<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPR RI &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/dpr-ri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Oct 2026 05:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>DPR RI &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>BEM SI Demo di Depan DPR Hari Ini, Desak Pendidikan Gratis dan Revisi UU Sisdiknas</title>
		<link>https://koranindopos.com/bem-si-demo-di-depan-dpr-hari-ini-desak-pendidikan-gratis-dan-revisi-uu-sisdiknas/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bem-si-demo-di-depan-dpr-hari-ini-desak-pendidikan-gratis-dan-revisi-uu-sisdiknas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 05:24:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BEM SI]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=128714</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Aksi tersebut membawa isu utama mengenai desakan pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). BEM SI menilai pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta</strong> – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/10/2026). Aksi tersebut membawa isu utama mengenai desakan pembahasan dan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).</p>
<p>BEM SI menilai pendidikan merupakan hak fundamental yang harus dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah agar pemerintah merealisasikan pendidikan gratis, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.</p>
<p>“Pendidikan gratis bukan sekadar janji. Ia adalah hak yang harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi,” demikian keterangan BEM SI.</p>
<p>Selain persoalan biaya pendidikan, mahasiswa juga menyoroti kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. BEM SI menilai para tenaga pendidik yang berperan dalam mencerdaskan generasi bangsa berhak memperoleh kesejahteraan, kepastian, serta penghargaan yang layak.</p>
<p>Dalam aksi yang digelar di depan Gedung DPR, BEM SI membawa empat tuntutan utama terkait kebijakan pendidikan nasional.</p>
<p>Berikut empat tuntutan tersebut:</p>
<ol>
<li><strong>Mendesak pembahasan dan revisi UU Sisdiknas secara partisipatif dan komprehensif.</strong></li>
<li><strong>Mendesak pemerintah merealisasikan pendidikan gratis.</strong></li>
<li><strong>Mensejahterakan guru dan tenaga kependidikan.</strong></li>
<li><strong>Menjamin keberlanjutan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam kebijakan pendidikan tinggi gratis.</strong></li>
</ol>
<p>Melalui tuntutan tersebut, BEM SI meminta agar kebijakan pendidikan tidak hanya berorientasi pada akses, tetapi juga memastikan keberlanjutan lembaga pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik.</p>
<p>Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 3.983 personel gabungan disiagakan di sekitar lokasi demonstrasi.</p>
<p>Jumlah tersebut terdiri dari 3.219 personel kepolisian, 225 personel TNI, 109 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta 400 personel pengamanan dalam (Pamdal) DPR.</p>
<p>Personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik, termasuk ruas jalan di sekitar Gedung DPR/MPR RI, untuk mengantisipasi kepadatan dan menjaga kelancaran arus lalu lintas.</p>
<p>Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan rekayasa lalu lintas akan diterapkan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.</p>
<p>“Rekayasa lalu lintas dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (5/10/2026).</p>
<p>Masyarakat yang melintas di sekitar kawasan DPR/MPR RI diimbau berangkat lebih awal dan menyiapkan jalur alternatif untuk mengantisipasi kepadatan.</p>
<p>Sejumlah ruas jalan yang berpotensi mengalami kepadatan antara lain Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, dan sejumlah ruas jalan di sekitarnya.</p>
<p>Dengan adanya aksi tersebut, pengendara dan masyarakat yang memiliki aktivitas di sekitar kawasan Senayan diimbau memperhatikan perkembangan rekayasa lalu lintas selama demonstrasi berlangsung.(Dhil/kmps)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bem-si-demo-di-depan-dpr-hari-ini-desak-pendidikan-gratis-dan-revisi-uu-sisdiknas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128714</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Akhirnya, Pemerintah dan DPR Setujui RUU PPRT Disahkan Jadi Undang-Undang</title>
		<link>https://koranindopos.com/akhirnya-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/akhirnya-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 13:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kemnaker]]></category>
		<category><![CDATA[Puan Maharani]]></category>
		<category><![CDATA[RUU PPRT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=117727</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini bermakna spesial karena bertepatan dengan momen Hari Kartini, serta menjadi kado menjelang peringatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a>, JAKARTA</strong> – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan ini mengakhiri penantian panjang selama 22 tahun dalam menghadirkan kepastian payung hukum pelindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga. Pengesahan ini bermakna spesial karena bertepatan dengan momen Hari Kartini, serta menjadi kado menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026.</p>
