Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, alat tersebut merupakan dukungan US Agency for International Development (USAID). Juga konsorsium yang terdiri atas WRI Indonesia dan Vital Strategies di Jakarta.

Peralatan tersebut akan memberikan data yang lebih akurat terkait sumber polusi udara lokal. Sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas udara, mengatasi perubahan iklim, dan melindungi kesehatan penduduk kota. ’’Alat ini akan memberikan data yang lebih akurat terkait polutan yang memengaruhi kualitas udara yang kita hirup,’’ ujarnya Minggu (4/6/2023).

Asep menjelaskan, tiga alat itu akan dipasang secara bertahap di area-area yang belum memiliki alat pantau kualitas udara yang memadai. Misalnya, kantor wali kota Jakarta Barat, kantor wali kota Jakarta Timur, dan area pelabuhan yang mencakup gedung IPC Pelindo di Jakarta Utara.

Sementara itu, Direktur USAID Indonesia Jeff Cohen mengungkapkan, peralatan baru tersebut dapat mengukur tingkat particulate matter (PM). Yakni, partikel kecil yang dapat terhirup dan mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti serangan jantung, stroke, dan asma.

Peralatan itu juga akan mengukur tingkat black carbon serta karbonmonoksida. Selain itu, instrumennya berguna untuk mengukur kondisi cuaca dan angin yang berdampak terhadap kualitas udara kota.

Data dari peralatan tersebut akan diterbitkan di kanal Jaki, web DLH DKI Jakarta, dan platform publik lainnya. ’’Alat pemantau baru ini akan memberikan data penting untuk membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan kualitas udara dan kesehatan warganya,’’ ujar Jeff. (wyu/mmr)

Namun, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi membantah. Dia mengatakan, mobil dinas eksekutif maupun legislatif yang akan dibeli berbasis listrik. ”Kalau kendaraan gubernur (maupun ketua dewan) kan listrik nanti,” ujar Reza kepada awak media.

Namun, Reza tidak menampik dalam SIRUP itu dibuat jenisnya jip. Menurutnya, hal itu dibuat untuk mempermudah pengadaan kendaraan berbasis listrik. Sebab, untuk pengadaan mobil berbasis listrik perlu peraturan kepala daerah (perkada). Lantaran belum ada perkada tersebut, mereka menggunakan jenis yang ada di dalam sistem.

”Komponen (kendaraan listrik, Red)-nya kan belum ada, jadi kami pake (jenis jip) itu dulu. Kami letakan dulu, ini kan mengubah perkada dulu nih. Di pergub tentang KDO (kendaraan dinas operasional) kami masukkan dulu (untuk pengadaan mobil listrik),” jelasnya.

Menurut Reza, setelah pasal terkait kendaraan berbasis listrik sudah masuk dalam Pergub tentang KDO, mereka akan mengadakan mobil listrik untuk PJ Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI. ”Amanah perpresnya masing-masing daerah menyiapkan perkada untuk kendaraan listrik. Perkadanya belum selesai, makanya kami tahan dulu pengadaan mobilnya,” katanya. (wyu/mmr)

”Sekali lagi, itu bukan penarikan. Kami akan mengkomunikasikan dengan dewan karena (raperda) itu kana masih dalam pembahasan di dewan,” terang Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo kepada awak media di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2023).

Meski merevisi kalimatnya, Syafrin menyebutkan hal-hal yang diminta para pengemudi transportasi online yang demo ke Balai Kota tersebut menjadi bahan utama yang dikomunikasikan dengan DPRD DKI. ”Kami akan komunikasikan untuk dikaji lebih komprehensif lagi dengan melibatkan seluruh stakeholder,” katanya. Termasuk juga pengemudi angkutan online, Syafrin mengklaim akan melibatkan mereka.

Namun, poin-poin apa saja yang perlu mereka kaji terkait penerapan ERP tersebut, Syafrin tidak menjelaskan secara rinci. Dia hanya menyebutkan bahwa hal-hal yang dikaji tersebut akan muncul setelah raperda tersebut dibahas kembali bersama DPRD DKI.

