“Perlu kami tegaskan, informasi resmi terkait BSU hanya disampaikan melalui situs resmi Kemnaker, yaitu bsu.kemnaker.go.id,” selain situs resmi Kemnaker tersebut berarti palsu atau penipuan ujar Sunardi di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sunardi menjelaskan, tautan palsu tersebut sengaja dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengelabui masyarakat dan mengambil data pribadi yang dapat disalahgunakan, dan jika ada masyarakat yang terlanjur tertipu supaya segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena hal tersebut merupakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi yang diterima, terutama yang berkaitan dengan program bantuan pemerintah.

Sunardi mengatakan, tahun ini, pemerintah kembali menyalurkan BSU kepada para pekerja dan buruh dengan besaran sebesar Rp 300.000 per bulan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli.

“Sehingga total bantuan yang diterima pekerja adalah Rp 600.000. Dana tersebut dibayarkan sekaligus dalam satu kali pencairan melalui rekening penerima,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran BSU diawali dengan proses verifikasi dan validasi data calon penerima yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan, kemudian diverifikasi kembali oleh Kemnaker. Setelah dinyatakan valid, bantuan disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank aktif, penyaluran juga dilakukan melalui Kantor Pos Indonesia.

Sunardi mengingatkan kembali agar masyarakat tidak mudah tergiur tautan atau informasi yang beredar di luar saluran resmi, dan untuk selalu mengutamakan keamanan data pribadi.

“Jangan pernah memberikan data pribadi kepada pihak atau situs yang tidak resmi. Pastikan selalu memeriksa informasi melalui bsu.kemnaker.go.id,” tegasnya.

Dengan adanya BSU 2025, pemerintah berharap dapat membantu meringankan beban ekonomi para pekerja yang upahnya maksimum Rp. 3,5 juta/bulan serta mampu membantu meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus memastikan bantuan subsidi upah tersebut tepat sasaran tanpa gangguan dari oknum yang tidak bertanggung jawab, dan perlu dicatat bahwa tidak ada potongan 1 Rupiah pun. (riz)

koranindopos.com – Jakarta. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta para pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk bersabar menunggu pencairan bantuan, yang dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.

“Dalam waktu dekat ini (BSU) akan diberikan. Mohon teman-teman pekerja supaya bersabar karena ini adalah wujud perhatian dari pemerintah kepada teman-teman pekerja,” ujar Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, dikutip dari laman Antaranews, Sabtu (21/6).

Sunardi menyampaikan bahwa keterlambatan pencairan BSU disebabkan oleh proses pemadanan dan validasi data yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu. Namun, ia memastikan bahwa seluruh proses tersebut kini telah rampung dan bantuan tengah memasuki tahap finalisasi pencairan.

BSU tahun ini menyasar 17,3 juta penerima, terdiri dari para pekerja aktif peserta BPJS Ketenagakerjaan dan guru honorer, termasuk tenaga pengajar PAUD. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus untuk dua bulan (Juni-Juli 2025), sehingga total bantuan yang diterima mencapai Rp600 ribu.

Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan melibatkan berbagai instansi. Data penerima dari kalangan pekerja dihimpun melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dikonsolidasikan oleh Kemnaker, sedangkan untuk guru honorer dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Target 17 juta tenaga kerja. Sekarang kalau tidak salah, data yang sudah masuk dan terverifikasi sudah sekitar 4 jutaan. Dan para pekerja ini adalah anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan,” jelas Sunardi.

BSU diberikan berdasarkan Permenaker No 5 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas Permenaker No 10 Tahun 2022. Dalam peraturan ini, kriteria penerima BSU antara lain Merupakan WNI dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga April 2025 Menerima gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan perekonomian nasional selama periode Juni–Juli 2025. Untuk penyaluran BSU ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,72 triliun.

Dengan pencairan yang tinggal menunggu waktu, pemerintah berharap bantuan ini bisa segera meringankan beban ekonomi para pekerja di tengah berbagai tekanan ekonomi global dan domestik. (hai)

Pihaknya berkoordinasi dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan dan person in charge (PIC) berbagai perusahaan tempat penerima BSU bekerja, untuk memastikan kota / lokasi tempat bekerja masing-masing penerima BSU. Sejauh ini, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada penerima BSU untuk mengecek apakah mereka masuk dalam daftar penerima BSU.