<p>Keputusan pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-17 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026). Sidang paripurna dihadiri wakil pemerintah di antaranya, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya; Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bambang Eko Suhariyanto; dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan.</p>
<p>Dalam sidang tersebut, Puan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara atas peran dan kerja sama selama pembahasan RUU PPRT.</p>
<p>Mewakili pemerintah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pembentukan UU PPRT bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pekerja rumah tangga (PRT) maupun pemberi kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, serta mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.</p>
<p>“Setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan pendapat fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden RI dalam rapat terhormat ini menyatakan setuju RUU tentang PPRT untuk disahkan menjadi undang-undang,” katanya.</p>
<p>Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut baik serta memberikan apresiasi atas diselesaikannya pembahasan RUU PPRT yang telah diusulkan sejak 2004 dan akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada 21 April 2026.</p>
<p>Afriansyah menambahkan bahwa pengesahan RUU PPRT ini diharapkan dapat menjadi landasan yuridis dalam pelindungan pekerja rumah tangga di Indonesia. “Kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang dengan penuh dedikasi dan kerja keras telah menyelesaikan pembahasan RUU PPRT,” ujarnya.</p>
<p>Sejumlah materi muatan yang diatur dalam UU PPRT antara lain perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan; hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja yang didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian kerja; hak dan kewajiban pekerja rumah tangga, pemberi kerja, serta Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT); pelatihan vokasi bagi calon pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga; perizinan berusaha bagi P3RT; pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelindungan pekerja rumah tangga; penyelesaian perselisihan antara pemberi kerja, pekerja rumah tangga, dan/atau P3RT; dan peran serta masyarakat dalam pelindungan pekerja rumah tangga. (riz)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/akhirnya-pemerintah-dan-dpr-setujui-ruu-pprt-disahkan-jadi-undang-undang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117727</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NasDem, PAN, dan Golkar Nonaktifkan Anggota DPR RI Pemicu Kegaduhan Publik</title>
		<link>https://koranindopos.com/nasdem-pan-dan-golkar-nonaktifkan-anggota-dpr-ri-pemicu-kegaduhan-publik/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/nasdem-pan-dan-golkar-nonaktifkan-anggota-dpr-ri-pemicu-kegaduhan-publik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 15:03:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=103904</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta,  Tiga partai politik besar, yakni Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI. Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik publik yang menilai sejumlah legislator tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat, hingga berujung pada aksi unjuk rasa dan kerusuhan. PAN Copot Uya [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="212" data-end="604"><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> &#8211; Jakarta</strong><em data-start="212" data-end="239">, </em> Tiga partai politik besar, yakni Partai NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar, mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI. Keputusan ini diambil menyusul gelombang kritik publik yang menilai sejumlah legislator tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat, hingga berujung pada aksi unjuk rasa dan kerusuhan.</p>
<p data-start="606" data-end="907"><strong data-start="606" data-end="643">PAN Copot Uya Kuya dan Eko Patrio</strong><br data-start="643" data-end="646" />Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN resmi menonaktifkan Uya Kuya dan Eko Patrio dari keanggotaan DPR RI, efektif per 1 September 2025. Keputusan tersebut tertuang dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Viva Yoga Mauladi.</p>
<p data-start="909" data-end="1161">“Langkah ini diambil untuk menjaga kehormatan, disiplin, dan integritas wakil rakyat PAN di DPR. Kami mengimbau masyarakat tetap tenang dan percaya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan persoalan bangsa,” ujar Viva, Minggu (31/8/2025).</p>
