Mereka adalah Kepala Teknologi Digital ID di Cybernetica, Michael Buckland. Kemudian Kepala Penjualan dan Kerja Sama Teknologi Digital ID Cybernetica, Marika Popp, serta Product Manager Digital ID Cybernetica, Aivo Kalu. Ketiganya didampingi oleh Chairman Asosiasi Big Data & Artificial Intelligence (ABDI) Rudi Rusdiah.

Zudan menyebutkan, Estonia memiliki sistem yang menjadi impian banyak negara, yakni digitalisasi seluruh aspek birokrasi.

“Estonia menjadi salah satu contoh tempat penerapan Single Sign-On (SSO) dalam pelayanan publik. Melalui SSO, masyarakat tidak perlu mengingat banyak nomor identitas. Cukup dengan satu data kredensial dengan proses otentikasi satu kali untuk seluruh pelayanan publik,” terang Zudan.

Indonesia, lanjut Zudan, sedang menuju single identity number sebagai nomor identitas tunggal bagi setiap penduduk, melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Sebanyak 5.361 lembaga telah memanfaatkan data NIK sebagai integrator dan verifikator data untuk semua pelayanan publik,” kata Dirjen Zudan.

Namun, kata Zudan, Indonesia memiliki tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding Estonia. Sebab, diferensiasi antarwilayah yang sangat besar.

“Karena itu Dukcapil ingin banyak belajar dari negara Estonia, misalnya soal keamanan siber serta penerapan identitas kependudukan digital yang secara bertahap sudah kita terapkan di seluruh Indonesia,” kata Dirjen Zudan.

Michael Buckland berkesempatan menjelaskan, Estonia menjadi negara yang paling maju dalam menggunakan aplikasi internet dalam memberikan layanan publik kepada penduduknya. “Bahkan, pada tahun 2005 Estonia menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan aplikasi teknologi informasi untuk pemilihan umum,” ujarnya.

Selanjutnya Marika Popp menyampaikan, sejak lepas dari cengkeraman Uni Sovyet pada 20 Agustus 1991, Estonia menjadi pionir dalam pengembangan teknologi informasi di Eropa.

“Kami telah menerapkan e-governance sejak tahun 1997. Kemudian, disusul dengan program-program berbasis teknologi digital lainnya yang diluncurkan dari tahun ke tahun. Seperti, e-Tax, X-Road, e-Voting, Digital ID, e-Health, dan lainnya.

Sementara Aivo Kalu turut menambahkan, bagian penting dari digitalisasi Estonia ini adalah software yang disebut X-Road. “Ini adalah data exchange system sebagai network yang menghubungkan database dari berbagai instansi.”

Untuk menjamin keamanannya, jelas Aivo, data yang keluar dan masuk akan dienkripsi dengan algoritma matematis serta dilindungi tanda tangan digital.

Dirjen Zudan menjelaskan Dukcapil sangat berkepentingan mengambil saripati berbagai praktik baik dalam perkembangan terbaru teknologi digital dari Estonia, terutama dari sektor privat, Cybernica.

“Silakan datang kembali ke sini tahun depan untuk menjalin strategic partnership yang akan banyak membawa lompatan besar bagi Dukcapil. Sehingga masyarakat makin bahagia dan bangga dengan pelayanan adminduk yang semakin maju dari Dukcapil,” kata Dirjen Zudan menutup perbincangan. (why/rls)

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh membantah isu tersebut dan menjelaskan mengapa WNA diberi KTP-elektronik (KTP-el).

Menurut Dirjen Zudan, sesuai UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, setiap WNA yang punya Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) diberikan KTP-el.

“Jadi syaratnya sangat ketat, harus punya KITAP yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM baru diterbitkan KTP-el oleh Dinas Dukcapil,” kata Dirjen Zudan dikutip dari akun Tiktok @zudanariffakrulloh, Selasa (31/5/2021).

Zudan juga mengungkapkan jumlah WNA yang mengurus KTP-el.

“Saya sebagai penanggung jawab akhir pelayanan Adminduk melihat dalam database Dukcapil Kemendagri saat ini terdapat kurang lebih 13.056 ribu WNA yang sudah mengurus KTP-el. Jadi jumlahnya tidak sampai jutaan,” tegasnya.

WNA asal Korea Selatan paling banyak memiliki KTP-el disusul Jepang, Australia, Belanda, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, India, Jerman, dan Malaysia.

“Ada 10 negara yang  paling banyak punya KTP-el, yakni WNA asal Korsel yang jumlahnya 1.227 orang. WNA asal Jepang 1.057, Australia 1.006, Belanda 961, Tiongkok (China) 909, AS sebanyak 890, Inggris 764, India 627, Jerman 611 dan Malaysia 581. Sisanya dari berbagai negara lain,” tegas Dirjen Zudan . (riz)

SUMBA BARAT, koranindopos.com – Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh beri solusi bagi daerah yang cakupan kartu identitas anak (KIA)nya masih rendah. 

Kalau terjadi seperti itu, Zudan mendorong para Kadis Dukcapil segera mengejar ketertinggalan melalui Dinas Pendidikan.

“Dalam database Data Pokok Pendidikan (Dapodik) ada data siswa mulai dari PAUD, TK dan SD. Untuk anak di bawah lima tahun yang tidak ada fotonya bisa langsung dicetakkan KIA nya dan dibagikan ke TK, dan guru serta muridnya akan merasa terhormat serta seneng banget.” kata Dirjen Zudan saat mengunjungi kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Sumba Barat, di Waikabubak, NTT, (28/12).

Kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga bisa dilakukan untuk menerbitkan akta kelahiran mulai dari SD, SMP, SMA. 

“Bisa dibuat program massal. Mereka nggak perlu ke sini, tapi Dukcapil yang datang ke sekolah. Kalau sudah selesai akta lahir tersebut dikirim lagi ke sekolah. Lumayan sepekan bisa dapat 30-40 akta lahir dicetak.”

Dirjen Dukcapil menjelaskan bagaimana layanan Adminduk didesain semi vertikal untuk memastikan layanan dokumen kependudukan itu sampai ke masyarakat.

“Sebab pelayanan adminduk adalah dasar dari semua pelayanan publik. Dukcapil sekarang berbasis bigdata Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang digunakan untuk semua keperluan, seperti untuk verifikasi penerima bansos, data kemiskinan ekstrem, membuka rekening di bank,” kata Dirjen Zudan Arif Fakrulloh.

Zudan mengatakan, data NIK banyak digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk semua proses pembangunan. Perencanaan pembangunannya diawali dari database kependudukan. 

Dirjen meminta penduduk yang sejak 2011 belum punya KTP-el agar diberi efek jera. Sebab, kalau sampai sekarang juga belum punya KTP-el berarti sudah sepuluh tahun yang bersangkutan tidak punya KTP-el. 

Nah yang begitu itu disisihkan lebih dulu dari database. Sehingga Dukcapil punya data lengkap per RT, per dusun, per wilayah. 

Seperti tahun 2018 Dukcapil pernah menyisihkan 6 juta data penduduk yang belum merekam data KTP-el. Data itu kemudian diberikan kepada para camat untuk dicek, penduduk yang meninggal dicoret dari database sehingga menjadi penduduk yang aktif semuanya. (rls/riz)

JAKARTA, koranindopos.com – Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengaku bahagia bisa bertatap muka dan bertatap-maya dengan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. 

Dirjen Zudan memberikan Sosialisasi Publik Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pemutakhiran data WNI dan diseminasi informasi layanan penerbitan Nomor Induk Tunggal (NIT) di KBRI Washington DC secara virtual dan faktual, Jumat (3/12).

Hadir di tempat acara, Dubes RI di Washington DC Rosan Roeslani, dan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto, sekitar 40 orang WNI, serta 61 partisipant aktif online lewat zoom meeting.

Dirjen Zudan menjelaskan, tujuan besar Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah memberikan perlindungan yang lebih besar dan optimal kepada seluruh WNI di mana pun berada. 

“Bahkan Presiden Jokowi yang me-launching portal PeduliWNI di Seoul, Korea Selatan, dan sekaligus launching layanan administrasi kependudukan (Adminduk) secara online dari manapun,” jelas Dirjen Zudan.

Pendataan secara akurat by name by address di luar negeri adalah syarat mutlak bagi perlindungan WNI yang efektif. Hal ini bisa berlangsung berkat Portal PeduliWNI yang dibangun Kemenlu. 

Portal PeduliWNI yang dibangun Kemenlu dimaksudkan sebagai one stop service pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri. 

“PeduliWNI merupakan sebuah aplikasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan basis data dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri,” kata Dirjen Zudan. 

Selain itu, pendataan WNI juga bertujuan untuk penyusunan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu Luar Negeri (DP4LN) untuk tahun 2022.

“Ini tugas negara yang memerlukan dukungan para WNI semuanya agar bisa sukses,” imbau Zudan.

Sementara itu, Dubes Rosan Roeslani sangat mengapresiasi kehadiran Dirjen Zudan dan Tim Dukcapil yang datang melakukan asistensi pendataan WNI di AS.

“Saya mendukung penuh program ini dan meminta WNI yang berada di wilayah USA untuk memanfaatkan momentum pendataan ini untuk membuat NIT dan mengisi portal PeduliWNI,” kata Dubes Rosan.

Dirjen Andy Rachmianto menyatakan, peristiwa ini sebagai bukti konkret bahwa negara hadir melalui Dukcapil Kemendagri dan Kemenlu melalui pelayanan administrasi kependudukan bagi para WNI di luar negeri.  

“Negara ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi WNI di mana pun mereka menetap di luar negeri. Salah satunya diterima oleh Pak Helmi manfaat dari layanan publik berupa penerbitan NIT dan KTP-el di luar negeri,” kata Dirjen Andy. (rls/riz)

SLEMAN, koranindopos.com – Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, memberikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan KTP-el bagi pelajar di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

KIA diberikan kepada pelajar SMPN 1 Sleman, sedangkan KTP-el diberikan kepada pelajar SMAN 1 Sleman, pagi ini, Jumat (12/11/2021).

Pemberian KIA dan KTP-el yang dilakukannya tersebut dilakukan dalam rangkaian acara Peletakan Batu Pertama Masjid SMPN 1 Sleman.

KIA dan KTP-el merupakan salah satu dokumen yang sangat penting bagi penduduk, karena semua akses layanan publik akan membutuhkan data kartu identitas tersebut.

“KIA dan KTP-el ini memuat elemen data yang sangat penting untuk penduduk,” kata Zudan.

“Dalam KIA dan KTP-el termuat NIK yang merupakan kunci akses penduduk terhadap semua layanan publik,” terangnya.

Sebagai tambahan informasi saja, Zudan juga berkesempatan meletakan Batu Pertama Masjid SMPN 1 Sleman.

Hadir di acara tersebut, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo, Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharta, beserta unsur SKPD lainnya. (rls/riz)