Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026). Airlangga menjelaskan, aturan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) dalam tahap finalisasi. ”Jadi revisi perubahan terhadap PP 36 sudah difinalisasikan dan akan diberlakukan per 1 Juni 2026,” ujar Airlangga.

Dalam regulasi terbaru ini, lanjut Airlangga, selain para eksportir memarkirkan devisanya di bank pelat merah, ada kewajiban untuk mengonversi ke mata uang Rupiah. “Jadi perubahan bahwa DHE SDA wajib masuk ke himbara dan dikonversi ke rupiah maksimum 50 persen. Juga terkait dengan sektor ekstraktif atau oil and gas itu berlaku seperti yang sekarang, yaitu yang berlaku tiga bulan,” tambah Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pernah mengatakan aturan tersebut belum keluar juga karena ada revisi. Revisi dilakukan untuk mengakomodasi permintaan pengecualian dari beberapa pihak, yang dinilai memang tidak sejalan dengan tujuan utama kebijakan tersebut.

“Ada revisi kecil, karena ada beberapa pihak minta pengecualian, dan presiden setuju. Karena memang tidak relevan dengan niat kita menjalankan DHE itu,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (7/4/2026).

Aturan DHE SDA dirancang untuk menahan devisa hasil ekspor agar tetap berada di dalam negeri, terutama dari sektor yang memanfaatkan SDA domestik dan pembiayaan dari perbankan dalam negeri. Menurut Purbaya, selama ini keuntungannya justru disimpan di luar negeri. (dtk/mmr)

“Pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas,” ungkap Karding, seperti dikutip dari laman RRI pada Selasa (5/11).

Karding menegaskan bahwa potensi devisa dari pekerja migran bisa terus ditingkatkan. Jika alur pengelolaan pekerja migran, mulai dari hulu hingga hilir, dapat dioptimalkan, devisa dari sektor ini bahkan dapat melampaui sektor migas.

“Namun, syaratnya, semua kementerian dan lembaga harus menjadikan diplomasi pekerja migran sebagai target diplomasi utama kita ke depan,” tambahnya.

Selain aspek ekonomi, Karding juga menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini sejalan dengan mandat Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar hak dan keamanan para pekerja migran terus dijaga. Pemerintah berkomitmen memperbaiki berbagai aspek perlindungan pekerja migran, mulai dari tahap perekrutan, penempatan, hingga purna tugas.

“Kami akan meningkatkan jumlah pekerja migran dengan keterampilan tinggi (high skill) dan secara bertahap mengurangi pekerja dengan keterampilan rendah (low skill). Syarat-syaratnya juga akan kami perketat agar mereka tidak mudah dieksploitasi,” jelas Karding.

Karding optimis bahwa sektor pekerja migran dapat menjadi solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia. Menurutnya, dengan strategi yang tepat, Indonesia berpeluang mencapai kontribusi devisa yang lebih tinggi dari sektor ini, mencontoh Filipina yang memperoleh 20% devisa negara dari pekerja migran.

“Kita ini negara besar dengan sumber daya yang sangat baik, seharusnya kita bisa mengikuti jejak Filipina dalam memaksimalkan potensi pekerja migran,” pungkasnya.

Dengan adanya langkah-langkah strategis yang disebutkan Menteri Karding, sektor pekerja migran diharapkan tidak hanya mampu berkontribusi besar terhadap devisa, tetapi juga memperkuat ekonomi nasional serta melindungi hak-hak pekerja migran di luar negeri. (hai)

JAKARTA, koranindopos.com – Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), Erwin Haryono, menyatakan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2022 tercatat sebesar 141,4 miliar dolar AS.

“Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Januari 2022 sebesar 141,3 miliar dolar AS,” kata Erwin dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (9/3/2022).

Menurut Erwin, peningkatan posisi cadangan devisa pada Februari 2022 antara lain dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri Pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa.

Erwin menjelaskan, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,5 bulan impor atau 7,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

“Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi,” pungkas Erwin. (dni)