Jumlah tersebut melonjak 74,8 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Peningkatan kunjungan pasien membuat otoritas kesehatan Taiwan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan virus.

Pusat Pengendalian Penyakit Taiwan atau Taiwan Centers for Disease Control (CDC) juga mencatat sebanyak 62 kasus COVID-19 berat selama periode tersebut.

Wakil Direktur Jenderal sekaligus juru bicara CDC Taiwan, Lin Min-cheng, mengatakan jumlah pasien COVID-19 yang datang ke layanan rawat jalan maupun unit gawat darurat terus meningkat.

Menurutnya, tren kenaikan tersebut masih berpotensi berlanjut dalam beberapa waktu ke depan.

Direktur Epidemic Intelligence Center CDC Taiwan, Guo Hung-wei, mengatakan 62 kasus berat yang tercatat pada pekan tersebut menjadi jumlah mingguan tertinggi selama musim COVID-19 kali ini.

Musim COVID-19 yang dimaksud telah berlangsung sejak 1 Oktober 2025.

Sebagian besar pasien dengan kondisi berat merupakan kelompok lanjut usia, khususnya mereka yang berusia 65 tahun ke atas, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta.

CDC Taiwan juga menyebut mayoritas pasien COVID-19 dengan kondisi berat tersebut belum menerima vaksinasi COVID-19 pada musim ini.

Kondisi tersebut menjadi perhatian otoritas kesehatan karena kelompok lansia dan orang dengan penyakit penyerta memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi ketika terinfeksi COVID-19.

Peningkatan kasus di Taiwan terjadi bersamaan dengan munculnya perhatian terhadap subvarian baru SARS-CoV-2.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 27 Juli 2026 menetapkan PQ.16.1.1, yang merupakan turunan dari subvarian NB.1.8.1, sebagai Variant Under Monitoring (VUM) atau varian yang sedang dipantau.

Status tersebut berarti WHO memasukkan subvarian tersebut ke dalam pemantauan epidemiologis untuk melihat perkembangan serta karakteristiknya.

Berdasarkan pemantauan CDC Taiwan, PQ.16.1.1 terdeteksi pada 85,7 persen sampel kasus lokal yang dianalisis untuk mengetahui varian virus selama empat pekan terakhir.

Dominasi subvarian tersebut menjadi salah satu hal yang terus dipantau oleh otoritas kesehatan Taiwan di tengah meningkatnya kasus COVID-19.

Lonjakan kunjungan pasien dan meningkatnya kasus berat membuat CDC Taiwan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi.

Masyarakat juga diharapkan memperhatikan kondisi kesehatan dan mengikuti rekomendasi vaksinasi yang berlaku.

Meski COVID-19 telah menjadi bagian dari pola penyakit pernapasan yang terus dipantau, peningkatan kasus tetap perlu diantisipasi untuk mencegah bertambahnya jumlah pasien dengan kondisi berat.

Otoritas kesehatan Taiwan pun akan terus memantau tren kasus, tingkat keparahan penyakit, serta perkembangan varian SARS-CoV-2 untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya.(Dhil/dtk)

Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa banyak negara tidak mampu membentengi kesehatan masyarakatnya. Sistem ketahanan kesehatan global, terutama di negara berkembang, terlihat sangat rapuh, mulai dari kekuatan finansial, ketersediaan akses terhadap vaksin, obat, dan diagnostik (VTD).

Selama pandemi COVID-19, terlihat adanya kesenjangan antara negara maju (global north) dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMICs (global south). Isu nasionalisme sempit dan populisme, pendanaan global, hak cipta, berbagi patogen, serta manfaat dari produk yang berkaitan dengan pandemi semakin memperbesar kesenjangan atau a great divide global.

“Kesenjangan tersebut menyebabkan, hingga saat ini, masih ada 30% penduduk dunia yang belum pernah sekalipun mendapatkan vaksin,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dr. M Syahril.

Menurut dr. Syahril, Pandemic Treaty diharapkan dapat mendorong negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mendapatkan akses terhadap vaksin, obat, dan alat diagnostik (VTD) yang setara dengan negara maju.

