<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DPT &#8211; Indopos</title>
	<atom:link href="https://koranindopos.com/tag/dpt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<description>Indopos Portal Berita yang menyajikan Berita-berita Aktual dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 04:11:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://koranindopos.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-b543b1ee-68df-4e38-b9c6-65b57c328bea-1-32x32.jpg</url>
	<title>DPT &#8211; Indopos</title>
	<link>https://koranindopos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">230925932</site>	<item>
		<title>Pemerintah dan DPR Sepakati Rp100,1 Triliun untuk Pulihkan Sumatera Pascabencana</title>
		<link>https://koranindopos.com/pemerintah-dan-dpr-sepakati-rp1001-triliun-untuk-pulihkan-sumatera-pascabencana/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/pemerintah-dan-dpr-sepakati-rp1001-triliun-untuk-pulihkan-sumatera-pascabencana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Affandy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 04:11:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nasional]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[Pascabencana]]></category>
		<category><![CDATA[pemerintah]]></category>
		<category><![CDATA[sumatera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=119906</guid>

					<description><![CDATA[Koranindopos.com &#8211; JAKARTA &#8211; Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pasca-banjir bandang besar yang melanda akhir tahun 2025 lalu. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak kini mulai memasuki tahap percepatan. Rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR digelar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p data-start="84" data-end="416"><strong><a href="http://Koranindopos.com" rel="nofollow noopener" target="_blank">Koranindopos.com</a> </strong>&#8211; <strong>JAKARTA</strong> &#8211; Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati anggaran jumbo sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pasca-banjir bandang besar yang melanda akhir tahun 2025 lalu. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai daerah terdampak kini mulai memasuki tahap percepatan.</p>
<p data-start="418" data-end="681">Rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR digelar di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Sufmi Dasco Ahmad</span></span>.</p>
<p data-start="683" data-end="846">Sementara dari pihak pemerintah, rapat dihadiri Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Muhammad Tito Karnavian</span></span>.</p>
<p data-start="899" data-end="1074">Dalam keterangannya, Tito Karnavian menjelaskan bahwa total anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp100,166 triliun dan akan dialokasikan selama tiga tahun anggaran.</p>
<p data-start="1076" data-end="1294">“Total anggaran yang sudah kami usulkan dan Alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Sufmi Dasco Ahmad, Alhamdulillah juga didukung,” ujar Tito.</p>
<p data-start="1296" data-end="1346">Adapun rincian alokasi anggaran tersebut meliputi:</p>
<ul data-start="1348" data-end="1440">
<li data-section-id="f94fy7" data-start="1348" data-end="1378">Tahun 2026: Rp38,9 triliun</li>
<li data-section-id="1nqrxis" data-start="1379" data-end="1409">Tahun 2027: Rp32,9 triliun</li>
<li data-section-id="1dfpu8r" data-start="1410" data-end="1440">Tahun 2028: Rp28,2 triliun</li>
</ul>
<p data-start="1442" data-end="1593">Dana tersebut nantinya akan disalurkan ke sejumlah kementerian dan lembaga yang terlibat dalam program pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.</p>
<p data-start="1634" data-end="1834">Sebagian besar anggaran pemulihan difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Sektor ini berada di bawah koordinasi <span class="hover:entity-accent entity-underline inline cursor-pointer align-baseline"><span class="whitespace-normal">Kementerian Pekerjaan Umum</span></span>.</p>
<p data-start="1836" data-end="1988">Menurut Tito, total anggaran untuk sektor infrastruktur mencapai sekitar Rp69 triliun selama tiga tahun, dengan alokasi Rp22 triliun pada tahun pertama.</p>
<p data-start="1990" data-end="2148">“Memang yang terbesar itu adalah infrastruktur, Kementerian PU. Itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun. Tahun ini Rp22 triliun,” jelas Tito.</p>
<p data-start="2150" data-end="2330">Langkah tersebut dianggap penting untuk mempercepat pemulihan jalan, jembatan, saluran irigasi, tanggul, hingga fasilitas publik lain yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.</p>
<p data-start="2383" data-end="2525">Selain infrastruktur, pemerintah juga menyiapkan dana sebesar Rp7,4 triliun untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.</p>
<p data-start="2527" data-end="2682">Program pembangunan huntap direncanakan berjalan selama dua tahun guna memastikan korban bencana dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.</p>
<p data-start="2684" data-end="2856">Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun kembali kawasan terdampak agar lebih tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.</p>
<p data-start="2912" data-end="3180">Meski proses rehabilitasi masih berjalan, kondisi di sejumlah wilayah Sumatera disebut mulai berangsur pulih. Pemerintah dan DPR berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat.</p>
<p data-start="3182" data-end="3400">Banjir bandang yang terjadi pada akhir 2025 lalu diketahui menjadi salah satu bencana terbesar yang melanda Sumatera dalam beberapa tahun terakhir, menyebabkan kerusakan infrastruktur luas serta ribuan warga terdampak.(dhil)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/pemerintah-dan-dpr-sepakati-rp1001-triliun-untuk-pulihkan-sumatera-pascabencana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119906</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bawaslu DKI Sebut Coklit di Jakarta Belum Menyeluruh</title>