<p data-start="1163" data-end="1470">Uya Kuya dan Eko Patrio sebelumnya menuai kecaman publik setelah berjoget di Sidang Tahunan MPR/DPR pada 15 Agustus 2025, bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden Prabowo. Aksi tersebut dianggap melukai perasaan masyarakat, terlebih di tengah sorotan terhadap gaji dan tunjangan fantastis anggota DPR.</p>
<p data-start="1472" data-end="1712">Kritik semakin tajam ketika Eko Patrio mengunggah video parodi di akun TikTok pribadinya, yang dinilai meremehkan suara publik. Akibat gelombang kemarahan massa, rumah mewah keduanya di Jakarta digeruduk dan dijarah warga pada 30 Agustus.</p>
<p data-start="1714" data-end="1944"><strong data-start="1714" data-end="1766">NasDem Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach</strong><br data-start="1766" data-end="1769" />DPP Partai NasDem juga menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR RI. Keputusan itu diumumkan Sekjen NasDem, Hermawi F. Taslim, pada Minggu (31/8/2025).</p>
<p data-start="1946" data-end="2169">“Dalam mengemban aspirasi rakyat, pernyataan mereka telah menyinggung dan mencederai perasaan masyarakat. Karena itu, DPP menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, efektif mulai 1 September 2025,” kata Hermawi.</p>
<p data-start="2171" data-end="2432">Ahmad Sahroni menuai kecaman setelah menyebut wacana pembubaran DPR sebagai “mental orang tolol sedunia” dalam sebuah kunjungan kerja. Sementara Nafa Urbach dikritik karena mendukung tunjangan rumah Rp50 juta serta pernyataannya soal kemacetan menuju Senayan.</p>
<p data-start="2434" data-end="2552">Rumah keduanya di Jakarta Utara dan Bintaro juga menjadi sasaran amuk massa, yang merusak dan menjarah isi kediaman.</p>
<p data-start="2554" data-end="2743"><strong data-start="2554" data-end="2588">Golkar Nonaktifkan Adies Kadir</strong><br data-start="2588" data-end="2591" />Partai Golkar turut menonaktifkan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, setelah pernyataannya terkait kenaikan tunjangan anggota dewan menimbulkan polemik.</p>
<p data-start="2745" data-end="3006">“DPP Partai Golkar resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir, efektif per 1 September 2025, dengan mempertimbangkan eskalasi sosial yang meningkat. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan utama,” ujar Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, Minggu (31/8/2025).</p>
<p data-start="3008" data-end="3266">Adies sebelumnya menyebut tunjangan beras dan bensin anggota DPR naik, bahkan menyebut wajar jika tunjangan rumah mencapai Rp50 juta per bulan. Pernyataannya dianggap tidak peka terhadap kondisi masyarakat, meski belakangan ia sempat melakukan klarifikasi.</p>
<p data-start="3268" data-end="3545"><strong data-start="3268" data-end="3307">Gelombang Protes dan Eskalasi Massa</strong><br data-start="3307" data-end="3310" />Langkah tegas tiga partai ini menyusul unjuk rasa besar sejak 25 Agustus 2025, yang awalnya berlangsung damai namun berujung ricuh. Massa marah setelah seorang pengemudi ojek online wafat akibat terlindas kendaraan taktis dalam aksi.</p>
<p data-start="3547" data-end="3703">Selain merusak fasilitas umum, massa juga menyerang dan menjarah rumah pribadi sejumlah anggota dewan yang dinilai tidak empati terhadap kesulitan rakyat. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/nasdem-pan-dan-golkar-nonaktifkan-anggota-dpr-ri-pemicu-kegaduhan-publik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103904</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR RI Gelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, 319 Anggota Hadir</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-3-masa-persidangan-i-tahun-sidang-2025-2026-319-anggota-hadir/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-3-masa-persidangan-i-tahun-sidang-2025-2026-319-anggota-hadir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 06:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[sidang paripurna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=103226</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat paripurna ke-3 dalam Masa Persidangan I tahun sidang 2025–2026, pada Kamis (21/8/2025). Sidang dilangsungkan di Gedung Nusantara II, Kompleks MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, membuka sidang setelah terlebih dahulu membacakan absensi anggota. Sebanyak [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="342" data-end="752"><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar <strong data-start="418" data-end="442">rapat paripurna ke-3</strong> dalam <strong data-start="449" data-end="494">Masa Persidangan I tahun sidang 2025–2026</strong>, pada Kamis (21/8/2025). Sidang dilangsungkan di <strong data-start="544" data-end="567">Gedung Nusantara II</strong>, Kompleks MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta Pusat. Rapat dipimpin oleh <strong data-start="637" data-end="684">Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal</strong>, membuka sidang setelah terlebih dahulu membacakan absensi anggota.</p>
