Hal tersebut disampaikan Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman dalam pertemuan ke-32 ASEAN Centre for the Development of Agricultural Cooperatives (ACEDAC) dan pertemuan ke-27 ASEAN Sectoral Working Group on Agricultural Cooperatives (ASWGAC) di Yogyakarta pada 12–13 Oktober 2026.

Dalam forum yang dihadiri delegasi negara-negara anggota ASEAN tersebut, Deva memaparkan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan pembiayaan dana bergulir untuk koperasi, khususnya di sektor pertanian dan koperasi yang melibatkan serta dipimpin perempuan.

Paparan ini menegaskan pentingnya dukungan dan keberpihakan pemerintah dalam membangun ekosistem koperasi yang mampu memperkuat produktivitas petani, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan mendukung ketahanan pangan.

Salah satu program yang menjadi perhatian delegasi ASEAN adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Model ini menempatkan koperasi sebagai penghubung antara petani, pasar, dan rantai pasok melalui fungsi agregator, konsolidator, serta pembeli hasil produksi (off-taker). Sejumlah delegasi ASEAN mengapresiasi pendekatan tersebut dan menyatakan ketertarikan untuk mempelajarinya sebagai referensi pengembangan koperasi di negara masing-masing.

“Ketahanan pangan tidak hanya dibangun di lahan pertanian, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang adil dan terjangkau bagi para pelaku yang menggerakkannya. Koperasi memiliki peran penting untuk menghubungkan produksi petani dengan pasar sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Deva dalam paparannya.

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan koperasi. Pelaksanaan tugas tersebut bertumpu pada tiga prinsip, yaitu keberhasilan penyaluran pembiayaan, keberhasilan pemanfaatan dana, dan keberhasilan pengembalian dana agar dapat kembali disalurkan kepada koperasi lainnya.

Untuk mendukung pelaku usaha di sektor riil, LPDB Koperasi menyediakan pembiayaan dengan tarif jasa yang kompetitif, mulai dari 3 persen menggunakan metode perhitungan sliding rate, serta tanpa biaya administrasi dan provisi. Skema ini diharapkan dapat membantu koperasi memperoleh akses permodalan yang lebih terjangkau untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, sejak 2008 hingga Oktober 2026, LPDB Koperasi telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp22,91 triliun kepada 3.930 koperasi mitra di 36 provinsi, dengan manfaat yang menjangkau lebih dari 529.000 pengguna akhir.

Khusus sektor pertanian, pembiayaan pada 2026 mencapai sekitar Rp379,28 miliar**, meningkat tujuh kali lipat dibandingkan 2021. Pembiayaan tersebut menjangkau berbagai komoditas dan kegiatan usaha, antara lain tebu dan gula, tembakau, sarana produksi serta pupuk pertanian, peternakan dan susu, hingga perikanan. Cakupan tersebut menunjukkan peran koperasi sebagai salah satu penggerak aktivitas ekonomi produktif di wilayah perdesaan, sekaligus bagian dari rantai pasok yang mendukung ketersediaan pangan.

Selain sektor pertanian secara umum, pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan LPDB Koperasi. Hingga Oktober 2026, pembiayaan yang disalurkan kepada koperasi yang berfokus pada perempuan maupun dipimpin perempuan mencapai sekitar Rp542,64 miliar dan menjangkau lebih dari 363.000 anggota perempuan.

Dukungan ini mencakup berbagai kegiatan usaha, mulai dari petani kopi Gayo di Aceh hingga usaha pertanian berbasis komunitas di berbagai daerah. Melalui pembiayaan tersebut, koperasi perempuan memiliki peluang untuk memperkuat kegiatan usaha produktif dan memperluas kontribusinya terhadap perekonomian masyarakat.

Lima Agenda Strategis untuk Koperasi Pertanian ASEAN

Dalam pembahasan Plan of Action (POA) ACEDAC 2027, Deva turut menyampaikan lima agenda strategis yang dapat menjadi arah kolaborasi pengembangan koperasi pertanian dan kehutanan di kawasan ASEAN.

Pertama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital serta kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan kehutanan.

Kedua, penyusunan langkah strategis ACEDAC dalam menghadapi fenomena El Niño dan dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutan usaha pertanian.

Ketiga, peningkatan keterlibatan generasi muda dalam koperasi pertanian dan kehutanan melalui program youth camp dan pertukaran pemuda (exchange programs).

Keempat, penyusunan langkah strategis untuk menjawab tantangan penuaan generasi atau
aging generation dalam koperasi pertanian.

Kelima, integrasi data koperasi pertanian di ASEAN guna mendukung perdagangan, investasi, serta pengembangan pasar melalui platform marketplace ACEDAC.

Kelima agenda tersebut diharapkan dapat memperkuat pertukaran pengetahuan, memperluas kolaborasi lintas negara, dan mendorong koperasi pertanian ASEAN agar semakin adaptif terhadap perubahan teknologi, tantangan iklim, serta dinamika pasar.

Pertemuan ACEDAC ke-32 dan ASWGAC ke-27 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pengembangan koperasi pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan tersebut akan menjadi landasan bagi penguatan kerja sama dan tindak lanjut program pada periode berikutnya.

Indonesia dijadwalkan menjadi tuan rumah Business Forum ACEDAC 2027, sementara pertemuan Dewan ACEDAC berikutnya akan diselenggarakan di Republik Demokratik Rakyat Laos pada 2027.

Melalui partisipasi dalam forum regional ini, LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran koperasi melalui pembiayaan yang produktif, pemberdayaan anggota, dan pengembangan kemitraan. Sinergi antar koperasi dan pemerintah di kawasan ASEAN diharapkan mampu memperluas akses pasar, memperkuat ekonomi perdesaan, serta mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. (bis/mmr)

Meski tergolong baru berdiri KDMP ini menjadi salah satu percontohan (mockup) bagi pengembangan Koperasi Kelurahan Desa Marah Putih (KDKMP) secara nasional.

Eksistensi koperasi ini berkat dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintahan desa/ kelurahan hingga pusat termasuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi. Dana bergulir dari LPDB terbukti menjadi stimulus penting bagi KDKMP Tamanmartani dalam menggerakkan lini usaha riil di desa.

Ketua Koperasi Desa Kalurahan Merah Putih Tamanmartani, Mawardi mengatakan bahwa KKMP yang dipimpinnya mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB sebesar Rp750 juta dari total pengajuan Rp1,5 miliar. Dana bergulir tersebut diterima koperasi ini pada Desember 2025.