“Proses negosiasi sudah berlangsung sejak Desember 2021, tetapi karena belum mencapai kesepakatan, sidang World Health Assembly ke-77 memutuskan untuk memperpanjang negosiasi hingga sidang WHA berikutnya,” ujar dr. Syahril.

Dalam proses negosiasi tersebut, Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam perundingan Pandemic Treaty pada Intergovernmental Negotiating Body (INB) dan memperjuangkan kepentingan nasional, terutama untuk isu-isu strategis seperti sistem surveilans, transfer teknologi, dan kesetaraan akses dalam menghadapi pandemi.

Negosiasi yang sangat alot telah dilakukan lebih dari 10 kali hingga batas waktu pada tanggal 24 Mei 2024. Namun, masih ada beberapa pasal yang belum disepakati, terutama mengenai Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS), pencegahan dan instrumen One Health, transfer teknologi dan ilmu pengetahuan, no-fault compensation, dan pendanaan.

“Pemerintah Indonesia akan tetap memperjuangkan prinsip kesetaraan antara negara maju dan negara berkembang agar dapat masuk dalam Pandemic Treaty,” lanjut dr. Syahril.

Secara spesifik, ada empat poin yang menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dalam komponen Pandemic Treaty, yakni Pathogen Access and Benefit-Sharing (PABS), instrumen One Health, transfer teknologi, dan pendanaan. Empat poin ini terkait dengan kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Mengenai PABS, yang menunjukkan kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi, Pemerintah Indonesia mendorong agar setiap data sharing, khususnya yang melibatkan patogen dan informasi sekuens genetik (genetic sequence information), disertai pembagian manfaat (benefit-sharing) yang setimpal.

Selain itu, pemerintah juga mendorong adanya upaya untuk memastikan adanya pengaturan internasional mengenai standar data dan interoperabilitas, di mana Indonesia telah menginisiasi Material Transfer Agreement (MTA) untuk spesimen virus avian influenza (flu burung).

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mendorong pembentukan instrumen One Health untuk mengatur kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara komprehensif yang dapat dilaksanakan negara berkembang dengan dukungan negara maju.

Kemudian, Pemerintah Indonesia mendorong transfer teknologi yang berkeadilan untuk kebutuhan kesehatan masyarakat. Transfer teknologi ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan negara berkembang untuk menjadi hub dalam membangun kapasitas manufaktur lokal guna menciptakan kemandirian dalam produksi vaksin, terapi, dan diagnostik (VTD).

Mengenai perizinan, Indonesia mendorong perizinan yang bersifat transparan dan non-eksklusif, khususnya saat pandemi. Selain itu, Indonesia mendorong upaya untuk memastikan agar teknologi dan inovasi dapat diakses oleh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang.

Mengenai pendanaan, Pemerintah Indonesia mendukung pentingnya pendanaan yang setara dan dapat diakses oleh seluruh negara yang membutuhkan, termasuk negara berkembang, untuk implementasi Pandemic Treaty. Pendanaan ini dapat dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang telah ada seperti Pandemic Fund dengan sedikit penyesuaian sesuai dengan konteks Pandemic Treaty.

Indonesia akan mengupayakan agar negosiasi Pandemic Treaty selesai secepatnya. Indonesia juga akan terus memperjuangkan kesetaraan akses untuk mendorong transfer pengetahuan dan teknologi antar negara sehingga dapat membangun kapasitas industri farmasi dengan prinsip dasar yang menjamin kesetaraan (equity) antara negara maju dan berkembang.

“Pada saat bersamaan, Pemerintah RI akan terus memperkuat legislasi di tingkat nasional agar siap menghadapi ancaman pandemi lainnya,” kata dr. Syahril.

Pada kesempatan itu, dr Syahril juga menjelaskan kesalahpahaman tentang peran WHO yang beredar selama pandemi COVID-19, yakni WHO memiliki kewenangan untuk mengatur negara dan penduduk di dunia selama pandemi.

