Kegiatan ini merupakan langkah kolaborasi LKPP bersama KADIN, dalam mensosialisasikan secara massif kepada pelaku usaha utamanya di dalam naungan KADIN untuk dapat turut serta ikut terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan menjadi tutor bagi rekan-rekan pelaku usaha lainnya di wilayah daerah masing-masing anggota KADIN.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau yang akrab disapa Hendi tersebut dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, terdapat peluang yang sangat besar bagi para pelaku usaha untuk dapat ikut serta secara aktif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” kata Hendi.

Lebih lanjut Kepala LKPP menyampaikan harapannya kepada KADIN, sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia untuk ikut menggerakan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.

“Saya harap pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa mensosialisasikan di wilayah daerah masing-masing supaya kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,“ kata Hendi.

Pada kesempatan tersebut, Hendi juga menyampaikan Lima arahan Presiden RI Joko Widodo kepada LKPP di antaranya yakni Pertama, meningkatkan penggunaan PDN; Kedua, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; Ketiga, mempercepat penyerapan anggaran; Keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan Kelima, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.

“Hari ini saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo dan kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yg beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif,” ungkap Hendi.

Sejalan dengan itu, Ketua POKJA KADIN-LKPP Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi KADIN Provinsi, Kabupaten, dan Kota. “Sosialisasi ini menjadi ajang tutoring serta tukar pikiran antara KADIN dan LKPP,” tutur Kukrit.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Iwan Herniwan menjelaskan, melalui kegiatan ini LKPP berharap dapat mensosialisasikan secara massif dan menjelaskan bagaimana tata cara masuk Katalog Elektronik kepada pelaku usaha.

LKPP berharap kegiatan sosialisasi yang berlangsung selama dua hari pada 16 hingga 17 Februari 2023 dengan dihadiri Peserta yang berasal dari KADIN Provinsi dan KADIN Asosiasi  akan mampu mendongkrak pergerakan dunia usaha dan meningkatkan daya ungkit ekonomi pertumbuhan Indonesia menjadi lebih baik. (ris)

“Kami terus mendorong Kementerian, Lembaga dan Pemeritah Daerah agar dapat segera meningkatkan jumlah belanja produk dalam negeri dari UMK-Koperasi,” kata Anas dalam penutupan acara Bussines Matching Tahap III di Jakarta Convention Center (31/05).

Salah satu upaya meningkatkan belanja produk dalam negeri, LKPP mendorong pemerintah daerah untuk segera mengembangkan Katalog Lokal. Hal ini bertujuan untuk menampung produk unggulan masing-masing daerah yang dihasilkan oleh UMK-Koperasi.

Berdasarkan data LKPP, baru terdapat 84 pemerintah daerah yang sudah membentuk Katalog Lokal. Diantaranya adalah Pemprov DKI Jakarta dengan 8.618 produk tayang, kemudian Pemkot Medan dengan 1.514 produk tayang, dan kemudian Pemkab Banyuwangi 1.395 produk tayang. “Sedangkan 448 Pemda atau sekitar 84,2% masih belum mengembangkann Katalog Lokal. Hal ini masih belum sesuai dengan ekspektasi Bapak Presiden Joko Widodo.” lanjut Anas.

Anas mengatakan, upaya-upaya telah dilakukan oleh LKPP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal ini mencakup antara lain, pemantauan dan evaluasi, perencanaan hingga serah terima pekerjaan, penggunaan produk dalam negeri dan pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil.

Pemantauan juga dilakukan terhadap penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik. Apabila terdapat barang yang dijual dengan harga lebih tinggi dari harga pasaran, maka akan diberi sanksi berupa penurunan produk dan tidak akan ditayangkan lagi.

Anas menjelaskan, untuk semakin memperkuat sistem belanja pemerintah yang transparan dan akuntabel, LKPP ke depan akan memanfaatkan teknologi blockchain, yang mana akan menjadi pengadaan pemerintah pertama yang memanfaatkan teknologi tersebut.

Dengan teknologi ini, semua data secara otomatis terdistribusi ke semua pihak, sehingga semakin transparan dan akuntabel. Semua pihak memiliki kontrol dan akses,” papar Anas.

LKPP juga mengembangkan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) yang dapat memantau setiap tahapan pengadaan mulai dari persiapan hingga serah terima barang. Sementara untuk memantau progres hasil Business Matching, LKPP telah mengembangkan Dashboard Business Matching.

“Dashboard Business Matching untuk pemantauan penggunaan PDN sebagai tindak lanjut kegiatan Business Matching sebagai aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan PDN dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia. Ini yang dipantau oleh Presiden dan akan diumumkan sekitar Oktober 2022,” kata Anas.

Bussines Matching Tahap III diselenggarakan dengan tujuan mengejar target dari capaian nilai kontrak belanja PDN, dengan mengikutsertakan 11 BUMN, 30 UMKM sektor Pertanian, Alat Kesehatan, IT, dan Kuliner. Acara tersebut juga melibatkan 58 perusahaan industri farmasi dan kesehatan, asosiasi bidang konstruksi yang menampilkan produk dalam negeri.

Mengusung tema Peran Rantai Pasok Dalam Negeri Untuk Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, progam Business Matching diselenggarakan dengan dua tahapan strategi yaitu secara daring pada tanggal 23 – 27 Mei 2022 dan secara luring pada tanggal 30 – 31 Mei 2022. Acara ini ditutup dengan peluncuran dua produk dalam negeri yaitu Ship Simulator dan obat tradisional Fitofarmaka. (riz)