“Modal KKMP kami berasal dari LPDB Rp750 juta, Badan Usaha Milik Kalurahan (Bumkal) berupa penyertaan modal dan juga dari iuran wajib – pokok dari anggota,” kata Mawardi saat berbincang – bincang dengan awak media saat melakukan kunjungan ke KDMP Tamanmartani.

Dukungan modal tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh pengurus untuk menghadirkan pelayanan publik yang dibutuhkan warga, mulai dari sektor kesehatan (Klinik) hingga penyediaan sarana produksi pertanian dan kebutuhan pokok (gerai sembako). Ia mengungkapkan bahwa bantuan keuangan dari LPDB sangat krusial saat koperasi baru merintis usahanya.

“Ketika kami berdiri tidak langsung eksis maka kami mendapat dukungan berupa bantuan keuangan. Memang kami tidak membangun fisik koperasi namun kami memanfaatkan bangunan lama yang menjadi aset milik kelurahan,” ujar Mawardi.

Mawardi menjelaskan, pencairan dana pinjaman sebesar Rp750 juta dari LPDB tersebut tergolong mudah dan cepat. Ke depan, Ia berharap dukungan pembiayaan LPDB dapat ditingkatkan karena KDMP berencana menambah unit usahanya dengan menjadi offtaker dari produk pertanian masyarakat setempat.

Sejauh ini unit usaha yang telah dijalankan KDMP Tamanmartani adalah Gerai Sembako, Gerai Sarana Produksi Pertanian, Bioflok Ikan Nila, Klinik, Suplier SPPG dan Agen BNI 46. Khusus untuk klinik kesehatan, dalam waktu dekat akan dilakukan sertifikasi dan uji kelayakan untuk dapat menjadi Klinik Pratama yang dapat melayani pasien BPJS Kesehatan.

“Kita juga menjadi suplier SPPG walaupun belum full, harapannya kalau KKMP bisa menjadi suplier tetap minimal suplai 35 persen saja kebutuhan SPPG maka kami yakin koperasi ini bisa semakin eksis,” tutur Mawardi.

Hingga saat ini, pengelolaan dan pengembalian pinjaman dana bergulir tersebut berjalan sangat tertib dan disiplin. Setiap tiga bulan sekali, LPDB melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kinerja keuangan koperasi tetap sehat.

Meski telah mampu berjalan mandiri, pengurus KDMP Tamanmartani menyadari adanya sejumlah tantangan dan fokus pembenahan internal yang harus dikejar agar koperasi dapat terus berkembang pesat. Salah satu fokus utamanya adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta penataan tata kelola keuangan yang transparan, termasuk rencana sertifikasi BNSP bagi bendahara sebelum menjalankan unit simpan pinjam secara penuh.

“Kita punya banyak potensi termasuk untuk menjadi suplier ke SPPG (secara tetap). Kita berharap ruang komunikasi bisa terus dibuka sehingga peluang kerjasama dapat terus ditingkatkan dengan berbagai pihak,” ucapnya.

Sementara itu, Lurah Kalurahan Tamanmartani R. Gandang Hardjanata menegaskan komitmennya terhadap peran vital koperasi dalam menggerakkan perekonomian 17.400 penduduk yang tersebar di 22 pedukuhan di wilayahnya. Bahkan, demi meyakinkan penyalur modal, ia rela pasang badan memberikan jaminan agar KDMP mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari LPDB.

Ia meyakini bahwa koperasi merupakan wadah terbaik yang diakui hukum untuk memberikan kemudahan dan bantuan nyata bagi ekonomi rakyat. Namun demikian, ia menggarisbawahi masih adanya hambatan eksternal yang dihadapi koperasi desa di lapangan, termasuk pembatasan ruang gerak oleh pihak-pihak tertentu yang menghambat peran koperasi sebagai pemasok utama kebutuhan warga.

“Saya berharap program Presiden tidak didukung hanya dimulut saja tapi benar benar bisa dilaksanakan. Maka kunci utamanya adalah komunikasi, saya berharap ruang komunikasi dengan berbagai pihak terkait dibuka selebar -lebarnya oleh pemerintah pusat,” kata Gandang.

Terkait dengan masalah belum adanya sarana prasarana fisik yang baru di KDMP Tamanmartani, ia menegaskan bahwa untuk saat ini belum diperlukan karena dapat dipenuhi dengan aset-aset idle di desa. Kedepan tidak menutup kemungkinan bahwa kebutuhan pembangunan gerai fisik dapat menjadi bahan pertimbangan pengurus koperasi di masa mendatang.

“Koperasi adalah satu – satunya wadah atau badan yang diakui memperoleh kemudahan adalah koperasi, masalahnya ada pembatasan-pembatasan yang tidak wajar oleh pihak tertentu bagi koperasi,” katanya.

Sebagian informasi, LPDB Koperasi sejauh ini telah menyalurkan dana bergulir kepada khusus KDKMP dengan total pencairan di 8 KDKMP atau setara dengan Rp6.38 miliar. Dari jumlah itu, pembiayaan disalurkan dengan skema syariah kepada 2 KDKMP dan sebanyak 6 KDKMKP disalurkan dengan skema konvensional.

*Manfaat Pembiayaan LPDB Dirasakan UMKM *

Dana bergulir yang disalurkan LPDB Koperasi ternyata manfaatnya juga mengalir ke UMKM anggota koperasi, salah satunya Ardi Suhami sebagai pemilik dan pendiri usaha Arumanis Haji Ardi. UMKM ini memproduksi jajanan tradisional khas (rambut nenek/arbanat) yang beralamat di Sleman, Yogyakarta. Ia merupakan anggota Koperasi Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta. Koperasi ini mendapatkan dukungan pembiayaan dari LPDB yang kemudian disalurkan ke anggota koperasi, salah satunya Ardi Suhami.

Ia mengaku bahwa dana pinjaman yang didapatkan dari koperasi Bina Ihsanul Fikri tingkat suku bunganya lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya khususnya perbankan. Ke depan ia berharap kemudahan akses pembiayaan ke koperasi dapat semakin mudah, murah dan cepat. Hal ini bisa terwujud manakala koperasi sebagai kepanjangan tangan juga mendapatkan modal penyaluran pinjaman dengan tingkat biaya yang lebih murah.

