Antonius Yudi dalam sambutannya menyampaikan bahwa jumlah WNI yang tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt terus bertambah setiap tahunnya. “Sebagian besar WNI di sini adalah mahasiswa dan tenaga kesehatan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa layanan paspor elektronik ini diharapkan dapat semakin mempermudah akses masyarakat Indonesia dalam mengurus kebutuhan imigrasi, terutama dalam hal penggantian paspor.

Frankfurt menjadi kantor perwakilan RI ke-10 yang menyediakan layanan paspor elektronik, menyusul kota-kota lain seperti Singapura, Tokyo, Seoul, Den Haag, Jeddah, Los Angeles, Berlin, Sydney, dan Beijing. Layanan ini penting mengingat besarnya jumlah WNI di Jerman, khususnya di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang mencakup enam negara bagian: Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland.

Antonius juga menyoroti peran penting Atase Imigrasi di Berlin yang mendukung pelaksanaan layanan “reach out” atau Eazy Passport di beberapa kota. Wilayah kerja KJRI Frankfurt yang mencakup lebih dari setengah luas Jerman menghadapi lonjakan permintaan layanan publik, termasuk imigrasi, terutama dalam dua tahun terakhir.

Dengan hadirnya layanan paspor elektronik, proses pengajuan paspor bagi WNI yang bekerja dan belajar di Jerman kini lebih efisien. “Lebih dari 17.000 WNI tinggal di wilayah kerja KJRI Frankfurt, dan layanan ini menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk menunjang mobilitas mereka,” ungkap Silmy Karim. Ia menambahkan bahwa inovasi paspor elektronik ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi WNI yang membutuhkan layanan imigrasi secara cepat dan praktis.

Selain meluncurkan layanan paspor elektronik di Frankfurt, Silmy Karim juga menyempatkan diri mengunjungi layanan imigrasi di Dusseldorf. Dalam kunjungan tersebut, ia berdialog dengan komunitas WNI setempat, mendengarkan berbagai masukan mengenai layanan keimigrasian dan kewarganegaraan yang mereka butuhkan. “Kami berharap dengan adanya peningkatan layanan ini, baik di dalam maupun luar negeri, WNI dapat merasakan manfaat yang signifikan,” tutupnya.

Selain itu juga, berdasarkan jadwal seleksi yang dilansir Kemenkumham, Senin (21/11/2022), dijadwalkan wawancara terbuka kepada 10 nama yang terpilih lulus seleksi, yakni: Dicky Febrian, Jamaruli Manuhuruk, Masyhudi, Julexi Tambayong, Maulana, Ratna Pristiana Mulya, Widodo Ekatjahjana, Hermansyah Siregar, Lucky Agung Binarto dan Eddy Hartono

Prof Widodo Ekatjahjana mengirim surat pengunduran diri dari bursa kursi panas Dirjen Imigrasi. Lantas, apa alasan pengunduran diri Prof Widodo?

“Pengunduran diri ini dilakukan atas dasar kesadaran diri dan pertimbangan pribadi,” ujar Widodo Ekatjahjana dalam suratnya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Dalam surat pengunduran diri yang diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Widodo menuliskan “Semoga akan lahir pemimpin baru di Ditjen Imigrasi yang dapat membawa perubahan imigrasi ke arah yang lebih baik,” tulisnya.

Beberapa gebrakan Prof Widodo Ekatjahjana pun menjadi sorotan, lantaran dirinya mengundurkan diri. Sebelum ditegur Presiden, membuat kebijakan layanan visa dan ijin tinggal di masa pandemi, kebijakan e-visa, kebijakan visa on-shore, perbaikan PP dan PMK terkait PNBP Imigrasi hingga memperoleh hibah kapal patroli dari Pemprov Kepri dan memperoleh hibah lahan sandar kapal patroli dari KEK Batam. Selain itu, membuat kebijakan dan operasionalisasi sistem autogate/smartcard di Batam.

Lantas mengapa Prof Widodo mengundurkan diri saat banyak pihak memberi apresiasi kepada kinerjanya? Adakah tekanan dari pihak lain yang membuat dirinya terpaksa mengundurkan diri?