<p data-start="754" data-end="922">Sebanyak <strong data-start="763" data-end="788">319 anggota DPR hadir</strong>, sehingga kuorum tercapai dan rapat resmi dibuka. Nantinya, ketidakhadiran atau jumlah total anggota lain yang izin belum disebutkan.</p>
<p data-start="924" data-end="1139">Hadir mendampingi Cucun sebagai pimpinan sidang antara lain <strong data-start="984" data-end="1018">Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir</strong> dan <strong data-start="1023" data-end="1039">Saan Mustopa</strong>. Kehadiran mereka menunjukkan keterlibatan penuh jajaran pimpinan DPR dalam proses pembukaan rapat.</p>
<ul data-start="1225" data-end="1463">
<li data-start="1225" data-end="1321">
<p data-start="1227" data-end="1321"><strong data-start="1227" data-end="1249">Agenda utama rapat</strong>, seperti penyampaian pemerintah, pengesahan RUU, atau pandangan fraksi.</p>
</li>
<li data-start="1322" data-end="1412">
<p data-start="1324" data-end="1412"><strong data-start="1324" data-end="1343">Konteks politik</strong> atau relevansi rapat tersebut terhadap kebijakan strategis nasional.</p>
</li>
<li data-start="1413" data-end="1463">
<p data-start="1415" data-end="1463"><strong data-start="1415" data-end="1451">Reaksi fraksi atau tokoh politik</strong> yang hadir.</p>
</li>
</ul>
<p data-start="1465" data-end="1599">Silakan beri tahu jika Anda ingin versi ringkas untuk media sosial ataupun versi feature dengan sudut pandang khusus. Saya siap bantu!(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-3-masa-persidangan-i-tahun-sidang-2025-2026-319-anggota-hadir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR Minta Polisi Tuntaskan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan dengan Transparan</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-minta-polisi-tuntaskan-penyelidikan-kematian-diplomat-arya-daru-pangayunan-dengan-transparan/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-minta-polisi-tuntaskan-penyelidikan-kematian-diplomat-arya-daru-pangayunan-dengan-transparan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 06:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomat]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomat Arya Daru]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=102091</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com , JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang masih membayangi kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Ia mendesak pihak kepolisian agar melanjutkan penyelidikan hingga tuntas agar tidak ada lagi keraguan terkait kasus yang telah menyita perhatian publik ini. “Kasus ini bukan hanya menyangkut ranah personal [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3 data-start="73" data-end="173"></h3>
<p data-start="175" data-end="544"><strong data-start="175" data-end="202"><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a> , JAKARTA</strong> — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyampaikan keprihatinannya atas polemik yang masih membayangi kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri, Arya Daru Pangayunan. Ia mendesak pihak kepolisian agar melanjutkan penyelidikan hingga tuntas agar tidak ada lagi keraguan terkait kasus yang telah menyita perhatian publik ini.</p>
<p data-start="546" data-end="850">“Kasus ini bukan hanya menyangkut ranah personal keluarga almarhum, tetapi juga menyentuh kredibilitas institusi penegak hukum. Akuntabilitas lembaga negara dalam menjamin keterbukaan informasi publik menjadi sorotan,” ujar Gilang dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (5/8/2025).</p>
<p data-start="852" data-end="1082">Seperti diketahui, keluarga Arya Daru belum puas dengan kesimpulan yang disampaikan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang menyatakan bahwa kematian Arya tidak melibatkan pihak lain dan bukan akibat tindak pidana.</p>
<p data-start="1084" data-end="1479">Keluarga pun meminta agar setiap fakta diperiksa secara teliti dan terbuka, termasuk membuka rekaman CCTV secara transparan. Isu ini semakin memanas setelah pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam rekaman CCTV yang dirilis kepolisian. Video tersebut dinilai memiliki banyak celah, baik dari segi kontinuitas visual maupun logika kronologis kejadian.</p>
<p data-start="1481" data-end="1638">“Ini memunculkan pertanyaan besar mengenai integritas dan kelengkapan alat bukti dalam kasus yang sejak awal sudah mengundang perhatian publik,” kata Gilang.</p>
<p data-start="1640" data-end="1862">Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum wajib mengedepankan transparansi dalam proses investigasi, terutama ketika menyangkut nyawa seorang warga negara yang bekerja di institusi strategis seperti Kementerian Luar Negeri.</p>
<p data-start="1864" data-end="2138">“Publik bukan hanya berhak tahu, tetapi juga harus diyakinkan bahwa hukum ditegakkan secara profesional, objektif, dan tidak selektif. Spekulasi akan terus berkembang liar apabila akses terhadap informasi utuh masih tertutup,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu.</p>