“Kehadiran LPDB memberikan manfaat bagi UMKM karena bunganya kami anggap rendah. Dengan beban biaya yang murah tentu berdampak bagi usaha UMKM seperti kami. Sekarang banyak permintaan produk kami dari berbagai negara, tetapi kami terkendala biaya ongkir karena barangnya murah tapi ongkos kirim mahal,” ungkapnya. (Bis/Riz)

Langkah ini diambil untuk memangkas birokrasi dan meminimalisasi subjektivitas dalam penilaian kelayakan pembiayaan. Melalui adopsi teknologi berbasis data terintegrasi, proses analisis rasio dan profil risiko koperasi yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dirampungkan secara cepat dan akurat.

“Kita akan gunakan teknologi untuk melakukan credit scoring supaya bisa mempercepat proses, menghilangkan sisi subjektif kemanusiaan tujuannya supaya pelayanan lebih baik dari sebelumnya,” ujar Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto saat membuka acara Media Gathering di Yogyakarta, Senin (12/10).

Implementasi teknologi pembiayaan ini menawarkan berbagai keunggulan, di antaranya mempercepat durasi evaluasi akuisisi pembiayaan dari semula manual menjadi hitungan menit, menghilangkan sistem antrean (queuing), serta menyediakan data analitis yang jauh lebih kompleks dan komprehensif bagi manajemen dalam mengambil keputusan.

Kendati demikian, LPDB menyadari adanya tantangan dalam pengembangan sistem ini. Proses pembangunannya memerlukan kajian mendalam serta pengujian kriteria yang matang mengingat dana yang disalurkan bersumber dari APBN yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan namun juga harus bisa lebih banyak melayani koperasi.

Untuk itu LPDB berkomitmen menjaga keseimbangan agar sistem credit scoring tidak terlalu kaku sehingga tidak menyebabkan tingginya angka penolakan (reject) pada pengajuan pembiayaan koperasi.

Target penyempurnaan dan penerapan penuh teknologi ini dijadwalkan dapat diimplementasikan pada tahun 2027 mendatang. Langkah ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang presisi, responsif, serta menjangkau lebih banyak koperasi secara merata.

“Mohon doanya kalau ini bisa dilakukan dalam beberapa bulan ke depan, 2027 kita siap implementasikan sehingga koperasi terlayani dengan cepat dengan akurasi tinggi,” tutur Krisdianto.

Penguatan teknologi ini turut mendukung realisasi portofolio pembiayaan LPDB. Sejak tahun 2008 hingga saat ini (kumulatif), LPDB tercatat telah menyalurkan dana pembiayaan sebesar Rp22,9 triliun yang tersebar di 36 provinsi dengan jumlah mitra 3.929 koperasi dan jumlah end user 537.678 penerima manfaat. Khusus pada tahun 2026 berjalan, nilai pembiayaan yang berhasil terealisasi telah menembus Rp1,6 triliun dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp2,1 triliun di 22 provinsi dengan 115 mitra koperasi dan end user 8.268.

Krisdianto menyatakan bahwa realisasi penyaluran khusus di tahun 2026 hingga periode Oktober 2026 mencatat rekor tertinggi karena melampaui angka Rp2 triliun dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Ini tantangan yang tidak ringan di tengah situasi ekonomi yang challenging dan koperasi yang mengalami tekanan dampak ekonomi bergejolak, kami di khususnya ke koperasi maka LPDB harus bisa selektif tetap prudent tapi bisa melayani koperasi,” jelasnya.

Memasuki tahun 2027, LPDB bersiap menghadapi kebutuhan pembiayaan koperasi yang diprediksi kian meningkat. Meski penetapan pagu belum ditetapkan namun manajemen optimistis penetapan target pembiayaan mendatang akan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan penguatan alokasi pembiayaan untuk program prioritas pemerintah, seperti hilirisasi sawit, perumahan rakyat, ketahanan pakan, beras, tebu, sektor perikanan, hingga ekosistem KDKMP (Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih).

Guna memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan pembiayaan, LPDB konsisten menerapkan prinsip “Trisukses Kinerja”, yakni Sukses Penyaluran (meningkatkan jumlah dana dan koperasi penerima), Sukses Pemanfaatan (memastikan dana bergulir digunakan untuk kegiatan produktif dan sejalan dengan program strategis pemerintah), serta Sukses Pengembalian (menjaga rasio Non-Performing Loan atau NPL tetap rendah melalui pendampingan serta restrukturisasi).

“Semakin kita bisa tekan NPL (non performing loan) semakin rendah, menandakan bahwa koperasi yang kita bantu itu tepat sasaran, kemudian koperasinya bagus, dan bisa menjaga kepercayaan yang diberikan LPDB,” tegas Krisdianto.

Di samping pembenahan internal dan operasional, LPDB juga menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan brand awareness di masyarakat umum dan pelaku koperasi. Hingga kini, masih banyak pihak yang belum mengenali LPDB secara utuh atau bahkan keliru membedakannya dengan lembaga lain seperti LPDP, meskipun kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) rutin digelar di berbagai daerah.

Oleh karena itu, LPDB mendorong kolaborasi erat dengan media massa sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi serta mendekatkan layanan pembiayaan bergulir kepada para pelaku koperasi di pelosok tanah air.

“LPDB sangat membutuhkan kolaborasi dengan teman media, tanpa media LPDB bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dengan keterlibatan media akan jauh bagi kami untuk memperkenalkan kami lebih baik supaya teman-teman koperasi bisa akses pembiayaan,” pungkas Krisdianto.
Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Deva Rachman, menilai koperasi dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan lapangan kerja hingga tingginya ketergantungan terhadap pinjaman online (pinjol).

Menurut Deva, koperasi memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda seperti Gen Z dan milenial. Karena itu, LPDB mendorong semakin banyak anak muda terlibat aktif dalam pengembangan koperasi yang produktif dan berkelanjutan.

“Koperasi jadi solusi bagi Indonesia yang saat ini membutuhkan tenaga kerja. Bagaimana koperasi menjadi solusi lapangan kerja bagi anak muda Gen Z dan milenial. Kami harap koperasi yang melibatkan anak muda bisa terus berkembang,” kata Deva.

Ia menjelaskan, koperasi yang menjalankan bisnis secara sehat akan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dapat dinikmati para anggotanya. Melalui mekanisme tersebut, koperasi dinilai mampu menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan ketergantungan pada pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.