Pengunduran diri Prof Widodo pun kini menjadi sorotan publik dengan alasan pasti yang menyimpan teka teki.(AL)

Pengumuman Seleksi Administrasi pada Rabu, 19 Oktober 2022 di laman https://www.kemenkumham.go.id. Silmy menduduki nomor 1 yang lulus dari 29 nama lainnya sebagai peserta yang mendaftar posisi Dirjen Imigrasi jalur non-ASN. Pengumuman tersebut dikeluarkan dan ditandatangani Sekjen Kemenkumham Andap Budhi Revianto.

Lantas, siapa sosok Silmy Karim?
Februari 2022, publik dikejutkan dengan pengusiran Silmy oleh DPR karena telah menantang DPR . Silmy Karim diusir langsung oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi pada 14 Februari 2022. Hal itu bermula ketika Bambang menyoroti pabrik blast furnace Krakatau Steel yang operasinya dihentikan. Namun, di tengah Bambang berbicara, Silmy memotong pembicaraan hingga membuat Bambang geram dan mengusir bos Krakatau Steel itu.

Sebelum menjadi Dirut Krakatau Steel, Silmy pernah menjabat di perusahaan BUMN lainnya, yakni sebagai Dirut PT Pindad (Persero) pada Desember 2014 hingga Agustus 2016 dan menjabat sebagai Dirut PT Barata Indonesia pada Agustus 2016 hingga September 2018.

Karir Silmy di pemerintahan:

-Anggota Dewan Analis Strategis BIN pada 2013-2015
-Komisaris PT PAL Indonesia (Persero) pada 2011-2014
-Anggota Tim Pakar Manajemen Pertahanan Kementerian Pertahanan (2010-2014)
-Staf Khusus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2010-2011
-Anggota Tim Pengendali Aktivitas Bisnis TNI pada 2010-2011
-Anggota Tim Nasional Pengalihan Aktivitas Bisnis TNI pada 2008-2009
-Anggota Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI pada 2007-2008

Diketahui Silmy pernah mengenyam pendidikan di NATO School, Jerman, Harvard University dan Postgraduate School di Amerika Serikat.

Sementara itu, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Maret 2021, Silmy Karim memiliki harta kekayaan senilai Rp 205 miliar.

Munculnya nama Silmy Karim, membuat publik bertanya ada apa dan kenapa? Pihak swasta yang lulus Seleksi Administrasi Seleksi Terbuka Jabatan PImpinan Tinggi Madya Direktur Jenderal Imigrasi untuk kalangan Non-PNS disebut-sebut titipan “oknum istana”.

Isu titipan pun mencuat, dari sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkap ada dugaan titipan posisi Dirjen Imigrasi. Kekhwatiran pun muncul, adakah keterkaitan antara titipan posisi tersebut dengan investasi? Atau malah ada kaitannya dengan Isu tunggangan dana pilpres 2024 ?

Memang perekrutan Non PNS untuk menjadi JPT baik Utama maupun madya pada kementerian atau Lembaga sah saja. Namun Imigrasi memiliki catatan tersendiri, mengingat adanya tugas tugas keamanan dan menyangkut rahasia negara.

Masuknya jaringan teroris, narkoba hingga cyber crime bergantung pada Imigrasi sebagai pintu masuk negara. Selayaknya, posisi jabatan tertinggi di Imigrasi diduduki oleh sosok yang memiliki latar belakang mumpuni yang menguasai dan dapat melaksanakan tugas dengan baik serta tidak ada catatan kelam.

JIka mengacu kepada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB yang diatur dalam UU No 30 th 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan yang tertera dalam website www.bphn.go.id surat keberatan seleksi Dirjen Imigrasi untuk Non PNS dapat diajukan, karena melihat fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pasca Sarjana menjadi salah satu syarat yang tertuang dalam surat nomor SEK-KP.03.03-671, lantas sosok seperti apa yang pantas menduduki jabatan Dirjen Imigrasi? Tak hanya mengandalkan pendidikan pasca sarjana, namun spesifikasi calon Dirjen dan latar belakangnya tidak memiliki catatan kelam. Karena sejatinya imigrasi merupakan pintu masuk negara. Bukan semata-mata terbuka, namun pihak swasta berlomba membidik posisi tersebut.