”Contohnya begini, draft yang sudah ada kemudian akan dikomunikasikan kembali, mendapatkan masukan, masukan dibahas, ditelaah mana yang sekiranya urgent untuk dilakukan pengaturan dalam Raperda P2LSE itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI tidak mempermasalahkan bila eksekutif ingin menarik raperda ERP tersebut. Sebab, pembahasan raperda tersebut masih dalam tahap awal. Namun, mereka mempertanyakan profesionalisme eksekutif dalam menyusun raperda.

”Ini jadi catatan juga bagi kami bahwa mungkin ini terlalu terburu-buru dan memang belum ada kajian matang. Itu juga berarti mereka tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian untuk mengajukan perda,” kata Anggota Bapemperda DKI Basri Baco. (wyu/mmr)

Beberapa warga mulai menggalang tanda tangan dengan petisi online agar bekerja bisa kembali dilakukan di rumah atau work from home (WFH). Petisi itu dikumpulkan melalui change.org. Hingga Kamis (5/1/2023) pukul 19.06, ada 19.055 tanda tangan dari target 25 ribu tanda tangan agar WFH diterapkan di Jakarta.

Terkait petisi tersebut, Heru tidak menampik bahwa kegiatan mulai kembali normal setelah PPKM dicabut. Dia pun mengakui sudah mengimbau warga untuk WFH saat macet disertai banjir. ”Kami imbauan saja. Kan PPKM sudah dicabut,’’ ujarnya.

Lantaran WFH masih berupa imbauan, Heru menyerahkannya kepada pemberi kerja, perusahaan, atau pemilik gedung untuk mengambil kebijakan yang terbaik. ”Silakan masing-masing klaster terdampak (lingkungan terdampak banjir, Red). Kayak kemarin di Kapten Tendean, Buncit. Kantor-kantor di sana silakan saja ambil kebijakan masing-masing,’’ terangnya.

Heru juga mengimbau pemilik gedung dan pemberi kerja untuk aktif melihat prediksi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). ”Sekali lagi, saya imbau agar kita melihat BMKG. Kondisi rawan itu prediksinya dari 3–10 (Januari 2023), ya. Silakan saja kalau masing-masing kebijakan WFH,’’paparnya.

Meski begitu, Heru menyebutkan bahwa Pemprov DKI akan mempertimbangkan yang terbaik bagi warga. ”Ya, nanti kami pikirkan,’’ imbuhnya.(wyu/mmr)

”Mulai dari Pasar Minggu sejajar kereta api, Kemuning, Waru, Kelapa Gading, nanti mungkin yang di mana lagi, Bekasi Raya, pokoknya yang di situ tetap kami akan dorong untuk bisa mengatasi kemacetan. Ada banyak, sekitar 10 (lokasi),” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho  kepada awak media pada Rabu (4/1/2023).

Jalan baru itu diyakini dapat mengurangi kemacetan di Jakarta sekitar 20 hingga 30 persen. Hari menjelaskan, pihaknya telah melakukan inventarisasi jalan-jalan yang perlu dibebaskan sejak tahun lalu. Dan di tahun ini pembebasan lahan akan mulai dilakukan.

Meski begitu, Hari mengakui tidaklah mudah dalam membebaskan lahan. Sebab, banyak rumah-rumah warga yang terdampak tidak dilengkapi surat menyurat yang sah. Terkait harga, tergantung pada lokasi dan luasan lahan yang dibebaskan.  ”Ya tergantung sih ya ada yang cuma 2 bidang, ada yang 3, ada yang 1 RW, macam macam,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Syafrin Liputo meresmikan Command Center Pusat Data dan Informasi Perhubungan Dinas Perhubungan Provinsi DKI, kemarin. Diharapkan koordinasi dalam mengatasi kemacetan dapat lebih baik kedepan.

Syafrin mengatakan, dinas perhubungan seringkali menjadi focal point dalam berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI. Pembangunan Command Center Pusdatinhub akan menjadi integrator satu data, yang nantinya 26 OPD di lingkungan dinas perhubungan akan menjadi produsen data.