“Kita melihat koperasi bisa menjadi solusi supaya tidak terlibat pinjol. Kami harap dengan berkoperasi bisa tercipta bisnis yang menguntungkan dan makin banyak masyarakat yang terbebaskan dari pinjol,” ujarnya.

Deva mengatakan skema pembiayaan LPDB menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan perbankan, yakni sekitar 6 persen per tahun, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok usaha, pekerja lepas (freelance), sektor kreatif, hingga sektor olahraga untuk mengembangkan bisnis melalui wadah koperasi.

Sementara itu Ketua Forum Wartawan Koperasi (Forwakop) Arief Indra mengapresiasi pelaksanaan Media Gathering yang difasilitasi oleh LPDB Koperasi. Ia berharap dengan pelaksanaan agenda media gathering dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara LPDB Koperasi dengan Insan media terutama dalam hal pemberitaan positif terkait dengan koperasi-koperasi di Indonesia.

“Kami berharap interaksi antara LPDB dengan Forwakop dapat semakin erat dengan ketersediaan presroom di LPDB. Kami siap memberikan dukungan dalam hal pemberitaan yang positif terkait koperasi agar koperasi di Indonesia bisa naik kelas,” kata Arief. (Bis/Riz)

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Divisi Hukum LPDB Koperasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat mitigasi risiko pembiayaan, meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa, serta menyempurnakan prosedur dan dokumen hukum. Langkah tersebut penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memastikan dana dapat terus dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan koperasi di Indonesia.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa penguatan aspek hukum merupakan bagian penting dari tanggung jawab LPDB Koperasi dalam mengelola dana negara. Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memastikan pemanfaatan dan pengembalian dana berjalan dengan baik.

“Pengelolaan dana bergulir memiliki tanggung jawab yang besar karena dana yang kami kelola bersumber dari APBN. Oleh karena itu, mitigasi risiko harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui penguatan aspek hukum dalam kerja sama penjaminan dan penyelesaian perkara,” ujar Krisdianto.

Ia menjelaskan, LPDB Koperasi telah menerapkan langkah mitigasi risiko, antara lain melalui pengikatan jaminan dan penjaminan kredit. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan berupa penolakan klaim penjaminan akibat ketidaksesuaian persyaratan administratif maupun substansial, serta kendala formil dalam proses penyelesaian perkara hukum.

Menurut Krisdianto, forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan secara konkret, mulai dari perbaikan dokumen dan perjanjian kerja sama, penyempurnaan prosedur operasional, hingga penentuan strategi penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, mengatakan bahwa FGD ini menjadi momentum untuk mengevaluasi penanganan klaim penjaminan sekaligus memperkuat langkah hukum sejak tahap awal kerja sama.

“Yang ingin kami dorong adalah penguatan mitigasi sejak awal, bukan hanya ketika sengketa sudah terjadi. Kami perlu memastikan dokumen dan perjanjian dipahami dengan baik, persyaratan klaim dipenuhi secara cermat, serta strategi penyelesaian perkara disusun secara tepat,” kata Deva.

Ia menambahkan, koordinasi dan pertukaran pandangan dengan para pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkaya perspektif hukum serta mengidentifikasi alternatif penyelesaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPDB Koperasi juga mendorong agar hasil diskusi dapat ditindaklanjuti melalui penyusunan simulasi penanganan kasus dan penyempurnaan prosedur internal.

Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Koperasi, Afif Thosin Roy Akhmad, menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana bergulir mencakup tiga aspek yang saling berkaitan, yakni keberhasilan penyaluran, pemanfaatan dana sesuai peruntukan, dan pengembaliannya agar dapat digulirkan kembali kepada koperasi lainnya.

“Dana bergulir harus memberikan manfaat secara berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan penyaluran perlu diikuti dengan pemanfaatan yang optimal dan pengembalian dana yang baik. Pengelolaan risiko, termasuk risiko hukum dan penjaminan, menjadi bagian penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan bagi koperasi,” ujar Afif.

Menurut Afif, mekanisme penjaminan merupakan salah satu instrumen mitigasi risiko yang dapat mendukung akses pembiayaan koperasi, terutama bagi koperasi yang memiliki keterbatasan aset tetap untuk dijadikan agunan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kejelasan persyaratan, keselarasan dokumen, dan pemahaman terhadap ketentuan perjanjian agar proses pengajuan klaim maupun penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif.

FGD ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta praktisi dan akademisi hukum. Perspektif dari berbagai pemangku kepentingan tersebut diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai mekanisme penjaminan, aspek perlindungan konsumen, serta pilihan penyelesaian sengketa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan difokuskan pada tiga agenda utama. Pertama, mengidentifikasi solusi hukum terkait pengajuan klaim penjaminan dan pengendalian pembiayaan bermasalah. Kedua, mengevaluasi dokumen serta langkah hukum untuk mengantisipasi persoalan formil dalam gugatan. Ketiga, menyusun pertimbangan strategi penyelesaian perkara, termasuk evaluasi upaya hukum lanjutan, kemungkinan pengajuan gugatan kembali, atau pemanfaatan mekanisme mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa yang relevan.

Krisdianto berharap, hasil FGD tidak berhenti pada diskusi, tetapi dapat menjadi bahan perbaikan yang terukur bagi seluruh jajaran LPDB Koperasi.

“Masukan dari para ahli dan pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk memperkuat posisi hukum LPDB Koperasi. Hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan standar operasional prosedur dan perjanjian kerja sama, sehingga pengelolaan dana negara semakin akuntabel dan risiko dapat dimitigasi dengan lebih baik,” ujarnya.

Penguatan aspek hukum ini juga menjadi relevan seiring dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan koperasi, termasuk dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peningkatan cakupan pembiayaan perlu diimbangi dengan tata kelola yang kuat, pengelolaan risiko yang cermat, serta mekanisme penjaminan dan penyelesaian sengketa yang dipahami oleh seluruh pihak terkait.

Melalui kegiatan ini, LPDB Koperasi berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, menjaga akuntabilitas keuangan negara, serta memperkuat keberlanjutan akses pembiayaan bagi koperasi sebagai bagian dari upaya mendorong ekonomi kerakyatan. (Bis/Riz)

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah LPDB Koperasi untuk memastikan seluruh proses pengelolaan dan penyaluran dana bergulir didukung oleh instrumen hukum yang kuat, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi.