Sebab jika BSU tidak dicairkan hingga tenggat waktu berakhir, maka pekerja yang bersangkutan terancam tidak akan menerima BSU lagi pada tahun berikutnya.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia didampingi oleh Ketua Satgas Bansos Hendra Sari dan Deputi Regional 1 Sumatra (EVP) Fediyan Syahputra dan Elan Pramudiansyah, Kepala KCU Pos Indonesia Kepulauan Riau melihat langsung upadate penyaluran BSU di Kantorpos Kota Batam.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bahwa tanggal 20 Desember adalah batas akhir penarikan uang BSU.
Apabila setelah tanggal 20 tidak dilakukan penarikan uang, maka dana yang ada dan belum dibayarkan, akan dikembalikan ke negara. Penerima yang tidak mengambil BSU, maka sangat besar kemungkinan akan tercatat dan tidak akan menerima lagi BSU tahun berikutnya,” kata Ketua Satgas Bansos PT Pos Indonesia (Persero), Hendra Sari.

Hendra sangat meyayangkan jika ada pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima BSU, namun tidak mengambil haknya.

“Kami berharap kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU, segera mengambil uangnya, sehingga program ini bisa betul-betul memberikan manfaat bagi pekerja,” ujarnya.

BSU diberikan oleh Kemenaker kepada 14,6 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulannya.
PT Pos Indonesia (Persero) mendapat porsi tugas menyalurkan BSU kepada 3,6 juta pekerja. Sementara sisanya disalurkan melalui Bank Himbara.

Mendekati batas waktu penyaluran BSU, dan masih tersisa sekitar 1 juta pekerja yang belum mencairkan dana BSU melalui Kantorpos. Hendra menjelaskan, terdapat sejumlah tantangan yang melatarbelakanginya.

“Penerima BSU ini tidak kita ketahui di mana alamat rumahnya. Yang kita tahu hanya alamat perusahaannya. Ketika kita datangi perusahaannya, ternyata orang itu tidak bekerja di perusahaan itu. Dia kerja di daerah lain di Indonesia, sehingga untuk BSU kita tidak menetapkan lokasi bayarnya, tapi mereka bisa menguangkan di Kantorpos di mana saja di seluruh Indonesia,” katanya.

Hendra menjelaskan dalam mengejar target realisasi penyaluran, Pos Indonesia melakukan beberapa strategi. Pertama, memastikan bahwa tim Pos Indonesia mendatangi perusahaan berdasarkan alamat pekerja.

“Kedua, bertemu dengan PIC untuk memastikan posisi pekerja. Jika pekerja tidak berada di lokasi, kami cari tahu di mana lokasi pekerja, kami minta datanya. Namun hal ini tidak mudah. Ada PIC di perusahaan yang mudah diajak koordinasi, ada juga yang agak susah. Kami bekerja sama dengan BPJS TK dan Disnaker untuk membantu kami berkoordinasi dengan PIC di masing-masing perusahaan. Termasuk kami mengecek alamat penerima berdasarkan NIK, data yang ada di Dukcapil. Jika kami sudah mendapatkan alamat, kami kirimkan surat pemberitahuan,” tutur Hendra.

Ketiga, lanjut Hendra, PT Pos Indonesia (persero) menyebarluaskan informasi berupa ajakan untuk segera mencairkan dana BSU melalui WA dan SMS blast.

Realisasi Penyaluran BSU Lampaui 100 Persen

Dalam penyaluran BSU, PT Pos Indonesia (persero) menemui kejadian unik. Di beberapa daerah seperti di Lumajang, Jawa Timur, dan Ujungberung, Bandung, realisasi penyaluran melebihi angka 100 persen.

