Komitmen tersebut mengemuka dalam Silaturahmi Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 yang berlangsung di Parle Senayan, Jakarta, Rabu malam (22/7/2026). Pertemuan dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama sejumlah mantan pimpinan MPR dan DPR RI, di antaranya Bambang Soesatyo, Marzuki Alie, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Hermanto, Hajriyanto Y. Thohari, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara.

Dalam forum tersebut, Bambang Soesatyo atau Bamsoet menegaskan bahwa tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan sekadar menghasilkan banyak kebijakan, tetapi memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, didukung sistem penegakan hukum yang terintegrasi, serta dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat.

“Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Bamsoet.

Menurutnya, negara membutuhkan tata kelola pemerintahan yang mampu menyatukan visi antarlembaga, memperkuat koordinasi, serta membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Forum menilai pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, disrupsi teknologi, hingga perubahan sosial yang berlangsung cepat.

Dalam kondisi tersebut, kecepatan pengambilan keputusan harus diimbangi dengan kualitas perencanaan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta evaluasi kebijakan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Marzuki Alie menilai komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih perlu diperbaiki. Menurutnya, masih banyak aspirasi masyarakat yang justru disampaikan melalui para mantan pimpinan lembaga negara karena saluran komunikasi pemerintah dinilai belum berjalan optimal.

“Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Di bidang investasi pun proses perizinan masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah,” ujarnya.

Isu pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut. Para peserta menilai harmonisasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan masih perlu diperkuat agar penegakan hukum berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan publik.

Agung Laksono mengatakan maraknya kasus korupsi dengan nilai kerugian yang semakin besar menunjukkan perlunya pembenahan serius dalam sistem penegakan hukum.

“Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas,” katanya.

Senada dengan itu, Priyo Budi Santoso menilai hubungan antarlembaga penegak hukum harus dibangun secara harmonis agar tidak memunculkan turbulensi politik maupun polemik di ruang publik.

Menurut forum, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya institusi yang terlibat, melainkan oleh kuatnya integrasi sistem, kejelasan pembagian kewenangan, pertukaran data yang aman, serta kepemimpinan nasional yang mampu menyinergikan seluruh aparat penegak hukum.

Forum juga menilai komunikasi publik merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah.

Di era digital, masyarakat tidak hanya menilai substansi kebijakan, tetapi juga cara pemerintah menjelaskan tujuan, manfaat, dan arah kebijakan tersebut. Perbedaan pernyataan antarpejabat maupun perubahan narasi yang terlalu cepat dinilai dapat memicu disinformasi dan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Fadel Muhammad dan Agus Hermanto menilai pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat.

“Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan,” ujar keduanya.

Sementara itu, Hajriyanto Y. Thohari menekankan pentingnya menjaga keseimbangan demokrasi dengan memperkuat peran DPR sebagai saluran utama penyampaian aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional.

Menutup diskusi, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan seluruh masukan yang disampaikan para mantan pimpinan MPR dan DPR akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian berbagai program prioritas Presiden dapat lebih efektif. Di sisi lain, DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah melalui komisi-komisi meskipun seluruh partai politik berada dalam koalisi pemerintahan.

“Masukan yang disampaikan seluruh Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999–2024 menjadi perhatian kami. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik,” ujar Dasco.

Forum Kebangsaan menilai penguatan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum yang terintegrasi, komunikasi publik yang efektif, serta peningkatan kualitas birokrasi menjadi prasyarat penting untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (hai)

Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi X DPR RI dan Perpusnas di Gedung DPR RI, Senayan, Kamis (16/7).

Dalam rapat tersebut, Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz memaparkan bahwa realisasi anggaran Perpusnas sepanjang 2025 mencapai Rp583,26 miliar atau 98,93 persen dari pagu efektif sebesar Rp589,59 miliar. Menurutnya, seluruh unit kerja berhasil menyerap anggaran lebih dari 98 persen.

“Kami bersyukur seluruh unit kerja mampu mengelola anggaran dengan baik. Penyerapan anggaran di setiap unit kerja tidak ada yang kurang dari 98 persen,” kata Aminudin.

Perpusnas juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2025. Capaian tersebut menjadi kali kesepuluh secara berturut-turut.

Selain itu, nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meningkat menjadi 72,43 dengan predikat BB atau Sangat Baik. Indeks Reformasi Birokrasi juga mencapai 85,81 dengan predikat A-.

Meski mencatat hasil positif, Perpusnas mengakui adanya penyesuaian anggaran pada 2026 yang berdampak pada beberapa program. Bantuan buku untuk perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, lembaga pemasyarakatan, puskesmas, hingga Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk pembangunan perpustakaan daerah menjadi beberapa program yang terdampak.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Perpusnas tetap mampu menjaga kualitas layanan meski menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, menurutnya kondisi tersebut perlu menjadi perhatian saat pembahasan anggaran berikutnya.