”Dengan ini pembangunan infrastruktur command center dapat berjalan dengan optimal dengan dukungan semua OPD dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan Dinas Perhubungan,” katanya. (wyu/mmr)

Jumlah harta kekayaan Arifin menempati urutan kedua tertinggi setelah Heru, yakni Rp 24.597.000.000. Kemudian disusul oleh Ratu, yakni Rp 19.093.275.048. Hal tersebut menjadi perhatian publik setelah KPK menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pejabat Pemprov DKI yang masuk ke komisi antirasuah tersebut.

Kepala Satpol PP DKI Arifin buka suara terkait harta melimpah yang tertera di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang masuk ke KPK. Menurutnya, harta tersebut ada kesalahan. Kesalahan dilakukan oleh Arifin sendiri saat pengisian data. ”Ada kesalahan dalam pengisian data. Nanti kami perbaiki. Kami, yang mengisi,” terangnya kepada awak media di Balai Kota DKI, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Menurut Arifin, kesalahan pengisian data hanya berupa kelebihan dalam menginput data. ”Jadi, kelebihan waktu ngisi, nanti kami perbaiki. Ini lagi dihitung. Yang jelas ada kesalahan ya,” ulangnya.

Terkait ada tudingan pungli oleh Satpol PP DKI terhadap pedagang yang marak, dia mempersilahkan untuk melaporkannya. ”Oh laporkan (kalau ada oknum Satpol PP), saya tindak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo yang memiliki harta kekayaan sebesar Rp 19.093.275.048, tertinggi  setelah Arifin juga angkat bicara. Menurut Ratu, harta melimpah tersebut didapatkannya dari orang tuanya. ”Itu nggak salah data. Nanti dilihat, data tanah itu semua, tanah saya di kampung. Tanah dari orang tua ya,” terangnya kepada wartawan.

Sebegaimana telah diberitakan, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono irit bicara saat ditanya terkait harta kekayaan pejabat DKI yang melimpah. Dia bahkan awalnya enggan menanggapi hal tersebut. Lantaran dicecar media, Heru hanya menjawab singkat. ”Ya nggak tahu. Tanya, sama inspektorat,’’ katanya.

Saat ditanya lagi soal langkah lanjutan yang akan dilakukan Pemprov DKI, Heru juga tidak menjawabnya. Bahkan, dia menyebutkan tidak akan melakukan penyelidikan ataupun membentuk tim terkait harta jajarannya. ”Nggak, nggak. Saya kunjungan hari ini (kemarin), kunjungan ke fraksi-fraksi,’’ ujarnya mengalihkan pertanyaan.

Sementara itu, anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Lukman Hakim meminta Pemprov DKI turut meningkatkan ekonomi rakyatnya. ”Ini penting. Sebab, satu, isu pengangguran banyak, fakir miskin bertambah di Jakarta. Tapi, pejabatnya makin kaya. Itu wakil ketua KPK yang ngomong,’’ terangnya. (wyu/mmr).

Saat ditanyakan kembali langkah lanjutan yang akan dilakukan Pemprov DKI, dia juga tidak menjawabnya. Bahkan dia menyebutkan tidak akan melakukan penyelidikan ataupun membentuk tim terkait melimpahnya harta jajarannya. ”Nggak,nggak. Saya kunjungan hari ini, kunjungan ke fraksi-fraksi,” ujarnya mengalihkan pertanyaan.

Sementara itu, Anggota DPRD DKI dari Fraksi PAN Lukman Hakim meminta Pemprov DKI turut juga meningkatkan ekonomi rakyatnya. ”Ini penting, karena satu isu pengangguran banyak, fakir miskin bertambah di Jakarta, tapi pejabatnya makin kaya. Itu wakil ketua KPK yang ngomong,” terangnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono menuturkan, harta kekayaan pejabat DKI yang melimpah bisa jadi warisan dari orang tuanya. ”Jadi agak repot juga. Jangan-jangan dia dapatkan hartanya dari warisan orang tua, kita nggak tau,” katanya.