FGD menghadirkan sejumlah narasumber dan praktisi di bidang hukum, di antaranya perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat, Law Office Rosalita Panjaitan and Associates, serta Notaris dan PPAT.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan bahwa penguatan aspek hukum bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga tata kelola lembaga dan memastikan dana publik yang dikelola LPDB Koperasi tetap terlindungi.

“Topik yang kita bahas hari ini bukan sekadar pemenuhan aspek formalitas hukum. Ini merupakan bagian penting dalam menegakkan prinsip tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan optimal terhadap dana dan aset yang diamanahkan kepada LPDB Koperasi,” ujar Krisdianto.

Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk mendukung penguatan koperasi melalui pembiayaan dana bergulir, LPDB Koperasi memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proses penyaluran dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang kuat.

Krisdianto menyampaikan bahwa pengalaman LPDB Koperasi dalam mengelola pembiayaan menunjukkan pentingnya memastikan instrumen hukum tidak hanya kuat secara dokumen, tetapi juga efektif ketika diimplementasikan di lapangan.

“Dalam praktiknya, apa yang terlihat kuat di atas kertas belum tentu mudah dilaksanakan ketika menghadapi persoalan di lapangan. Karena itu, kita perlu terus menyempurnakan mekanisme, memperjelas prosedur, dan memastikan tidak ada ruang yang menimbulkan multitafsir maupun persoalan hukum di kemudian hari,” katanya.

Perkuat Mitigasi Risiko Sejak Dini

Dalam arahannya, Krisdianto menekankan pentingnya penguatan mitigasi risiko sejak awal, termasuk pada kondisi piutang yang masih berada dalam kategori lancar.

Menurutnya, pengelolaan risiko tidak boleh hanya dilakukan ketika pembiayaan telah memasuki kategori bermasalah. LPDB Koperasi perlu memperkuat sistem pengawasan, monitoring kepatuhan, serta early warning system agar potensi penurunan kualitas pembiayaan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.

“Penanganan risiko jangan menunggu sampai piutang menjadi macet. Pengawasan terhadap jaminan, kepatuhan debitur, dan indikasi penurunan kinerja harus dilakukan sejak dini agar langkah pengamanan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.

Selain itu, LPDB Koperasi juga memberikan perhatian terhadap penguatan mekanisme pengikatan hak tanggungan, jaminan fidusia, serta personal guarantee atau penjaminan perorangan.

Penguatan tersebut diperlukan untuk memastikan setiap instrumen jaminan memiliki kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan optimal bagi lembaga dalam menjalankan mandat pengelolaan dana bergulir. Substansi tersebut menjadi fokus utama FGD yang membahas mekanisme eksekusi personal guarantee, fidusia, pengikatan hak tanggungan, serta langkah mitigasi risiko terhadap kualitas piutang.

Krisdianto juga menyoroti pentingnya adaptasi LPDB Koperasi terhadap perkembangan sistem administrasi dan regulasi, termasuk implementasi pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik atau HT-el.

Ia meminta jajaran terkait memastikan proses validasi dokumen dilakukan secara cermat, mulai dari pengecekan sertifikat, keabsahan dokumen pengikatan, hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan elektronik.

Di sisi lain, potensi risiko sengketa pertanahan maupun klaim pihak ketiga juga perlu dipetakan sejak awal agar agunan yang digunakan memiliki kepastian hukum yang kuat.

“Ketelitian sejak proses awal menjadi sangat penting. Jangan sampai persoalan baru ditemukan ketika kita sudah berada pada tahap penanganan atau eksekusi,” ujarnya.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan FGD merupakan bagian dari upaya penguatan aspek hukum dan mitigasi risiko operasional di lingkungan LPDB Koperasi.

Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki tiga fokus utama, yaitu standardisasi dan validasi yuridis, optimalisasi mekanisme penyelamatan aset, serta peningkatan kapabilitas teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembiayaan.

FGD ini juga melibatkan berbagai satuan kerja internal LPDB Koperasi, termasuk Divisi Hukum, Satuan Pemeriksa Intern, Divisi Monitoring, Evaluasi dan Pengkajian, serta unit kerja terkait lainnya.

“Kami berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan rekomendasi dan best practices yang dapat diimplementasikan secara langsung dalam SOP operasional LPDB Koperasi sebagai bagian dari proses continuous improvement,” ujar Deva.

Hasil FGD diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan pertukaran pandangan semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi konkret untuk penyempurnaan kebijakan internal dan proses bisnis LPDB Koperasi. Tujuannya adalah memperkuat akuntabilitas, efisiensi, kepatuhan hukum, serta perlindungan terhadap pengelolaan dana bergulir.

Krisdianto menegaskan bahwa seluruh masukan dan rekomendasi dari para narasumber perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan langkah tindak lanjut yang nyata.

“Forum ini harus menghasilkan sesuatu yang konkret. Bukan hanya resume diskusi, tetapi rekomendasi yang dapat menjadi dasar penyempurnaan SOP dan memperkuat proses bisnis LPDB Koperasi ke depan,” tegas Krisdianto.

Melalui penguatan tata kelola dan mitigasi risiko hukum secara berkelanjutan, LPDB Koperasi berkomitmen menjaga kualitas pengelolaan dana bergulir sekaligus memastikan lembaga mampu menjalankan mandatnya secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan dalam mendukung kemajuan koperasi Indonesia. (Riz)

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional Optimalisasi dan Hilirisasi Sawit Berbasis Koperasi yang digelar di Gedung OPP Room Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Selasa (11/8), dengan melibatkan sekitar 1.000 peserta yang terdiri dari petani sawit, asosiasi, kelompok tani, perangkat daerah, hingga pengurus koperasi.

Seminar ini menghadirkan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani sebagai pembicara utama, dengan Deputi Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi Panel Barus sebagai moderator.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah, Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet, Wakil Bupati Musi Banyuasin Abdur Rohman Husen, Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto, serta Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman.

Dalam pemaparannya, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara Mohammad Abdul Ghani menyatakan membuka secara luas terhadap kolaborasi antara koperasi petani sawit dan PT Agrinas Palma Nusantara, khususnya dalam pengelolaan kebun sawit dan pengembangan hilirisasi.

Menurutnya, koperasi harus menjadi mitra strategis utama dalam pengelolaan industri sawit bukan lagi pihak swasta, sehingga nilai tambah dari sektor sawit dapat dinikmati langsung oleh petani.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pemerintah mendukung penuh berbagai skema kerja sama antara petani sawit rakyat dengan PT Agrinas Palma Nusantara. Ia menilai, dominasi sektor swasta dalam industri sawit nasional perlu diimbangi dengan penguatan peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.