Dia menegaskan, anggapan tersebut tidak benar. WHO tidak memiliki wewenang untuk mendikte negara atau penduduk. WHO tidak dapat mengendalikan pergerakan penduduk melalui paspor digital, pemaksaan vaksinasi, dan lockdown, dan pengerahan militer.

Menurut dr Syahril, kedaulatan negara tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Keputusan terkait penanganan pandemi di setiap negara menjadi tanggung jawab pemerintah negara masing-masing.

“Cukup sudah jutaan nyawa melayang, kehilangan pekerjaan, penyandang gangguan mental, kerugian ekonomi yang masif selama pandemi COVID-19. Jangan kita ulangi kesalahan yang sama. Kita harus mewariskan dunia yang lebih aman dan lebih baik bagi anak cucu kita,” tutup dr. Syahril. (ris)

Tiga tahun terakhir ini, tepatnya 2020-2023, Indonesia dan negara lain di seluruh dunia telah berhasil berjuang bersama mengalahkan musuh yang awalnya tak bernama. Adalah Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang telah memaksa dunia untuk berpikir, berjuang, dan juga berubah, dalam upaya menangani penyakit yang disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) ini.

Berawal dari penyakit misterius di Wuhan Tiongkok, yang kemudian menelan banyak korban meninggal, dunia berjibaku mencari cara untuk menangani penyakit ini. Mulai dari identifikasi virus penyebab penyakit, bagaimana cara mencegah penyebaran virusnya sampai mencari obat untuk mengobati penyakitnya. Semua kisah suka-duka selama pandemi COVID-19 dicatat dan dituangkan menjadi sebuah tulisan oleh Kepala BPOM periode 2016-2023, Penny K. Lukito.

“Hari ini, kembali kita mengenang sebuah perjalanan luar biasa penuh tantangan yang menuntut ketahanan dan totalitas dedikasi seluruh komponen bangsa. Pandemi mengajarkan kita bahwa solidaritas, kerja sama, keteguhan, konsistensi, resiliensi, dan kepemimpinan adalah kunci keberhasilan melalui situasi krisis saat itu. Perjuangan ini bukan hanya tentang mengatasi pandemi, tetapi tentang bagaimana kita bersatu dan saling mendukung.” Demikian disampaikan Penny K. Lukito pada kegiatan Launching Buku Kinerja “Karya & Kiner7a (dibaca: Kinerja), Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19” di Gedung Merah Putih BPOM, Senin (06/11/2023).

Dalam buku “Karya dan Kiner7a Melewati Multi Krisis: Pandemi COVID-19” ini, Penny berbagi cerita nyata dari perjalanan berharga yang telah dilewati. Terangkum berbagai catatan sejarah BPOM dalam menghadapi krisis COVID-19 sebagai regulator yang berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Diceritakan bagaimana BPOM juga melakukan berbagai upaya mendorong kemandirian serta daya saing sediaan farmasi nasional di tengah krisis pandemi.

Pandemi COVID-19 telah memberikan pengalaman dan transformasi baru bagi BPOM. Pengalaman ini membuktikan, bahwa dalam kondisi terbatas dan krisis BPOM mampu berinovasi, mengelola sumber daya yang ada untuk menghasilkan berbagai solusi, berselancar dalam situasi krisis dari berbagai tekanan yang ada.

“Pandemi  makin memantapkan integritas BPOM sebagai cerminan dari kredibilitas negeri ini. Kritik adalah dukungan bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja. Beragam tantangan, tekanan, dan tempaan masalah telah dan akan terus dihadapi. Kami percaya, setiap ujian adalah kawah candradimuka yang akan membentuk BPOM makin kuat,” ungkap Penny K.Lukito.

Pada kegiatan launching yang secara khusus didedikasikan untuk seluruh pihak yang telah berkolaborasi bersama BPOM dalam penanganan pandemi COVID-19, hadir beberapa tokoh yang terlibat langsung dengan BPOM pada saat penanganan pandemi. Salah satunya adalah Prof. dr. Rianto Setiabudy yang menyampaikan pengalamannya saat melakukan penilaian vaksin COVID-19 bersama BPOM.