Hendra menjelaskan hal ini terjadi karena banyak pekerja yang mengambil BSU di wilayah tersebut.
“Di Lumajang (Kantorpos) berhasil menyalurkan 105 persen dari alokasi. Hal ini karena alokasi di Lumajang lebih sedikit daripada pekerja yang tinggal di Lumajang. Pekerja yang terdaftar di Surabaya tinggalnya di Lumajang, sehingga masyarakat mengambil BSU di Lumajang. Akibatnya angka penyaluran jauh lebih besar daripada alokasi. Ini terjadi juga di Ujungberung, Soreang, Bandung,” ujarnya.

Data penyaluran BSU dipastikan terekam dengan baik di sistem dashboard milik Pos Indonesia. Meski realisasi penyaluran BSU melampaui alokasi, data penerima berikut bukti penyaluran dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini menjadi keunikan tersendiri. Semua terekam di dashboard kita, sehingga kelihatan alamat perusahaan di Bandung, tapi dibayarkan di Ujungberung, Soreang, semua terdata dengan baik, tidak ada masalah,” katanya.

Terkenal memiliki jaringan luas di seluruh Indonesia dan terbukti mampu menyalurkan bantuan dengan cepat, tepat, dan akuntabel, PT Pos Indonesia menyanggupi bila kembali ditunjuk sebagai mitra pemerintah untuk menyalurkan bantuan.

“Semua bergantung pada Kemenaker. Jika kembali menyalurkan bantuan, kami siap menyalurkan, termasuk program lain di Kemenaker. Misalnya, pembayaran klaim jaminan kehilangan pekerjaan. Karena jika dibayarkan melalui PT Pos, akan ada bukti bahwa penerima sudah mengambil berupa foto maupun dashboard. Ini akan sangat membantu pemberi kerja dalam memberikan pelaporan atau ketika diperiksa auditor. Datanya lengkap dan secara realtime bisa disajikan,” ujarnya.

Pekerja Diimbau Cek Daftar Penerima BSU dan Segera Mencairkannya

Hendra kembali mengingatkan kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima BSU agar datang ke Kantorpos dan membawa pulang dana BSU senilai Rp600 ribu.

Pekerja dituntut aktif mengecek apakah dirinya terdaftar menerima BSU melalui iKemenaker, BPJS Ketenagakerjaan, maupun melalui aplikasi Pospay milik PT Pos Indonesia.

Setelah memastikan terdaftar sebagai penerima BSU 2022, pekerja dipersilakan langsung datang ke Kantorpos terdekat dari lokasi rumah maupun perusahaan. Cukup bawa KTP dan menunjukkan bukti terdaftar sebagai penerima BSU di aplikasi Pospay.

Untuk penyaluran BSU di Kantorpos, jam pelayanan diperpanjang menjadi Senin hingga Minggu pukul 08.00-20.00 waktu setempat. Perpanjangan jam pelayanan ini bertujuan mempermudah pekerja mengambil BSU tanpa mengganggu jam kerja.

“Kami memberi kemudahan BSU bisa diambil di mana saja, bahkan buka di hari Minggu dan malam hari,” tutup Hendra. (ris)

Adapun alokasi penerima BLT BBM, PKH, bansos sembako di KCU Makassar yang meliputi Kota Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Takalar, sebanyak 206.036 keluarga penerima manfaat (KPM). Tercata hingga Kamis, 1 Desember 2022, telah tersalurkan 60 persen.

“Telah tersalurkan 123.171, sisa 82.865 KPM,” kata Executive General Manager KCU Makassar Achmad Saiful Bahri.

Selain menyalurkan BLT BBM, PKH, bansos sembako, KCU Makassar juga membayarkan BSU kepada pekerja yang terdaftar sebagai penerima.

Total alokasi BSU di KCU Makassar sebanyak 73 ribu. Dari alokasi itu, data per Kamis, 1 Desember 2022, BSU telah diserahkan kepada 39.227 pekerja atau 53,74 persen.

Masing-masing di Gowa (61,96 persen), Kota Makassar (54,43 persen), Maros (39,23 persen), Pangkep (67,39 persen) dan Takalar (46,34 persen).

“Kalau penyaluran BSU ini kami target 10 hari lagi,” kata Saiful.

KCU Makassar sudah menyalurkan sejak 2 November 2022. Menurut Saiful, penyaluran BSU ini terdapat tantangan khusus jika dibandingkan dengan bantuan sosial seperti BLT BBM, BPNT/Sembako dan PKH.