Ferry menekankan bahwa semangat Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama dalam membangun model pengelolaan sawit yang lebih adil dan berkeadilan.

“Kami Kementerian Koperasi bersama dengan LPDB Koperasi akan membantu, mendampingi, dan tentunya membiayai koperasi petani sawit yang mengelola lahan bersama Agrinas Palma. Kami ingin koperasi menjadi bagian penting dari rantai industri sawit nasional, mulai dari produksi hingga hilirisasi,” ujar Ferry.

Ia juga mendorong koperasi-koperasi sawit untuk mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) secara mandiri dengan memanfaatkan skema pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi serta dukungan pembiayaan lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto menegaskan bahwa LPDB Koperasi siap menjadi mitra pembiayaan strategis bagi koperasi peoduktif yang ingin membangun kapasitas industri, memperkuat kelembagaan, dan masuk ke sektor hilirisasi.

Menurut Krisdianto masa depan industri sawit Indonesia tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penguatan kelembagaan koperasi sebagai pemilik dan pengelola nilai tambah.

“Apa yang disampaikan Bapak Menteri Koperasi dan Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara sejalan dengan arah transformasi pembiayaan sektor riil yang sedang didorong LPDB Koperasi. Petani tidak boleh berhenti sebagai pemasok tandan buah segar, tetapi harus naik kelas menjadi pelaku industri melalui koperasi. Di sinilah pembiayaan dana bergulir hadir sebagai instrumen untuk memperkuat kelembagaan, membangun fasilitas pengolahan, dan meningkatkan posisi tawar petani,” kata Krisdianto.

Ia menambahkan bahwa LPDB Koperasi tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga mendukung koperasi melalui pendekatan pendampingan, penguatan tata kelola, dan peningkatan kapasitas usaha agar pembiayaan yang diberikan benar-benar produktif dan berkelanjutan.

“Kami ingin koperasi menjadi entitas bisnis yang sehat, profesional, dan mampu mengelola rantai nilai dari hulu hingga hilir. Ketika koperasi memiliki pabrik pengolahan, akses pasar, dan manajemen yang baik, maka manfaat ekonomi akan kembali kepada anggota koperasi, yaitu para petani. Itulah esensi ekonomi kerakyatan yang diamanatkan konstitusi,” ujarnya.

Krisdianto juga menilai bahwa kolaborasi antara koperasi, PT Agrinas Palma Nusantara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga pembiayaan merupakan momentum penting untuk membangun ekosistem sawit berbasis koperasi yang lebih inklusif.

Menurutnya, Musi Banyuasin memiliki potensi untuk menjadi model nasional dalam pengembangan hilirisasi sawit berbasis koperasi karena memiliki basis petani yang kuat, dukungan pemerintah daerah, serta peluang integrasi dengan industri pengolahan.

Seminar nasional ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Koperasi mempercepat transformasi koperasi sektor riil, khususnya di sektor perkebunan strategis. Dengan penguatan kelembagaan koperasi, akses pembiayaan, dan kemitraan industri, pemerintah berharap koperasi sawit mampu menjadi motor penggerak hilirisasi, peningkatan kesejahteraan petani, dan penguatan ketahanan ekonomi nasional.

Bagi LPDB Koperasi, hilirisasi sawit berbasis koperasi merupakan langkah strategis untuk memastikan nilai tambah komoditas sawit dinikmati lebih besar oleh petani melalui kepemilikan bersama dalam wadah koperasi. (Riz)

Sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi diberikan tugas untuk penguatan permodalan koperasi, termasuk didalam nya koperasi sektor riil, melalui dana bergulir dengan skema pembiayaan konvensional dan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan temu mitra yang diikuti oleh 36 koperasi sektor riil dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengurus koperasi hadir langsung ke Kantor LPDB Koperasi di Jakarta untuk memperoleh pemahaman yang mengenai mekanisme pengajuan, proses analisa dan sampai dengan pencairan, termasuk dalam hal pengelolaan pembiayaan dana bergulir.

Kegiatan ini dirancang agar calon mitra LPDB mendapatkan informasi yang komprehensif mengenai tahapan proses pembiayaan di LPDB Koperasi.

Direktur Utama LPDB Koperasi Krisdianto mengatakan bahwa acara ini adalah tindak lanjut atas masukan dari stakeholder agar LPDB lebih intens dalam pengenalan akses pembiayaan, untuk memperkuat koperasi khususnya terhadap koperasi sektor riil, sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“LPDB Koperasi hadir agar koperasi memiliki akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Melalui Temu Mitra ini diharapkan para pengurus koperasi yang hadir dapat mengetahui dan melihat langsung bahwa proses pengajuan dana bergulir di LPDB Koperasi dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sehingga koperasi semakin percaya dan tidak ada keraguan untuk memanfaatkan saluran pembiayaan resmi yang disediakan pemerintah,” ujar Krisdianto.

Dalam kegiatan tersebut, para tamu undangan peserta temu mitra tidak hanya mengikuti sesi sosialisasi, tetapi juga diajak menjelajahi setiap bagian dari proses kerja di LPDB (office tour), yaitu ke semua unit kerja di LPDB Koperasi. Dengan demikian diharapkan para peserta temu mitra dapat melihat secara langsung bagaimana proses pengajuan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir diproses dengan mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG).

LPDB Koperasi secara konsisten menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan dana bergulir tidak dipungut biaya apapun (gratis).
Selain itu pengajuan pembiayaan semuanya dilakukan secara digital/paperless melalui e-Proposal, dan calon mitra LPDB dapat memantau perkembangan pengajuan secara real-time melalui dashboard yang ada dalam aplikasi LPDB yang bisa diakses pemohon pinjaman dimanapun berada.

Menurut Krisdianto, sistem digitalisasi ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan LPDB kepada koperasi di seluruh Indonesia.

Selain meningkatkan awareness LPDB di mata koperasi, Temu Mitra ini juga untuk mendukung pencapaian target penyaluran dana bergulir pada tahun 2026, khususnya di portofolio koperasi sektor riil sesuai arahan pimpinan.

Adapun kegiatan temu mitra ini akan dilakukan dalam beberapa kesempatan kedepan untuk menjaring potensi perkembangan pasar koperasi sektor riil. (Riz)

Komitmen itu ditegaskan dalam Pelatihan Inkubasi Tenant KDKMP Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Papua, Jumat (31/7).