Sebelumnya, 10 orang telah lulus melewati tahap awal seleksi JPT utama dan JPT madya, seleksi tahap selanjutnya harus segara dilaksanakan sesuai dengan pengumuman panitia seleksi. Namun, sayang hingga kini seleksi tersebut belum ada kelanjutan, dan justru muncul nama dari pihak swasta yang digadangkan oleh istana. Jika panitia tidak dapat melanjutkan selsksi tersebut, maka panitia telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik (AUPB) Pasal 10 ayat (1) UU no 30 th 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidak berpihakan, kecermatan, tindak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.
Dapat disimpulkan pelanggaran asas ini merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH perdata dan mewajibkan pelanggar untuk menganti rugi dari perbuatannya yang menimbulkan kerugian. Lantas seperti apa kelanjutan sorotan perbutan posisi dirjen Imigrasi nantinya?

Meski demikian, perlu diketahui, dilansir dari laman web https://peraturan.bpk.go.id tertuang dalam Pasal 106 ayat
1. JPT utama dan JPT madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
2. JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk JPT utama dan JPT madya di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan presiden
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JPT madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

Namun, perekrutan Non PNS untuk menjadi JPT baik Utama maupun madya pada kementerian atau Lembaga sah saja, dengan catatan untuk Imigrasi perlu diperhatikan secara benar dan penuh seksama oleh pemerintah mengingat adanya tugas tugas keamanan dan menyangkut rahasia negara. (AL)

Sekedar informasi, Kementerian Hukum dan HAM melakukan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal atau Dirjen Imigrasi. Usia maksimal 58 tahun terhitung Desember 2022 pun menjadi persyaratannya. Sementara pendaftaran dapat melalui laman https://pansel.kemenkumham.go.id.

Pengumuman seleksi yang tertuang dalam surat nomor SEK-KP.03.03-671 Telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto selaku Ketua PanitiaSeleksi.

“Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenkumham, bagi kalangan non-PNS yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka,” tulis surat pengumuman tersebut yang sudah dikonfirmasi kebenarannya, Rabu (28/9/2022).

Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi Dirjen Imigrasi, di antaranya Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana, memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.

Calon pelamar tidak boleh pernah dipidana penjara dan tidak pernah diberhentikan secara tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta. Sebaliknya, dia harus memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.

Seleksi terbuka ini dilakukan dalam enam tahapan. Dimulai dengan tahapan pengumuman pada 27 September 2022. Lalu, tahapan pendaftaran dibuka dari 27 September-11 Oktober 2022.

Tahapan berikutnya yaitu pengumuman hasil seleksi administrasi 13 Oktober 2022, seleksi kompetensi bidang (penulisan makalah) 17 Oktober 2022, seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen) 18-20 Oktober 2022, dan ditutup dengan tahapan wawancara 7 November 2022.

Sebelumnya, seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Imigrasi sudah dilakukan bagi kalangan PNS di pusat maupun daerah, prajurit TNI, hingga anggota Polri. Nama-nama yang sudah lolos sampai tahap akhir nantinya akan kembali diseleksi dengan yang lolos tahap akhir dari kalangan non-PNS.

“Dari kalangan PNS itu kan sudah berjalan tahapannya, ini dibuka satu lagi untuk non-PNS. Nanti sama-sama diseleksi kemudian disodorkan, dipilih lagi mana yang akan jadi (Dirjen Imigrasi),” kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Sekretariat Jenderal Kemenkumham Hantor Situmorang.

Di tengah terbukanya lowongan Dirjen Imigrasi dari kalangan Non PNS, jutsru menguak isu baru yang kini beredar. Pasalnya, muncul nama pengusaha swasta sekaligus pejabat BUMN yang digadangkan akan menjadi calon Dirjen Imigrasi. (AL)