“Karena penyalurannya berdasarkan keaktifan perusahaan atau pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU. Sementara KPM (keluarga [penerima manfaat) bantuan lain, datanya sangat mudah dilacak,” ujar Saiful.

Pula saat penyaluran di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Ia mencontohkan penyaluran ke Kabupaten Pangkajene.

“Wilayahnya cukup sulit untuk dijangkau dan mengingat transportasi serta cuaca untuk ke sana,” katanya.

Selain itu ketika pekerja hendak mengambil kerap ada ketidaksikronan data. Seperti NIK dan pekerja berbeda dengan data yang dimiliki PT Pos.

“Kami sudah melaporkan sejumlah kendala terkait ini ke kantor pusat. Kami mendapatkan solusi khusus mereka yang NIK-nya berbeda, tapi nama dan perusahaannya sama, kami minta dibuatkan surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan. Kami juga berharap pekerja membawa KTP dan Kartu BPJS Ketenagakerjaan,” bebernya.

Meski demikian, Saiful dan tim bekerja keras untuk menyalurkan BSU ini sesuai dengan harapan pemerintah, terutama Presiden Joko Widodo dan Kementerian Tenaga Kerja. Pihaknya terus menjalin komunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, perusahaan, komunitas dan stakeholder terkait, serta SMS blast.

“Cara-cara ini meningkatkan progres. Yang biasanya penyaluran 400 sehari bisa naik menjadi 1.300-an,” ujar Saiful.

Adapun metode penyaluran BSU dilakukan dengan tiga cara, yaitu penerima datang ke Kantorpos, dibayarkan melalui komunitas (perusahaan atau instansi) tempat pekerja berkumpul, dan petugas Kantorpos yang mendatangi bila ada pekerja yang sakit.

Penerima BSU harus aktif mengecek melalui website Kemenaker untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai penerima BSU.

“Selain melalui website Kemenaker, penerima juga bisa mengecek melalui aplikasiPT Pos Indonesia, yaitu Pospay. Pekerja tidak perlu repot datang ke Kantorpos hanya untuk mengecek. Cukup download Pospay di smartphone melalui Play Store atau App Store. Jadi saat datang ke Kantorpos, mereka sudah pasti terima BSU. Strategi inipun terhitung efektif. Kita harapkan pekerja aktif datang ke Kantorpos untuk mengambil haknya,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Haris.

Kepada pekerja yang belum mengambil BSU di Kantorpos, Haris mengimbau agar segera mencairkan dana yang menjadi haknya.

“Kami mengimbau para pekerja mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU melalui Pospay. Jika sudah terdaftar, silakan segera datang ke Kantorpos untuk mencairkan dana BSU,” ucapnya.(ris)

PT Pos Indonesia (Persero) digandeng Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyalurkan BSU kepada 3,6 juta pekerja. Demi percepatan penyaluran, PT Pos Indonesia membuka layanan di seluruh Kantorpos dari Senin hingga Jumat, pukul 08.00-20.00.

“PT Pos Indonesia membuka layanan penyaluran BSU setiap hari, termasuk hari Sabtu dan Minggu,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

Selain disalurkan melalui Kantorpos, PT Pos Indonesia mencairkan BSU melalui komunitas (perusahaan atau instansi) tempat pekerja berkumpul, dan petugas Kantorpos yang mendatangi bila ada pekerja yang sakit.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Haris menambahkan pihaknya telah menyalurkan BSU serentak sejak 2 November 2022. PT Pos Indonesia melakukan berbagai strategi agar target penyaluran bisa tuntas sebelum akhir November, yaitu dengan melakukan sosialisasi di berbagai media elektronik, online, cetak dan media sosial, menambah waktu pelayanan hingga pukul 20.00 WIB hingga Sabtu dan Minggu di Kantorpos.

“Kami juga menambah petugas atau juru bayar serta mendatangi perusahaan atau komunitas,” kata Haris.