<p data-start="2140" data-end="2411">Gilang juga menyoroti pentingnya hak keluarga untuk mengetahui kebenaran secara utuh. Menurutnya, negara tidak cukup hanya menunjukkan empati, tetapi juga harus bertanggung jawab memastikan proses penegakan hukum berlangsung transparan dan tidak menyisakan ruang abu-abu.</p>
<p data-start="2413" data-end="2592">“Ketika ada kejanggalan dalam dokumentasi visual dan pihak independen menyampaikan analisis berbasis data, maka wajar apabila publik meminta klarifikasi secara terbuka,” tegasnya.</p>
<p data-start="2594" data-end="2837">Gilang menutup dengan menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini secara akuntabel merupakan tanggung jawab moral dan hukum negara, agar tidak merugikan korban maupun keluarganya di tengah upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-minta-polisi-tuntaskan-penyelidikan-kematian-diplomat-arya-daru-pangayunan-dengan-transparan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">102091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maksimalkan Pemberantasan Terorisme, Dewi Asmara Minta Kemensetneg Percepat SOTK BNPT</title>
		<link>https://koranindopos.com/maksimalkan-pemberantasan-terorisme-dewi-asmara-minta-kemensetneg-percepat-sotk-bnpt/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/maksimalkan-pemberantasan-terorisme-dewi-asmara-minta-kemensetneg-percepat-sotk-bnpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Anggoro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2025 21:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[BNPT]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Pemberantasan Terorisme]]></category>
		<category><![CDATA[SOTK BNPT]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=92306</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com, Jakarta &#8211; Dalam rangka memaksimalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan kepada DPR RI tentang penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Usulan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Ia Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a>, Jakarta</strong> &#8211; Dalam rangka memaksimalkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan kepada DPR RI tentang penguatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).</p>
<p>Usulan ini mendapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Ia Komisi XIII telah menegaskan keputusan yang mendukung penguatan SOTK BNPT melalui Rapat.</p>
<p>Menurutnya, SOTK BNPT yang saat ini masih dalam proses di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) perlu segera disesuaikan agar dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugasnya.</p>
<p>&#8220;Karena belum ada jawaban atau mungkin ada surat baru. Ya ini bahwa dari keputusan rapat kami, antara lain risalahnya adalah DPR RI Komisi XIII mendukung penguatan SOTK yang diusulkan BNPT agar dapat memaksimalkan tugasnya sesuai untuk memenuhi Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme,&#8221; ungkap Dewi dalam RDP Komisi XIII dengan Pejabat Eselon I Kementerian Sekretariat Negara dan jajarannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.</p>
<p>Lebih lanjut, Dewi meminta agar Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) turut membantu mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2010, yang menurutnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini.</p>
<p>&#8220;Saat ini kalau SOTK itu kan masih berproses di Kemenpan-RB, nantinya juga tentu ke Kemensetneg. Nah kami meminta agar Kemensetneg ini membantu percepatan dapat segera mempercepat proses revisi dan penyempurnaan Perpres nomor 46 tahun 2010. Nah mengapa kami katakan seperti ini? Karena itu sudah tidak sesuai lagi,&#8221; ujarnya</p>
<p>Politisi Fraksi Partai Golkar menegaskan pentingnya SOTK ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dalam pemberantasan terorisme di Indonesia, serta menekankan bahwa Komisi XIII akan terus mendukung langkah-langkah strategis BNPT untuk kemajuan Indonesia.</p>
<p>&#8220;Dan juga tentunya SOTK ini penting disesuaikan. Sekarang karena sama-sama bermitra di Komisi XIII, tentu kita semua adalah satu untuk semua, semua untuk satu. Ya ini untuk kemajuan di Indonesia ini,&#8221; tutupnya. (Haris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/maksimalkan-pemberantasan-terorisme-dewi-asmara-minta-kemensetneg-percepat-sotk-bnpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR RI Gelar Rapat Paripurna ke-13, RUU Minerba Disahkan Menjadi Undang-Undang</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-13-ruu-minerba-disahkan-menjadi-undang-undang/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-13-ruu-minerba-disahkan-menjadi-undang-undang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 03:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[ruu minerba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=89997</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (18/2/2025). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat ini, sebanyak 311 anggota dewan hadir untuk membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://koranindopos.com">koranindopos.com</a></strong> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 pada Selasa (18/2/2025). Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat ini, sebanyak 311 anggota dewan hadir untuk membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) menjadi undang-undang.</p>
