi dengan saudara sebangsa,” tandas Yandri.(hai)

JAKARTA, koranindopos.com  – Kementerian Sosial gelar kerja bakti bersama Pramuka, Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM), Karang Taruna, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia (IKPNI) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di lapangan utama Taman Makam Pahlawan Nasional Utara (TMPNU) Kalibata, Jakarta, (31/10).

Aksi sosial ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan. Selain membersihkan lingkungan makam juga diharapkan mampu menumbuhkan nilai-nilai luhur dan menghargai jasa para pahlawan.

“Kegiatan ini merupakan aksi nyata untuk menanamkan nilai-nilai kepedulian bagi generasi muda maupun masyarakat terhadap jasa para pahlawan,” ujar Murhardjani, Direktur Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial Kementerian Sosial RI (01/11).

Sependapat dengan Murhardjani, Nurdin (41), Wakil Ketua Pembinaan Anggota Muda Kwarda DKI Jakarta mengungkapkan kerja bakti ini adalah ajang untuk menumbuhkan semangat baru dan menilik kilas balik perjuangan para pahlawan.

“Para Praja Muda Karana dapat mengaktualisasikan dirinya dalam mengisi kemerdekaan sesuai dengan usianya serta berguna bagi masyarakat,” kata Nurdin.

Murhardjani berharap nilai-nilai luhur kepahlawanan senantiasa lestari di kalangan generasi muda.

“Yang penting adalah aksi nyata seluruh lapisan masyarakat untuk menanamkan  mengimplementasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Murhardjani.

Sebelumnya, rangkaian peringatan Hari Pahlawan dimulai dengan kompetisi karya ilmiah kepahlawanan yang diikuti oleh pelajar SLTA dari seluruh provinsi di Indonesia. Terdapat 10 dari 26 peserta yang lolos ke final. Dewan juri yang berasal dari Universitas Indonesia telah menentukan pemenangnya pada tanggal 26 Oktober 2021 kemarin. 

Tidak berhenti sampai disitu, perwujudan nilai-nilai kepahlawanan juga akan dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan selanjutnya di antaranya Upacara Ziarah Nasional di TMPNU Kalibata, Upacara Tabur Bunga di laut, dan Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara yang dilaksanakan tanggal 10 November 2021 dengan jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan. (rls/riz)