Selain itu, turut menyampaikan testimoninya saat terlibat dalam penanganan pandemi bersama BPOM antara lain Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, perwakilan WHO Indonesia, perwakilan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, dan jajaran personel BPOM.

Selain launching buku, pada kesempatan ini BPOM melakukan peresmian beberapa sarana prasarana penunjang pelayanan BPOM sebagai wujud nyata komitmen BPOM meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. 5 (lima) infrastruktur baru di BPOM yang diresmikan adalah (1) gedung Phinisi untuk Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, (2) BPOM Command Center untuk pemantauan proses bisnis BPOM secara komprehensif dan real time, (3) Ruang Sejiwa (Sehat Jiwa) untuk konseling pegawai, (4) Ruang Diorama untuk memberikan informasi menyeluruh kinerja BPOM berdasarkan arsip-arsip yang tersedia menggunakan sentuhan teknologi, dan (5) Cafe Nusantara di Gedung Merah Putih.

Tak hanya itu, pada kesempatan ini BPOM juga meluncurkan dua puluh tiga produk informasi sebagai pedoman dan edukasi seputar penelitian, pembinaan pelaku usaha, dan materi pemberdayaan masyarakat. Turut diluncurkan program Intensifikasi Pengawasan dan Penindakan Obat dan Makanan Ilegal.

Penny K. Lukito berharap agar kehadiran infrastruktur baru dan program kegiatan BPOM ini dapat memberi manfaat optimal untuk peningkatan kinerja BPOM melayani masyarakat. Penny K. Lukito menyampaikan ungkapan  terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. “Semoga kita dapat terus bersinergi dalam perlindungan kesehatan masyarakat dan pengembangan dunia usaha obat dan makanan.” tutupnya. (ris)

”Kita kemarin rapat dan sudah kita putuskan untuk masuk ke endemi, tetapi kapan diumumkan baru dimatangkan dalam seminggu-dua minggu,” kata Jokowi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur, Rabu (14/6).

Menurut Jokowi, perlu ada perincian mengenai jumlah kasus aktif Covid-19. Ia pun menekankan jumlah vaksinasi yang sudah dicapai. Jokowi belum memastikan kapan pengumuman akan dibuat. Namun, ia memastikan akan ada keputusan secepatnya. ”Ini dimatangkanlah seminggu-dua minggu ini segera diumumkan karena memang sudah semuanya sudah. Insyaallah akhir bulan ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menggelar rapat untuk mempertimbangkan status pandemi Covid-19. Rapat itu digelar di istana san dihadiri sejumlah menteri. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sudah mengevaluasi sejumlah hal terkait pandemi. Keputusan akhir ada di tangan Jokowi.

Indonesia telah mengalami pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Kala itu, Indonesia menemukan dua kasus Covid-19 di Jakarta. Setelah penemuan kasus itu, sejumlah pembatasan sosial diberlakukan. Penerapan pembatasa ini berlangsung dua tahun lebih. Jokowi baru mencabut pembatasan sosial pada Desember 2022. Saat ini, status pandemi Covid-19 masih berlaku di Indonesia, tetapi pembatasan sosial sudah dilonggarkan. (cnni/mmr)

Kondisinya saat ini virus COVID-19 masih bermutasi dan menyerang manusia. Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meminta kepada seluruh kepala dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, kepala dan direktur rumah sakit, serta pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memfasilitasi pemberian vaksin COVID-19 di wilayahnya.

Juru Bicara (Jubir) Kemenkes dr. Mohammad Syahril menegaskan untuk melengkapi dosis primer dan booster, masyarakat bisa bisa menggunakan vaksin COVID jenis apapun yang tersedia.

“Intinya dosis 1, 2, 3, 4  bisa pakai vaksin apapun. Kalau booster tetap 6 bulan jaraknya,” ujar dr. Syahril.

Berdasarkan laporan hasil uji klinis dari berbagai platform vaksin COVID-19, secara umum titer antibodi (kekebalan/imunitas) individu setelah enam bulan dari imunisasi yang kedua akan menurun.