<p>Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPR lainnya, yaitu Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain anggota DPR, sejumlah pejabat penting dari Kabinet Indonesia Maju juga turut hadir dalam rapat tersebut. Beberapa di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, serta Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung.</p>
<p>Dalam agenda utama rapat, DPR RI resmi mengesahkan RUU Minerba menjadi undang-undang. Pengesahan ini dilakukan setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, baik di tingkat komisi maupun dalam rapat kerja bersama pemerintah. RUU Minerba yang telah disahkan ini diharapkan dapat memperkuat regulasi sektor pertambangan nasional, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara secara lebih berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>Salah satu poin penting dalam UU Minerba yang baru adalah adanya pengaturan terkait peran koperasi dalam pengelolaan tambang. Hal ini disambut baik oleh Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), yang menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia atas dukungannya terhadap regulasi ini. Dengan adanya aturan baru ini, koperasi diharapkan dapat turut serta dalam industri pertambangan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.</p>
<p>Pengesahan UU Minerba ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pertambangan nasional. Regulasi yang lebih ketat dan jelas diyakini dapat mendorong praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab serta meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. Selain itu, keterlibatan koperasi dalam industri pertambangan diharapkan dapat memberikan peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya mineral.</p>
<p>Dengan disahkannya UU Minerba ini, pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaannya agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni mewujudkan industri pertambangan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan nasional.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-ke-13-ruu-minerba-disahkan-menjadi-undang-undang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR RI Dukung Pembentukan Ekosistem Industri Baterai Kendaraan Listrik</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-ri-dukung-pembentukan-ekosistem-industri-baterai-kendaraan-listrik/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-ri-dukung-pembentukan-ekosistem-industri-baterai-kendaraan-listrik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 02:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Kendaraan Listrik]]></category>
		<category><![CDATA[Mind ID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=89986</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Komisi XII DPR RI mendukung BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID untuk terus memperkuat ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. Upaya proaktif Grup MIND ID dalam menjalankan hilirisasi mineral dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas 2045. Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam rapat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="ltr"><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Komisi XII DPR RI mendukung BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID untuk terus memperkuat ekosistem industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.</p>
<p dir="ltr">Upaya proaktif Grup MIND ID dalam menjalankan hilirisasi mineral dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% menuju Indonesia Emas 2045.</p>
<p dir="ltr">Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya dalam rapat dengar pendapat menyampaikan bahwa MIND ID melalui PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan Indonesia Battery Corporation (IBC) telah menjalankan program hilirisasi dengan sangat baik.</p>
<p dir="ltr">Pelaksanaan program hilirisasi ini telah tertuang pada Asta Cita ke-lima Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, yakni melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi.</p>
<p dir="ltr">Dia menekankan program hilirisasi dan industrialisasi akan memperoleh multiplier effect seperti meningkatkan nilai tambah bahan baku, menarik investasi ke dalam negeri, menghasilkan devisa ekspor, menyerap tenaga kerja, dan pada akhirnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi minimal 8%.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Komisi XII DPR mendorong IBC dan mitra strategisnya untuk tetap berkomitmen membangun pabrik battery cells yang terintegrasi hulu sampai ke hilir, serta memastikan segala tahapannya dapat terpenuhi dan memberikan keuntungan keuntungan kepada negara,&#8221; katanya.</p>