“Perpusnas tetap mampu menunjukkan dedikasi, inovasi, dan menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran. Dampak pengurangan anggaran terhadap capaian pembangunan literasi perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran berikutnya,” ujar Hetifah.

Dalam rapat, sejumlah anggota Komisi X juga menyampaikan pandangannya. Andi Muawiyah Ramly mengingatkan pentingnya dukungan dana untuk menjaga kelestarian naskah kuno. Karmila Sari meminta agar keberhasilan program diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan hanya besarnya penyerapan anggaran.

Sementara Ledia Hanifa Amaliah menilai kebutuhan anggaran harus disesuaikan dengan dampaknya terhadap peningkatan literasi nasional.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Aminudin mengatakan Perpusnas akan terus menjalankan program yang ada dengan memperkuat kerja sama bersama berbagai pihak.

“Semangat masyarakat yang memanfaatkan layanan Perpusnas dan para pegiat literasi menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja, meskipun anggaran mengalami penurunan,” ujarnya.

Untuk mendukung program yang tetap berjalan, Perpusnas memperluas kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan, komunitas pelestari naskah, lembaga filantropi, dan mitra internasional. Melalui kerja sama tersebut, pelestarian manuskrip di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Keraton Surakarta tetap dapat dilaksanakan.

Rapat ditutup dengan penerimaan laporan realisasi anggaran Perpusnas tahun 2025 oleh Komisi X DPR RI. DPR juga meminta Perpusnas terus meningkatkan tata kelola, mempertahankan opini WTP, serta memperkuat layanan perpustakaan dan program literasi di berbagai daerah. (BRG/Kul)

Habiburokhman mengatakan, Panja siap hadir dalam pemeriksaan maupun penggeledahan yang akan dilakukan terkait penanganan tiga kasus korupsi ini. Dia mengatakan kehadiran Panja untuk memastikan pengusutan kasus berjalan transparan. “Ya, betul, betul. Hadir. Biar tidak ada fitnah, jangan sampai ada uang yang ditukar lah ya, kan? Jangan-jangan batangan emasnya ditukarkan dengan isinya cokelat, begitu kan,” ujarnya.

Kesepakatan pembentukan Panja itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat khusus Komisi III DPR, di gedung DPR, Sabtu (11/7). Seluruh fraksi di Komisi III menyatakan dukungan terhadap pembentukan panja tersebut.

Seperti diketahui, Kortas Tipikor Polri telah menetapkan Febrie Adriansyah dan Don Ritto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Kasus tersebut kini dilimpahkan ke Kejagung RI. “Pada satu titik kita telah melaksanakan gelar perkara dan berdasarkan gelar perkara, kita telah menetapkan dua tersangka,” kata Kakortas Tipikor Polri Irjen Totok Suharyanto saat konferensi pers di Kejagung pada Sabtu (11/6/2026).

Plt Jampidsus Rudi Margono menerima pelimpahan tiga kasus korupsi dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Perkara ini ke dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. “Informasinya sudah ditetapkan dua tersangka, yaitu swasta. Yang kedua adalah berinisial F,” kata Margono.

Tiga kasus itu adalah dugaan korupsi batu bara, ASABRI, dan Krakatau Steel. Polisi sudah menggeledah money changer dan Cafe de’Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan (Jaksel), hingga sebuah rumah di kawasan Bogor, Jawa Barat (Jabar). Polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan tersebut, mulai emas batangan hingga valuta asing (valas) senilai miliaran rupiah. (dtk/mmr)

Menurut Hidayat Nur Wahid, perlindungan terhadap calon jemaah haji dan umrah merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Karena itu, Kemenhaj diminta tidak hanya memantau perkembangan kasus, tetapi juga aktif mencari solusi bagi para korban.

“Kementerian Haji dan Umrah wajib ikut terlibat aktif mencarikan solusi, bahkan mendorong adanya kompensasi dan atau ganti rugi bagi para jemaah sebagaimana amanat Pasal 97 UU Nomor 14 Tahun 2025,” ujar Hidayat dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa bentuk perlindungan yang dapat diberikan mencakup penggantian layanan perjalanan ibadah hingga pengembalian dana yang telah dibayarkan para calon jemaah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang telah dirugikan akibat gagalnya keberangkatan umrah.

Selain memastikan hak korban terpenuhi, Hidayat juga menegaskan bahwa kasus Hanania Travel harus diusut secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, nilai kerugian yang ditimbulkan dalam perkara ini diperkirakan mencapai sekitar Rp60 miliar, sehingga membutuhkan penanganan serius dan transparan.

Dalam regulasi terbaru, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) diwajibkan memberikan perlindungan kepada calon jemaah sejak sebelum keberangkatan, selama menjalankan ibadah di Arab Saudi, hingga proses pemulangan ke Indonesia. Ketentuan tersebut dibuat untuk mencegah terulangnya berbagai kasus penelantaran maupun gagal berangkat yang pernah terjadi sebelumnya.