		<link>https://koranindopos.com/bawaslu-dki-sebut-coklit-di-jakarta-belum-menyeluruh/</link>
					<comments>https://koranindopos.com/bawaslu-dki-sebut-coklit-di-jakarta-belum-menyeluruh/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor : Hanasa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 08:21:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[Coklit]]></category>
		<category><![CDATA[DPT]]></category>
		<category><![CDATA[JAKARTA]]></category>
		<category><![CDATA[KPU]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilih]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Pileg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://koranindopos.com/?p=30610</guid>

					<description><![CDATA[koranindopos.com &#8211; Jakarta. Hari ini (14/3/2023), menjadi hari terakhir proses pencocokan dan penelitian (coklit) peserta pemilu 2024. KPU DKI mengklaim seluruh pemilih telah dilakukan coklit oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Namun, Bawaslu DKI masih menemukan fakta berbeda. Banyak pemilih yang belum tercoklit. ”Jajaran Bawaslu DKI masih menemukan pemilih yang belum dicoklit di hampir semua [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://koranindopos.com"><strong>koranindopos.com</strong></a> &#8211; <strong>Jakarta</strong>. Hari ini (14/3/2023), menjadi hari terakhir proses pencocokan dan penelitian (coklit) peserta pemilu 2024. KPU DKI mengklaim seluruh pemilih telah dilakukan coklit oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Namun, Bawaslu DKI masih menemukan fakta berbeda. Banyak pemilih yang belum tercoklit.</p>
<p>”Jajaran Bawaslu DKI masih menemukan pemilih yang belum dicoklit di hampir semua wilayah DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu,&#8221; ujar Koordinator Divisi Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi DKI Sitti Rakhma pada Senin (13/3/2023).</p>
<p>Dia mencontohkan, di wilayah Jakarta Pusat disebutkan bahwa proses coklit telah rampung 100 persen. Namun saat timnya turun ke lapangan, didapati belum semua warga dilakukan coklit.  ”Bahkan rilis KPU Jakarta Pusat yang menyatakan sudah 100 persen coklit, setelah jajaran Bawaslu DKI melakukan sampling pengawasan coklit, masih menemukan warga yang belum tercoklit yang tersebar di beberapa kelurahan,&#8221; terangnya.</p>
<p>Bawaslu DKI sebelumnya juga menemukan beberapa ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit. Seperti, Pantarlih tidak dapat menunjukkan salinan SK Pantarih, Pantarlih yang melakukan Coklit tidak sesuai dengan Salinan SK Pantarlih dan Pantarlih tidak melaksanakan Coklit dengan mendatangi Pemilih secara langsung.</p>
<p>Tak hanya itu, juga ditemukan adanya Pantarlih yang tidak mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A-Daftar Pemilih dengan KTP-el dan/atau KK. Kemudian, Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan salinan KTP-el Pemilih yang bersangkutan, jika Dalam hal Pemilih yang belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih tidak dapat ditemui secara langsung</p>
<p>Pantarlih juga tidak dapat berkomunikasi melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan Pantarih dan Pemilih untuk saling bertatap muka, berbicara langsung, dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada dokumen KTP-el, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el.</p>
<p>Pantarlih tidak meminta keluarga Pemilih untuk menunjukkan KK Pemilih yang bersangkutan, jika dalam hal keluarga Pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP-el Pemilih dan Pantarlih tidak dapat berkomunikasi dengan Pemilih. ”Dan terakhir pantarlih tidak menempelkan stiker Coklit yang dikeluarkan oleh KPU untuk setiap 1 (satu) KK,&#8221; terangnya.</p>
<p>Hal itu, kata Rahma, terjadi karena Pantarlih belum memahami tata cara mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan Coklit. Terdapat Pantarlih yang belum melakukan Coklit karena permasalahan distribusi logistik Coklit, misal stiker Coklit. Dan beberapa daerah mengalami kendala cuaca berupa hujan besar hingga banjir yang menghambat proses Coklit.</p>
<p>Kemudian, terdapat Pantarlih yang berhalangan melaksanakan coklit dikarenakan sedang sakit, sehingga berimplikasi pada terhambatnya proses coklit. Lalu, ada beberapa pemilih yang terpisah dari data Kartu Keluarga Induk dan masuk di TPS lain.</p>
<p>”Ditemukannya daftar pemilih Formulir Model A Daftar Pemilih yang tidak sesuai dengan penempatan TPS. Dan masih ditemukannya data warga yang telah meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai pemilih,&#8221; katanya.</p>
<p>Selanjutnya, selain melakukan pengawasan melekat, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta juga melakukan metode lainnya. Yakni, Uji petik, untuk memastikan Coklit yang dilakukan telah akurat. Kemudian, mendirikan Posko Kawal Hak pilih dan melakukan patroli pengawasan hak pilih sampai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024.</p>
<p>Menanggapai itu, Anggota KPU DKI Partono menuturkan, pihaknya telah menindaklanjuti seluruh temuan Bawaslu DKI di lapangan. Termasuk adanya laporan adanya warga yang belum ter-coklit di Jakarta Pusat.  ”Kami dapat informasi dari Bawaslu ketika kita undang rapat itu menyebutkan nih ada di Jakarta Pusat di Cempaka Baru ada satu KK belum di coklit, tapi nama-namanya tidak disebutin, langsung kita minta KPU Jakarta Pusat verifikasi apakah benar seperti itu langsung kita tindak lanjuti,&#8221; ujarnya Senin. (wyu/mmr)</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://koranindopos.com/bawaslu-dki-sebut-coklit-di-jakarta-belum-menyeluruh/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30610</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