“Sehingga perlu diberikan penguat atau booster untuk meningkatkan titer antibodi guna proteksi jangka panjang,” ucap dr. Syahril.

Tak hanya itu, hingga saat ini masih cukup banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis primer lengkap. Ada pula masyarakat yang telah mendapatkan dosis primer namun belum mendapatkan dosis booster.

“Penggunaan berbagai jenis vaksin COVID yang tersedia ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat melengkapi dosis vaksin COVID-19,” katanya.

Dikatakan dr. Syahril, pada prinsipnya vaksin yang terbaik adalah vaksin yang tersedia pada saat ini dan dapat diberikan menggunakan platform vaksin COVID-19 yang telah mendapat EUA atau NIE dari Badan POM.

“Untuk itu bagi masyarakat yang belum melengkapi dosis primer dan dosis lanjutan atau booster maka dapat diberikan vaksinasi COVID-19 dengan menggunakan vaksin yang tersedia,” ucap dr. Syahril.

Adapun pemberian vaksin lengkap dan booster kedua bisa didapatkan masyarakat di fasilitas pelayanan kesehatan maupun pos pelayanan vaksinasi terdekat di kota anda. (ris)

Selain itu masyarakat juga diminta segera lakukan testing jika mengalami gejala yang mengarah ke COVID-19, dan segera meningkatkan perlindungan diri dengan melakukan vaksinasi booster. Masyarakat khususnya kelompok para lansia (lanjut usia) dan kelompok komorbid yang tidak terkontrol juga diminta  untuk berhati-hati.

Pemerintah Indonesia sudah menghapuskan PPKM – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, sehingga banyak pelonggaran sejumlah aktivitas di tempat umum, seperti kegiatan mudik sejak tahun yang lalu sudah mulai diadakan kembali. Tahun ini aktivitas tersebut juga didukung pemerintah melalui kegiatan mudik bersama menggunakan moda angkutan darat.

Dengan kondisi ini, maka pada saat bersilaturahmi jelang Idulfitri kemarin, Kemenkes melalui media sosial IG, juga menyosialisasikan penggunaan tes cepat antigen mandiri dalam memilih alat antigen yang tepat dengan izin edar, cara menggunakan alat antigen secara tepat, dan bagaimana membuang alat tersebut setelah dipakai. Setelah itu disampaikan juga cara pelaporan serta pencatatan hasil tes antigen kepada pemerintah melalui aplikasi SATUSEHAT.

Sebagai salah satu perusahaan publik yang bergerak di bidang kesehatan, mengedepankan peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi,  PT Itama Ranoraya Tbk (IRRA) tetap melakukan edukasi kepada masyarakat, karena dalam situasi saat ini tetap diperlukan antisipasi berupa pencegahan dan pengendalian infeksi virus COVID-19.

“Seperti halnya jenis penyakit menular lainnya, maka pengendalian virus COVID-19 tetap perlu diantisipasi agar tidak menyebar luas, yakni melalui proses tes cepat antigen, baik secara mandiri maupun dengan datang ke klinik kesehatan terdekat, agar terdeteksi statusnya apakah terjangkit virus atau tidak, “ papar   Direktur Utama PT Itama Ranoraya Tbk Heru Firdausi Syarif di Jakarta, Selasa (2/5).

Menurut Heru, secara kontinu IRRA senantiasa melakukan sejumlah aktivitas melalui berbagai cara. Perusahaan turut berpartisipasi aktif untuk membantu masyarakat Indonesia dalam penanganan pandemi khususnya di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit COVID-19.

Perusahaan juga bekerjasama dengan berbagai pihak bersama-sama mengedukasi masyarakat akan pentingnya skrining penyakit COVID-19 agar dapat mencegah penyebarannya.

Bersumber dari pandemictalks yang mengutip data dari Detik (28/4), DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi terbanyak tambahan kasus COVID-19, di mana dari 2.067  kasus baru di Indonesia, 656 kasus berasal dari DKI Jakarta. Di bawahnya tercatat Jawa Barat dengan 405 kasus dan berikutnya Jawa Timur dengan 349 kasus.