Meski begitu, Gembong berharap institusi Pemprov DKI bisa bergerak atas munculnya isu harta kekayaan melimpah tersebut. Apalagi, yang melemparkan isu harta kekayaan melimpah pejabat DKI tersebut  yakni Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

”Saya berharap, dua institusi Pemprov DKI bisa bergerak. Yakni, BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah) dan inspektorat bisa bergandengan tangan. Dengan begitu, dedikasi kehidupan ASN DKI Jakarta akan tumbuh,” imbuhnya. (wyu/mmr)

Johnny berharap, Pemprov DKI bisa membantu anak-anak yang ijazahnya tertahan tersebut. Dengan begitu, ke depannya, ijazah itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak tersebut. ”Nah kalau pak gubernur bisa melakukan crash program, seluruh ijazah yang tertahan di sekolah swasta itu kita ambil alih, saya pikir luar biasa. Jadi,  tidak lagi berdasarkan per tahun ini sekian yang ditebus,” ujarnya.

Menurut Johnny, perlunya Pemprov DKI terlibat untuk tebus ijazah itu agar anak-anak tidak merasakan dampak yang bukan karena kesalahan mereka. ”Kesalahan orang tua jangan disalahkan ke anak-anak. Mungkin mereka korban orang tua yang memiliki masalah ekonomi, atau belum skala prioritas rumah per rumah,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD DKI Iman Satria menuturkan, untuk tahun ini, melalui Baznas sudah dialokasikan Rp 5 miliar untuk tebus ijazah. ”Nggak bisa kami bilang itu untuk berapa lembar ijazah. Kan ada yang tertahan karena SPP, karena ini itu. Tapi, bagi siapa yang ijazahnya tertahan, bisa daftar ke Komisi E. Nanti akan kami bantuin,” terangnya.

Meski siap membantu, Iman menyebutkan tidak semua ijazah bisa mereka bantu tebus. Terutama, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). ”Yang pernah terima KJP gak boleh. Kan gak boleh double bantuan. Lalu, kalau ijazah   lebih dari lima tahun juga kami tidak bisa bantu. Yang baru-barulah yang bisa kami bantu. Mungkin 2 – 3 tahun, kami lagi coba mempolakan,” jelasnya.

Iman tidak menampik, biaya untuk tebus ijazah di Jakarta cukup besar. Kisarannya, yakni Rp 4 – 5 juta. Namun demikian, dia berharap, bagi anak yang sudah bekerja, diharapkan bisa menebus ijazahnya sendiri. ”Rata-rata yang belum tebus ijazah itu SMA dan SMP. Total angka yang belum tebus ijazah saya lupa. Tapi, kalau sudah kerja, ya tebus sendiri dong ijazahnya. Kan sudah kerja, bisa dicicil, jangan manja minta ke Pemda dong,” imbuhnya.

Iman juga menyampaikan bahwa menebus ijazah dengan harus membayar suatu keanehan. Namun, kondisi itu disebutkannya sudah terjadi sejak lama. ”Iya aneh sih harus bayar. Tapi ini problematika dari dulu, sejak 12 tahun lalu saat saya masuk dewan. Mungkin, kalau sekolah negeri mungkin Pemprov bisa atur. Tapi kalau swasta susah karena dana operasionalnya bukan dari pemerintah,” terangnya. (wyu/mmr)

Meski tahun ini tidak bisa terealisasi sesuai target, PT TJ kembali menargetkan bus listrik tambahan beroperasi tahun depan. ”Tahun depan, rencananya 100 unit bus yang single,” terang Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PT TJ Anang Rizkani Noor.

Rizkani tidak menampik, bahwa target operasional bus listrik di Jakarta tidak sedikit. Yakni, mencapai 10 ribu unit bus listrik hingga 2030. Hal itu karena PT TJ ingin semua bus yang dioperasikan ke depannya berbasis listrik karena saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil. Mereka mengganti busnya secara bertahap.