Perpanjangan jam pelayanan Kantorpos ini dilakukan agar tidak mengganggu jam kerja para pekerja. Tak hanya itu, dengan menerapkan sistem yang terorganisir dengan baik, proses pengambilan BSU di Kantorpos pun terbilang cepat dan efisien. Uang BSU sebesar Rp600 ribu pun diserahkan kepada penerima tanpa potongan apapun.

Para pekerja yang berhak menerima BSU banyak yang memilih mencairkan dana di Kantorpos pada hari Sabtu dan Minggu. Misalnya, Suripto.

“Saya ambil BSU hari Minggu di Kantorpos. Saya merasa dipermudah karena Kantorpos buka Sabtu dan Minggu, tidak mengganggu jam kerja,” kata Suripto yang mengambil BSU di Kantorpos Bandar Lampung.

Uang BSU sebesar Rp600 ribu yang diterimanya akan dipakai Suripto untuk membeli sembako dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

“Terima kasih Pak Jokowi atas bantuannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pos Indonesia karena sangat membantu sekali, pelayanan cepat dan bagus. Terima kasih juga kepada Ibu Menaker Ida Fauziyah. Harapan saya bisa dapat BSU lagi karena sangat membantu pekerja yang mendapat gaji standar UMR,” katanya.

Penerima BSU lainnya, Adi Puput Pilingan, juga mengambil di hari Minggu. Ia membawa serta anaknya karena sekalian jalan-jalan.

“Kantorpos hari Minggu tetap buka. Sangat membantu karena jadwal libur saya tidak tentu, bergantung jadwal. Dengan adanya jam pelayanan di hari Minggu mempermudah kita mengambil BSU,” kata Adi.

Lebih lanjut Adi menuturkan harapannya agar pemerintah tak hanya memberikan bantuan subsidi, namun juga menurunkan harga BBM.

“Harapannya ke depan harga-harga jangan naik terus. Karena kalau harga naik, bantuan seperti ini tidak menjadi pemecah masalah. Harga BBM semoga bisa stabil karena menjadi jantungnya usaha. Kalau harga BBM naik, semua harga barang ikut naik,” katanya.

Mendapatkan BSU di tengah lonjakan harga BBM, Adi mengucapkan syukur. Ia akan menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Alhamdulillah, saya terima Rp600 ribu. Bantuan ini meringankan beban di tengah melonjaknya harga-harga akibat kenaikan BBM. Berdampak terhadap masyarakat bawah. Terima kasih kepada Presiden Jokowi, dan Menaker Ida Fauziyah. Saya sangat terbantu,” ujarnya.

Aisyah Yulika Saputri, penerima BSU di Kantorpos Bandar Lampung, mengapresiasi pelayanan cepat dan ramah dari petugas.

“Pelayanan di Kantorpos cepat dan ramah. Saya menunjukkan KTP asli dan akun Pospay untuk verifikasi data, terus terima uangnya di loket. Cepat banget, enggak sampai 5 menit,” kata Aisyah.

Aisyah berharap pemerintah akan terus menyalurkan bantuan subsidi secara rutin.

“Harapannya bisa terima BSU setiap bulan. Uang ini akan dipakai untuk membeli kebutuhan anak. Terima kasih kepada Presiden Jokowi, saya sudah dikasih bantuan BSU. Terima kasih juga Kantorpos, pelayanannya cepat banget,” ujarnya. (ris)

Salah satu strategi Pos Indonesia untuk mempercepat penyaluran BSU adalah dengan memberi kemudahan kepada pekerja, yaitu dengan memperpanjang jam pelayanan Kantorpos. Jika biasanya Kantorpos beroperasi Senin hingga Sabtu, maka dalam rangka percepatan penyaluran BSU Kantor Pos akan buka Senin hingga Minggu. Jam layanan pun ditambah dari jam 08.00 hingga 20.00.

“Penerima BSU bisa datang ke Kantorpos atau ke lokasi penyaluran di perusahaan/pabriknya sesuai koordinasi PT Pos dengan PIC. Kami siap membayarkan ke lokasi pabrik/perusahaan sehingga karyawan tidak kehilangan waktu bekerja,” kata EVP Regional 5 Jatim Bali Nusra PT Pos Indonesia, Kiagus Muhammad Amran.