Hidayat juga mengingatkan agar para korban yang melaporkan kasus ini tidak merasa takut atau terintimidasi. Menurutnya, para jemaah sedang menggunakan hak yang dijamin oleh undang-undang, sehingga negara wajib hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Sebagai Wakil Ketua MPR RI, Hidayat menilai lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2025 bertujuan memperkuat perlindungan terhadap jemaah sekaligus meningkatkan akuntabilitas penyelenggara perjalanan ibadah. Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memperluas sosialisasi regulasi tersebut agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebelum memilih biro perjalanan umrah.

Kasus Hanania Travel menjadi pengingat penting bagi calon jemaah untuk memastikan legalitas dan rekam jejak penyelenggara perjalanan sebelum melakukan pembayaran. Di sisi lain, pemerintah diharapkan semakin memperkuat pengawasan terhadap biro perjalanan umrah agar praktik yang merugikan masyarakat tidak kembali terulang di masa mendatang.(dhil)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengatakan bahwa berdasarkan laporan di lapangan, lebih dari 80 persen jemaah haji Indonesia telah tiba di Kota Makkah dalam kondisi umum yang baik.

Menurutnya, layanan transportasi, akomodasi, hingga konsumsi bagi jemaah juga berjalan relatif lancar tanpa gangguan berarti. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan kesiapan sistemik yang semakin matang dalam penyelenggaraan haji nasional.

“Ini adalah capaian yang patut kita syukuri bersama. Koordinasi yang solid antara petugas haji, pemerintah, dan otoritas Arab Saudi menunjukkan peningkatan kualitas layanan dari tahun ke tahun,” ujar Singgih dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Singgih juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan urusan haji berada dalam kementerian tersendiri melalui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah atau Kemenhaj.

Menurutnya, keberadaan kementerian khusus tersebut menjadi kebijakan strategis karena memungkinkan fokus pengelolaan yang lebih kuat, tata kelola lebih profesional, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Selain itu, posisi kelembagaan yang setara dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dinilai membuat proses kerja sama dan koordinasi antarnegara menjadi lebih efektif.

“Dengan kelembagaan yang setara, proses negosiasi kuota, layanan, hingga teknis operasional menjadi lebih efisien. Ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada jemaah,” tuturnya.

Meski pelaksanaan haji sejauh ini berjalan baik, Singgih mengingatkan bahwa fase paling krusial masih akan berlangsung saat puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau yang dikenal dengan istilah Armuzna.

Ia mengapresiasi berbagai langkah antisipatif yang telah dipersiapkan pemerintah, termasuk penguatan skema transportasi jemaah dari Makkah menuju Arafah dan perpindahan antar lokasi Armuzna.

Selain itu, pemerintah juga dinilai telah menyiapkan fasilitas tenda yang lebih ramah jemaah, lengkap dengan pendingin ruangan dan sanitasi yang memadai.

Distribusi konsumsi yang tepat waktu serta layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama, terutama karena mayoritas jemaah Indonesia berusia di atas 50 tahun dan memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.

Dalam menghadapi potensi kepadatan dan cuaca ekstrem selama puncak haji, Singgih menilai langkah mitigasi pemerintah sudah berada di jalur yang tepat.

Beberapa langkah penting yang perlu terus diperkuat antara lain:

• Manajemen pergerakan jemaah berbasis kloter untuk menghindari penumpukan
• Optimalisasi layanan kesehatan berbasis preventif dan deteksi dini
• Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan haji
• Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di lapangan

“Pendekatan mitigatif harus menjadi prioritas utama. Kita tidak hanya memastikan kelancaran, tetapi juga keselamatan jemaah secara menyeluruh,” kata Singgih.

Dengan berbagai persiapan tersebut, DPR berharap penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat terus berjalan lancar hingga seluruh rangkaian ibadah selesai dan seluruh jemaah kembali ke Tanah Air dengan selamat.(dhil)

Demonstran tersebut adalah mereka yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh. Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan massa aksi yang hadir kurang lebih 500 – 1.000 orang.  ”Jadi, sekitar 500 sampai 1.000 orang (yang akan berdemo),” kata Said kepada awak media pada Kamis (15/1/2026).

Adapun massa aksi membawa empat tuntutan. Mereka meminta pemerintah segera merevisi UMP DKI Jakarta menjadi Rp 5,89 juta per bulan. Mereka juga meminta untuk merevisi SK Gubernur Jawa Barat terkait penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota. Massa aksi juga menuntut DPR segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan. Said juga mengatakan, mereka juga menolak usulan pilkada lewat DPRD. Massa aksi menilai hal itu bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombespol Reynold E. P. Hutagalung mengatakan, pihaknya mengerahkan 685 personel untuk mengamankan aksi tersebut. ”Personel pelayanan aksi unjuk rasa sebanyak 685 personel,” kata Reynold dilansir dari detik.com pada Kamis (15/1/2026). (dtc/mmr)