Penurunan inflasi pada bulan September terutama dipengaruhi oleh deflasi pada harga komponen volatile food (VF)sebesar 1,34% month-to-month (mtm). Penurunan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat, turut didorong oleh masih berlangsungnya musim panen di beberapa daerah sentra produksi. Secara tahunan, komponen volatile food mengalami inflasi sebesar 1,43% (yoy), masih dalam sasaran di bawah 5% yang ditetapkan oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

Selain menjaga stabilitas harga pangan, daya beli petani juga tetap terjaga. Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2024 tercatat naik sebesar 0,38% menjadi 120,30, mencerminkan peningkatan pendapatan petani di tengah penurunan harga komoditas pangan. Kenaikan signifikan tercatat pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang naik sebesar 1,72%, terutama didorong oleh kenaikan harga global komoditas kelapa sawit, kopi, dan karet.

Inflasi komponen inti yang mencerminkan daya beli masyarakat mengalami kenaikan sebesar 0,16% (mtm) atau 2,09% (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi oleh naiknya harga kopi bubuk seiring meningkatnya harga kopi dunia, serta biaya akademi dan perguruan tinggi karena masih berlangsungnya tahun ajaran baru. Peningkatan belanja masyarakat juga mendukung pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercatat dalam laporan Bank Mandiri terkait Perkembangan Belanja Masyarakat Terkini.

Komponen administered prices (harga diatur pemerintah) mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm) atau inflasi sebesar 1,40% (yoy), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga BBM nonsubsidi yang diberlakukan oleh Pertamina sejak September 2024. Meskipun demikian, komoditas Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan angkutan udara masih menyumbang inflasi pada komponen ini.

Pemerintah juga menyadari tantangan pelambatan ekonomi global yang mempengaruhi aktivitas ekonomi domestik. Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia masih berada di level kontraksi sebesar 49,2 pada September 2024, meski ada peningkatan dari Agustus yang sebesar 48,9. Indonesia mencatat kinerja lebih baik dibandingkan beberapa negara ASEAN lain, seperti Malaysia dan Thailand.

Pemerintah terus mengoptimalkan kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA), peningkatan ekspor, kemudahan investasi, serta pengembangan SDM dan teknologi melalui program Making Indonesia 4.0 untuk mendukung pertumbuhan sektor manufaktur.

Dengan upaya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, diharapkan stabilitas harga serta pemulihan ekonomi akan terus terjaga dalam menghadapi tantangan ekonomi global di masa mendatang. (hai)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok,” kata Menteri Basuki.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II, Thomas Aden mengatakan, terdapat dua skema pelaksanaan padat karya yaitu melalui swakelola (pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase) dan terdapat juga tambahan padat karya melalui kegiatan non rutin/kontraktual pada paket-paket long segment. Long segment yaitu penanganan preservasi jalan dalam batasan satu panjang segmen yang menerus dengan beberapa lingkup pekerjaan untuk mendapatkan kondisi jalan yang mantap dan standar sepanjang segmen.

“Mayoritas Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan ini cukup banyak menyerap pekerja tenaga kerja karena pekerjaan Preservasi dilaksanakan di seluruh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Ditjen Bina Marga yang mencakup ruas jalan nasional di seluruh Indonesia,” kata Thomas.

Pada TA 2022, alokasi anggaran padat karya non rutin senilai Rp1,89 triliun yang dilaksanakan di 825 lokasi. Dengan besaran anggaran tersebut diharapkan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 13.678 orang atau setara 955.325 Hari Orang Kerja (HOK).

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan tercatat hingga 13  September 2022, realisasi pekerjaan fisik padat karya non rutin yang sudah dilaksanakan sebesar 60,71% dengan serapan tenaga kerja 7.003 orang atau sebesar 272.940 Hari Orang Kerja.

“Program padat karya bidang jalan dan jembatan diarahkan pada lokasi-lokasi yang memiliki protensi mengalami penambahan jumlah pengangguran yang diakibatkan dari  dampak Pandemi Covid-19, misalnya di Pulau Jawa,” kata Hedy Rahadian.

Selain pekerjaan padat karya non rutin, Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga juga terus melanjutkan kegiatan padat karya rutin yang dilaksanakan setiap tahun yakni pemeliharaan rutin jalan dan jembatan serta revitalisasi drainase. Saat ini ketiga lingkup pekerjaan tersebut telah menyerap 44,272 tenaga kerja yang tersebar di 1.383 lokasi.

Untuk PKT rutin preservasi jalan misalkan pembersihan median jalan dan pengecatan marka progres fisik sudah mencapai 62,07% dengan capaian penyerapan tenaga kerja sebanyak 24.495 orang. PKT rutin pemeliharaan jembatan misalnya pengecatan rangka jembatan progres fisiknya 60,24% dengan capaian menyerap 7.975 tenaga kerja.

Selanjutnya kegiatan revitalisasi drainase jalan nasional yang tersebar di 186 lokasi dengan progres fisik 74,02% dan menyerap 11.802 tenaga kerja. Pekerjaan pembenahan drainase sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ruas jalan penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan jalan tersebut. (why/rls)

“Mulai 1 September kemarin, Pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) melalui Kementerian Sosial sebesar 12,96 T,” ucap Menteri Sosial RI Tri Rismaharini usai rapat koordinasi penanganan terpadu bagi penyandang disabilitas psikososial di Kementerian Sosial RI pada Jumat (2/9).

Secara simbolis, penyerahan BLT BBM telah diberikan Presiden Joko Widodo kepada 100 KPM PKH dan BPNT di Kabupaten Jayapura, Sentani pada 1 September 2022 lalu.

“Bantuan ini diberikan untuk menyikapi kenaikan harga yang sekarang ini memang sudah mulai dirasakan naik sekaligus mengurangi beban pengeluaran keluarga dan meningkatkan daya beli,” ucap Risma.

Risma menjelaskan bahwa skema penyaluran BLT BBM menggunakan sistem top up, serta memanfaatkan jasa PT POS. Bantuan diberikan untuk 4 bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp 150 ribu per bulan. Namun mekanisme penyalurannya dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada bulan Desember senilai Rp 300 rb lagi. Sehingga total bantuan Rp 600 ribu.

Tercatat bahwa penerima BLT BBM sebanyak 20,65 juta jiwa KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang merupakan penerima Program Keluarga Harapan atau penerima BPNT.

“Penerima BLT BBM adalah KPM PKH dan KPM BPNT, enggak boleh dobel ,” ucap Risma.

Adapun data yang digunakan tetap berbasis pada DTKS. Risma memastikan bahwa tidak ada data ganda. Kementerian Sosial secara berkala melakukan validasi data, sehingga BLT BBM dapat dirasakan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Data yang masuk di SIKS NG akan dicek kembali di data Dukcapil.

“Setiap bulan saya membuat SK data untuk perbaikan ini. Jadi bukan per Januari, tapi tiap bulan dilakukan terus-menerus perbaikan data karena sudah tentu data ini dinamis. Mungkin nanti ada perbedaan karena sudah tentu ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang pindah dan sebagainya, nantikan di- update di lapangan,” ujarnya.

Risma menegaskan kembali bahwa bantuan yang digelontorkan oleh pemerintah diharapkan dapat menopang perekonomian masyarakat. (riz)