Kegiatan ini diikuti 15 tenant KDKMP yang bergerak di sektor riil dan merupakan hasil kolaborasi LPDB Koperasi dengan Universitas Ottow Geissler Papua dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, perencanaan bisnis, hingga kesiapan koperasi mengakses pembiayaan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman, Pejabat Fungsional Dinas Perindagkop UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua Antonius Indarto Wibowo, Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ottow Geissler Papua Meiske Murni Nurbintan Sihombing, serta Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua Moses Yomunga.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman menegaskan bahwa program inkubasi bukan sekadar pelatihan, tetapi merupakan proses membangun fondasi koperasi agar mampu tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang sehat, profesional, dan memiliki akses terhadap pembiayaan.

“Target utama program inkubasi adalah menyiapkan koperasi agar memiliki tata kelola yang baik, bisnis yang layak, dan siap mengakses pembiayaan dana bergulir LPDB Koperasi. Kami ingin KDKMP di Papua menjadi koperasi yang sehat, unggul, bankable, dan mampu naik kelas sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat di daerahnya,” ujar Deva.

Ia menambahkan bahwa LPDB Koperasi memiliki tiga fokus utama, yakni penyaluran pembiayaan, pendampingan, dan inkubasi koperasi. Ketiga program tersebut dirancang sebagai satu ekosistem yang saling terhubung untuk memastikan koperasi tidak hanya memperoleh akses modal, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan bisnis yang kuat.

Menurut Deva, Papua memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perkebunan, kelautan, perikanan, hingga pariwisata berbasis kearifan lokal. Potensi tersebut perlu dikelola melalui koperasi yang memiliki tata kelola baik, model bisnis yang jelas, dan kemampuan mengakses pembiayaan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua Moses Yomunga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang kembali diberikan LPDB Koperasi kepada Universitas Ottow Geissler Papua sebagai mitra pelaksana program inkubasi di Papua.

Ia menjelaskan bahwa tahun ini program difokuskan pada 15 KDKMP sektor riil, dengan materi yang disusun berdasarkan kebutuhan nyata koperasi di lapangan, mulai dari tata kelola kelembagaan, penyusunan rencana bisnis, pembukuan, hingga strategi mengakses pembiayaan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan LPDB Koperasi. Tahun ini kami fokus menginkubasi 15 KDKMP yang bergerak di sektor riil. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi, mulai dari tata kelola, rencana bisnis, pembukuan, hingga akses pembiayaan. Kehadiran LPDB memberikan pencerahan bahwa koperasi memiliki peluang untuk berkembang dan memperoleh pembiayaan apabila dipersiapkan dengan baik,” kata Moses.

Menurutnya, program inkubasi menjadi sangat penting karena sebagian besar pengurus KDKMP masih membutuhkan pendampingan dalam pengelolaan usaha, manajemen keuangan, dan pengembangan bisnis koperasi. Ia berharap program tersebut tidak berhenti pada pelatihan, tetapi berlanjut menjadi pendampingan jangka panjang.

Moses optimistis 15 koperasi peserta inkubasi dapat menjadi model pengembangan KDKMP di Papua.

“Kami berharap 15 koperasi ini dapat menjadi role model bagi koperasi di seluruh Papua. Papua memiliki potensi yang luar biasa, tetapi membutuhkan pendampingan, penguatan manajemen, dan akses pembiayaan agar koperasi benar-benar mampu tumbuh dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Dari sisi peserta, Sekretaris KDKMP Kampung Nendali, Kabupaten Jayapura, Erick Kawali mengaku kehadiran LPDB Koperasi memberikan jawaban atas berbagai keraguan yang selama ini dirasakan pengurus koperasi dalam menjalankan program KDKMP.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya banyak pengurus koperasi yang masih mempertanyakan bagaimana koperasi dapat menjalankan usaha secara nyata, memperoleh modal, dan memenuhi harapan masyarakat.

“Kehadiran LPDB membuat kami merasa sangat terbantu. Wawasan kami terbuka bahwa koperasi tidak berjalan sendiri, tetapi memiliki akses pendampingan dan pembiayaan. Ini memberi kami semangat, motivasi, dan keyakinan untuk menjalankan usaha koperasi serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Erick.

Menurut Erick, penjelasan yang disampaikan LPDB Koperasi memberikan kepastian mengenai arah pengembangan KDKMP, termasuk mekanisme pembiayaan dan tahapan yang harus dipersiapkan koperasi agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

“Yang kami harapkan adalah penguatan seperti ini. Kami diberi pemahaman, motivasi, dan arah yang jelas dalam menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kehadiran LPDB telah menjawab salah satu pertanyaan besar kami tentang bagaimana koperasi dapat bergerak dan berkembang,” tambahnya.

Melalui kolaborasi dengan Universitas Ottow Geissler Papua, LPDB Koperasi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem koperasi di Papua melalui inkubasi, pendampingan, dan pembiayaan. Program ini diharapkan mampu melahirkan koperasi-koperasi yang profesional, berdaya saing, dan memiliki akses pembiayaan sebagai modal pengembangan usaha.

Penguatan KDKMP di Papua juga menjadi bagian dari dukungan LPDB Koperasi terhadap program strategis nasional dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat. Dengan tata kelola yang semakin baik dan akses pembiayaan yang lebih luas, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan. (Riz)

Direktur Umum dan Hukum Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Deva Rachman, yang mewakili Kementerian Koperasi Republik Indonesia dalam World’s Credit Union Conference (WCUC) 2026 berlangsung di Bangkok, Thailand, pada 2–6 Februari 2026 menjelaskan bahwa forum internasional ini menjadi ruang strategis untuk berbagi gagasan dan pembelajaran lintas negara mengenai masa depan koperasi di tengah perubahan ekonomi dan sosial global.

Konferensi tersebut memberikan perspektif global yang berharga, khususnya terkait tantangan relevance gap, yakni bagaimana koperasi harus terus berevolusi agar tetap relevan dengan ekspektasi dan gaya hidup generasi muda.

Dalam paparannya, Deva Rachman juga menyampaikan perkembangan ekosistem koperasi di Indonesia, termasuk peran strategis LPDB Koperasi sebagai lembaga pembiayaan yang mendukung koperasi melalui skema pembiayaan berbiaya rendah, serta penguatan koperasi melalui program nasional Koperasi Desa Merah Putih.

