Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Bahtiar mengatakan, RDP dilaksanakan untuk memastikan sejumlah poin yang terdapat dalam PKPU. “Ada sejumlah aturan dalam PKPU ini harus kita clear-kan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan anggota Komisi II DPR RI,” kata Bahtiar.

Pihaknya juga mendukung Rancangan PKPU yang telah dibuat oleh KPU. Meski begitu, ia menilai ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut keamanan data pribadi sebagai salah satu syarat pencalonan calon perseorangan.

“Kami juga memberikan tekanan pada PKPU, calon perseorangan peserta Pemilu, memang dalam verifikasi ini perlu kehati-hatian bagi KPU, jangan sampai menimbulkan kerugian masyarakat, terutama pencatutan nama. Jangan sampai memberi dukungan dan potensi adanya kebocoran data pribadi, sehingga perlu dijamin data kerahasiaan, data pribadi masyarat yang dikumpulkan KTP-KTP-nya itu,” ujarnya.

“Sehingga saya pikir (aturan) hukum ini yang dibuat PKPU mungkin sudah cukup baik, tentu menjadi bahan kita untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekan KPU supaya data-data pribadi dimaksud ini jangan menjadi masalah di kemudian hari,” lanjut Bahtiar.

RDP tersebut juga menyepakati Rancangan PKPU tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu, Rancangan PKPU tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada, kemudian Rancangan PKPU tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota dalam Pemilu, serta Rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.

Selain Bahtiar, RDP dihadiri oleh Ketua KPU beserta anggota, Ketua Bawaslu beserta anggota, dan Ketua DKPP beserta anggota. (why)

“Seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan Pemilu itu ada banyak aktor yang terlibat, ada banyak aktivitas yang di luar kewenangannya KPU, Bawaslu, dan DKPP. Misalnya ada (KPU daerah/Bawaslu daerah) tidak punya kantor, dia tidak punya misalnya sekretariat di kecamatan. Inilah yang harus didukung teman-teman bupati/wali kota serta gubernur,” ujarnya dalam Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (16/9/2022).

Oleh karena itu, lanjut Bahtiar, Pemda perlu menyusun alokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan sesuai harapan. Selain itu, Bahtiar mengimbau Badan Kesbangpol daerah agar aktif mendukung kerja penyelenggara Pemilu dalam menjaga harmonisasi di masyarakat.

“Waspadai potensi konflik menjelang sejumlah tahapan krusial seperti pendaftaran calon, masa kampanye, dan pemungutan suara. Penting untuk terus menjalin komunikasi dengan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) agar situasi daerah terjaga tetap kondusif,” tambahnya.

Adapun Rakornas Kesbangpol tersebut digelar untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Dalam Rakornas tersebut juga diadakan diskusi panel dengan sejumlah narasumber, di antaranya KPU, Bawaslu, Kemenko Polhukam, dan DPRD Kabupaten Banggai. Diskusi tersebut membahas berbagai isu penting, termasuk sinergi antara Pemda dengan penyelenggara Pemilu. (why/rls)