Saat ditanyakan jumlah bus listrik yang berbahan bakar fosil yang segera berakhir masa operasionalnya, Anang mengaku lupa angka rincinya. Namun, dia menyebutkan setiap bus yang dioperasikan saat ini ada masa operasionalnya. ”Sudah disepakati berapa lama bus-nya bisa beroperasi. Kapan armada harus berhenti. Itu, kami sudah berkontrak dengan operator. Jadi, kami tahulah kapan bus itu berhenti operasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anang juga menyampaikan, banyak manfaat yang bisa dirasakan dengan pengalihan operasional dari bus berbahan bakar fosil menjadi elektrik tersebut. Salah satunya, mengurangi biaya operasional. ”Saya lupa angkanya, tapi biaya operasional berkurang. Selain itu, bus listrik juga bisa mengurangi emisi karbon. Pengurangannya bisa mencapai 50 persen,” jelasnya. ‘

Namun, saat ditanyakan berapa lama bus listrik bisa mengaspal di Jakarta, Anang enggan menjelaskannya. ”Saya gak bisa bicara sekarang pastinya berapa lama. Itu kan lebih ke mesinnya yang perlu pembaharuan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menuturkan, tahun ini hanya 30 unit bus listrik yang bisa direalisasikan melayani penumpang TJ. ”Target bus listrik tahun ini tetap kita harapkan terealisasi, tapi ada keterlambatan. Namun, kita tetap sudah ada kontrak antara TJ dengan operator. Cuman otomatis realisasinya bergeser ke 2023,” terangnya. (wyu/mmr)

RPD tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. ”Dengan mengusung konsep Jakarta: Kota untuk Semua, RPD ini akan membawa Jakarta sebagai kota yang mempromosikan inklusivitas,” terangnya.

Yakni, semua warga dapat merasakan manfaat dan mempunyai hak yang sama untuk tinggal di kota guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Tidak hanya itu, melalui konsep tersebut, warga juga diajak berpartisipasi langsung dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Raides juga menyebutkan,  bahwa RPD 2023 – 2026 disusun agar Pemprov DKI memiliki landasan kebijakan dan program setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022.

”Untuk dua tahun ke depan, pelaksanaan RPD akan fokus pada tiga isu prioritas sebagaimana kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menjabat  sejak bulan Oktober lalu, “ katanya.

Tiga isu tersebut meliputi, penanganan kemacetan, penanggulangan banjir, dan antisipasi proyeksi penurunan pertumbuhan ekonomi. Meski ada slogan baru, Raides menyampaikan bahwa dalam pelaksaan RPD tahun depan juga masih akan melanjutkan semangat kolaborasi yang sudah terbangun sebelumnya.

”Dalam pelaksanaan RPD ini, Pemprov DKI Jakarta juga masih akan melanjutkan semangat kolaborasi yang sudah terbangun di Jakarta untuk bersama-sama membangun kota. Utamanya dalam menyelesaikan sejumlah isu strategis dengan berbagai program. Di antaranya, program Ketahanan Terhadap Bencana, Pemerintahan Dinamis dan Transformasi Layanan Publik, Ketahanan Ekonomi Inklusif, Kota Berkelanjutan Berbasis Digital dan Komunitas,” terangnya. Begitu juga dengan program Manusia Sehat, Berdaya Saing Setara dan Pemerataan Pembangunan, lanjutnya, masih tetap dilanjutkan.

Selanjutnya, Raides juga menyampaikan bahwa cakupan kebijakan dan program prioritas yang disusun dalam RPD ini juga sebagai persiapan Jakarta untuk menyukseskan perpindahan Ibu Kota ke Nusantara. Untuk itu, dia menyampaikan dengan slogan yang baru, yakni ”Sukses Jakarta untuk Indonesia” yang disandingkan dengan logo resmi Pemprov DKI Jakarta merupakan perwujudan atas dukungan Jakarta pada Ibu Kota Indonesia di masa depan tersebut.

”Jadi, tidak ada logo baru menggantikan logo PlusJakarta. Namun, terkait dengan slogan ‘Sukses Jakarta untuk Indonesia’, Pemprov DKI Jakarta akan mempersiapkan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk penggunaan slogan tersebut ke depan. Hal ini untuk mendukung, sekaligus mengajak masyarakat Jakarta, untuk bersinergi  mengantarkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, serta sebagai bagian dari pelaksanaan program RPD,” imbuhnya. (wyu/mmr).