“Koperasi hari ini tidak cukup hanya kuat secara nilai, tetapi juga harus adaptif secara model bisnis dan komunikasi. Tantangan terbesar kita adalah menjembatani relevance gap agar koperasi benar-benar hadir sebagai solusi yang dekat dengan generasi muda,” ujar Deva Rachman.

Dari dua hari sesi konferensi, terdapat sejumlah pembelajaran penting yang menjadi catatan strategis bagi pengembangan koperasi di Indonesia. Salah satunya adalah potensi pasar Credit Union (CU). Indonesia saat ini memiliki sekitar 1,4 juta anggota CU, angka yang menunjukkan peluang pertumbuhan signifikan, terutama jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Filipina yang telah mencapai 1,6 juta anggota.

Selain itu, beberapa negara melakukan pendekatan rebranding untuk menarik minat generasi muda. Australia, misalnya, mengubah nomenklatur Credit Union menjadi Mutual Banks sebagai bagian dari modernisasi merek agar lebih relevan bagi Generasi Z dan Milenial.

“Rebranding bukan sekadar mengganti nama, tetapi bagaimana koperasi mampu membangun persepsi baru sebagai institusi yang modern, inklusif, dan sesuai dengan aspirasi anak muda,” tambah Deva.

Dalam forum tersebut, Deva juga menyoroti keunggulan Indonesia yang relatif jarang dimiliki negara lain, yakni keberadaan LPDB Koperasi sebagai lembaga khusus yang menyediakan pembiayaan dengan suku bunga rendah bagi koperasi.

“Tidak banyak negara yang memiliki lembaga seperti LPDB Koperasi. Ini adalah keunggulan kompetitif koperasi Indonesia dan bahkan menjadi perhatian negara lain untuk direplikasi,” jelasnya.

Isu manajemen risiko, khususnya tantangan pengembalian pinjaman, juga menjadi perhatian global dalam konferensi ini. Penguatan sistem prudensial dinilai menjadi kunci keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang.

Menariknya, inovasi pembiayaan berbasis syariah yang berkembang di Indonesia turut mendapat perhatian internasional. Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan terhadap model keuangan syariah Indonesia sebagai bagian dari praktik keuangan etis dan inklusif.

“Ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga rujukan dalam pengembangan keuangan etis berbasis nilai,” kata Deva.

Indonesia sendiri memiliki sekitar 140 juta generasi muda yang belum tergabung dalam koperasi. Potensi ini dinilai sebagai “senjata rahasia” untuk menjadikan koperasi sebagai powerhouse ekonomi nasional, sekaligus membuka ruang partisipasi dan peluang karier baru bagi anak muda.

“Kami membawa pulang banyak wawasan global dari forum ini. LPDB Koperasi berkomitmen menerjemahkan pembelajaran tersebut untuk memperkuat koperasi lokal agar semakin relevan, berdaya saing, dan diakui di tingkat global,” pungkas Deva Rachman. (Riz)

Komitmen tersebut tercermin dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Farichah ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Mangga Dua di Sumatera Utara yang turut didampingi Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman. Kunjungan ini menegaskan pentingnya pemanfaatan pendanaan LPDB Koperasi sebagai penggerak usaha produktif koperasi desa.

Wakil Menteri Koperasi menekankan bahwa KDKMP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Farida menekankan akses pendanaan LPDB dapat membantu koperasi desa mengembangkan usaha produktif, khususnya sektor pertanian.

“Sebelum mengajukan permohonan pendanaan, setiap koperasi harus terdaftar pada Sistem Informasi Kopdes Merah Putih (Simkopdes),” ujar Farida.

Pendanaan dari LPDB Koperasi diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan unit usaha koperasi, khususnya di sektor riil yang berdampak langsung pada ekonomi warga.

LPDB Koperasi sebagai lembaga pembiayaan koperasi milik pemerintah terus mendorong agar koperasi desa memanfaatkan akses pendanaan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dukungan pembiayaan ini tidak hanya berfungsi sebagai modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen penguatan ekosistem ekonomi desa berbasis gotong royong.

Pemerintah menargetkan tahap pertama operasionalisasi 27 ribu kopdes merah putih pada April 2026, yang secara bertahap akan diperluas hingga mencapai 80 ribu koperasi pada akhir tahun.

Saat ini, pembangunan fisik koperasi masih berlangsung dengan menyiapkan tujuh gerai wajib, yakni kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, apotek desa, gudang berpendingin (cold storage), serta sarana logistik.

Tidak berhenti pada penguatan koperasi desa, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, juga melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasannah, Medan, dengan menggelar sesi berbagi motivasi bersama para santriwati.

Dalam sesi tersebut, Deva menyampaikan bahwa terdapat dua pilar utama yang penting dimiliki generasi muda untuk meraih kesuksesan di era modern, yakni resiliensi atau ketangguhan dalam menghadapi tantangan global, serta semangat koperasi yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kolaborasi, dan keberlanjutan usaha.

“Di tengah perubahan global yang cepat, generasi muda harus tangguh, berani beradaptasi, dan tetap menjunjung nilai kebersamaan. Semangat koperasi mengajarkan kita bahwa kesuksesan bukan hanya soal individu, tetapi tentang tumbuh bersama,” ujar Deva Rachman.

Selain itu, Deva juga membagikan berbagai tips praktis dalam membangun karier, mulai dari pentingnya bersikap profesional, memiliki integritas, hingga keberanian untuk melangkah dan mandiri dalam menentukan masa depan. Para santriwati didorong untuk percaya diri mengambil peran strategis, baik sebagai pelaku usaha, profesional, maupun pemimpin di masa depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasannah, Ustadz KH. Miftakhuddin, bersama jajaran Majelis Pengasuh dan Wakil Direktur, di antaranya Ustadz KH. Solihin Adin yang secara aktif mendukung penguatan pendidikan karakter dan kemandirian santri.

Sebagai lembaga pembiayaan koperasi, LPDB Koperasi berkomitmen mendukung penguatan koperasi pondok pesantren (Kopontren) sebagai fondasi lahirnya generasi pemimpin perempuan yang berdaya saing, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Melalui sinergi pendanaan koperasi dan penguatan kapasitas generasi muda, LPDB Koperasi terus mendorong lahirnya ekosistem koperasi yang inklusif, adaptif, dan relevan dengan tantangan masa depan. (ris)