Dengan telah terdeteksinya COVID-19 varian Arcturus di Malaysia, dalam waktu dekat negara tersebut telah mewajibkan kembali penggunaan masker di sekolah di seluruh Malaysia. Bersumber dari pandemictalks, kebijakan tersebut dilakukan demi meredam lonjakan kasus COVID-19.

Di dalam negeri kasus harian COVID-19 tercatat meningkat. Dengan masuknya varian Arcturus ke Indonesia, masyarakat perlu mewaspadainya karena varian tersebut memiliki tingkat penularan tercepat dibandingkan varian lain.

Untuk itu Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Maxi Rein Rondonuwu seperti halnya juga Kemenkes, menghimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selain menggunakan masker di tempat tertutup, menghindari kerumuman, dan tetap melakukan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Ia memprediksi peningkatan kasus COVID-19 usai libur lebaran Idulfitri hingga Juli 2023. “Kami mengestimasi puncak kasus berada di angka 4.000 – 6.000 kasus per hari dengan estimasi total kasus baru sampai Juli 2023 ada di kisaran 35 ribu kasus baru,” ujar Maxi dikutip dari Tirto (28/4).

Menurut data Kemenkes, subvarian Omicron XBB.1.16 atau Arcturus yang pertama kali diidentifikasi pada Januari lalu,  kini sudah menyebar ke 29 negara di dunia. Dalam laman The Independent disebutkan varian Arcturus lebih menular 1,2 kali lipat dibandingkan subvarian utama terakhir. Sejumlah negara yang tercatat melaporkan data terbanyak yaitu India, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Australia. (ris)

Berdasar data Dinkes DKI, hingga 15 Desember 2022, baru 16 persen lansia yang mendapatkan booster kedua. ”Dinkes DKI mengimbau warga untuk vaksinasi lengkap menuju libur akhir tahun yang aman. Tidak terkecuali lansia yang sudah bisa booster kedua,” terang Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama.

Imbauan itu disampaikan Ngabila karena melihat data total vaksin di Jakarta. Yakni, dosis pertama sebanyak 12,69 juta orang (135,28 persen), dosis kedua 10,19 juta (116,31 persen), dosis ketiga 5,278 juta orang (71,37 persen), dan dosis keempat 145.039 orang (16,60 persen).

Secara khusus, untuk dosis keempat tersebut, perinciannya  sebanyak 75.390 orang (67,13 persen) dan non nakes atau lansia sebanyak 69.649 orang (16 persen). Menurut data, Ngabila menyampaikan bahwa 90 persen yang meninggal Covid-19 di Jakarta karena belum mendapatkan vaksin dosis ketiga (booster). ”Dari 90 persen yang meninggal karena belum booster itu, sebanyak 65 persen lansia usia 60 tahun ke atas dan orang dengan komorbid. Ini data per 1 Juli 2022 sampai 11 Desember 2022,”jelasnya.

Melihat data itu, dia menyebutkan bahwa vaksin booster dapat mencegah kematian dan longcovid, serta menambah jumlah antibodi dan meningkatkan imunitas. ”Vaksinasi terbukti sebagai cara paling efektif mencegah kematian Covid-19. Dari data DKI, sepanjang tahun 2022, semakin lengkap vaksinasi, tingkat perlindungan dan mencegah keparahan dan kematian semakin tinggi. Belum vaksin sama sekali meningkatkan risiko di rawat di rumah sakit tiga kali lipat,” terangnya.

Ngabila juga menyampaikan, berdasar data yang dimilikinya, vaksinasi dosis pertama melindungi kematian 1,5 kali. Sementara vaksinasi dosis kedua melindungi kematian dua kali, dan vaksinasi dosis ketiga melindungi kematian 4,5 kali ketimbang yang tidak vaksinasi.

”Makanya, DKI sampai saat ini DKI terus mendorong usia di atas 40 tahun atau lansia di atas 60 tahun vaksin karena dengan satu komorbid atau lebih memiliki peluang tinggi untuk meninggal karena Covid-19,” katanya.