Pada prinsipnya, PT Pos Indonesia ingin memberikan kemudahan kepada para pekerja dalam mencairkan BSU. Kepada calon penerima yang hendak memastikan namanya tercantum sebagai penerima BSU, Amran menganjurkan untuk mengunduh aplikasi Pospay di Play Store atau App Store.

“Penerima BSU silakan mengunduh aplikasi Pospay di Play Store atau App Store untuk mengecek apakah terdaftar sebagai penerima BSU. Masukkan NIK, kemudian akan muncul QR Code. Jika tidak muncul QR Code berarti tidak terdaftar sebagai penerima BSU. Pekerja yang telah mendapatkan QR Code di aplikasi Pospay kemudian membawa QR Code tersebut ke kantorpos terdekat untuk mencairkan BSU Rp600 ribu. Harus membawa KTP asli saat datang ke Kantorpos sebagai bukti identitas diri,” ucap Amran.

Amran menjelaskan penyaluran BSU di Regional 5 yang membawahi membawahi wilayah Provinsi Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT mendapatkan alokasi penerima sebanyak 534.147.

Selain disalurkan melalui Kantorpos, penyaluran BSU juga dilakukan oleh petugas PT Pos melalui perusahan/pabrik tempat penerima BSU bekerja.

“Perusahaan/pabrik yang terdapat minimal 50 orang penerima BSU, kami menghubungi PIC jika berkenan kami akan datang untuk membayarkan BSU. Jika tidak berkenan silakan pegawainya diarahkan untuk ke Kantorpos terdekat,” ucap Amran.

Perpanjangan jam pelayanan Kantorpos juga dilakukan di wilayah Regional 1 yang membawahi wilayah Sumatera. Alokasi BSU akan diberikan kepada 739 ribu penerima. Selain memperpanjang jam pelayanan, juga dilakukan metode jemput bola, yaitu mengantarkan BSU ke perusahaan/pabrik tempat penerima BSU bekerja.

Kepala Regional 1 PT Pos Indonesia, Dino Ariyadi menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan sosialisasi kepada perusahaan yang pegawainya mendapatkan BSU.

“Kami berkoordinasi dengan PIC dari setiap perusahaan untuk mengkoordinasikan kepada penerima yang cukup banyak. Misalnya, untuk perusahaan ada 100 orang. Kami datang ke perusahaan tersebut sehingga dalam satu waktu bisa kita selesaikan dibandingkan mereka yang datang ke Kantorpos. Kenapa? Karena akan mengganggu jam kerja mereka, menambah biaya mereka untuk ke Kantorpos,” ucap Dino.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memberikan waktu penyelesaian penyaluran BSU oleh PT Pos Indonesia hingga 30 November 2022. Namun, PT Pos bertekad menyelesaikan penyaluran BSU dalam dua minggu.

“Target selesai pada 10 November. Kami optimistis 96 persen selesai pada tanggal tersebut,” katanya.

Dino berharap pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia dapat mempermudah pekerja mendapatkan bantuan.

“Harapan kami dapat memudahkan pekerja. Semoga kita bisa segera menyalurkan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan pemerintah, kita juga bisa bekerja sesuai SOP sehingga tidak ada lagi kendala dalam penyaluran. Mudah-mudahan bisa menyalurkan 100 persen,” katanya. (ris)

“Penyaluran BSU yang hanya menyasar pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan mencederai asas keadilan dan sebaiknya dievaluasi. Kenaikan harga BBM bukan hanya dirasakan pekerja sektor formal, akan tetapi juga dirasakan oleh pekerja informal,” ungkap Netty dalam keterangan Persnya, Jumat (23/09/2022).

Evaluasi ini, menurut Netty, penting dilakukan karena hingga kuartal IV-2021, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang bukan penerima upah (PBPU) ada sebanyak 3,55 juta orang. “Diantara 3,55 juta orang tersebut tentu ada yang penghasilannya di bawah Rp3,5 juta dan tidak mendapatkan BSU karena tidak terdaftar sebagai pekerja formal,” katanya.