<p dir="ltr">Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama IBC Toto Nugroho menyebut keterlibatan BUMN, khususnya Grup MIND ID, sangat penting dalam mendukung hilirisasi mineral pada ekosistem kendaraan listrik. Dengan program yang dijalankan ini, IBC pun optimis untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam ekosistem EV secara end-to-end.</p>
<p dir="ltr">Menurutnya, Grup MIND ID memiliki pengelolaan bahan material penting yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan energi terbarukan. Terlebih saat ini sekitar 50% bahan baku baterai kendaraan listrik dunia berasal dari Indonesia, dan hampir sebagian besar merupakan pengelolaan dari Grup MIND ID.</p>
<p dir="ltr">&#8220;Kita memiliki semua sumber daya alam mulai dari nikel, kobalt, timah, batu bara, tembaga, emas, dan bauksit, yang semuanya berada di bawah Grup MIND ID. Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi production hub baterai kendaraan listrik,&#8221; lanjutnya.</p>
<p dir="ltr">Adapun, Grup MIND ID telah menyiapkan alokasi investasi sebesar Rp20,6 triliun untuk lima proyek strategis.</p>
<p dir="ltr">Salah satu proyek prioritas adalah pengembangan nikel di Halmahera Timur, yang meliputi pembangunan smelter Rotary Kiln-Electric Furnace (RKEF) dan fasilitas High-Pressure Acid Leach (HPAL) untuk bahan baku baterai kendaraan listrik. (ris)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-ri-dukung-pembentukan-ekosistem-industri-baterai-kendaraan-listrik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IKN Ditarget Rampung 2028, Komisi II Desak Presiden Segera Terbitkan Keppres</title>
		<link>https://koranindopos.com/ikn-ditarget-rampung-2028-komisi-ii-desak-presiden-segera-terbitkan-keppres/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/ikn-ditarget-rampung-2028-komisi-ii-desak-presiden-segera-terbitkan-keppres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 04:08:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[IKN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=77890</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda merespons target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam empat tahun ke depan. Target ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang. Rifqinizamy menyatakan bahwa Komisi II [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a><em> &#8211; </em><strong>Jakarta</strong><em>,</em> Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda merespons target Presiden Prabowo Subianto yang ingin menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dalam empat tahun ke depan. Target ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang.</p>
<p>Rifqinizamy menyatakan bahwa Komisi II DPR RI mendukung penuh rencana ambisius tersebut. Komisi II, katanya, siap bekerja melalui tiga fungsi utama yaitu pengawasan, penganggaran, dan legislasi untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai dengan rencana. “Dalam konteks legislasi, kami berharap Pak Prabowo segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Keppres) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang IKN terkait perpindahan resmi ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara,” ungkap Rifqinizamy kepada <em>Parlementaria</em> pada Minggu (27/10/2024).</p>
<p>Komisi II juga berharap Badan Otorita IKN, yang menjadi mitra kerja mereka, dapat diberikan kewenangan lebih luas untuk mengelola dan mengembangkan infrastruktur di kawasan IKN. Dukungan ini bertujuan agar percepatan pembangunan dapat berjalan dengan optimal.</p>
<p>“Kami mendapat kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Saudara Basuki Hadimulyono, mantan Menteri PUPR, sebagai Kepala Otorita IKN. Ini adalah kabar baik karena beliau memiliki pengalaman luas dalam bidang infrastruktur. Kami berharap kehadirannya dapat mempercepat pembangunan di IKN,” kata Rifqinizamy, politisi dari Fraksi Partai NasDem.</p>
<p>Dalam waktu dekat, Rifqinizamy beserta pimpinan Komisi II lainnya dijadwalkan akan mengunjungi IKN untuk memantau langsung progres pembangunan. Ia menyebut kunjungan ini akan mencakup evaluasi infrastruktur, penataan kawasan, serta pengembangan IKN yang didanai melalui APBN maupun investasi non-APBN.</p>
<p>Presiden Prabowo Subianto disebut masih menunggu kesiapan sebelum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) untuk mengesahkan perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara. Rencana pemindahan ini tinggal selangkah lagi, karena Revisi UU IKN telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR setahun sebelumnya, yakni pada 23 Oktober 2023.</p>
<p>Menurut Menteri Sekretaris Kabinet Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo ingin memastikan kesiapan seluruh elemen pendukung IKN sebelum Keppres tersebut diteken. “Beliau ingin memastikan segala kesiapan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah final,” kata Prasetyo. Namun, Prasetyo belum merinci aspek kesiapan yang sedang ditinjau, termasuk progres pembangunan Istana Garuda maupun pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN.</p>