Berdasarkan proporsi komorbid, pada orang yang meninggal dengan Covid-19 yaitu diabetes melitus 15  persen,  hipertensi 15 persen, gagal ginjal kronis 13 persen, TBC 11 persen, penyakit jantung 10  persen, kanker 9 persen, gangguan hati kronis dan stroke masing-masing 5 persen, serta PPOK dan HIV AIDS masing-masing 2 persen. ”Lalu, 9 persen tidak ada riwayat komorbid atau tidak diketahui sebelumnya dan 4 persen tidak ada data. Jumlah itu total proporsi 100 persen kasus kematian sepanjang tahun 2022 di Jakarta,” imbuhnya. (wyu/mmr)

Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama menuturkan, ada beberapa hal kasus Covid-19 disebutkan terkendali. Terutama, saat terjadi lonjakan kasus di periode tertentu. Menurutnya, setiap enam bulan sekali, kemungkinan ada lonjakan kasus Covid-19.

”Tapi, defenisi terkendali itu tidak disertai dengan kenaikan kematian maupun pemakaian RS,” terang Ngabila. Menurutnya, kenaikan kematian maupun pemakaian RS di Jakarta masih terkendali.

Dalam sepekan terakhir, Ngabila juga menyebutkan dari kondisi kasus Covid-19 di Jakarta, varian Omicron XBB sudah di kisaran 30-an persen. ”Melihat data ini, kita harus berhati-hati. Bisa jadi puncaknya gelombang itu dua sampai empat minggu ke depan. Jadi harus kita nilai terus trend-nya. Kondisi yang saya sampaikan ini dua minggu bahkan tiga minggu sebelumnya. Kalau kondisi dua minggu sebelumnya 30 persen, mungkin sekarang kondisinya sudah dominan 60 persen. Sehingga untuk mencapai 100 persen butuh waktu dua minggu lagi. Jadi, benar-benar puncak Omicron XBB tadi,” bebernya.

Ngabila juga menjelaskan angka kematian dalam sepekan terakhir di Jakarta mencapai 55 kasus. Menurutnya, jumlah tersebut mayoritas belum divaksin sama sekali. ”Sekitar 33-an persen yang belum vaksin sama sekali. Dan, kalau kita lihat juga, 90 persen usia 40 tahun ke atas dan rata-rata semua dengan komorbid berat,” imbuhnya.

Kondisi itu juga disebutkannya sangat perlu diperhatikan untuk kebijakan terhadap anak sekolah. Namun dari hasil data mereka, dari jumlah kasus Covid-19 di Jakarta, kasus anak masih 10-15 persen. ”Artinya, belum ada kenaikan signifikan terhadap proporsi. Jika naik dominan, itu lebih dari 20 persen. Kalau naiknya lebih dari 20 persen untuk anak, apalagi dewasa. Itu mungkin menunjukkan banyak kasus tidak terdeteksi di lapangan maupun transmisi Covid masih tinggi di masyarakat,” jelasnya.

Untuk mencegah lonjakan kasus, dia menyebutkan Pemprov DKI sudah mendekatkan sentra vaksinasi ke masyarakat. Meskipun, dia tidak menampik bahwa orang yang vaksin tidak kebal dari Covid-19. ”Walaupun kita vaksin memang masih bisa Covid-19. Tapi, bisa mengurangi keparahan dan long Covid,” jelasnya.

Lantaran angka kematian usia 40 tahun cukup besar di Jakarta, dia menghimbau agar warga yang masuk kelompok usia tersebut untuk melakukan deteksi dini. ”Memang, usia di atas 40 tahun ini harus concern. Apalagi, yang punya satu komorbid, selain vaksin, itu juga harus hati-hati dan pertimbangkan mengikuti kegiatan publik di indoor,” katanya. (wyu/mmr)

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Widyastuti menuturkan, dengan kondisi kasus yang mulai meningkat, warga Jakarta dihimbaunya untuk tetap waspada. ”Poinnya adalah kita tetap waspada dan tetap mengingatkan bahwa Covid-19 belum selesai meskipun masih PPKM Level 1. Tapi tetap, kita terus ingatkan bahwa protokol kesehatan tetap kita jaga,” terangnya.