Bahkan, kata Netty, pekerja formal pun tidak akan menerima BSU kalau tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. “Pemberian BSU seharusnya lebih tepat sasaran dan tidak diskriminatif hanya bagi mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ada banyak pekerja formal dan informal yang belum menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, padahal mereka layak karena penghasilannya di bawah Rp 3,5 juta,” terang politisi dari F-PKS ini.

Dengan demikian, menurut Netty, alasan menaikkan harga BBM agar subsidi tepat sasaran menjadi terbantahkan. “Dengan subsidi dialihkan dalam bentuk BSU yang hanya dinikmati pekerja formal yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka justru tidak tepat sasaran. Dampak kenaikan BBM dirasakan masyarakat luas, tapi BSU hanya dinikmati sebagian kecil kalangan saja,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa hampir 2 juta pekerja gagal mendapatkan bantuan BSU sebesar Rp600.000 akibat tidak memenuhi persyaratan administrasi. (hai)

“Di tahap pertama ini dari 4,3 juta yang lolos itu 4.112.052 pekerja dan sudah kami selesai kami salurkan pada hari Rabu yang lalu. Semuanya sudah kami salurkan kepada 4.112.052 pekerja,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan pers bersama Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/09/2022) siang.

Ida mengatakan, pekerja atau buruh yang berhak menerima BSU ini harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022.

“Data awal pekerja dengan upah Rp3,5 juta itu ada 16 juta (pekerja). Kemudian setelah kami lakukan pemadanan, estimasinya sebesar 14.639.675 pekerja. Pekerja mendapatkan subsidi upah sebesar Rp600.000 yang dibayar sekaligus,” katanya.

Adapun syarat penerima BSU ini antara lain:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan kepemilikan NIK (Nomor Induk Kependudukan);
2. Peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli 2022; dan
3. Mendapatkan gaji atau upah sebanyak Rp3,5 juta, pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah dengan minimum upah provinsi atau kabupaten/kota.

Menaker Ida menjelaskan, pekerja yang mendapatkan gaji di atas Rp3,5 juta masih bisa memperoleh BSU dengan ketentuan besaran gaji yang diterimanya masih senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

“Misalnya contoh upah minimum teman-teman pekerja di DKI upah minimumnya Rp4,7 juta, maka mereka tetap berhak mendapatkan BSU. Karena yang diberikan BSU di samping batas atasnya upah Rp3,5 juta atau senilai dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota,” jelasnya.

Menaker menegaskan bahwa penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) ini berbeda dari tahun 2021 yang diberlakukan hanya bagi wilayah dalam PPKM level 1. Bantuan Subsidi Upah tahun ini berlaku secara nasional dan diprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang belum menerima program bantuan sosial apapun, seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), serta Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro pada tahun berjalan. Selain itu, BSU ini dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun anggota TNI-Polri.

“Kami sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang lolos seleksi di BPJS itu 5.099.915. Kemudian kami lakukan screening sesuai dengan peraturan yang kami buat tadi, akhirnya yang lolos itu 4.361.792 pekerja. Setelah itu, ada verifikasi dan validasi dari perbankan dan tidak lolos 249.740 pekerja,” imbuhnya.

Ida menjelaskan bahwa para calon penerima BSU yang tidak lolos disebabkan karena yang bersangkutan tidak memiliki rekening Bank Himbara. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan dua pilihan, yaitu membantu para calon penerima BSU untuk membuka rekening bank Himbara atau penyaluran BSU dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

“Hari ini kami menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2.406.915. Seperti pada tahap pertama, kami padankan dengan data penerima program yang lain dan kami padankan juga apakah mereka PNS atau TNI-Polri. Setelah itu, seperti biasa pada minggu depan, setelah selesai verifikasi, validasi, maka tahap kedua akan kami salurkan,” ungkapnya.

Menaker menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala yang terjadi dalam proses penyaluran BSU tersebut.

“Rata-rata mereka tidak bisa disalurkan pada tahap pertama karena mereka tidak memiliki nomor rekening atau nomor rekeningnya salah input. Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya, baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata rata satu, karena tidak memiliki nomor rekening Himbara atau nomor rekening Himbaranya sudah mati, nanti ada verifikasi lanjutan,” pungkasnya.(hai)