“Jadi pernyataan setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan, kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya ini tetap relevan dan signifikan, khususnya terkait dengan perlindungan tenaga kerja pada pekerjaan masa depan, termasuk pada situasi pandemi,” kata Dirjen Haiyani dalam Forum General Affairs Committee pada International Labour Conference (ILC) ke-110 secara virtual, pada Selasa (31/5/2022).

Ia menambahkan, Indonesia mendukung kalimat yang diambil dari bahasa yang disepakati pada Pasal 1 Konvensi ILO No. 187 terkait tanggung jawab bersama. Begitu juga terkait terminologi, Indonesia mendukung penggunaan kata Environtment karena dinilai sudah sesuai dengan Konvensi ILO No. 197.

Pemerintah Indonesia mendukung pemilihan Konvensi ILO No. 187 terkait pemilihan instrumen dasar, mengingat Konvensi tersebut memuat kerangka pelaksanaan K3 termasuk kebijakan nasional, sistem nasional, dan program nasional.

Lebih lanjut Haiyani mengatakan, Konvensi ILO No. 187 ini sudah tepat untuk mengungkapkan dan mengembangkan prinsip konstitusional perlindungan K3, dan sejalan dengan penerapan logika konstitusional dalam deklarasi 1998. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam laporan bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip dasar merupakan hal yang penting, yang dirumuskan secara umum.

“Sehubungan dengan itu, kami mendukung pernyataan dan usulan amandemen Jepang tentang isu ini,” ucapnya.

Adapun berkenaan dengan saving clause (klausal pemisahan), pihaknya lebih memilih teks sebelumnya yang telah didiskusikan pada persiapan ILC. Pasalnya, hal tersebut tidak hanya menyangkut perjanjian dagang, tetapi juga terkait investasi dan kerja sama ekonomi, termasuk pegaturan lainnya. (riz)

JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Ketenagakerjaan memberikan klarifikasi terkait pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang. 

Hery Susanto selaku Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja  yang juga turut hadir dalam pemanggilan KPK mengatakan, pemanggilan KPK terhadap Dirjen Binwasnaker dan K3 untuk meminta konfirmasi terkait sejumlah sertifikat K3. 

“KPK memanggil Bu Dirjen Haiyani hanya untuk meminta konfirmasi terhadap beberapa Sertifikat K3,” ucap Hery di Jakarta, Rabu (15/12/2021). 

“Jadi ini bukan terkait tindak pidana korupsi, tapi ini hanya untuk mengklarifikasi tentang fungsi Kemnaker dalam hal ini Ditjen Binwasnaker dan K3 yang mengeluarkan produk Sertifikat K3,” imbuhnya. 

Lebih lanjut, Hery menyampaikan, Sertifikat K3 digunakan Operator K3 pada waktu pembangunan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (multiyears) di Kabupaten Bengkalis, Riau, pada 2013 s.d 2015. Penerbitan sertifikat K3 tersebut karena ada beberapa pekerja sebagai operator alat berat yang menggunakan lisensi dari kementerian. 

Ia mengatakan ada 10 sertifikat yang dikonfirmasi KPK. 

“Kita memang menerbitkan sertifikat K3, khususnya untuk keselamatan dan kesehatan kerja operator,” ucap Hery. (rls/riz)

JAKARTA, koranindopos.com – Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan peranan penting aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam meningkatkan produktivitas.

Penerapan K3 diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi terjadinya penyakit akibat kerja seperti yang disampaikan oleh Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang pada Apel Pagi Kemnaker yang diselenggarakan secara virtual pada Senin (22/11/2021).

“Aspek K3 menjadi salah satu aspek pendukung yang harus kita jadikan prioritas dalam meningkatkan produktivitas,” ujar Haiyani.

Lebih lanjut Haiyani menyampaikan bahwa K3 juga menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja mendapat perlindungan, termasuk penerapan K3 di lingkungan kerja Kemnaker.

Menurutnya, terdapat sejumlah faktor penerapan K3 lingkungan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja, di antaranya faktor psikologi. Faktor psikologi, katanya, memegang penting aspek K3 lantaran mempengaruhi output atau hasil kerja seseorang.

“Jika Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak merasa nyaman dalam bekerja, tentu saja hal tersebut akan berdampak pada peningkatan produktivitas ASN dan tentunya Kementerian Ketenagakerjaan,” ucapnya.

Untuk itu, ia mengajak pegawai di lingkungan Kemnaker, khususnya ASN agar menjadikan apel pagi ini sebagai momentum guna memperkuat pelaksanaan K3 di lingkungan Kemnaker sekaligus mengawali langkah mempersiapkan Bulan K3 Nasional Tahun 2022.

“Komitmen ini dilakukan dalam kerangka membangun ASN yang solid untuk peningkatan produktvitas. Dan ini sejalan dengan motto ‘K3 Unggul Indonesia Maju’,” ujarnya Haiyani. (rls/riz)

JAKARTA,koranindopos.com—Kementerian Ketenagakerjaan mendorong peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk mengendalikan laju penularan COVID-19 di tempat kerja. Meskipun angka penularan COVID-19 secara nasional semakin terkendali, P2K3 dituntut untuk semakin efektif membina K3, khususnya terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja, agar laju lonjakan COVID-19 tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Kami akan melakukan evaluasi terhadap peran P2K3 di perusahaan dalam mendorong penerapan protokol kesehatan di tempat kerja masing-masing, guna mendorong semua pekerja dapat menerapkan protokol kesehatan di manapun berada, baik di perjalanan maupun pada saat di rumah,” kata Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, dalam acara Pertemuan Nasional bertemakan Evaluasi Efektivitas P2K3 Dalam Penanganan COVID-19 di Jakarta, Senin (18/10).

Dirjen Haiyani mengatakan, guna menekan penularan COVID-19 di perusahaan, Kemnaker telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 9 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan serta Sarana Kesehatan bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19).

Menurutnya, SE tersebut merupakan imbauan agar para Gubernur mengambil Langkah strategis dalam upaya penanganan Covid-19 khususnya di tempat kerja.  Di mana dalam poin 5 SE tersebut telah ditekankan tentang pengefektifan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan dalam Menyusun dan melaksanakan Langkah-langkah Strategis sebagai Antisipasi terjadinya Keadaan Darurat.

“Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 P2K3 atau Satgas Penanganan COVID-19 dimaksud agar berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 Pemerintah Daerah setempat,” katanya.

Dirjen Haiyani menjelaskan, P2K3 adalah sebuah lembaga independen di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha atau pengurus dan pekerja/buruh untuk mengembangkan kerja sama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3.

Ia pun menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras para Kepala Dinas Ketenagakerjaan beserta jajarannya, yang sudah mendorong terbentuknya P2K3 dan memberdayakannya melalui upaya-upaya pembinaan, serta mekanisme pengawasan lainnya, termasuk juga kepada semua pihak yang telah mendukung secara aktif dalam mengembangkan, mempromosikan, serta membudayakan K3.

“Kami terus mengharapkan agar kerja keras tersebut jangan berhenti disini, terlebih dengan kondisi saat ini yang memaksa kita harus kerja cerdas dalam ikut mengendalikan Covid-19,” jelasnya.

Pertemuan P2K3 Nasional ini dilaksanakan secara virtual dan dihadiri Kepala Dinas Ketenagakerjaan provinsi, P2K3, Pengawas Ketenagakerjaan. Pertemuan dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas peran P2K3 terhadap penanganan pandemi COVID-19 di dunia usaha/dunia industri. (rls/riz)