Terkait penyebab peningkatan kasus tersebut, dia menyebutkan ada beberapa hal. Salah satunya, masyarakat yang mulai longgar protokol kesehatan dan juga temuan baru varian Covid-19. Yakni, varian XBB, yang merupakan turunan dari Omicron SARS-CoV-2 atau B.1.1.529. Varian jenis itu memiliki kekhasan pada kecepatan penyebaran, namun mayoritas gejala yang dilaporkan bersifat ringan.

Lebih lanjut, selain protokol kesehatan, dia juga menyebutkan poin penting lainnya yang harus diperhatikan warga Jakarta untuk menekan laju kasus Covid-19 yakni mengikuti program vaksinasi. Hal itu disampaikannya karena cakupan vaksinasi booster di Jakarta masih rendah. ”Meskipun di Jakarta vaksinasi dosis pertama, kedua sudah bagus, tapi untuk yang booster masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Berdasar data Kementerian Kesehatan, total vaksinasi dosis 1 di Jakarta mencapai 135,29 persen, dosis 2 sebanyak 115,43 persen, dosis 3 sebanyak 55,34 persen, dan dosis 4 (yang baru diizinkan untuk tenaga kesehatan) sebanyak 61,53 persen.

Dari semua sasaran vaksinasi, yang paling rendah itu capaian vaksinasi anak usia 6 – 11 tahun. Vaksin dosis 1 baru diberikan kepada 849.305 anak, vaksin dosis 2 sebanyak 723.009 anak, dan vaksin dosis 3 baru diberikan kepada 7 anak. Sampai saat ini, baru jenis vaksin Sinovac yang diberikan izin untuk diberikan anak usia 6-11 tahun. Sayangnya, Jakarta saat ini kosong vaksin Sinovac.

”Kami terus berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk pemenuhan vaksin di Jakarta. Saat ini, di Jakarta sudah ada jenis Vaksin Pfizer yang siap kami berikan kepada masyarakat,” ujarnya. (wyu/mmr)

Meningkatnya angka kasus aktif Covid-19 di Jakarta diakui Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI. Meski begitu, Kepala Dinkes DKI Widyastuti menuturkan bahwa peningkatan kasus tersebut masih terkendali. ”Poinnya masih terkendali. Tapi, yang penting jaga protokol kesehatan, pakai masker,’’ ujarnya.

Terkait kenaikan tersebut, dia menyebutkan bahwa Dinkes DKI masih terus melakukan kajian apakah dampak varian baru atau prokes warga yang menurun. ’’Tentu banyak faktor yang harus kami kaji. Satu sisi memang karena secara umum kita masih PPKM level 1,’’ terangnya.

Namun, dia menyampaikan bahwa kenaikan jumlah kasus itu juga menjadi dorongan warga Jakarta untuk mengikuti program vaksinasi booster. Sebab, dari data Dinkes DKI, cakupan vaksinasi booster di Jakarta masih rendah bila dibandingkan dengan dosis pertama dan kedua yang lebih dari 100 persen.
”Nah, ini (kenaikan jumlah kasus) jadi pesan buat kita, ayo pada booster. Vaksin pertama dan kedua sudah tinggi, tapi booster kita kan masih 60–70 persen. Itu kan masih kurang. Jadi, kami harapkan momen yang pas, ayo silakan booster. Mumpung vaksinnya masih banyak,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Ngabila Salama menuturkan, pada akhir Oktober lalu, DKI baru mendapatkan 34.125 vial Pfizer dari Kementerian Kesehatan.

Vaksin-vaksin tersebut juga disebutkannya langsung didistribusikan ke 44 puskesmas kecamatan di Jakarta untuk bisa disuntikkan kepada warga Jakarta. Baik untuk vaksin primer maupun booster.
”Jumlah vaksin itu sangat cukup untuk melayani kebutuhan vaksin Covid-19 di Jakarta. Sebelum habis, kami juga akan minta kembali ke Kemenkes,’’ katanya. Sebagai informasi, 34.125 vial setara dengan 204 ribu dosis. (wyu/mmr)