<p>Dalam berbagai kesempatan, DPR dan pemerintah menyatakan komitmen mereka terhadap percepatan pembangunan IKN sebagai langkah penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keberadaan IKN diharapkan dapat mendorong perekonomian dan menjadi pusat pemerintahan yang baru, dengan infrastruktur modern dan berkelanjutan.</p>
<p>Target penyelesaian IKN dalam empat tahun ke depan ini menjadi tantangan besar, tetapi didukung oleh kerja sama lintas lembaga antara DPR, Kementerian, dan Badan Otorita IKN. Pencapaian ini diharapkan membawa Indonesia selangkah lebih maju dalam mewujudkan ibu kota baru yang mampu menjadi simbol modernisasi dan kebangkitan pembangunan di Indonesia. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/ikn-ditarget-rampung-2028-komisi-ii-desak-presiden-segera-terbitkan-keppres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DPR RI Gelar Rapat Paripurna Perdana Periode 2024-2029, Sahkan 13 Komisi dan Badan Aspirasi Masyarakat</title>
		<link>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-perdana-periode-2024-2029-sahkan-13-komisi-dan-badan-aspirasi-masyarakat/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-perdana-periode-2024-2029-sahkan-13-komisi-dan-badan-aspirasi-masyarakat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hairul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 03:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPR RI]]></category>
		<category><![CDATA[Rapat Paripurna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=76495</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 mengadakan Rapat Paripurna perdana di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan agenda utama menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Keputusan ini diambil setelah [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2024-2029 mengadakan Rapat Paripurna perdana di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024). Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan agenda utama menetapkan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Keputusan ini diambil setelah melalui proses konsultasi antara pimpinan DPR dan fraksi-fraksi pada 14 Oktober 2024.</p>
<p>Dalam rapat tersebut, Puan Maharani menyampaikan bahwa penetapan jumlah dan komposisi fraksi pada pimpinan AKD telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.</p>
<p>&#8220;Jumlah dan komposisi Fraksi pada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagai berikut. Komisi ada 13 komisi, sehingga Ketua ada 13 Wakil Ketua ada 52,&#8221; ujar Puan Maharani. Ia juga menyampaikan jumlah ketua dan wakil ketua untuk berbagai badan di DPR, seperti Badan Legislasi, Badan Anggaran, dan Badan Kerja Sama Antar Parlemen, dengan total keseluruhan 20 ketua dan 80 wakil ketua.</p>
<p>Berikut rincian jumlah anggota dan komposisi fraksi-fraksi besar di DPR RI yang diumumkan dalam sidang:</p>
<ul>
<li><strong>Fraksi PDI-Perjuangan</strong>: 110 anggota, dengan 4 Ketua dan 16 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi Golkar</strong>: 102 anggota, dengan 3 Ketua dan 17 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi Gerindra</strong>: 86 anggota, dengan 3 Ketua dan 16 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi Nasdem</strong>: 69 anggota, dengan 3 Ketua dan 6 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi PKB</strong>: 68 anggota, dengan 2 Ketua dan 9 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi PKS</strong>: 53 anggota, dengan 2 Ketua dan 6 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi PAN</strong>: 48 anggota, dengan 2 Ketua dan 4 Wakil Ketua.</li>
<li><strong>Fraksi Partai Demokrat</strong>: 44 anggota, dengan 1 Ketua dan 6 Wakil Ketua.</li>
</ul>
<p>Setelah pemaparan tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan dari para anggota DPR RI terkait jumlah dan komposisi fraksi pada AKD. Persetujuan tersebut disambut dengan respons serempak dari peserta rapat yang menjawab &#8220;setuju.&#8221;</p>
<p>Pada rapat ini juga disepakati penambahan jumlah komisi di DPR RI periode 2024-2029, dari 11 komisi menjadi 13 komisi. Penambahan ini dilakukan untuk mendukung sinergi yang lebih baik antara DPR dan eksekutif, terutama dalam menghadapi rencana pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah ke depan direncanakan akan menambah jumlah kementerian menjadi 46 kementerian, sehingga penambahan komisi di DPR dianggap perlu untuk menjaga keselarasan dalam pengawasan dan legislasi.</p>
<p>Dengan dimulainya masa kerja DPR RI periode baru ini, harapan besar tertuju pada peran legislatif dalam mendukung agenda pemerintahan serta menyelesaikan berbagai tantangan nasional di tahun-tahun mendatang. (hai)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/dpr-ri-gelar-rapat-paripurna-perdana-periode-2024-2029-sahkan-13-komisi-dan-badan-aspirasi-masyarakat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76495</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
